NUSA DUA - Meningkatnya kekhawatiran mengenai penurunan suplai minyak sawit di pasar global telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencari substitusi. Akibatnya, para analis memprediksi ketergantungan negara-negara importir terbesar yang merupakan tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia tahun depan akan berkurang.

Hal itu terungkap dalam diskusi sesi pertama Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/24), yang mengangkat isu prospek industri sawit regional. Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh rencana pemerintah meningkatkan produksi biodiesel dan meningkatnya harga sawit, salah satunya akibat pungutan ekspor minyak sawit di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi.

Diskusi tersebut menampilkan enam pembicara, yakni China CNF Business Director ? Oils & Oilseeds, Cargill Investments (China) Ryan Chen; Direktur Eksekutif The Solvent Extractors' Association of India ?BV Mehta;CEO, Westbury Group ?Abdul Rasheed Jan Mohammad. Kemudian, Chairman, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ?Mohamad Helmy Othman Basha; Soft Commodity Analyst, Bloomberg ?Alvin Tai;National President, National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) ?Alponsus Inyang; dan dimoderatori Dosen Universitas Mgimo, Moskow, Rusia, Alisa Uryupina.

Dalam diskusi tersebut, Ryan Chen mengatakan bahwa ada kecenderungan pasar China akan beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain. "Di pasar domestik China sekarang ini tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi harganya berpotensi bisa lebih murah. Saya kira dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah," kata Ryan Chen.

Menurutnya, tahun ini pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Permintaan minyak sawit China antara lain olein dan stearin diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga.

Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati diperkirakan menurun ke 12,8% tahun ini, dibandingkan dengan 17,5% pada tahun 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2,3 juta metrik ton, dibandingkan dengan 4,2 juta metrik ton di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2025, impor olein diperkirakan stagnan di kisaran 2,3-2,4 juta metrik ton.

Sementara, di pasar India dan Pakistan, permintaan diproyeksikan meningkat, meski ada kekhawatiran atas kemungkinan penurunan suplai minyak sawit dari Indonesia dan pungutan ekspor yang bisa menaikkan harga. Menurut BV Mehta, konsumsi domestik India mencapai sekitar 30 juta metrik ton, di mana produksi lokal hanya sekitar 13 juta ton.

"India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit," tambah CEO Westbury Group, Abdul Rasheed Jan Mohammad.

Sementara Alponsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) mengatakan bahwa ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika. "Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan di Afrika terus meningkat terus," ujarnya.

Badung, Bali (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mesti diperhatikan pemerintah guna mewujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan, yakni inventarisasi permasalahan dan lahan, pendekatan yang fokus pada pembinaan, serta integrasi data secara nasional.

Sudarsono ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Badung, Bali, Jumat menjelaskan, untuk inventarisasi permasalahan dan lahan bertujuan untuk mengetahui potensi, serta tantangan yang ada di lapangan, sehingga bisa dibuat solusi yang memberikan pemajuan bagi industri sawit dalam negeri.

"Siapa saja ini pemainnya, terus lahannya di mana saja, mari kita inventarisasi semuanya, terus bilang apa masalah yang dihadapi," kata dia.

Selanjutnya, ia mengatakan apabila sudah dilakukan inventarisasi permasalahan serta lahannya, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan yang membina dan merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut.

"Namun apabila melalui pemberian hukuman bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak apa-apa," katanya.

Disampaikannya, pemerintah juga perlu membuat integrasi data terkait sawit Indonesia, mulai dari hasil produksi hingga hal kecil seperti tingkat temperatur setiap perkebunan sawit di Tanah Air, yang bisa diakses oleh para konsumen secara global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan, sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34.7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20.1 juta ton.

Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17.349 juta dolar AS bagi Indonesia dengan konsumsi domestik tercatat di angka 15.6 juta ton.

"Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun kemarin. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36.2 juta ton, ekspor 21.9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta dolar AS,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

NUSA DUA - Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit secara umum tersebut juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

Padahal, Parlemen EU sendiri belum bisa menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di dalam aturan tersebut. Bahkan di suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang sama sulit untuk dilakukan.

Hal itu menjadi kesimpulan dari sesi kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali, yang menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.

Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, jika suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE akan ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan 'one size fit all'. Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda," ujarnya di acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Padahal, benchmarking tersebut praktiknya sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda. "Di Indonesia misalnya, tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan, misalnya pada kebun kopi di Sumatera dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur," cetusnya.

Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan tidak hanya akan diterapkan di Eropa saja, tapi juga di luar Benua Biru tersebut.

Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa saat ini negara-negara lain juga tengah mempersiapkan aturan yang sama. "Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu," katanya.

Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet. "Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet," tuturnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. "Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor," jelasnya.

Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) dalam berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

NUSA DUA - Seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit sepakat mendorong produktivitas kebun swasta dan rakyat untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung program pemerintah seperti biodiesel . Hal itu mengemuka sebagai salah satu poin dalam sesi pertama Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 tahun 2024, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4-25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi CPO nasional mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hal itu penting untuk mengatasi stagnansi produksi kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan dapat menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, lanjutnya, dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026, tanpa menganggu ekspor CPO.

Senada dengan Ketua Gapki, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya mendorong produktivitas kelapa sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per ha.

"Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan, maka dengan Rp60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan," tegasnya.

Menurut Eddy, bantuan replanting telah menjangkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas akan menjadi tantangan utama industri kelapa sawit dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya paling efektif meningkatkan produktivitas, kata dia, adalah melalui program replanting.

Selain replanting, lanjut dia, peningkatan produktivitas bisa dilakukan dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit. Upaya-upaya itu, tegas dia, harus dilakukan bersamaan demi mendongkrak produktivitas.

Terkait dengan itu, Professor dari University of Nebraska-Lincoln Patricio Grassini menilai Indonesia berpotensi meningkatkan yield kelapa sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha pada saat ini menjadi 8 ton per ha.

Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan USD 97 miliar per tahun. "Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan," tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan dukungan secara konsisten untuk industri kelapa sawit , serta menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/24).

Sudaryono mengatakan, industri kelapa sawit ibarat "angsa bertelur emas" bagi Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga dengan baik serta merawat industri ini agar terus "bertelur emas" untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut menguatkan ucapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan dalam pidato pembukaan IPOC. Menurutnya, pemerintah banyak berharap pada industri kelapa sawit nasional. Karena itu, Airlangga berharap semua pihak, termasuk pemerintah bersinergi mendorong kemajuan komoditas strategis ini. Salah satunya, menyikapi kebijakan dari luar yang merugikan industri kelapa sawit nasional.

"Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut," tegas Airlangga dalam opening speech-nya.

Langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit ini dilakukan untuk mengatasi hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Yang pasti, menurutnya, pemerintah telah mengenali tantangan-tantangan yang harus Indonesia hadapi, seperti tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan. Di dalam negeri, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas.

Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

"Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan," ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dalam sambutannya dia berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Kementerian Perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama Kemendag saat ini yakni program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya dan jajaran Kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit," tegas Budi Santoso. Dukungan tersebut, kata dia, akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan.

NUSA DUA, investor.id–Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) siap bersinergi dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan dari dalam negeri maupun global.  Hal itu diperlukan untuk mempertahankan sawit sebagai komoditas unggulan yang berperan strategis dalam perekonomian nasional. Tantangan industri sawit dari pasar domestik di antara lain stagnasi produksi, sedangkan dari luar negeri antara lain hambatan perdagangan

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi industri sawit RI secara nasional maupun global. Tantangan dari domestik antara lain stagnasi produksi dan dari luar negeri di antaranya hambatan perdagangan. Untuk menghadapi tantangan itu, Gapki berharap pemerintah membantu mengatasinya lewat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit.

“Sawit adalah komoditas unggulan Indonesia dan berperan sangat strategis dalam perekonomian nasional. Tapi, industri sawit kini menghadapi ketidakpastian karena potensi krisis pangan dan energi, juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR),” kata Eddy.

Eddy mengatakan hal itu dalam sambutannya saat pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). IPOC 2024 bertema Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty.

Gapki siap mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber pangan dan energi yang terbarukan. “Kami siap mendukung kebijakan pemerintahan baru sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi-misi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Eddy.

Eddy menyebutkan, tantangan dalam negeri berupa produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir adalah akibat  lambatnya penanaman kembali (replanting) di lahan-lahan kebun para petani. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di antaranya penguatan praktik produksi berkelanjutan, sinergi antarpemangku kepentingan industri sawit, dan memacu pelaksanaan program replanting melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di 2026, tanpa mengganggu kebutuhan pangan dan ekspor,” jelas dia.

Di sisi lain, sangat perlu juga advokasi perdagangan bebas dan fair, karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri. Eddy menyebutkan, sampai Agustus 2024, produksi sawit RI mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama, ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, lebih dari 20,1 juta ton.

Ekspor itu menyumbangkan devisa sekitar US$ 17,35 miliar bagi Indonesia. Sedangkan konsumsi domestik tercatat 15,6 juta ton. “Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selama periode sama 2023, produksi sawit 36,2 juta ton, ekpor 21,9 juta ton, dan nilainya melebihi US$ 20,59 miliar,” kata dia.

Atasi Ketidakpastian

Ketua Panitia IPOC 2024 Mona Surya menambahan, tantangan-tantangan nasional dan global yang dihadapi industri sawit mengakibatkan ketidakpastian. Ekonomi global menghadapi sejumlah tantangan, termasuk inflasi tinggi, konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah dan peraturan dagang.

“Industri sawit tidak bisa lepas dari tantangan tersebut. Kita telah mengalami volatilitas harga, produksi stagnan di negara-negara produsen, dan peraturan seperti EUDR. Peraturan nasional terus memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan industri sawit Indonesia,” jelas Mona.

Mona mengatakan, seiring perkembangan sawit, konferensi IPOC telah semakin menarik perhatian dunia sebagai forum diskusi global tentang sawit. Dengan tema Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty atau Mengambil Kesempatan di Tengah Ketidakpastian Global, IPOC ke-20 tahun ini diikuti sekitar 1.509 peserta dari 24 negara yang merupakan rekor baru peserta.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

NUSA DUA - Industri sawit dalam perkembangannya terus menghadapi tantangan secara nasional maupun global. Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) berharap dukungan pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan strategis dalam perekonomian nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam pembukaan konferensi internasional sawit ke-20, Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Outlook (20th IPOC), di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

"Industri sawit saat ini menghadapi ketidakpastian karena potensi krisis makanan dan energi, dan juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR)," papar Eddy dalam konferensi yang mengangkat tema "Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty" tersebut.

Sementara, tantangan di dalam negeri menurutnya antara lain produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari lambatnya pelaksanaan penanaman kembali di lahan-lahan kebun para petani sawit.

Eddy mengatakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan antara lain penguatan praktik produksi yang keberlanjutan, sinergi antara pemangku kepentingan, dan memacu pelaksanaan program penanaman kembali lahan sawit petani (PSR). Selain itu, lanjut dia, perlu juga advokasi perdagangan bebas dan adil, karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri.

"Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di tahun 2026, tanpa mengganggu kebutuhan makanan dan ekspor," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy menyebutkan bahwa sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar USD17,349 juta.

Akan tetapi, imbuh dia, kinerja itu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 di mana para periode yang sama produksi sawit mencapai 36,2 juta ton, dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton, dan menghasilkan devisa senilai USD20,597 juta.

Kendati demikian, Eddy optimistis akan kinerja sektor kelapa sawit di tahun 2025. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi domestik melalui beberapa program mandatori biodiesel, maupun akselerasi perkebunan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. Selain itu, penundaan implementasi EUDR menjadi 31 Desember 2025 menurutnya memberikan waktu bagi pelaku usaha Indonesia untuk mempersiapkan perbaikan tata kelola produksi kelapa sawit yang lebih baik.

"Kami siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan dan energi yang terbarukan sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi dan misi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," tegas Eddy.

JAKARTA - Indonesia Palm Oil Conference ( IPOC ) ke-20 di Nusa Dua, Bali, menjadi magnet bagi para pemangku kepentingan di industri kelapa sawit . Ketua Pelaksana IPOC 2024 Mona Surya mengatakan, pelaksanaan IPOC kali ini bahkan mencetak rekor baru dalam hal jumlah peserta.

"IPOC 2024 mencatatkan peningkatan nilai sponsor sebanyak 16% dan melibatkan 37 perusahaan, 113 stan, dan 1.509 partisipan yang berasal dari 24 negara, mencetak rekor baru dalam hal jumlah
peserta," ungkapnya dalam opening ceremony IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Mona menambahkan, tingginya minat peserta tak lepas dari pelaksanaan IPOC yang terus menghadirkan agenda dan topik yang menarik dan relevan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Ajang ini, imbuh dia, juga menjadi wadah yang tepat untuk memperluas jejaring.

Tahun ini, IPOC mengambil tema "20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook ? Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty". Menurut dia, tema tahun ini sangat relevan mengingat dinamika sepanjang tahun 2024 di mana perekonomian global telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk inflasi tinggi yang terus menerus, ketegangan geopolitik di antara negara-negara besar, dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

"Faktor-faktor ini telah berkontribusi pada ketidakpastian yang signifikan. Selain itu, kelapa sawit telah mengalami volatilitas harga, stagnasi produksi di negara-negara produsen utama, dan hambatan perdagangan yang diberlakukan di negara-negara pengimpor melalui peraturan seperti Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR)," paparnya.

Karena itu, kata Mona, agenda dua hari ini akan sangat menarik, di mana konferensi dan side event yang akan membahas isu-isu yang terkini dan menarik seperti kebijakan domestik dan ketahanan industri di Indonesia, implikasi EUDR, wawasan pasar dari perspektif regional, dan prospek harga minyak sawit.

JAKARTA - Sebagai bagian penting dari sektor sumber daya alam Indonesia, bisnis minyak kelapa sawit berperan signifikan dalam memajukan perekonomian di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan yang terpencil. Pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya mengoptimalkan potensi lahan, tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang nyata, yang secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah-daerah kecil dan terpinggirkan telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya lahan-lahan sawit, masyarakat sekitar pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Aktivitas ekonomi, seperti perdagangan lokal, jasa, dan kebutuhan bahan pokok untuk perkebunan, menjadi lebih aktif.

Ketika benih unggul sawit mulai berbuah pasir setelah usia tanam 2,5 tahun, aktivitas panen pun dimulai. Setiap bulan, panen buah sawit ini akan memberikan kontribusi langsung pada ekonomi masyarakat setempat. Mengutip pendapat pakar ekonomi Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan bergerak maju seiring dengan perubahan struktur ekonomi di dalamnya. Perkembangan ekonomi perkebunan kelapa sawit membawa kenaikan gross domestic product (GDP) dan serapan tenaga kerja di kawasan tersebut, memberikan pengaruh besar terhadap kemakmuran wilayah.

Selain itu, bisnis sawit ini juga meningkatkan permintaan barang-barang pendukung, seperti pupuk dan alat-alat pertanian lainnya, yang memperluas peluang bisnis bagi masyarakat lokal. Sinergi antara perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar menjadi kunci keberlanjutan pertumbuhan. Perkebunan kelapa sawit yang berhasil berkembang turut membangun daerah pedesaan, memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkesinambungan. Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan perusahaan, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh bagi masyarakat sekitar.

Sebagai bagian dari visi pembangunan yang inklusif, pengelolaan perkebunan kelapa sawit akan terus dilakukan dengan mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan bisnis sawit yang bersinergi dengan masyarakat menjadi komitmen dalam mendukung perekonomian pedesaan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), Dedi Junaedi, mengungkapkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan sektor kelapa sawit dan mendukung kesejahteraan petani, khususnya di daerah transmigrasi, serta menekankan peran sawit sebagai pendorong ekonomi regional yang signifikan.

Dedi menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan lapangan pekerjaan di banyak wilayah, serta penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara. Namun, di balik potensi ekonominya, industri sawit menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, legalitas, dan ketahanan energi. Pemerintah saat ini berupaya memperkuat sektor ini melalui penerapan program biodiesel B50 serta mendukung peremajaan sawit rakyat.

Menurut Dedi, salah satu kendala utama yang dihadapi petani sawit swadaya adalah kurangnya akses terhadap benih unggul dan sarana budidaya yang berkelanjutan. "Kualitas bibit sangat memengaruhi hasil panen, dan sayangnya banyak petani yang menggunakan bibit aspal atau kurang berkualitas," ujarnya, saat membuka acara FGD Sawit Berkelanjutan VOL 16, bertajuk "Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan," di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Marselinus Andry dari Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan bahwa investasi awal yang tinggi pada perkebunan sawit dapat menjadi beban bagi petani sawit sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi atau lembaga yang mereka bentuk. Pelatihan juga mencakup peningkatan kapasitas, paralegal, serta pengenalan praktik keberlanjutan yang relevan dengan sertifikasi sawit berkelanjutan.

Marselinus menyampaikan bahwa sertifikasi seperti RSPO merupakan tujuan jangka panjang bagi koperasi yang telah terbentuk. Sejauh ini, SPKS telah membantu lima koperasi memperoleh sertifikasi, dan beberapa koperasi lainnya sedang dalam proses.

"Kami menargetkan ada beberapa koperasi di wilayah Sulawesi yang akan mendapatkan sertifikasi pada tahun ini," ungkapnya.

SPKS juga menerapkan pendekatan berbasis konservasi dengan metode High Carbon Stock (HCS) dan
High Conservation Value (HCV). Pendekatan ini diterapkan secara partisipatif bersama petani dan masyarakat adat di wilayah Kalimantan, sehingga selain mendukung sertifikasi berkelanjutan, program ini turut melestarikan hutan dan menguatkan posisi tawar petani di pasar global.

Dalam upaya mengintegrasikan petani dengan rantai pasok, SPKS menjalin kolaborasi dengan
perusahaan sawit di beberapa kabupaten. Hal ini diharapkan mempermudah petani untuk mengakses
pasar secara langsung. Marselinus berharap pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendukung petani sawit dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, seperti akses legalitas dan peningkatan kapasitas, untuk mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia.

"Dukungan pemerintah dan pelaku usaha sangat krusial dalam mengembangkan potensi petani sawit
skala kecil, terutama dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan industri sawit yang mendukung
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," tutup Marselinus.

Perkuat SDM Sawit

Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Nugroho Kristono, menyampaikan
pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di sektor kelapa
sawit. Sebagai satu-satunya politeknik yang berfokus pada industri sawit, CWE kini menjadi pusat pelatihan SDM sawit yang andal, berkat peran aktif para pendirinya yang berdedikasi.

"Politeknik CWE berdiri dengan dukungan kuat dari para pendirinya, yang menginginkan pendidikan berkualitas untuk putra-putri petani dari seluruh Nusantara," ungkap Nugroho. Saat ini, Politeknik CWE memiliki 970 mahasiswa, dan 98% di antaranya berasal dari keluarga petani sawit dari Sabang hingga Merauke.

Nugroho juga menyinggung peningkatan jumlah kampus dan lembaga pelatihan sawit di Indonesia sejak tahun 2016. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah dalam membangun SDM sawit melalui berbagai program kerja sama, termasuk program yang melibatkan 23 kampus pelaksana program pelatihan sawit. Hal ini diharapkan mampu memperkuat keterampilan dan keahlian generasi muda agar siap bersaing di industri kelapa sawit.

Meski demikian, Nugroho mengakui masih ada tantangan, terutama dalam menarik lulusan politeknik kembali ke daerah asal mereka untuk membangun sektor sawit lokal. Banyak lulusan yang diserap oleh perusahaan besar, namun dukungan bagi para alumni untuk mengembangkan usaha sawit bersama keluarga atau koperasi di daerah asal masih minim. "Idealnya, lulusan dapat kembali dan mengembangkan kebun sawit keluarga atau membentuk koperasi, sehingga produktivitas sawit rakyat meningkat," ujarnya.

Selain itu, ia juga mencatat pentingnya pendampingan bagi para petani sawit untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kebun mereka. Saat ini, ada sekitar 11 lembaga pelatihan yang membantu petani dalam program Direktorat Jenderal Perkebunan. Namun, jumlah ini dirasa masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang terus bertambah. Nugroho berharap lebih banyak lembaga pelatihan turut berpartisipasi, sehingga seluruh petani sawit di Indonesia mendapatkan pelatihan agronomis yang memadai.

"Dukungan yang lebih terstruktur dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pendidikan dan pelatihan untuk petani sawit bisa optimal. Jika SDM sawit kita baik, produktivitasnya akan meningkat, dan akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan petani serta keberlanjutan industri sawit Indonesia," jelasnya.

Jakarta -

Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

(aid/ara)

JAKARTA - Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi. Sekaligus menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi ini benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok kelapa sawit, para petani ini memegang peran yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan ini dirancang dengan baik, program biodiesel dapat berjalan optimal. Mengapa penting melibatkan petani swadaya?


Terdapat beberapa alasan utama. Misalnya perkebunan sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?Ini adalah angka yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran serta mereka,? kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) Sabarudin dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel, dengan tema Mewujudkan Kemitraan Petani Dan Industry Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Jika petani swadaya tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar dalam pemanfaatan lahan. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret dalam membantu perekonomian rakyat kecil.

Mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Melalui program biodiesel, harapannya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Sayangnya program biodiesel yang diluncurkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, hingga saat ini kemitraan tersebut belum terealisasi secara merata.

"Kami melakukan riset kecil di Riau, yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujarnya.

Sabarudin mengatakan, SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hectare per tahun. Jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hectare per tahun.

Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menegaskan, komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

"Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani," katanya.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan.

Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian. Karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.

"Kita sedang mempersiapkan B100, namun masih dalam tahap penelitian untuk memastikan kestabilan dan efisiensinya. Karakter biodiesel dari sawit bisa lebih unggul, namun ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi sebelum bisa mencapai komersialisasi penuh," ujarnya.

Edi menjelaskan pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel. Khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

JAKARTA - Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) mengungkapkan, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan produktivitas dan stagnansi produksi selama lima tahun terakhir. Di tengah tingginya permintaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, kondisi itu dikhawatirkan akan mengancam ketersediaan pasokan minyak sawit.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari menjelaskan, penggunaan varietas unggul menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Melalui kerja sama dengan Astra Agro, BRIN mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.

"Diperlukan ekplorasi dan pengembangan varietas-varietas unggul kelapa sawit agar mampu menciptakan bibit yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi. Riset dan pengembangan diperlukan untuk mendorong mutu yang memperhitungkan keberlanjutan dan dampak lingkungan,"ungkap Puji Lestari dalamketerangannya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Data yang dilansir GAPKI, produksi minyak sawit tahun 2023 meningkat 7,02% dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 51,2 juta ton. Namun, produksi CPO dan PKO telah stagnan di sekitar 51 juta ton dalam periode 2019 hingga 2022.

Sejak tahun 2018, BRIN dan Astra Agro telah mengembangkan inovasi melalui teknik kultur jaringan untuk menciptakan klon unggul kelapa sawit. Hingga tahun 2024, penanaman klon unggul hasil kultur jaringan telah mencapai lebih dari 10.000 tanaman yang berlokasi di salah satu perkebunan kelapa sawit Astra Agro di Kalteng.

Senior Vice President Research and Development Astra Agro Cahyo Wibowo mengungkapkan bahwa teknologi yang digunakan untuk menghasilkan klon melalui kultur jaringan saat ini dalam proses untuk mendapatkan hak paten bersama BRIN yang telah diajukan pada akhir 2023 silam. Melalui kerja sama BRIN, Astra Agro terus meningkatkan kloning (perbanyakan) tanaman menggunakan sumber materi genetik tanaman yang unggul.

"Pada prinsipnya, kandidat tanaman yang digunakan harus memiliki keunggulan spesifik seperti produktivitas yang tinggi berdasarkan hasil pengamatan komprehensif di lapangan. Optimalisasi metode kultur jaringan didorong melalui kerja sama ini untuk menghasilkan tanaman dengan jumlah yang besar dengan waktu yang relatif lebih cepat,"jelas Cahyo.

Menurut penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), produktivitas kelapa sawit dapat meningkat 20-25% dari tanaman konvensional jika dikembangkan melalui kultur jaringan. Cahyo Wibowo melanjutkan tanaman kelapa sawit dari hasil kultur jaringan memiliki sifat genetik yang sama dengan pohon yang akan dikloning.

"Tidak hanya dari varietas unggul, produktivitas tanaman juga harus didukung dengan pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta teknologi kecerdasan buatan yang membantu proses budi daya tanaman sawit. Untuk itu, inovasi dalam perawatan tanaman juga tetap harus dieksplorasi," tuturnya.

Sebelumnya, Astra Agro telah menciptakan pupuk hayati Astemic yang dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi hayati mikroba unggul yang bersumber dari kebun-kebun Astra Agro. Pupuk hayati ini telah digunakan secara internal yang berhasil mengurangi 25% penggunaan pupuk kimia selain juga mengurangi emisi karbon. Dengan kolaborasi BRIN, Astra Agro membuka diskusi untuk turut melakukan inovasi pengembangan pupuk hayati yang dapat memenuhi prinsip berkelanjutan.