TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rustanto angkat bicara soal masalah ganti rugi tanah Nasrullah, atau yang dikenal sebagai Mat Solar dalam serial Bajaj Bajuri.

Uang ganti rugi tanah Mat Solar yang digusur untuk proyek Tol Serpong-Cinere belakangan diketahui belum dibayarkan hingga kini.

Soal hal tersebut, Rustanto menyatakan, ganti rugi tanah akan dibayarkan setelah hasil pengadilan keluar. Hal ini tek lepas dari tanah Mat Solar yang termasuk dalam kasus konsinyasi.

Adapun konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan (dalam bentuk konsinyasi) untuk menghindari penundaan proyek.

Kasus konsinyasi penyerahan tanah ini sebetulnya telah berlangsung sejak 2019. Hingga kini, kata Rustanto, Kemenkeu menunggu hasil putusan pengadilan sebelum melakukan pembayaran ganti rugi.

“Kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, setelah putusan pengadilan keluar, tentu pembayaran akan bisa dilakukan,” tutur Rustanto, dalam taklimat media di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Rustanto pun menyebutkan kewajiban pembebasan lahan Tol Serpong-Cinere sudah hampir rampung, dengan realisasi sebesar 99,92 persen.

Belakangan kabar uang ganti rugi tanah Mat Solar yang belum dibayar ramai dibicarakan masyarakat usai anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, yang merupakan lawan main Mat Solar di Bajaj Bajuri, mengunggah video saat ia menjenguk Mat Solar yang sedang sakit stroke.

Dalam unggahan itu, Rieke mempertanyakan urusan tanah pemain Bang Juri yang digunakan negara untuk Tol Serpong-Cinere itu belum selesai juga meski telah berlangsung sejak 2019. Jalan Tol Serpong-Cinere ini memiliki empat gerbang tol, yaitu Pamulang, Serpong 5, Serpong 6, dan Serpong 7.

Jalan tol sepanjang 10,14 km yang melewati wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten ini merupakan wilayah yang didominasi sektor jasa, industri, dan tempat tinggal, sehingga Cinere menjadi alternatif pilihan angkutan industri.

Tak hanya itu, Jalan Tol Serpong-Cinere juga memberikan kepastian waktu kepada pengguna jalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta, sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere menanggapi pengakuan keluarga Mat Solar yang menyatakan belum memperoleh bayaran usai tanah milik sang aktor dipakai untuk pembangunan jalan tol.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul handayani mengatakan sudah membayar uang ganti rugi proyek tol tersebut melalui skema konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Hal tersebut lantaran tanah milik Mat Solar alias Bang Juri berstatus sengketa.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Mat Solar) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ia menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah pusat atau daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai badan usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan bidang tanah dimaksud," imbuhnya lebih lanjut.

Mirza mengakui terdapat bidang tanah seluas 1.313 meter persegi (m2) milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza.

Sebelumnya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui negara belum membayar uang ganti untung kepada Mat Solar.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyebut ada kendala dalam pembayaran uang tersebut. Ia mengungkap tanah Mat Solar alias Bang Juri itu dilepas ke negara dengan skema konsinyasi.

"Terkait dengan kasus ini (Mat Solar), kami cek tadi itu memang dia (tanahnya) konsinyasi sejak 2019," katanya dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

"Jadi, kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, once putusan pengadilan keluar, tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," janji Rustanto.

Konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan untuk menghindari penundaan proyek.

Rustanto mengatakan dirinya sudah mengetahui ada keluhan tersebut. Ia mengaku tahu setelah melihat unggahan media sosial Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng.

Namun, ia menegaskan sebenarnya realisasi penyaluran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) Tol Serpong-Cinere itu sudah hampir rampung. Ini termasuk ganti untung yang diberikan negara kepada masyarakat terdampak.

"Memang saya sempat baca juga itu, dari (unggahan) Mbak Oneng. Memang di data kami untuk (Tol) Serpong-Cinere itu kalau realisasi dananya sudah 99,92 persen. Artinya, memang sudah hampir selesai," klaim Rustanto.

Sementara itu, Rieke juga sempat berbincang dengan anak Mat Solar, Idham Aulia. Sang anak mengatakan tanah itu memang dijual lewat jalur konsinyasi.

Mat Solar dan keluarga masih harus menunggu pembayarannya, meski jalan tol yang melintasi tanah itu sudah selesai dibangun. Idham mengatakan uang tersebut bisa dipakai membantu biaya pengobatan Mat Solar.

"Kirain sudah beres urusan tanah #BangJuri yang dipakai negara buat Jalan Tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol sudah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019?" kata Oneng dalam akun X pribadinya, Sabtu (5/10).

Mat Solar masih dalam perawatan karena sakit stroke sejak 2017. Aktor senior itu sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit, tetapi kini dirawat di rumah.

Ia mengidap stroke di bagian otak sebelah kanan sehingga tangan kiri dan kaki kirinya susah digerakkan. Bang Juri juga memiliki riwayat penyakit diabetes.

IDXChannel - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) buka suara soal Mat Solar, pemain sinetron komedi Bajaj Bajuri yang belum menerima uang ganti rugi atas lahannya yang digusur untuk proyek Tol Serpong-Cinere.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan, pembayaran akan diserahkan pemerintah kepada Mat Solar bila sudah ada putusan pengadilan terkait haknya itu.

“Terkait kasus ini, itu memang dia konsinyasi sejak 2019, tentu menunggu keputusan dari pengadilan. Kalau sudah keluar, pembayaran bisa diserahkan,” ujar Rustanto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Dia mencatat, realisasi anggaran untuk pengadaan lahan Tol Serpong-Cinere mencapai 99,92 persen. Persentase ini berdasarkan data yang dihimpun LMAN.

Rustanto mengaku, sudah mengetahui kabar bahwa Mat Solar belum mendapat uang ganti rugi dari media massa. Sebelumnya, perkara ini dibeberkan Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng.

"Saya juga sempet baca beritanya, kebetulan dari Mbak Oneng. Memang di data kami untuk Serpong-Cinere kalau alokasi, realisasi dananya sudah 99,92 persen sudah hampir selesai," ujarnya.

Dalam akun Instagramnya, Oneng mengatakan, tanah Mat Solar belum dilunasi sejak 2019. Padahal, Tol Serpong-Cinere sudah beroperasi.

“Kirain sudah beres urusan tanah #BangJuri yang dipake negara buat Jalan Tol Cinere-Serpong. Masalahnya itu jalan tol sudah operasi, kenapa tanah Bang Juri belum lunas dari 2019,” kata Oneng.

“Gimana besty kita bantu tagihin yuk. Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share juga yak,” ujar dia.

(Fiki Ariyanti)

Husen (52) tengah terduduk diam di depan sebuah warung dekat Halte Timur Stasiun Manggarai sembari menghisap sepuntung rokok ditemani kopi hitam. Di hadapannya terparkir sebuah bajaj yang biasa digunakannya untuk membawa penumpang.

Ya, Husen merupakan seorang sopir bajaj yang sudah mengitari sudut-sudut kota Jakarta selama 20 tahun silam. Ia sudah membawa kendaraan roda tiga itu sejak masih berwarna orange (berbahan bakar bensin) hingga kini berubah warna jadi biru (berbahan bakar gas).

Di tengah terik matahari pagi menuju siang, Husen yang biasa mangkal di dekat Stasiun Manggarai tengah mencari penglaris pertamanya di hari itu, Kamis (4/7/2024). Dengan penuh keluh, ia berkata kepada detikcom bahwa saat ini masa kejayaan bajaj sudah meredup.

Padahal bajaj sendiri merupakan salah satu transportasi umum yang sudah melintas di jalan-jalan Ibu Kota Jakarta sejak 1975 silam. Artinya sudah hampir 50 tahun kendaraan ikonik yang satu ini membawa penumpang keliling Jakarta hingga wilayah sekitarnya.

Bahkan saking tersohornya, pada awal tahun 2000an moda transportasi yang satu ini ini sempat menjadi latar belakang sinetron komedi (sitkom) "Bajaj Bajuri" di stasiun TV nasional ternama, Trans TV. Karena itu jugalah kendaraan yang satu ini juga kerap dijadikan salah satu ikon kota Jakarta.

Keberadaan Bajaj Sebagai Ikon Jakarta

Melansir dari situs resmi BPK Jakarta, bajaj pertama kali melintas sebagai transportasi di Jakarta atas prakarsa importir asal India. Nama Bajaj sendiri diambil dari pabrikan kendaraan roda tiga itu, Bajaj Auto.

Namun pada 1980, impor kendaraan ini dari India sempat dihentikan karena jumlah kendaraan yang masuk sudah mencapai 13.335 unit yang beroperasi di Ibu Kota. Kala itu bajaj yang melintas masih berwarna orange dan menggunakan bahan bakar bensin dengan kualitas emisi sangat rendah.

Untuk itu pada 1992, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program langit biru, yang salah satunya menyasar bajaj agar menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hingga singkat cerita Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah.

Atas peraturan itu, Pemprov DKI berencana untuk meremajakan bajaj orange sebanyak 14.424 unit secara bertahap. Misalkan pada tahun 2008, Jakarta berencana untuk meremajakan 5.000 unit bajaj orange jadi bajaj biru yang menggunakan BBG. Namun sayang tahun itu baru 750 unit bajaj yang berhasil diremajakan.

Kemudian pada 2011 Pemprov DKI kembali memulai proses peremajaan bajaj orange jadi bajaj biru, dan sebanyak 2.755 unit berhasil berubah warna dan menggunakan BBG. Lalu pada 2012 Dishub DKI Jakarta menggelar lelang program peremajaan bajaj BBG.

Berkat program itu, jumlah bajaj yang sudah berganti warna bertambah cukup banyak dalam kurun waktu satu tahun. Dari 14.424 unit bajaj orange yang beroperasi di Jakarta, 5.000 unit berhasil diremajakan.

Singkat cerita program peremajaan bajaj ini terus berlanjut di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama, sampai akhirnya bajaj orange ikon Jakarta punah dan berganti menjadi bajaj biru.

Sementara itu, dalam catatan detikcom dijelaskan kemunculan bajaj di Jakarta tak bisa dilepaskan dari wacana penggantian becak dan bemo sebagai alat transportasi umum Ibu Kota. Sejarawan Jakarta, JJ Rizal, mengatakan hal itu terjadi pada dekade '70-an.

"Waktu itu ada keresahan soal transportasi becak, termasuk becak dianggap tidak mencerminkan kemanusiaan. Maka harus dicari penggantinya. Muncullah bajaj waktu itu," kata JJ Rizal.

"Dengan cepat, bajaj menjadi ikon kota. Bahkan festival-festival, ejekan, hingga tayangan MTV juga pakai metafor bajaj," tutur JJ Rizal.

Lebih lanjut, JJ Rizal menilai bajaj adalah ikon Jakarta yang menyerah. Bajaj yang tak terlalu kencang itu masih melaju di tengah kota yang makin macet, namun itu bukan alasan untuk menghentikan laju ikon kota ini.

"Durhaka bila melarang bajaj, sama dengan tidak mengenal ikon historis Jakarta. Kecenderungan kota ini semakin elitis dan angkuh. Gubernur harusnya marah bila bajaj dilarang," kata JJ Rizal.

Pamor Bajaj yang Mulai Meredup

Meski sudah sejak lama kendaraan roda tiga yang satu ini menjadi ikon Jakarta, namun pamor transportasi umum ini kian meredup. Terutama saat aplikasi ojek online mulai beroperasi di Indonesia.

Kondisi ini juga terlihat dari keluhan para sopir bajaj seperti Husen tadi. Bahkan saking sulitnya, ia yang dulu punya bajaj sendiri tidak mampu merawat kendaraannya (karena kurang uang akibat sepi penumpang) hingga harus menjual mata pencariannya itu.

"Dulu punya bajaj cuma perlu dibenerin bisa habis Rp 3 juta lebih, kalau dijual harganya sekitar Rp 3 juta. Setelah rembukan sama keluarga akhirnya ya dijual, terus sekarang nyewa sama orang, bayar setoran setiap hari," ungkapnya.

Sepinya penumpang bajaj juga dirasakan oleh sopir lain bernama Mulyono (60) yang biasa mangkal di dekat Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada juga sopir lain bernama Ahyar (65) yang biasa mangkal di Pasar Tanah Abang.

Bahkan pada awal 2019 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat meninjau langsung nasib para sopir bajaj yang mulai kewalahan melawan orderan ojek online.

Dalam perbincangan dengan Paguyuban Pengemudi Bajaj, para pengemudi mengeluhkan susahnya tempat mangkal bagi mereka, sehingga kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Menanggapi hal tersebut Menhub akan berbicara dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Tangerang untuk mencari solusi bagi para pengemudi bajaj.

"Tadi ada yang bercerita apabila di jalan raya tidak ada tempat yang memadai untuk mereka mangkal oleh karenanya nanti kita bisa bicara dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Tangerang bagaimana solusi untuk mereka agar lebih mudah untuk mencari penumpang," ujar Budi Karya.

"Dari apa yang saya diskusikan tadi tampak memang ada suatu hal yang perlu ada pengertian bahwa moda angkutan itu berjenjang dari angkutan massal ke angkutan lainnya yang sifatnya feeder seperti bajaj ini," tambahnya.