Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dinilai belum maksimal dalam menangani permasalahan bagasi penumpang pesawat di Indonesia.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) yang juga pemerhati penerbangan, Alvin Lie memaparkan, terdapat lima permasalahan yang terjadi dalam penanganan bagasi penumpang penerbangan di Indonesia.

Pertama adalah waktu delivery yang lama. Menurutnya, masalah ini berkaitan dengan sistem kerja operator ground handling dan infrastruktur yang tersedia di bandara.

Kedua, adalah bagasi yang hilang atau nyasar dari tujuan aslinya; Ketiga, bagasi yang hilang; Keempat, bagasi rusak; Dan terakhir adalah bagasi yang sebagian isunya dicuri. Meski peristiwa ini sudah berulang kali terjadi, Alvin melihat kurangnya upaya pihak-pihak terkait untuk menggali lebih lanjut permasalahan ini.

"Ketika pelaku-pelaku ini ditangkap hanya apa motif dan modus mereka dan sebagainya. Cuma sampai proses hukum, tapi tidak terlihat upaya untuk mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa seperti ini," kata Alvin saat dihubungi, Kamis (25/7/2024).

Alvin juga menyebut peristiwa hilang atau rusaknya bagasi penumpang hanya terjadi pada beberapa maskapai tertentu saja. Meski demikian, dia tidak memperinci maskapai-maskapai apa saja yang kerap bermasalah dalam menangani bagasi pelanggannya.

Menurutnya, pola ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen pelayanan bagasi pada maskapai-maskapai tersebut. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam penanganan masalah bagasi ini, mulai dari maskapai, ground handling, operator bandara, hingga ke regulator, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Alvin mencontohkan, Kemenhub perlu membuat ketentuan terkait pemberian kompensasi untuk penumpang yang dirugikan dari permasalahan ini. Dia mengatakan, saat ini tidak ada ketentuan pemberian kompensasi untuk isi bagasi milik penumpang yang hilang.

"Kalau bagasinya rusak atau hilang, itu masih ada kompensasinya. Tapi, kalau bagasi isinya hilang tidak ada [kompensasi]," kata Alvin.

Selanjutnya, Alvin juga menyoroti anjuran kepada penumpang untuk menggunakan layanan pembungkusan bagasi dengan plastik atau wrapping. Menurutnya, anjuran tersebut justru akan memberatkan maskapai penerbangan.

Selain itu, harga pembungkusan tersebut juga terbilang mahal, yakni sekitar Rp70.000 per bagasi. Alvin menuturkan, biaya tersebut dapat mencapai sekitar 10% dari harga tiket dengan asumsi harga penerbangan sekitar Rp700.000 hingga Rp800.000.

"Kalau diingat sebelum ada wrapping ini, sekitar 20 tahun lalu, maskapai memberikan layanan strapping atau bagasi itu diikat agar isinya tidak mudah dicuri. Kenapa sekarang justru ada anjuran wrapping yang berbayar," kata Alvin.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengingatkan pengelola bandara dan operator ground handling terkait dengan proses penanganan bagasi tercatat untuk meningkatkan pelayanan penumpang.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara (Hubud) Kemenhub, Sigit Hani mengatakan berdasarkan data Contact Center 151, sepanjang 2023 terdapat 891 keluhan terkait dengan penanganan bagasi oleh maskapai.

Peran dan fungsi Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud menjadi sangat penting dalam mengomunikasikan kepada operator penerbangan dan mitra kerja terkait proses penanganan bagasi tercatat oleh BUAU sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Melihat jumlah keluhan dari penumpang terkait penanganan bagasi, maka dirasa perlu untuk kembali mengingatkan kepada operator bandara sebagai pemilik baggage handling system, dan juga operator ground handling tentang peraturan terkait penanganan bagasi tercatat khususnya penanganan bagasi tercatat,” kata Sigit dalam siaran pers, Kamis (25/7/2024).

Dia menuturkan pelayanan bagasi tercatat telah diatur dalam Permenhub PM 30/2021 tentang Peraturan Penanganan Bagasi Tercatat dan Permenhub PM 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Berdasarkan data Ditjen Hubud jumlah penumpang angkutan udara niaga berjadwal sepanjang 2023 sebanyak 95,1 juta penumpang yang terdiri dari penumpang domestik dan internasional. Adapun, total jumlah rute penerbangan pada 2023 sebesar 301 rute dalam negeri serta 120 rute internasional.

“Dari data tersebut dapat dilihat banyaknya jumlah penumpang transportasi udara, sehingga selain harus memastikan keselamatan dan keamanan melalui peraturan-peraturan teknis," ujarnya.

Ditjen Hubud sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk membuka kanal-kanal pengaduan dari penumpang angkutan udara apabila terdapat keluhan terkait keselamatan, keamanan maupun pelayanan yang diberikan oleh operator penerbangan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Udara, Putu Cahyadhi juga mengajak pihak operator untuk meningkatkan edukasi dan sosialiasi kepada pengguna jasa transportasi udara terkait pengangkutan bagasi tercatat.