Prabowo Subianto bakal diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. Tak bisa berleha-leha, ia sudah ditunggu berbagai masalah ekonomi negara, mulai dari turunnya daya beli masyarakat yang dibuktikan dengan deflasi selama lima bulan berturut sejak Mei, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak di mana-mana, hingga beban utang lungsuran Jokowi yang mencapai sekitar Rp 8.500 triliun.

Itu semua tampak semaki berat karena Prabowo mematok target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% di era kepemimpinannya.

Lantas, bagaimana kebijakan ekonomi Prabowo menjawab segala urusan yang berdampak ke urusan perut rakyatnya? Simak wawancara kumparan dengan Dradjad Wibowo, ekonom senior sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Cukup banyak. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita relatif kurang maksimal. Kualitas pertumbuhannya juga perlu diperbaiki. Kita perlu pertumbuhan berkualitas untuk lebih menyerap tenaga kerja. Apalagi kita punya tambahan orang setengah menganggur sampai 2,41 juta orang atau 1,61 persen penduduk.

Dengan tambahan yang cukup besar itu, otomatis kelas menengah akan menurun. Jadi kalau ada fenomena penurunan jumlah kelas menengah, penurunan daya beli yang kemudian berimbas ke deflasi yang cukup panjang, itu karena pertumbuhan kita kurang berkualitas. Penciptaan lapangan kerjanya kurang maksimal.

Kemudian ada tantangan stabilisasi makro, termasuk nilai tukar, di mana kita lihat rupiah sempat melonjak ke Rp 16.000 lebih. Ini tidak sehat. Yang dibutuhkan adalah rupiah yang stabil, yang pergerakannya bisa diprediksi.

Sementara tantangan dalam jangka menengah-panjang tentu hilirisasi. Kita menghadapi penurunan peranan industri yang dihadapi seluruh dunia, tapi di kita (Indonesia) perlu perhatian lebih serius. Jadi kita harus memulihkan sektor industri, dan salah satu yang perlu dipercepat adalah hilirisasi.

Dari semua itu, ada satu masalah amat krusial yang mengganggu pertumbuhan, mengganggu penciptaan lapangan kerja, mengganggu perkembangan industri, mengganggu ekspor, dan menganggu banyak hal lain, yaitu: regulasi dan birokrasi.

Seratus hari hanya tiga bulan. Tiga bulan itu kalau kita ambil langkah-langkah yang sistemik dan struktural, efeknya pun mungkin baru dirasakan akhir tahun yang akan datang (2025).

Dalam tiga bulan, yang harus dilakukan adalah menyelamatkan daya beli mereka yang terlempar dari kelas menengah, dengan program bantuan sosial.

Kartu-kartu [bansos] itu harus dikucurkan dananya dalam waktu cepat supaya mereka yang terlempar dari kelas menengah, dan mereka yang berasal dari kelompok miskin lalu terlempar lebih bawah lagi, bisa mulai membaik daya belinya.

Jadi setelah jatah mereka yang terima kartu [bansos] habis, uangnya habis, mereka akan turun lagi daya belinya. Perbaikan yang lebih terstruktur dan sistemik perlu dilakukan.

Yang perlu segera dilakukan adalah debirokratisasi dan deregulasi. Dari sejak hari pertama itu harus dilakukan karena negara nggak sanggup memikul [beban] sendirian.

Di sisi lain, BUMN juga banyak inefisiensi, terjebak birokrasi, terjebak politik, dan sebagainya. Jadi andalan yang efektif dan terbaik adalah penciptaan lapangan kerja oleh swasta.

Negara bertugas mendorong supaya rakyat, swasta, bisa bergerak cepat. Aparat negara harus memfasilitasi, jangan malah ganggu dan bikin aturan aneh-aneh supaya dia—maaf—bisa makan sogokan.

Kalau misalkan dari pusat, dari Pak Prabowo, ada perintah tegas dan langsung dijalankan, otomatis eselon-eselon di bawahnya takut untuk neko-neko. Karena perkara birokrasi ini sudah sangat mengganggu. Sektor [industri] makanan minuman terganggu, sektor TPT (tekstil dan produk tekstil) terganggu, dan sektor-sektor lain.

Kalau [birokrasi] itu dipangkas, termasuk deregulasi perpajakan, otomatis swasta jadi lebih percaya diri. Ketika kepercayaan diri mereka naik, otomatis akan mau berinvestasi dan ada tambahan tenaga kerja. Sehingga nanti yang setengah menganggur akan bisa menjadi pekerja penuh, penghasilannya naik. Dan mereka yang terlempar dari kelas menengah akan punya pekerjaan tetap.

Masalah utang harus prudent (hati-hati). Ada Rp 1.353 triliun pokok dan bunga utang yang harus dibayar (tahun 2025). Jumlah itu mencapai 45% dari pendapatan negara (APBN 2025) yang sekitar Rp 3.005 triliun.

Ketika penghasilan 45%-nya habis buat bayar utang kan pusing juga kepala. Jadi harus hati-hati menambah utang. Apalagi defisit tahun 2025 sekitar Rp 600 triliun. Itu pun masih kurang kalau mau pertumbuhan mencapai 5,8–5,9%, kurang Rp 300 triliun lagi.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Prabowo bakal menarik utang baru senilai Rp 775,9 triliun pada tahun 2025 untuk membiayai sejumlah program di APBN. Pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp 133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 642,6 triliun.

Pendapatan negara harus digenjot. Jadi memang harus lebih hati-hati mengelola belanja dan mengatur surplus. Selama ini kita lumayan tergantung pada APBN sehingga menjadi tergantung pada utang.

Saya selalu mengatakan perlu stimulus Keynesian (peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan aktivitas bisnis dan pendapatan). Untuk bisa stimulus itu, kita harus mengejar pendapatan negara. Ibaratnya kalau uangnya nggak ada, masa mau mikir kredit rumah, kredit mobil. Makanya salah satu yang krusial adalah mengejar pendapatan negara.

Iya kalau kita nggak kreatif. Kalau rezim fiskal nggak kreatif ujungnya naikin tarif [pungutan] pajak itu paling gampang. Jadi kalau nggak kreatif memang itu jadi beban.

Saya secara pribadi, bukan sebagai Dewan Pakar atau sebagai tim [ekonomi] Prabowo, tidak setuju dengan PPN naik 12%. PPN 11% yang baru diterapkan [April 2022] terbukti sekarang deflasi 5 bulan berturut-turut, kelas menengah makin berkurang. Itu salah satunya ada efek dari PPN 10% naik ke 11%, apalagi nanti naik ke 12%.

Saya khawatir basis pajaknya juga akan berkurang. Seperti orang dagang, harga dinaikkan, yang beli makin sedikit, otomatis penghasilannya berkurang, penerimaan pajaknya berkurang. Sehingga harus kreatif [mencari penerimaan baru].

Pendapatan negara harus dikejar dari dua pendekatan. Satu pendekatan sistemik, yaitu digitalisasi. Kita sudah melakukan digitalisasi pajak dari tahun 2003 atau 2004, sekitar 20 tahun lalu. Yang cepat adalah pendapatan negara ad hoc, sumber pendapatan yang tidak terkumpulkan atau uncollected. Duitnya sudah ada, tapi belum dikumpulin.

Ini nggak omon-omon, saya berdasarkan pengalaman ketika membantu pemerintahan Jokowi menjadi unsur pimpinan di salah satu K/L. Saya sudah sering sebutkan kasus pajak yang sudah inkrah, sudah selesai. Artinya dia harus bayar ke negara, tapi gak bayar. Itu jumlahnya banyak waktu saya di sana [K/L], jumlahnya di atas Rp 90 triliun, hampir Rp 100 triliun.

Ini harus dibayar, gak peduli siapa pun, nama besar, nama kecil. Yang paling kecil yang gak bayar di situ Rp 400 miliar. Dia menolak bayar. Lalu kita lakukan [tindakan] akhirnya dia bilang 'siap bapak kami bayar'. Kita bisa lakukan sesuatu supaya mereka mau bayar. Itu yang saya sebut uncollected. Duitnya ada, tapi nggak masuk ke negara.

Kedua adalah untapped. Jadi duitnya belum ada, tapi ada potensinya dan belum digali. Itu [sumbernya] banyak, sebagian dari ekonomi ilegal. Cuma memang harus kreatif menggalinya. Poinnya adalah rezim fiskal kita harus kreatif.

Memang pertumbuhan [ekonomi] kita stuck (terjebak -red) di 5 persen. Dalam sejarah kita sejak tahun 1960 sampai sekarang, itu hanya 5 kali pertumbuhan ekonomi bisa di atas 8 persen. Sehingga saya katakan, peluang untuk tumbuh di atas 8 persen itu 8 persen juga peluangnya. Tapi bukan tidak mungkin dicapai. Cuma memang perlu langkah berat.

Ketika kita menghadapi situasi berat seperti itu, kita melihat pemimpinnya. Prabowo adalah tipe pemimpin, tipe komandan, tipe panglima, yang kadang oke, semua orang bilang tidak bisa, tapi dia buktikan bisa. Operasi Mapenduma adalah buktinya. Waktu itu hampir semuanya bilang tidak bisa. Dia bilang tidak ada kata tidak bisa, jalankan, dan ternyata bisa. Jadi ada kemauan kuat dari pemimpin.

Operasi Mapenduma merupakan operasi militer pembebasan 9 anggota Ekspedisi Lorentz ‘95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi tersebut dipimpin Brigjen Prabowo Subianto.

Kita sudah tahu sektor-sektor yang multiplier pertumbuhan dan tenaga kerjanya paling tinggi. [Seperti industri] makanan minuman tinggi sekali, ritel, properti, TPT harus kita hidupkan lagi, karena lapangan kerjanya tinggi.

Sektor andalan ekspor harus didorong. Hilirisasi kita sudah di nikel. Hilirisasi harus kita dorong ke hilirisasi yang menyentuh rakyat lebih banyak. Seperti misalkan rumput laut, kelapa. Pertanian Pak Prabowo sangat concern. Tapi pertanian tidak akan bisa tumbuh kalau produksinya tidak naik. Cara produksi naik cuma dua, tanahnya ditambah dan pola tanamnya dipersering atau produktivitasnya dinaikkan.

Luas panen bisa kita tambah dengan rotasi tanaman yang lebih sering. Kalau biasanya 1 kali tanam jadi 2 kali, 2 kali jadi 3 kali. Tapi untuk bisa menambah rotasi tanaman airnya harus tersedia, gak bisa hanya mengandalkan air hujan. Jadi irigasi harus dibangun. Air harus dipastikan ada.

Kemudian tanahnya harus ditambah, tapi tambah tanah di Jawa kan gak mungkin. Ya harus diganti, gantinya di mana? Ya di luar Jawa.

Betul. Cuma saya agak kurang setuju dengan istilah deindustrialisasi. Saya lebih suka menyebutnya sebagai turunnya kontribusi [industri] dan seluruh dunia mengalami.

Bagaimana merevitalisasinya? Pertama aturan-aturannya, regulasinya kita kurangi. Kemudian lingkungannya kita ciptakan, karena sekarang agak kurang bagus. Ibarat akuarium, lingkungannya toxic buat ikannya. Lingkungan bisnis kita agak toksik. Ya [industri] gak bisa berkembang, malah mungkin mati.

Kedua, konsistensi kebijakan harus kita jamin. Kemudian baru berbagai insentif kita pikirkan. Kalau regulasi bisa kita pangkas, kebijakan bisa kita konsistenkan, industri akan jalan sendiri.

Jadi industri perlu insentif karena bisnis mereka terganggu. Terganggu ini itu, mereka banyak keluar biaya yang aneh-aneh. Misalkan biaya untuk pembebasan tanah itu tingginya tidak karuan, banyak gangguan. Karena mereka banyak seperti itu [gangguan] otomatis cost price-nya jadi tinggi sehingga akan sulit bersaing. Ketika cost price tinggi, sulit bersaing, otomatis mereka perlu subsidi dari negara, perlu diberi insentif. Kalau yang ini bisa kita bersihkan, mereka [industri] gak perlu dikasih insentif.

Saya optimistis dengan kemampuan bangsa kita. Karena sudah ada buktinya yang gak diganggu-ganggu malah berkembang. Contohnya [industri] mi instan ketika gak diganggu-ganggu berkembang kok.

Kemudian negara harus mengembangkan misalkan insentif untuk industri hijau melalui carbon trading. Insentif di sini bukan berarti negara menyuntik [dana], akan tetapi negara menyediakan ekosistem bagi carbon trading sehingga mereka-mereka (industri) yang bergeser ke kelestarian akan bisa memperoleh market, menjadi instrumen pasar.

Puan Maharani, Said Abdullah, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani meriung di ruangan privat restoran Jepang di bilangan Senayan, Jakarta. Mereka tengah menjajaki opsi bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo Subianto.

Sampai saat ini, PDIP merupakan satu-satunya partai yang berada di luar Koalisi Indonesia Maju Plus. Namun, kondisi ini bisa jadi tak bakal bertahan lama. Untuk itulah elite PDIP dan Gerindra bertemu. Dalam sesi di Senayan itu, Puan dan Said sebagai Ketua DPP PDIP mewakili partainya, sementara Dasco dan Muzani sebagai Ketua Harian dan Sekjen Gerindra mewakili Prabowo.

Pertemuan kali itu bukan kali pertama dan bukan pula satu-satunya, melainkan hanya salah satu dari rangkaian pertemuan confidential keduanya yang intens dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

PDIP dan Gerindra terus mencari titik kesepakatan, termasuk melalui pembagian jatah kursi di kabinet hingga penggodokan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto.

Komunikasi PDIP dan Gerindra bermula sejak beberapa bulan lalu. Gerindra mencoba mengakomodasi keinginan PDIP agar tak tersisa satu pun parpol yang berdiri sebagai oposisi pemerintahan Prabowo.

Posisi PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2024 dengan jumlah kursi 110 di DPR disebut membuat Prabowo ingin ikut merangkulnya demi mewujudkan pemerintahan yang kondusif ke depan. Semakin besar sokongan parpol, semakin baik.

Maka, Gerindra dan PDIP pun mengirim utusan untuk berkomunikasi. PDIP mengutus bendahara umumnya, Olly Dondokambey, dan tiga Ketua DPP-nya, yakni Said, Ahmad Basarah, dan Puan yang notabene putri Megawati. Sementara Gerindra mengirim Dasco dan Muzani yang kemudian aktif melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Prabowo.

“Insyaallah tidak ada yang tidak mungkin. [PDIP dan Gerindra] selalu berkomunikasi. Sejak selesai pemilu selalu berkomunikasi,” kata Puan, Selasa (24/9).

Dari rangkaian pertemuan tersebut, menurut sumber di internal parpol, PDIP dan Gerindra sudah mencapai kesepakatan terkait dua hal, yakni ihwal jatah kursi menteri untuk PDIP, serta momentum pertemuan Prabowo dan Mega.

PDIP disebut bakal mengisi 3–4 kursi menteri di kabinet Prabowo. Tiga nama yang mengemuka adalah Budi Gunawan yang disebut akan mengisi pos Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Abdullah Azwar Anas yang dikabarkan dipercaya kembali sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), serta Olly Dondokambey yang posisinya masih dirahasiakan.

Olly dan Azwar adalah kader PDIP, sedangkan Budi Gunawan—yang menjabat sebagai Kepala BIN semasa pemerintahan Jokowi—merupakan mantan ajudan Megawati saat Mega menjadi Presiden RI pada 2001–2004.

Selain jatah kursi, PDIP juga disebut meminta penguatan di sejumlah lembaga strategis lain seperti Badan Intelijen Nasional dan Kejaksaan. Artinya, pada lembaga-lembaga tersebut, PDIP berharap kader mereka dapat berperan atau mengisi posisi. Bila pun bukan kader PDIP, dapat diisi oleh tokoh-tokoh profesional yang “direstui” PDIP.

Terkait permintaan terakhir itu, menurut sumber, Gerindra belum mengiyakan. Sementara sumber lain di internal PDIP menyebut, kesepakatan dengan Gerindra yang telah tercapai tak bisa begitu saja berjalan, sebab semua tergantung restu Megawati sebagai pemegang hak prerogatif terkait sikap PDIP dalam pemerintahan ke depan.

Dasco dan Muzani disebut sebagai komunikator Prabowo yang baik. Sebab, sumber melanjutkan keduanya mendengarkan segala permintaan dan masukan dari parpol dan mencoba mengakomodasi, meskipun tidak seluruhnya.

Menurut sumber, bukan tak mungkin apa yang diinginkan Megawati berbeda dengan hasil lobi-lobi yang ada. Ini pernah terjadi sebelumnya, ketika lobi-lobi utusan partai yang sudah mencapai kata sepakat terpaksa kandas karena keputusan berbeda dari Megawati di akhir.

Contoh yang belum lama berlalu ialah proses pengusungan kandidat cagub oleh PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Meski elite PDIP gencar mendekati Anies Baswedan yang sempat hendak dipasangkan dengan kader mereka, Rano Karno, namun di menit-menit akhir, Megawati balik badan dan batal bertemu Anies.

“Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, Pak Azwar Anas, Pak Olly Dondokambey, [masuk kabinet atau tidak] menunggu keputusan dari DPP PDIP dan Ibu Ketua Umum,” kata Said, Kamis (3/10).

Usai pilpres, hubungan PDIP dan Gerindra agak berjarak. Pada Rakernas V PDIP akhir Mei, Megawati bahkan mengatakan partainya mementingkan checks and balances (prinsip saling kontrol antarlembaga negara). Ia juga meminta seluruh kader PDIP keluar dari zona nyamannya selama ini.

Pernyataan tersebut dianggap sebagai kode keras dari Megawati terkait posisi PDIP dalam pemerintahan ke depan sebagai oposisi. Megawati juga pernah mencurahkan isi hati soal partainya yang ditinggal sendirian dalam Pilkada 2024. Ia mengatakan sampai merenungkan hal itu. Mega merasa PDIP menjadi “musuh” bersama dan dikeroyok partai-partai lain dalam kontestasi pilkada.

Menanggapi ucapan Mega tersebut, Prabowo, pertengahan Agustus, berkata, “Saya tidak mengerti, ditinggal siapa, atau siapa meninggalkan siapa?”

Menurut sejumlah sumber, Prabowo sebenarnya sudah ingin merangkul PDIP sejak KPU menetapkannya sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024. Rencana pertemuan Prabowo-Mega pun berembus, tapi belum juga terealisasi; diduga terkendala pengaruh Presiden Jokowi yang masih lekat pada Prabowo, sedangkan PDIP kini berseberangan dengan Jokowi yang dahulu pernah menjadi kader terbaik mereka.

Seiring waktu, jelang pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang, hubungan Gerindra dan PDIP kian cair. Prabowo mencoba mengambil hati Megawati, salah satunya ia disebut menginisiasi pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno. Ini adalah harapan Mega sejak lama karena ia ingin membersihkan nama sang ayah dari tudingan bersekutu dengan PKI.

Maka, pada 9 September, dengan wajah semringah, Megawati bersama dua saudara lelakinya, Guruh dan Guntur Soekarnoputra; putra sulungnya, Prananda Prabowo; dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertandang ke Gedung MPR/DPR untuk mengambil salinan Ketetapan MPR yang menegaskan bahwa Bung Karno adalah pahlawan nasional yang bersih dari cacat hukum, tak terbukti tak setia terhadap NKRI, dan tak terbukti bersekutu dengan PKI.

Untuk memuluskan pencabutan Tap MPRS Nomor XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno, pimpinan MPR yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, disebut diminta Prabowo membantu. Momen inilah yang menjadi pintu masuk membaiknya hubungan Megawati dan Prabowo.

Melalui Muzani, Prabowo pun menitipkan salam untuk Megawati. Keakraban Muzani dan Megawati juga terlihat dalam proses penyerakan salinan Tap MPRS yang baru. Megawati tampak memberikan perhatian dan saran kepada Muzani terkait kondisi kesehatannya.

“Kan Bu Mega sudah agak lama nggak berjumpa dengan saya, terus ngingetin, ‘Mas Muzani kok gemuk sekali.’ Jadi saya diminta mengurangi berat badan, menjaga kesehatan, dan mengurangi makan yang enak-enak supaya tidak terlalu gemuk,” ujar Muzani usai pertemuan itu.

Menghangatnya hubungan PDIP dan Gerindra kian terpancar kala Prabowo disebut meminta rencana revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) tidak dilanjutkan. Sebelumnya, revisi UU MD3 dilancarkan karena kursi Ketua DPR yang strategis konon sempat diinginkan Gerindra. Melalui revisi UU MD3, formasi pimpinan DPR dapat diubah.

Semula revisi UU MD3 menyasar Pasal 427 D ayat (1) huruf b yang berbunyi, “Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR”.

Pasal tersebut membuat Ketua DPR sudah pasti berasal dari PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Inilah yang ingin diubah melalui revisi UU MD3 yang hendak menentukan Ketua DPR berdasarkan voting. Namun, revisi tersebut batal atas titah Prabowo dan komunikasi intens PDIP-Gerindra.

Pada 1 Oktober 2024, usai pelantikan anggota DPR baru periode 2024-2029, Puan Maharani terpilih kembali menjadi Ketua DPR dengan mulus. Ia melanjutkan kepemimpinannya di periode keduanya, didampingi empat wakil, yakni Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Saan Mustopa dari NasDem, Cucun Syamsurijal dari PKB, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra yang juga kembali menjabat.

Pada hari yang sama sebelum Puan dilantik menjadi Ketua DPR, momen kebersamaannya dengan Prabowo sempat terlihat usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat turun dari mimbar upacara, Puan tampak berbincang akrab dengan Prabowo dan Jokowi.

Berikutnya, saat berjalan menuju Monumen Pancasila Sakti dan sumur Lubang Buaya, Puan bergeser ke samping Prabowo. Keduanya terus mengobrol hingga tiba di depan sumur, sementara Jokowi terlihat berjalan lebih dulu di depan mereka.

Pasang surut hubungan Megawati dan Prabowo dalam perpolitikan Indonesia dapat dirunut ke tahun 2009. Kala itu, keduanya maju berpasangan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2009 berhadapan dengan SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Hasilnya: Mega-Pro kalah dari SBY-Boediono.

Berikutnya pada Pilpres 2014 dan 2019, Megawati dan Prabowo pisah jalan. Megawati memilih mengusung kadernya, Jokowi, sebagai capres melawan Prabowo. Padahal Megawati dan Prabowo pernah menandatangani Perjanjian Batu Tulis pada 16 Mei 2009 yang salah satu poinnya adalah mengusung Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2014.

Sikap Megawati ketika itu membuat Prabowo mengungkit Perjanjian Batu Tulis karena merasa dikhianati oleh Megawati yang sudah bersepakat dengannya di atas materai. Prabowo yang kemudian kalah dari Jokowi memutuskan menjadi oposisi, sementara hubungannya dengan Megawati merenggang.

Pada Pilpres 2019, Megawati kembali mengusung Jokowi untuk melanjutkan periode keduanya. Jokowi-Ma’ruf saat itu menang melawan Prabowo-Sandiaga Uno. Kali itu, Prabowo yang kalah lagi menempuh jalan berbeda. Ia menerima ajakan rekonsiliasi dari Jokowi dengan bergabung ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

Takdir berliku hubungan Mega-Prabowo terlihat kembali pada Pilpres 2024 kala Jokowi dianggap berkhianat kepada Megawati dengan—secara tak langsung—menyokong Prabowo sebagai capres daripada mendukung Ganjar yang diusung PDIP.

Prabowo yang berpasangan dengan anak sulung Jokowi, Gibran, memenangi pilpres. Hubungannya dengan Megawati pun berjarak sebagai dampak perseteruan antara Mega dan Jokowi. Tak disangka, kini keduanya mencoba berbaikan.

Elite PDIP dan Gerindra kompak mengatakan Prabowo dan Megawati secara personal tidak memiliki masalah sehingga tidak ada hambatan bagi mereka untuk bertemu.

Elite Gerindra dan PDIP terus mengupayakan terwujudnya pertemuan ketua umum mereka. Sumber internal parpol menyebut, sempat ada opsi pertemuan Megawati dan Prabowo akan digelar di Istana Batu Tulis, Bogor, yang merupakan tempat bersejarah bagi keduanya.

Opsi lokasi di Batu Tulis disebut datang dari PDIP. Hal tersebut tidak ditentang Gerindra meski Prabowo pernah dikhianati dalam Perjanjian Batu Tulis. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Prasetyo Hadi, “Kita tidak boleh lihat ke belakang. Lihat ke depan.”

Sementara waktu pertemuan yang diusulkan salah satunya yakni Kamis, 17 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Prabowo.

Namun, opsi lain muncul ihwal lokasi dan waktu pertemuan Prabowo-Megawati, yakni di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang dianggap lebih netral, pada 19 Oktober atau sehari menjelang pelantikan Prabowo.

“Yang pasti, soal makanan sudah ditentukan,” kata Dasco terkait pertemuan Mega-Prabowo.

Di mana pun pertemuan berlangsung, menurut Puan, Prabowo dan Mega sudah sama-sama ingin bertemu. Senada, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kakaknya sudah menanti selama dua tahun.

“Beliau berdua (Megawati dan Prabowo) sangat berkeinginan [bertemu],” kata Puan.

Pertemuan terakhir Megawati-Prabowo—yang bukan terkait acara kenegaraan—adalah pada 24 Juli 2019. Kala itu Prabowo menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berbincang sambil makan bersama selama 1,5 jam.

Pada pertemuan istimewa itu, salah satu menu yang dihidangkan adalah nasi goreng spesial racikan Megawati. Prabowo yang kerap disapa Megawati “Mas Bowo” ketika itu mengatakan sangat menyukai nasi goreng tersebut.

“Waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi [dalam pertemuan mendatang,” kata Puan.

Apapun menunya, yang jelas pertemuan kedua tokoh politik itu bisa memengaruhi dinamika politik pasca-pelantikan presiden.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno berpandangan, rencana pertemuan dengan Megawati menunjukkan keinginan Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi dalam menentukan pemerintahannya ke depan.

Menurut Adi, Prabowo ingin menjadi presiden yang memiliki kewenangan penuh tanpa diintervensi pihak lain dalam mengambil keputusan.

“Prabowo makin menunjukkan dirinya sebagai presiden terpilih yang bisa mengakselerasi semua keinginan politiknya tanpa bayang-bayang siapapun,” tutur Adi.

Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan PDIP dalam menerima uluran tangan Prabowo. Pertama, karena diminta langsung oleh Prabowo. Kedua, sebagai ancang-ancang panjang menuju Pemilu 2029. Ketiga, untuk mengakselerasi terwujudnya visi-misi Prabowo.

“Ini upaya konsolidasi politik yang sepertinya disiapkan betul oleh PDIP untuk lima tahun yang akan datang, karena kompleksitas persoalan politik lima tahun ke depan bisa jauh lebih serius,” kata Adi.

Meski disebut tidak dilibatkan dan tidak sreg dengan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, Jokowi berucap positif. Menurutnya, “Komunikasi antara tokoh-tokoh bangsa bisa menyambung untuk kemajuan negara dan kemajuan bangsa.”

Sementara pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko memiliki pandangan lain ihwal tujuan PDIP merapat ke Prabowo. Menurutnya, PDIP perlu menjadi bagian dari Prabowo untuk menekan dan meminimalkan peran Jokowi melalui Gibran di pemerintahan.

Anang melihat Prabowo seperti memberikan fasilitas kepada PDIP untuk ikut mengontrol peran Gibran. Apalagi, hubungan Megawati dan Jokowi sampai saat ingin masih panas meski Pemilu 2024 sudah berakhir.

“Ketika PDIP ada di dalam pemerintahan, itu kemungkinan bisa lebih dekat ke Prabowo untuk kemudian mengendalikan kekuatan Jokowi melalui anaknya itu. Kalau di luar, akan relatif sulit [mengontrol Jokowi],” tutup Anang.

REPUBLIKA.CO.ID, Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama hampir sepuluh tahun pemerintahannya. Proyek-proyek infrastruktur yang telah rampung kini mulai memberikan buah berupa peningkatan daya saing Indonesia.

Kendati memiliki dampak positif, pembangunan infrastruktur bukan tanpa risiko. Kalkulasi yang tepat diperlukan agar pembangunannya tidak menimbulkan beban utang berlebihan. Pelaksanaan pekerjaan pun harus dikawal agar tidak menimbulkan kasus korupsi yang merugikan negara.

Jokowi kerap menekankan bahwa pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia karena infrastruktur memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Dia meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Tidak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada airport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada seaport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada jalan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif dan konsisten di seluruh wilayah Tanah Air.

Hal itu memberi dampak positif. Pertama, untuk perekonomian nasional, meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi bagi investor domestik dan asing.

Data Kementerian PUPR menunjukkan Indonesia kini berada di peringkat ke-27 dunia dalam hal daya saing. Keadaan ini lebih baik dari posisi di 2023 yakni di urutan ke-34. Ada kenaikan tujuh anak tangga.

Indonesia memperoleh skor 71,52 dalam riset IMD World Competitivenes Ranking (WCR 2024). Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ketiga, berada di belakang Thailand (25), dan Singapura di peringkat pertama. Infrastruktur yang andal melalui penguatan jasa konstruksi diyakini merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

Basuki mengatakan infrastruktur merupakan instrumen utama untuk mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah dalam 10 tahun terakhir.

"Infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah itu, menghasilkan pembangunan yang masif, mendukung peningkatan daya saing nasional, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Basuki.

Proyek infrastruktur yang dibangun di era Jokowi memang mulai dirasakan manfaatnya. Ada pembuatan jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan sebagainya. Berbagai proyek tersebut membutuhkan dana besar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, anggaran infrastruktur nasional pada 2024 mencapai Rp 423,4 triliun atau sebesar 12,73 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengungkapkan, besarnya alokasi anggaran itu perlu diikuti dengan kesiapan industri konstruksi dalam menyediakan pasokan suplai bahan konstruksi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari tantangan. Proyek-proyek raksasa itu berpotensi menyisakan dampak utang, juga bahaya laten korupsi. Beberapa pihak terkait bahkan telah berurusan dengan penegak hukum saat mengerjakan proyek infrastruktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, ada banyak pelajaran dari situasi ini. Sehingga, ujarnya, ke depannya terbuka ruang perbaikan.

"Harus ada desain atau rancangan infrastruktur yang dibangun itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi seperti apa?" kata Faisal.

Ia menerangkan, di setiap daerah, kondisinya berbeda. Ini mengacu pada kebutuhan masing-masing tempat. Semua harus disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan wilayahnya.

Jadi, lanjut Faisal, bukan hanya tentang membangun fisik infrastruktur saja. Lebih dari itu, harus dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga, bisa bermanfaat dalam jangka panjang dan menyeluruh.

Berikutnya, pembangunan infrastruktur tersebut idealnya tidak terlalu membebani anggaran negara dan anggaran BUMN yang terlibat. Itu mengurangi risiko utang negara.

Menteri BUMN Erick Thohir bahkan turut menegaskan program bersih-bersih merupakan bagian dari transformasi BUMN. Seperti diketahui, sejumlah pihak di BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN karya justru terjerat kasus hukum dalam pembangunan infrastruktur.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang bersih dan profesional, tak terkecuali terhadap BUMN-BUMN karya.

Di samping itu, Erick juga menyiapkan skema konsolidasi guna memperbaiki tata kelola BUMN karya. Dengan konsolidasi, Erick meyakini kinerja BUMN karya akan jauh lebih efisien dan profesional.

"Di (BUMN) karya hari ini, kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan karya, yaitu dengan penggabungan yang namanya Adhi Karya, Nindya Karya, Brantas, dan Nindya Karya," ujar Erick.

Selain itu, Erick pun mengkonsolidasikan Hutama Karya dengan Waskita serta PT PP dengan Wijaya Karya. Erick menekankan salah satu tujuan utama konsolidasi ini ialah berfokus pada penyehatan perusahaan.

Erick juga sudah mulai mengklasifikasi BUMN karya ini ke berbagai kelompok kategori bisnis. Hal ini bertujuan agar BUMN karya bisa lebih fokus pada tugasnya masing-masing. "Misalnya di Hutama Karya dan Waskita mereka akan fokus di jalan tol, nontol, institutional building, dan juga residential commercial," ucap Erick.

Sementara untuk Wika dan PP, lanjut Erick tidak menggarap segmen jalan tol. Erick meminta Wika dan PP fokus pada pembangunan atau pengembangan pelabuhan dan bandara, meski masih akan tetap masuk di segmen residential karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya.

"Lalu juga penggabungan Adhi Karya, Nindya Karya, mereka akan fokus kepada air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lagi. Ini yang kita lakukan sebenarnya, konsolidasi sekaligus penyehatan," kata Erick.

Mengatasi Darurat Transportasi Umum

Angkutan umum semakin menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama bagi yang hidup di perkotaan. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam tulisannya meminta tindakan khusus dari pemerintah agar benar-benar-benar fokus mengurusi hal ini.

Dengan adanya transportasi yang memadai, diharapkan tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Djoko mencontohkan kasus mangkraknya perumahan bersubsidi. Pemicunya karena pembeli menyadari hunian miliknya jauh dari jalur transportasi umum. Ada biaya tambahan. Akibatnya, pemilik rumah tersebut memilih ngekos atau sewa di tempat yang dekat dengan lokasi kerja.

Itu gambaran nyata tentang pentingnya jalur transportasi umum. Idealnya dekat dengan tempat tinggal penduduk. Layanan angkutan umum yang buruk, lanjut Djoko tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas tapi juga pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, dan ekonomi biaya tinggi.

"Juga berita terkini, sejumlah perumahan subsidi mangkrak, akibat tidak ada layanan angkutan umum, sehingga enggan membeli rumah itu walau sudah mendapat subsidi," katanya dalam pesan kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu.

Djoko menilai Indonesia sedang mengalami darurat angkutan umum. Meski, ujarnya, di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera telah terhubung jaringan jalan tol dan telah membangkitkan bisnis angkutan umum antarprovinsi semakin membaik. Adanya bus Antar Kota Antar provinsi (AKAP) jenis sleeper bus, double decker, serta menjamurnya bisnis angkutan travel antar kota atau Angkutan Jemput Antar Perkotaan (AJAP) menandakan keberhasilan angkutan umum jarak jauh.

Namun, Djoko mencatat, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan perdesaan justru makin terpuruk. "Bahkan, banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum," ujar Djoko.

Dari 38 ibukota provinsi, baru 15 kota mencoba membenahi angkutan umum berbadan hukum dan diberikan subsidi. Itupun hanya Kota Jakarta yang mandiri (karena APBD mencukupi), selainnya ada pemda yang masih tergantung bantuan APBN (mendapat stimulus), seperti Pemkot Bogor (Trans Pakuan), Pemkot Bekasi (Trans Patriot), Pemkab Banyumas (Trans Banyumas), Pemkot Bandung (Trans Metro Pasundan), Pemkot Palembang (Trans Musi Jaya), dan Pemprov Bali (Trans Metro Dewata).

Djoko mengatakan, pembenahan angkutan umum tidak bisa berhenti hanya di Kementerian Perhubungan. Keikutsertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Djoko memahami, tak mudah membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Sebagai contohnya, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang tahun 2009, setelah dirintis sejak 2005. Bus Trans Jateng beroperasi tahun 2017, butuh waktu delapan tahun sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran. Pendekatan kepada operator eksisting memerlukan waktu diskusi cukup lama. Sementara Program Pembelian Layanan (buy the service/BTS) dirintis sejak akhir tahun 2017, baru efektif beroperasi Juni 2020.

"Semua itu membutuhkan proses dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Itupun Program BTS hingga sekarang masih harus dilakukan proses penyempurnaan agar mendapatkan model yang tepat dalam mengelola angkutan umum bersubsidi di Indonesia," kata Djoko.

Penyediaan transportasi umum perkotaan yang memadai menjadi semakin diperlukan karena data penggunanya juga terus meningkat. Di ranah layanan kereta, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah penumpang KRL, Kereta Api Lokal, dan LRT Jabodebek menunjukkan tren yang meningkat. Pada Januari hingga Juli 2024, volume penumpang KRL tercatat sebanyak 191.895.323 penumpang atau naik 15,89 persen dari periode yang sama di tahun 2023 sebanyak 165.581.152 penumpang.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan tren yang sama juga terjadi pada angkutan penumpang KA Lokal. Anne menyampaikan jumlah penumpang yang berhasil diangkut pada semester I 2024 sebanyak 20.694.169 penumpang atau naik 9,84 persen dari periode yang sama pada 2023 sebanyak 18.840.027 penumpang.

"Antusias masyarakat dalam menggunakan layanan KA perkotaan terbaru yaitu LRT Jabodebek untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah dan lainnya juga sangat tinggi," ujar Anne.

Anne mengatakan, LRT Jabodebek telah melayani sekitar 15,2 juta penumpang sejak Agustus 2023 hingga Juli 2024. Tingginya volume tersebut juga menunjukan kereta perkotaan kini semakin menjadi solusi transportasi bagi masyarakat urban di wilayah Jabodebek.

Anies Rasyid Baswedan menyambangi rumah dinas bekas cawapresnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di tengah berembusnya wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, awal Agustus 2024. Kepada Anies, Cak Imin menyampaikan dinamika terkini Pilkada Jakarta.

“Dengan Anies, kami masih intensif menjalin komunikasi,” kata Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto kepada kumparan, Kamis (8/8).

Sumber orang dekat Anies yang mengetahui pertemuan itu berujar, dalam perbincangan tersebut, Cak Imin juga membahas tawaran kepada PKB untuk bergabung dengan KIM—gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran.

KIM telah memutuskan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. RK yang kini Wakil Ketua Umum Golkar digeser ke Jakarta karena Gerindra, pentolan KIM, hendak mengusung kadernya sendiri, Dedi Mulyadi, di Pilgub Jabar.

Tawaran KIM ke PKB itu jelas mengancam Anies. Tiketnya untuk maju ke Pilgub Jakarta—yang sebelumnya ia dapat dari PKB, PKS, dan NasDem yang telah mendeklarasikannya—terancam hangus.

Orang dekat Anies menyatakan, selain Muhaimin, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun menyampaikan situasi serupa ke Anies dalam pertemuan terpisah. Mereka semua mendapat tawaran menggiurkan.

“Mereka ditekan, ditawari, digoda-goda,” kata sumber itu.

Menurutnya, Anies sendiri bahkan pernah dipanggil elite Gerindra untuk ditawari kursi menteri asal dia mau mundur dari pencalonan di Pilgub Jakarta.

Dua sumber kumparan di elite KIM membenarkan ada upaya mengadang Anies. Para politisi KIM dalam sejumlah diskusi tampak amat menyadari digdayanya Anies bila ia kadung melaju di Pilgub Jakarta. Ia bakal sangat sulit dikalahkan karena elektabilitasnya yang tinggi.

Survei Litbang Kompas pada Juni 2024 memotret elektabilitas Anies di angka 29,8%, sementara Ridwan Kamil hanya 8,5%. Adapun Indikator Politik merekam elektabilitas Anies 43,8% dan Ridwan Kamil cuma 18,9%

Jadi, daripada susah payah melawan Anies, ia dijegal di awal agar tak bisa maju. Bila tak begitu, menurut sumber-sumber di KIM tersebut, Anies dianggap berpotensi menjadi penghalang Prabowo di Pilpres 2029. Padahal, Prabowo sudah ditarget partainya untuk memerintah dua periode.

Upaya mengadang Anies juga pernah dilakukan di Pilpres 2024. Polanya mirip: menekan partai koalisi Anies dan mengiming-imingi kursi kabinet untuk mereka.

“Kalau nanti mereka gabung [ke KIM], mestinya itu tidak ‘gratisan’. Minimal [syaratnya ialah] tidak mendukung Anies,” ucap sumber itu.

Jika upaya KIM “memborong” partai berhasil sehingga Anies gagal maju, maka Ridwan Kamil berpotensi hanya melawan kotak kosong atau calon independen yang kini tengah diverifikasi faktual, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Pun begitu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kecurigaan bahwa perluasan KIM menjadi KIM Plus—dengan memasukkan partai-partai yang semula mendukung Anies—ditujukan untuk mengganjal Anies.

“KIM Plus dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya pilkada,” kata Dasco.

Operasi KIM melobi PKB, PKS, dan NasDem semakin gencar dilakukan beberapa pekan terakhir. Dasco, misalnya, telah menyatakan bahwa di Pilgub Jakarta dan Bawa Barat bakal ada KIM Plus (bukan cuma KIM).

Dua sumber kumparan di elite Koalisi Perubahan—yang sebelumnya mengusung Anies—menyebut bahwa dari tiga partai yang didekati KIM, PKS dan NasDem hampir pasti pindah haluan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu terang-terangan meminta Gerindra mengajak PKS masuk KIM saat berpidato di Harlah ke-26 PKB. Ia bilang, “Jangan hanya NasDem dan PKB, [lalu] PKS ditinggal sendirian.”

Lobi-lobi elite Gerindra ke PKS salah satunya melalui ketua majelis syuronya, Salim Segaf. Tiga sumber di koalisi Anies mengatakan, PKS ditawari jatah cawagub Jakarta, kursi menteri, sampai penggantian biaya logistik Pemilu 2024. Tawaran tripel ini tentu luar biasa menguntungkan PKS.

Ketika dikonfirmasi perkara ini, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengaku tak tahu soal tawaran kursi menteri, namun mengamini adanya tawaran kursi cawagub Jakarta. Tawaran itu bahkan sudah datang sebelum PKS mendeklarasikan duet Anies-Sohibul Iman (AMAN).

Lobi terakhir Gerindra ke PKS terjadi pada Kamis sore, 8 Agustus 2024. Salim Segaf dan Syaikhu bertemu Prabowo di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Usai pertemuan itu, Prabowo menyatakan PKS bakal bergabung ke KIM mengusung Ridwan Kamil.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita umumkan,” kata Prabowo.

Sehari setelahnya, sinyal PKS mencabut dukungan dari Anies menguat. Wasekjen PKS Zainudin Paru menyebut paslon Anies dan Sohibul kemungkinan gagal jadi cagub-cawagub Jakarta. PKS menyebut Anies gagal mencari rekan koalisi untuk mengusung AMAN sampai 4 Agustus, tenggat 40 hari sejak Anies-Sohibul dideklarasikan PKS pada 25 Juni.

Oleh karena syarat minimal mengusung paslon di Pilgub Jakarta adalah 22 kursi di DPRD DKI, maka PKS—yang hanya memiliki 18 kursi—butuh 4 kursi lagi untuk mengusung AMAN. Jika Anies tak kunjung mendapat partai tambahan, PKS khawatir hanya akan jadi penonton di Pilgub Jakarta, sebab tenggat pendaftaran calon semakin mepet, 27–29 Agustus.

“Jangan sampai jelang akhir tidak ada kepastian karena PKS akan tertinggal sendirian, tidak bisa berlayar,” kata Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.

Namun, soal tenggat itu dibantah Jubir Anies, Andi Sinulingga. Menurutnya, Anies tak pernah diberi tenggat oleh PKS.

“Tenggat waktu 40 hari itu tak benar,” ujar Andi.

Dalam sebuah rekaman yang bocor (diduga suara Anies kepada Khoirudin), Anies menjelaskan tak ada tenggat dari DPP PKS kepadanya. Saat bertemu Syaikhu pada 28 Juli, Anies hanya ditanya apakah setuju berpasangan dengan Sohibul dan diminta menjawab paling lambat 4 Agustus, sebab PKS berencana menggelar rapat pengesahan Anies-Sohibul pada 7 Agustus.

Anies kemudian bertemu Sohibul pada 30 Juli dan hasilnya positif. Esoknya, 31 Juli, ia pun menyampaikan kepada Syaikhu siap berpasangan dengan Sohibul. Artinya, empat hari lebih cepat dari tenggat yang diminta.

“Saya kaget jubir-jubir PKS mengatakan tenggat waktu 40 hari, deadline 4 Agustus, untuk cari partai lain. Setahu saya tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada apakah setuju dengan MSI (Mohamad Sohibul Iman) sebagai pasangan, dan itu sudah saya sampaikan pada 31 Juli,” jelas suara dalam rekaman itu yang diduga Anies.

kumparan mengkonfirmasi kebenaran rekaman suara tersebut kepada Jubir Anies, Angga Putra, namun belum direspons.

Bagaimanapun, PKS menganggap Anies tetap melewati tenggat. Musyawarah Majelis Syuro memutuskan agar PKS menjajaki opsi kedua untuk berkomunikasi dengan KIM dalam mengusung Ridwan Kamil.

Sumber-sumber kumparan yang salah satunya elite Gerindra menyebut bahwa PKS akan diberi jatah cawagub Jakarta. Golkar juga terbuka dengan opsi Ridwan Kamil didampingi kader PKS.

Mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahkan menyebut cawagub RK berinisial S, namun bukan Sohibul atau Syaikhu. Inisial S itu kemudian diyakini sebagai Suswono, eks Menteri Pertanian yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS.

Selain PKS, NasDem juga didekati KIM. Sumber di internal NasDem mengatakan bahwa elite Gerindra, Dasco, bertandang ke NasDem Tower menemui Surya Paloh pada awal Agustus. Mereka membahas beberapa pilkada seperti Jakarta, Banten, dan Medan. Usai pertemuan, NasDem beralih haluan ke Ridwan Kamil.

Sementara sumber orang dekat Anies berujar, NasDem goyah karena ada tekanan berupa kasus hukum. Ada pula ancaman terhadap bisnis Paloh.

Secara terpisah, Ketua DPP NasDem Effendi Choirie melempar sinyal bahwa partainya tinggal menunggu waktu untuk mencabut dukungan dari Anies dan berpaling ke Ridwan Kamil.

Gus Choi (sapaan Effendi Choirie), melihat keputusan yang diambil seputar Pilgub Jakarta ini lebih kepada kemauan elite ketimbang aspirasi rakyat. Maka, ujarnya, Anies tak pelak jadi korban.

Kandasnya Anies di Pilgub Jakarta membuat Gus Choi mendoakannya agar mendapat jalan pengabdian lain yang lebih baik ketimbang politik. Ke depannya, menurut Gus Choi, bukan tak mungkin fenomena kotak kosong bisa terjadi di Pilgub Jakarta.

Sementara NasDem diduga mendapat ancaman, PKB disebut ditawari dukungan dalam konfliknya dengan PBNU. Dua sumber kumparan di internal koalisi Anies dan Prabowo menyebut, negosiasi antara KIM dan PKB berhubungan dengan pengamanan Muhaimin sebagai pimpinan partai di tengah konfliknya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU tengah mempersoalkan kepemimpinan Muhaimin di PKB. Dalam konteks ini, menurut sumber yang sama, bila PKB tetap mendukung Anies di Jakarta, Muhaimin bisa digoyang dari kursi Ketua Umum PKB yang telah ia pegang selama hampir 20 tahun. Upaya pendongkelan bisa terjadi dalam Muktamar PKB akhir Agustus ini.

Namun, sumber internal PKB membantah komunikasi partainya dengan Gerindra terkait PBNU. Menurutnya, negosiasi hanya berkaitan dengan posisi-posisi di kabinet Prabowo.

“Soal dengan PBNU akan selesai sendiri, tidak ada sangkut pautnya [dengan negosiasi KIM dan PKB],” ucap sumber itu.

Lobi-lobi Gerindra ke PKB yang makin intens tercermin dari kedatangan Muhaimin ke rumah dinas Prabowo, Kamis malam (8/8). Usai pertemuan itu, Waketum PKB Jazilul Fawaid menyatakan partainya bakal bersinergi dengan Gerindra. Namun, PKB belum mengambil keputusan soal Pilgub Jakarta.

“Kami masih menghitung semua aspirasi. Keputusan DPW yang mendukung Anies, termasuk dinamika yang berkembang dengan munculnya istilah KIM Plus, juga akan dikaji,” kata Bambang Susanto.

Ia menyatakan, idealnya calon dengan elektabilitas tinggi bisa mendapat tiket di Pilkada. Tetapi pada realitas politik saat ini, elektabilitas saja tidak cukup. PKB tak bisa mengusung Anies sendirian karena hanya memiliki 10 kursi DPRD.

“Dari elektabilitas, memang [Ridwan Kamil kalah] jauh dibanding Anies. Tetapi kalau ternyata hanya ada satu perahu di RK, itu realitas politik yang harus diambil, ” ucap Bambang.

Walau wacana KIM Plus menguat, PKS, PKB, dan NasDem belum mengeluarkan pernyataan resmi mencabut dukungan dari Anies. Di sisi lain, Anies masih menjaga hubungan dengan partai koalisinya sembari membuka komunikasi dengan PDIP.

Dua sumber kumparan di koalisi Anies menyebut, laju Anies terhenti bukan hanya karena partai-partai pengusungnya didekati KIM, tapi juga karena PKS sudah mematok Sohibul Iman sebagai cawagub.

Dalam rekaman suaranya yang bocor, Anies pun menyampaikan ke partai-partai lain bahwa cawagubnya ialah jatah PKS. Meski hal ini wajar karena PKS adalah pemenang Pileg di Jakarta, NasDem dan PKB kurang sreg dengan kombinasi itu.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya meminta tidak ada kawin paksa, sedangkan Muhaimin menegaskan tak berniat memasangkan Anies dengan Sohibul.

“[Anies-Sohibul] itu versi PKS. Kami punya versi juga,” ucap Cak Imin, awal Juli.

Sumber di elite PKB memandang duet Anies-Sohibul tak membawa dampak positif bagi partainya, sebab selama ini pun Anies sudah identik dengan PKS. Artinya, duet AMAN tak bakal menambah ceruk pemilih PKB.

Jubir Anies membenarkan ada keberatan dari PKB dan NasDem soal cawagub dari PKS.

“Memang ada pembicaraan itu di PKB, NasDem, bahkan PDIP,” ucap Andi.

Apabila PKS menarik dukungan, opsi cawagub sebetulnya jadi kembali terbuka dan Anies punya kesempatan berlayar. Namun, harapan ini bisa terlaksana dengan dua kondisi: 1) PKB tetap mendukung Anies, dan 2) PDIP bergabung mengusung Anies.

Bila itu terjadi, total kursi PKB dan PDIP sebanyak 25 sudah cukup untuk mengusung Anies. Sumber di internal PKB menyebut bahwa partainya telah mendiskusikan opsi ini dengan elite-elite di PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Komarudin Watubun, dan Said Abdullah.

Dalam pertemuan di rumah dinas Muhaimin, menurut sumber PKB, Cak Imin juga menawari Anies berpasangan dengan kader PDIP. Ada beberapa nama kader PDIP yang masuk radar cawagub, di antaranya MenPAN-RB Azwar Anas dan Ketua LKPP yang juga eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Walau demikian, PKB masih mengkaji opsi mana yang menguntungkan beserta risiko-risikonya: apakah lebih baik mengusung Anies bersama PDIP, atau bergabung KIM Plus?

Jalan lain adalah Anies masuk partai. Khoirudin mengatakan, jika Anies menjadi kader PKS, partainya akan melepas syarat cawagub. Jalan ini pun menurut pakar politik Hendri Satrio amat memungkinkan.

“Sayangnya sudah terlambat,” ujar Hendri.

Opsi masuk partai ini bukannya tidak ditimbang-timbang oleh Anies. Namun, menurut jubirnya, Anies tak harus masuk partai.

“Kepemimpinan daerah sejatinya adalah abdi rakyat, dan partai wajib menyerap aspirasi yang berkembang di tengah-tengah warga,” kata Andi Sinulingga.

Panasnya dinamika Pilkada yang dipenuhi intrik bukan cuma dirasakan Anies. Airlangga Hartarto menjadi korban lain dari alotnya negosiasi Pilkada. Ia harus melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.

Sumber orang dekatnya berujar, Airlangga mendapat tekanan besar mengenai penempatan kader-kader Golkar di pilkada. Contohnya di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.

Di Pilgub Banten, kader Golkar Airin Rachmi Diany dikeroyok partai-partai KIM Plus. Gerindra cs memilih mengusung kadernya, Andra Soni, sebagai cagub berpasangan dengan politikus PKS Dimyati Natakusumah, meski elektabilitas Andra Soni jauh di bawah Airin.

Kini Airin praktis hanya berharap tiket dari Golkar dan PDIP. Akhir Juli, Wakil Ketua Umum Golkar Doli Kurnia menyatakan partainya bakal tetap mengusung Airin yang telah disiapkan sejak tiga tahun lalu. PDIP pun telah menugaskan Ade Sumardi, Wakil Bupati Lebak yang juga Ketua DPD PDIP Banten, sebagai cawagub Airin.

Namun, perkembangan terkini, menurut sumber di internal Golkar, Airin kemungkinan besar gagal maju di Pilgub Banten. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengamini indikasi itu.

“Ada berbagai skenario karena kepentingan kekuasaan,” ucap Hasto.

Tekanan serupa muncul di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Golkar sedianya lebih memilih Ridwan Kamil maju di Jabar, namun pada akhirnya RK tergeser ke Jakarta dan kader Gerindra, Dedi Mulyadi, maju di Jabar.

Negosiasi soal cawagub yang mendampingi Dedi di Jabar pun alot meski kewenangannya telah diserahkan ke Golkar. Sejauh ini, ada dua nama kader Golkar yang beredar, yakni istri RK, Atalia Praratya, dan Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Ginanjar. Namun Golkar memunculkan nama lain, yakni Jusuf Hamka alias Babah Alun.

Jusuf mengatakan telah mendapat perintah dari Airlangga untuk maju di Jabar, setelah sebelumnya sempat hendak diusung di Jakarta.

“Kalau [Ridwan Kamil] sudah di Jakarta, saya on the way ke Jabar,” kata Jusuf.

Mencuatnya nama Jusuf Hamka dikabarkan tak dikehendaki Gerindra. Pada akhirnya, ia tak melanjutkan pencalonannya di pilkada dan mundur dari Golkar.

Beda arah Golkar pada beberapa pilkada itu lantas diduga berkelindan dengan ancaman kasus hukum terhadap Airlangga. Sumber kumparan menyebut, mundurnya Airlangga diduga terkait rencana Kejaksaan Agung memeriksa kasus ekspor minyak sawit pada pekan ini.

Meski isu itu dibantah Golkar, namun sumber lain mengiyakan kabar itu. Menurutnya, Airlangga telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung pada Sabtu pagi, 10 Agustus. Pada hari yang sama pula Airlangga meneken surat pengunduran dirinya dari pucuk jabatan partai beringin.

Sehari sebelumnya, menurut sumber tersebut, dalam pertemuan di Istana, Airlangga mendapat komplain. Ia disebut sulit memenuhi keinginan mitra koalisi di lima pilkada, termasuk Banten, sehingga dianggap membahayakan keutuhan Koalisi Indonesia Maju.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan mundurnya Airlangga terkait pilkada. Minggu (11/8), saat menyambangi Airlangga, ia mengatakan bahwa sang Menko ingin “agenda Partai Golkar dan agenda Nasional, termasuk pilkada, lebih smooth dan terjaga.”

Berkampanye di hadapan massa pendukungnya di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Prabowo Subianto tak cuma berbicara tentang visi dan misinya sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Kala itu, 27 Januari 2024, Ketua Umum Gerindra itu secara lugas juga mempromosikan politikus Golkar, Airin Rachmi Diany, sebagai calon gubernur Banten.

“Kepada Bu Airin Rachmi Diany, Ketua Pemenangan Prabowo-Gibran Provinsi Banten, Insyaallah Gubernur Banten sebentar lagi,” kata Prabowo disambut tepuk tangan massa yang hadir.

Mendapat endorse dari Prabowo, Airin berdiri dari kursinya seraya melambaikan tangan.

“Gimana, pantas jadi gubernur?” tanya Prabowo yang dijawab “pantas” oleh massa yang hadir. Pada saat yang sama, Airin menelungkupkan kedua tangan di depan dada dan menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih.

Hari-hari itu, jalan Airin melaju sebagai cagub Banten terbayang bakal mulus. Apalagi perolehan suara Prabowo-Gibran di Banten mencapai 54% (4 juta).

Tak disangka, bayang-bayang itu kini memudar. Endorse Prabowo saja tak cukup. Gerindra berpaling dari Airin dan memutuskan mengusung kadernya sendiri, Andra Soni, sebagai cagub Banten, serta menggaet politikus PKS Dimyati Natakusumah sebagai calon wakilnya.

Menggunakan jargon “Koalisi Banten Maju”, Gerindra menggandeng mayoritas parpol yang memiliki kursi di DPRD Banten, menyisakan Golkar dan PDIP. Praktis Airin kini seakan dikeroyok oleh koalisi besar Gerindra yang notabene merupakan sekutu Golkar di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dalam akun Instagram-nya, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan sudah berupaya menggandeng Airin dengan menyodorkan Andra Soni sebagai cawagub. Namun, menurutnya, baik Airin maupun Golkar menolak dan lebih memilih cawagub dari PDIP.

“Pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah direstui oleh Pak Prabowo setelah Golkar menyatakan akan berpasangan dengan PDIP di Banten,” tulis Dasco.

Ia menyebut Andra bukan sosok baru di Banten. Andra merupakan Ketua DPRD Banten yang membawa Gerindra meraih kursi DPRD terbanyak di sana pada dua pemilu terakhir. Pada Pileg 2019, Gerindra mendapat 16 kursi di DPRD Banten; dan pada Pileg 2024, Gerindra mendapat 14 kursi, setara dengan Golkar dan PDIP.

Walau elektabilitas Andra disebut kurang dari 7% dalam survei Litbang Kompas, jauh di bawah Airin yang mencapai 38,3%, Dasco yakin Andra tetap memiliki basis suara yang kuat.

“Dia (Andra Soni) Ketua Gerindra Banten yang tentunya mempunyai basis cukup kuat. Memang banyak kader di Gerindra seperti Andra Soni yang tidak suka mempublikasikan dirinya, tetapi di masyarakat cukup dikenal karena sering turun ke bawah,” ucap Dasco pada kumparan, Rabu (24/7).

Menanggapi Dasco, Airin menilai kontestasi pilkada memang sangat dinamis dan berbasis kepentingan. Dalam wawancara di Info A1 kumparan, Kamis (25/7), ia berkata ringan, “Enggak usah dimasukin ke hati, entar juga baikan lagi.”

Airin berupaya ikhlas berhadapan dengan partai-partai KIM. Yang terpenting, ia kini berusaha mendapatkan tiket yang tersisa dari Golkar dan PDIP.

“Kita ikhtiar,” ujar Airin.

Sejauh ini, Golkar terus berupaya menjalin komunikasi dengan PDIP untuk mengusung Airin menghadapi koalisi besar Gerindra. PDIP pun menyiapkan Ade Sumardi, Wakil Bupati Lebak yang juga Ketua DPD PDIP Banten, sebagai cawagub Airin.

Dukungan Golkar dan PDIP sebanyak 28 kursi sudah cukup untuk mengusung cagub-cawagub, sebab minimal dukungan yang dibutuhkan adalah 20 kursi.

Perbedaan arah politik di Pilgub Banten inilah yang ditangkap sebagai sinyal perpecahan di internal KIM, khususnya hubungan Gerindra dan Golkar yang seakan tak baik-baik saja.

Sumber kumparan di elite KIM menyebut, kasus Pilgub Banten memperlihatkan egosentrisme Golkar dan Gerindra dalam mengambil keputusan alih-alih berdiskusi antarpartai koalisi. Padahal, selepas Pilpres, KIM sepakat seiring sejalan di pilkada.

“Kami sedang berusaha menyatukan soal pilkada [antar] partai-partai koalisi, karena ini kan pilkada serentak. Bagaimana gubernur, bupati, wali kota yang kami usung bisa sukses di daerah pemilihan yang kami ajukan,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, pertengahan April lalu.

Sementara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada bulan yang sama berujar, “Partai Golkar menyatakan bahwa koalisi di daerah masing-masing, prioritas pertama tentu Koalisi Indonesia Maju.”

Menurut Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani, upaya partai-partai di KIM maju bersama di pilkada agar program prioritas Prabowo bisa terlaksana tanpa hambatan, salah satunya makan bergizi gratis. Sebab, bagaimanapun, program pemerintah pusat perlu dukungan dari daerah.

“Program unggulan kalau hanya bergantung pada APBN saja tentu agak terbatas. Tapi kalau bisa ada kontribusi dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, program ini bisa lebih cepat, lebih luas jangkauannya, dan lebih optimal. [Kalau calon kepala daerah dari luar KIM yang terpilih] sekalipun dia pasti akan menjalankan program, tetapi [suasananya] berbeda,” jelas Kamhar pada kumparan, Jumat (26/7).

Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, memandang dinamika di Pilgub Banten tak lepas dari kepercayaan diri tinggi Gerindra sebagai partai pengusung utama Prabowo. Gerindra ingin mendominasi tak hanya dari sisi legislatif, tapi juga eksekutif di daerah-daerah.

“Gerindra ingin mengambil peran yang lebih dominan di beberapa pilkada sehingga ketika ada kans, ia memajukan kadernya atau menginisiasi pencalonan kader partai lain yang juga direkomendasikan oleh Gerindra,” ucap Anang pada kumparan, Kamis (25/7).

Sumber kumparan di elite Gerindra menyatakan tensi hubungan mereka dengan Golkar terkait pilkada di beberapa daerah memang tengah memanas. Situasi ini di antaranya disebabkan oleh manuver pihak eksternal maupun internal partai.

Dalam artikel lipsus kumparan berjudul “Gerindra dan Golkar: Beda Nasib Kawan Sekondan”, ketegangan serupa pernah terjadi. Sebab perolehan suara Golkar di Pileg DPR lebih tinggi dari Gerindra. Internal Gerindra disebut hasad dengan perolehan Golkar, sebab sebagai sesama partai koalisi, Partai Beringin disebut lebih fokus menghadapi Pileg dibanding Pilpres. Caleg-caleg Golkar dianggap jarang menampilkan gambar capres Prabowo di baliho maupun billboard, dan lebih memilih menampilkan foto ketua umumnya, Airlangga Hartarto.

Kini, sekalipun tensi meninggi lagi, tak lantas komunikasi Gerindra dengan Golkar tertutup. Sebab di banyak daerah lain, menurut sumber yang sama, kondisi Gerindra dan Golkar adem ayem karena berada dalam satu perahu.

Anang menilai, isu keretakan KIM, khususnya Gerindra dan Golkar, karena kedua partai memiliki agenda berbeda di beberapa daerah krusial. Seperti Pilgub Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Golkar yang merupakan partai besar dan ikut berkontribusi terhadap pemenangan Prabowo-Gibran, ujar Anang, merasa juga memiliki bargain politik untuk membuat keputusan di internal KIM. Golkar tentu ingin memajukan kader-kadernya di daerah yang potensi menangnya besar. Sedangkan Gerindra melihat dari sisi lain.

“Golkar merasa harusnya ada sebuah pembicaraan yang dilakukan secara terbuka di antara Koalisi Indonesia Maju. Tetapi ternyata Gerindra dan tim inti dari Gerindra memiliki agenda-agenda lain yang ingin diprioritaskan. Disini lah kita lihat mulai terjadinya sebuah keretakan karena kepentingan yang berbeda itu,” kata Anang.

Salah satu kepentingan yang berbeda itu, kata Anang, terkait siapa calon yang diusung untuk Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Anang menilai dorongan Gerindra agar Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta merupakan bagian strategi. Jika skenario itu terlaksana, kader Gerindra Dedi Mulyadi bisa melenggang di Pilgub Jabar tanpa penantang yang kuat.

Merujuk survei Litbang Kompas, elektabilitas Ridwan Kamil di Pilgub Jabar mencapai 36,6%, sedangkan Dedi Mulyadi sekitar 12,2%. Adapun SMRC memotret elektabilitas Ridwan Kamil 25.2% dan Dedi Mulyadi 16.3%

Sumber di elite Gerindra mengakui menarik Ridwan Kamil ikut Pilgub Jakarta merupakan strategi membuka jalan Dedi Mulyadi di Jabar. Namun bukan berarti Dedi sudah pasti mendapat tiket Gerindra di Pilgub Jabar. Sebab dari perkembangan terkini, Prabowo tengah meminta waktu untuk mendengar masukan berbagai pihak.

Sumber itu menyebut, kader Gerindra di Jabar tak sepenuhnya mendukung jika Dedi maju di Pilgub Jabar. Bahkan ada ancaman mesin partai di Jabar akan shut down jika Dedi yang diusung. Mereka menilai Dedi bukan kader tulen lantaran baru bergabung belakangan.

Dedi sebelumnya merupakan politikus Golkar. Ia mundur dari partai beringin pada Mei 2023 dan bergabung ke Gerindra. Ia kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Di tengah dinamika Pilgub Jabar, kata sumber itu, Prabowo bisa saja mengusung nama lain sebagai jalan tengah. Salah satunya adalah Ilham Habibie yang sudah mengantongi rekomendasi dari NasDem.

kumparan telah mengajukan permohonan wawancara kepada Dedi Mulyadi mengenai dinamika di Pilgub Jabar. Namun ia baru bersedia wawancara setelah ada keputusan siapa cagub Jabar yang diusung Gerindra. Sementara saat wawancara di Info A1 kumparan pada April lalu, Dedi pede peluang Gerindra mengusungnya di Pilgub Jabar sebesar 80%.

Bahkan Dasco menyebut ada kans besar Gerindra mengajukan Dedi Mulyadi berpasangan dengan kader PAN, Bima Arya, di Pilgub Jabar.

Di sisi lain, melihat hasil survei terkini, Golkar lebih sreg Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar. Sementara di Pilgub Jakarta, Golkar memunculkan nama pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka alias Babah Alun.

“Misalkan RK yang menurut hasil elektoralnya [di Jabar] yang sangat tinggi, sehingga Insyaallah tanpa mendahului takdir Tuhan pasti menang. Bagaimana kalau di sini (Jakarta)? belum tentu menang,” ujar Ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar, Idrus Marham, di Jakarta, Kamis (25/7).

Walau begitu, sumber kumparan di elite Golkar menyebut, tak menutup kemungkinan Golkar sepakat dengan Gerindra mengusung Ridwan Kamil di Jakarta.

Skenario ini bisa dijalankan untuk meredam Anies Baswedan yang masih dianggap sebagai lawan potensial Prabowo di Pilpres 2029. Jika langkah ini ditempuh, pencalonan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta tentu membutuhkan dukungan logistik yang tidak sedikit.

Sumber di elite parpol koalisi Prabowo menilai perdebatan di internal KIM disebabkan Anies masih maju di Pilgub Jakarta. Jika Anies tidak maju, maka KIM dengan mudah bisa bersepakat Ridwan Kamil melenggang di Pilgub Jakarta dan Dedi Mulyadi di Jabar. Untuk itu kini KIM tengah berharap jika NasDem, PKB, dan PKS masuk ke koalisi Prabowo, maka mereka diminta tak mendukung Anies.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyatakan partainya lebih menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar bersama kadernya eks Wali Kota Bogor, Bima Arya. Sementara di Pilgub Jakarta, PAN bakal mendukung siapa pun calonnya asalkan menggandeng kadernya, Zita Anjani.

Sejauh ini PAN masih menjajaki komunikasi dengan calon-calon potensial seperti Anies, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Jusuf Hamka.

Adapun Demokrat belum memutuskan siapa yang akan diusung di Pilgub Jakarta atau Jabar. Sejauh ini Demokrat baru menyodorkan kadernya untuk menjadi cawagub di Jakarta seperti Wasekjen Jansen Sitindaon atau Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono. Adapun di Pilgub Jabar, Demokrat siap ikut keputusan KIM.

“Kalau zona nyaman, mudah menangnya menurut hitungan, matematika, survei, tentu di Jabar. Tapi karena belum diputuskan, ya tentu saya tunggu. Saya pun ikut dalam koalisi [KIM]. Secara filosofi mau di Jabar, DKI, di mana saja, sama saja. Melayani rakyat,” ujar Ridwan Kamil.

Anang berpandangan ketegangan Golkar dan Gerindra di pilkada bisa berdampak terhadap keharmonisan KIM ke depannya. Apalagi jika Ridwan Kamil dipaksakan maju di Pilgub Jakarta dan Dedi Mulyadi di Jabar.

Namun ketegangan itu, kata Anang, bisa diredam dengan kompensasi kursi menteri bagi Golkar di kabinet Prabowo. Airlangga sebelumnya sudah melempar kode kepada Prabowo meminta jatah 5 menteri.

“Sepanas apa pun kontestasi antara Gerindra-Golkar di pilkada provinsi atau kabupaten/kota, kuncinya satu, bagaimana kompromi terbentuk dalam kabinet. Kalau tidak terjadi sebuah kompromi, bisa jadi KIM akan tidak berjalan dengan manis,“ kata Anang.

Manuver politik Gerindra di Pilkada, termasuk menempatkan kader dan pendukung Prabowo di jabatan strategis, dinilai terkait dengan kepentingan Pilpres 2029. Sejauh ini terdapat belasan orang dekat dan pendukung Prabowo yang menempati jabatan komisaris BUMN maupun masuk kabinet di akhir periode Joko Widodo.

Mereka di antaranya Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamentan Sudaryono, Komut MIND ID Fuad Bawazier, Komut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Komisaris Independen Pos Indonesia Fauzi Baadilah.

Dua sumber kumparan di elite Gerindra menyatakan, kepemimpinan Prabowo diharapkan bisa sampai dua periode sehingga Gerindra perlu menempatkan orang-orang kepercayaannya di jabatan strategis.

Terkait Pilkada, upaya Gerindra memajukan kadernya di beberapa wilayah bertujuan menguatkan kaki-kaki mereka di daerah, sebab di Indonesia, basis kekuatan partai di suatu wilayah bisa ditentukan dari pemimpinnya.

Maka jika dikaitkan dengan Pilgub Jabar, Gerindra berkepentingan menempatkan kadernya sebagai gubernur agar suara partai di provinsi lumbung suara itu bisa meningkat. Sebab di Pileg 2024, suara Gerindra secara nasional di Jabar disalip Golkar.

Pada Pileg 2019, Gerindra sempat menang di Jabar dengan raihan 4,32 juta suara dan Golkar berada di posisi keempat dengan 3,23 juta suara. Namun di Pileg 2024, Golkar merebut kemenangan di Jawa Barat dengan raihan 4,29 juta suara dan Gerindra di posisi kedua dengan 4,19 juta suara.

Sumber lain di elite KIM menilai Golkar enggan melepas Ridwan Kamil ke Pilgub Jakarta karena bakal berdampak ke basis suara mereka di Jabar.

Terkait kepentingan menuju 2029, Idrus Marham meyakini tidak ada saling sikut dengan Gerindra. Idrus menyebut partainya sudah ada kesepahaman dengan Prabowo soal koalisi politik jangka panjang bahkan sampai 2045.

“Bahkan sudah berbicara [dengan Gerindra] soal skenario politik ke depan termasuk 2029. Kalau Airlangga tetap jadi Ketum Golkar dengan pengorbanannya tetap punya tanggung jawab mengawal ini supaya sukses kepemimpinan Prabowo. Sehingga saat itu (2029) presiden sudah tidak dibahas lagi di KIM, tinggal disimulasikan siapa cawapres apakah masih Gibran atau tidak,” ucap Idrus.

Dalam hal ini, Anang menilai setiap parpol tentu punya kepentingan jangka panjang seperti di Pilpres 2029, termasuk Gerindra dan Golkar. Namun, untuk saat ini, Gerindra lebih bisa bermanuver dengan memasang orang-orang tertentu di jabatan strategis, termasuk kepala daerah, karena Prabowo merupakan presiden terpilih.

“Kalau di atas angin, memimpin, ya pasti kemudian kepala daerahnya pun diharapkan dari kader-kadernya. Ini sama seperti PDIP [di Pilkada] sebelum-sebelumnya,” kata Anang.

Meski isu keretakan berembus kencang, kedua partai sama-sama telah membantah. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan perbedaan calon yang diusung di Pilkada bukan berarti ada perpecahan. Ia menegaskan Prabowo dan Gerindra tidak memiliki masalah personal dengan partai mana pun.

Muzani justru menyebut KIM, khususnya Gerindra dan Golkar, sudah hampir sepakat soal calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat.

“Tambah lengket (partai-partai KIM). Hampir aja (mencapai kesepakatan di Pilgub Jabar dan DKI),” kata Muzani, (22/7).

Pernyataan senada disampaikan Airlangga. "Tidak ada (perpecahan), KIM masih sangat solid," ucapnya.

Tiga politikus Golkar Idrus Marham, Dave Laksono, dan Melchias Mekeng, juga menampik ada ketegangan dengan Gerindra. Airlangga disebut masih rutin berkomunikasi dengan Prabowo dan keduanya saling menghormati.

“Kami baik-baik saja [dengan Gerindra]. Kami tidak pernah mencampuri urusan internal orang. Kami berharap juga orang tidak mencampuri urusan internal kami karena setiap partai punya kedaulatan masing-masing,” ucap Mekeng.

Ia menyebut perbedaan jagoan di Pilkada merupakan dinamika politik biasa. Terpenting Golkar dalam mendukung calon berbasis rasionalitas melalui survei.

“Normalnya kalau ada kader Gerindra elektabilitasnya tinggi pasti Golkar akan dukung. Kita berharap juga kalau partai Golkar kadernya kuat ya Gerindra dukung. Tapi kalau ada pertimbangan lain wajar-wajar saja, enggak ada yang salah,” jelas Mekeng.

Demokrat dan PAN juga menyatakan KIM tetap solid, walau tak bisa selalu bersama di tiap Pilkada. Politikus Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan masing-masing parpol punya independensi menentukan koalisinya di tiap-tiap daerah, sekalipun di tingkat pusat Prabowo merupakan pimpinan KIM.

“Semuanya berangkat dari pemikiran dan pemahaman bahwa semua partai yang tergabung punya kedaulatan, punya independensi, Karenanya kalau kemudian ada yang tidak mungkin bisa sama, perbedaan itu dihargai, karena memang semuanya berangkat dari perbedaan. Tiap partai ini punya kepentingan politik strategis masing-masing,” jelas Kamhar.

Sementara Yandri menyebut Pilkada merupakan relaksasi politik pasca-Pilpres. Sehingga koalisi yang dibangun di daerah tidak mutlak harus dengan KIM.

“Beberapa daerah tidak ada titik temu di KIM itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal. Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten/kota maupun provinsi harus dengan KIM. Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan kalau masih bisa,” ucap Yandri.

Meskipun partai-partai di KIM saling berhadapan di sejumlah pilkada, Golkar, Demokrat, dan PAN memandangnya sebagai sesuatu yang positif. Sebab ujung-ujungnya calon dari KIM yang bakal menang. Yandri mencontohkan di Pilgub Banten sekalipun Andra Soni dan Airin bakal berhadapan, pemenangnya merupakan representasi KIM.

“Bila ada 2 atau 3 calon dan semuanya calon-calon dari KIM enggak masalah, karena yang penting ujungnya KIM tetap lanjut dari pemerintahan pusat hingga daerah,” ujar Dave Laksono, politikus Golkar.

“Walaupun misalnya KIM harus berada pada posisi yang berhadap-hadapan, tapi ketika memenangkan kontestasi pilkada, kepala daerah itu adalah kader dari partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju,” tutup Kamhar.

Tren warung makan Padang pemiliknya orang Tegal memang cukup banyak. Biasanya mereka menawarkan paket untuk satu bungkus makanan seperti dengan Rp 12.000 saja sudah lengkap mendapatkan nasi, sayur, kuah, sambal, dan satu lauk.

Bukan lauk yang biasa aja, dengan Rp 12.000 itu bisa mendapatkan paket dengan ayam bakar, ayam goreng, telur hingga rendang. Jadi tidak heran warung makan Padang kini menjadi incaran masyarakat.

Hal ini seperti yang dilakukan Aji pemilik warung makan Padang di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Aji mengaku sebelumnya dia tidak pernah menggunakan strategi paket murah seperti itu.

Namun karena persaingan maka dia buat juga paket makan Rp 12.000. Lantas bagaimana Aji mendapatkan untung? Dia mengatakan salah satunya dengan mengurangi ukuran dari lauknya, namun tidak mengurangi dari cita rasa.

"Jadi diupayakan misalnya ayam berapa potong tetapi kecil, tetapi jumlahnya tetap banyak, nah untuk bumbunya takarannya sama tetap sama. Kadang agar biaya bumbunya nggak bertambah, walaupun untuk ayam lebih banyak, tetapi kan ukurannya nggak seperti sebelumnya," ujar dia.

Aji mengaku tetap mendapatkan keuntungan karena memang peminatnya akan nasi Padang paket itu sangat banyak. Dengan paket seperti itu yang menurutnya semua orang bisa makan masakan Padang yang dahulu dinilai mahal.

"Untung ya untung kan banyak yang belinya di sini. Jadi ya semua kalangan bisa makan masakan Padang kan dulu terkenalnya mahal," tuturnya.

Ditemui di tempat berbeda, Riri pemilik warung makan Padang di kawasan Jagakarsa juga menggunakan startegi serupa. Riri sendiri sejak awal membuka rumah makan Padang menggunakan paket Rp 12.000.

Riri mengakui memang ukuran lauk untuk paket Rp 12.000 itu berbeda jika dengan harga normal. Namun dia meyakini untuk menjaga cita rasa dia tidak akan pelit dengan bumbu.

"Walaupun kecil gitu ya, tetapi kalau kata suami jangan pelit bumbu. Paket ini buat semua jadinya, bukan orang tinggi aja yang makan, tukang bangunan bisa masuk, makanya kita kasih harga yang stabil biar bisa makan Padang," ungkapnya.

Sementara dari sisi pemilik warung Padang asli bernama Alfian melihat hal itu sah-sah saja. Karena strategi itu juga merupakan cara bersaing di tengah semakin banyaknya warung Padang di berbagai wilayah.

"Saya memandang itu mungkin dia usaha karena kan persaingan juga semakin ketat. Tetapi ya itu untungnya kecil sekali, apa lagi Rp 10.000 itu paket kayaknya sulit (dapat untung). Kalau saya sih normal, cuma kalau ada paling murah itu Rp 15.000. Saya lihat ya sekarang sudah naik Rp 12.000," jelas dia.

Warung makan Padang yang pemiliknya bukan orang Padang asli memang cukup banyak saat ini. Contohnya dimiliki oleh orang Tegal, Jawa Tengah.

Secara kasat mata warung makan Padang semuanya sama saja dan tidak ada bedanya apakah itu dimiliki oleh orang Tegal atau asli Padang. Namun, ada yang tidak bisa ditutupi oleh orang Tegal yakni dari logat medok saat mereka berbicara.

Seperti yang dialami Aji pemilik warung Padang di Pamulang. Dia mengakui banyak orang yang mudah menebak dirinya orang Jawa dari logat dia berbicara.

"Banyak sekali orang bertanya, bahkan langsung tanya 'orang Jawa ya?' 'Kok tahu?' 'Medok'," kata Aji mempraktikan percakapan dengan pelanggannya.

Berdasarkan pantauan detikcom terhadap dua rumah makan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan dan Jagakarsa Jakarta Selatan, secara fisik kedua warung tersebut kental dengan nuansa Minang.

Seperti warung makan Padang milik Riri di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seperti warung Padang pada umumnya penyusunan piring berisi lauk pauk di etalase disusun bertumpuk ala rumah makan Padang. Tak lupa di depan etalase juga dituliskan 'Masakan Padang'.

Saat masuk warung tersebut langsung disambut dengan nuansa Minang. Riri memberikan stiker pada temboknya yang bergambar Rumah Gadang atau rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional Sumatera Barat.

Jadi tak heran jika tidak sedikit pun ada perbedaan antara rumah makan Padang yang dimiliki orang Tegal dengan Padang asli. Pemilik rumah makan Padang, Alfian yang merupakan asli Minang juga mengakui banyak yang sudah bisa menirukan perawakan dari rumah makan Padang.

Namun baginya ada beberapa hal yang bisa membedakan. Alfian mencontohkan mengenai tata letak salah satu lauk Padang yakni dari peletakan ikan di etalase.

Menurut Alfian, jika pemilik warung Padang itu asli minang maka peletakan ikan tidak diletakkan begitu saja, tetapi harus diperhatikan ke arah mana kepala dan buntut ikannya.

"Misalnya (peletakan) ikan, kadang-kadang kalau menaruh ikan itu kalau bukan asli Padang, itu ekornya ke arah depan (kaca etalase) dan kepalanya malah di belakang. Itu salah satunya," ungkap dia.

Selain peletakan makanan, warung Padang asli biasanya terdapat foto-foto, misalnya kerabat atau keluarganya. "Ada juga, ada yang pakai foto kakek kakek. Kalau saya sih ada foto di istana ada tuh, ada juga, ada foto makanan minuman," tambahnya.

Namun soal rasa, memang kebanyakan sudah banyak yang hampir mirip dengan masakan dari orang Padang asli. Meski begitu, Alfian menyebut hanya orang Padang asli pula yang bisa mengetahui apakah rumah makan tersebut merupakan masakan orang asli Padang atau tidak.

"Dari Kebumen itu juga banyak orangnya yang sudah buka warung Padang dan hampir persis. Tetapi tetap orang Padang yang bisa membedakan," jelas dia.

"Piro mas?" kata seorang pembeli di salah satu rumah makan kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Lantas pemilik rumah makan tersebut keluar dari balik dapurnya dan menjawab "Limalas ewu, mas,"

Uniknya, percapakan bahasa Jawa tersebut terjadi di rumah makan Padang. Pria bernama Aji adalah pemilik rumah makan Padang tersebut. Nama Aji itu hanyalah sapaan akrabnya.

Dia adalah orang asli Tegal yang sudah lama beradu nasib di Jakarta dan Tangerang Selatan sejak 1996. Walaupun suasana warung makannya berkesan asli Padang, tetapi logat medok Aji tidak bisa ditutupi bahwa dirinya bukan orang asli Minang.

"Semua orang sudah menebak saya orang Jawa karena medok. Orang langsung ngomong 'orang Jawa ya mas' saya tanya 'kok tahu' 'itu medok'," kata dia sambil tertawa malu, saat ditemui detikcom.

Aji mengaku belajar masakan Padang sejak 1996. Kala itu dia memang ikut bekerja di salah satu rumah makan Padang di Jakarta. Tak langsung menjadi juru masak, Aji dahulu hanyalah tukang cuci piring.

"Dulu kan nggak langsung masakan itu, cuci-cuci piring dulu," ucapnya.

Tidak bekerja di satu rumah makan Padang saja, Aji sempat berpindah di tempat lainnya. Kurang lebih satu tahun berpindah ke dua tempat berbeda. Barulah di tempat kedua dirinya dipercaya untuk ikut memasak.

Menurutnya perbumbuan masakan Padang yang terkenal kaya akan rempah tidak cukup sulit dipelajari. Tiga bulan lamanya Aji dipercaya ikut memasak hingga akhirnya mahir dengan sendirinya.

"Waktu itu tiga bulan sudah bisa masak masakan Padang diajarkan bumbunya. Ternyata nggak rumit karena bumbunya itu-itu saja," ucapnya.

Aji pun tidak membutuhkan waktu lama bekerja di rumah makan asli Padang. Selama dua tahun dia bekerja, dia manfaatkan untuk mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Modal itu dia gunakan untuk membuka warung Padang kecil miliknya.

Sekitar tahun 1998 dia sudah mulai buka warung makan sendiri dan jelas dia membukanya warung makan Padang. Walaupun asli Tegal, Aji tetap memilih berdagang masakan Padang karena sudah memiliki pengetahuan lebih awal tentang masakan Padang.

Bukan tidak mau membuka warung Tegal, namun dia mengaku lebih percaya diri karena telah memiliki pengalaman memasak makanan Padang. Bukan berarti alasannya memilih buka warung Padang karena terkait permodalan atau keuntungan.

"Nggak milih buka Warteg ya karena belajarnya kan dari awal masakan Pdang jadi ya buka ini aja," ujar dia.

Ditemui di lokasi berbeda, alasan yang sama juga disampaikan oleh Riri pemilik warung makan Padang di kawasan Jagakarsa. Riri asli orang Tegal juga. Bisnisnya itu telah dia geluti sejak 2009.

Ceritanya lain dengan Aji, Riri mengaku belajar masakan Padang malah dengan orang Tegal juga. Tak sendirian dia dan suaminya yang juga asli Tegal, sebelum menikah dulu memang bekerja di tempat yang sama. Tepatnya mereka bekerja pada tahun 1998-an.

"Tetapi suami lebih lama sudah bekerja di warung Padang. Pemiliknya waktu itu Tegal juga di daerah Jakarta sana. Jadi warung padang pemiliknya orang Jawa sudah lama juga bukan baru-baru ini saja," tuturnya.

Ibu dua anak itu malah jarang sekali disebut orang Jawa. Banyak pelanggannya yang mengira dirinya asli Padang. Memang, Riri ketika berbicara sudah tidak terdengar medok menjadi khas orang Tegal yang sering kali sulit ditutupi.

"Saya sering disebut orang Padang asli. Beberapa kali ketika tutup dan ada pelanggan yang memang orang Padang bertanya ke saya, di mana kampungnya di Padang. Saya bilang saja 'saya asli Jawa'. Pada kaget karena menurut mereka masakan saya seperti asli Padang," ujar dia.

Riri kini telah memiliki tiga cabang warung makan Padang. Dua ada di Jakarta Selatan dan satu lagi dia buka di kampung halamannya yaitu di desa Bumijawa Tegal.

Dia mengaku tidak memiliki alasan khusus mengapa dirinya sebagai orang tegal memilih membuka warung makan masakan Padang. Seperti kita ketahui orang Tegal juga punya bisnis andalan yang telah terkenal yakni Warung Tegal alias Warteg.

"Dari dulu sudah bekerja di rumah makan Padang. Dulu aja nggak kepikiran mau buka sendiri. Tetapi alhamdulillah setelah ikut orang dan kelola ada punya saudara juga dan punya modal, sekarang bisa buka sendiri,"jelasnya.

Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tren warung Padang pemiliknya orang Tegal merupakan hal yang sah-sah saja. Tidak ada yang salah atas pemilihan bisnis tersebut.

Wakil Ketua PHRI Bidang Restoran, Emil Arifin, mengatakan restoran Padang atau masakan Padang sudah meluas secara global atau internasional. Jadi memang sudah banyak juga masakan Padang yang pemiliknya bukan asli dari wilayah tersebut.

"Sekarang kan sudah internasional untuk masakan padang, bahkan ada juga restoran Padang yang sedang berkembang itu yang punya orang Singapura, restoran Padang di Malaysia yang punya orang Malaysia. Jadi sah sah saja aja (tren warung Padang pemiliknya orang Tegal)," ungkap dia.

Masakan Padang sendiri karena sudah mendunia memang cita rasanya sering sekali disesuaikan dengan lidah lokal atau wilayah di mana restoran itu berada.

"Misalnya restoran Padang di Filipina, mungkin menurut kita kurang, tetapi orang Filipina suka, artinya kan disesuaikan dengan lidah lokal," tuturnya.

Duduk beralas bale bambu di sebuah gubuk reyot, Salim memandangi tambak ikan bandeng dan udang miliknya di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Kamis sore (11/7). Ia ditemani kawannya yang baru selesai menjaring ikan mujair di tambak lain. Keduanya sedang asyik berbincang ketika ponsel Salim tiba-tiba berdering.

Di sambungan telepon, seorang mantan aparatur desa ingin bertemu Salim untuk menegosiasikan jual beli lahan. Namun Salim menolaknya secara halus.

Beberapa bulan terakhir ini, Salim terus diburu makelar tanah yang mengincar lahannya, baik tambak maupun sawah. Para makelar tanah itu bilang, lahan-lahan tersebut dibutuhkan untuk proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

“Setiap hari calo nyari saya terus,” kata Salim. Kepada kumparan, ia meminta namanya disamarkan.

Lelaki yang sudah memasuki usia senja itu berujar, sawah dan tambaknya yang sudah berstatus sertifikat hak milik (SHM) dihargai amat rendah oleh para calo. Sawahnya yang tak jauh dari jalan raya ditawar hanya Rp 50 ribu per meter, padahal harga pasarannya di atas Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per meter.

Sementara tambaknya cuma ditaksir dengan harga Rp 30 ribu per meter sekalipun harga normalnya di atas Rp 50 ribu per meter.

“Dari sana (pengembang), katanya [harga yang ditawarkan] Rp 80 ribu per meter, tapi dibayar [makelar] Rp 50 ribu. Makanya calo pada kaya-kaya,” kata Salim.

Rendahnya harga yang ditawarkan dan banyaknya makelar yang bermain membuat Salim belum bersedia menjual tanahnya. Ia ingin mewariskan sawah dan tambaknya kepada anak cucunya.

Namun, penolakan Salim berujung intimidasi terhadapnya. Tak jarang ia ditakut-takuti makelar yang menyebut bahwa harga tanahnya akan anjlok jika tak segera dijual, sebab tanah-tanah lain di sekitar lahan Salim sebagian besar sudah dibeli pengembang. Itu termasuk akses menuju lahan-lahan tersebut.

“[Ditakut-takuti], ‘Ini (tanah) mau dijual, gak? Kalau gak mau, kamu nanti kekurung, dipagar. Jalannya mau ke mana?’ Tapi saya bodo amat,” tegas Salim.

Pantai Indah Kapuk 2 merupakan proyek pengembangan kawasan kota mandiri di pesisir utara Jakarta dan Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek besutan kongsi bisnis Agung Sedayu Group dan Salim Group ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi pada Maret 2024.

PSN salah satunya bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat akselerasi penyediaan infrastruktur. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, PIK 2 masuk daftar PSN karena dianggap dapat menjadi destinasi wisata strategis dan berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Ada effort yang luar biasa dari pengembang. Mereka telah membangun infrastrukturnya sendiri. Maka pemerintah harus hadir memfasilitasi,” kata Sandiaga di Jakarta, April lalu.

Usai ditetapkan sebagai PSN, pembangunan PIK 2 semakin menggeliat, termasuk pembebasan lahannya. Berdasarkan amatan kumparan di lapangan, denyut pekerjaan pengembangan PIK 2 terasa dari Kecamatan Kosambi hingga Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Aparat desa di Kecamatan Kronjo bahkan mengatakan, upaya pembebasan lahan untuk PIK 2 sudah sampai perbatasan Serang, yakni di Kecamatan Tanara.

“Di wilayah Serang sudah mau dimulai [pembebasan lahan]. Banyak tambak yang mau dijual,” kata Sugeng, aparat desa yang meminta namanya juga disamarkan, Kamis (11/7).

Sementara di Kosambi, akses Tol Kataraja Seksi 1 yang menghubungkan Tol Bandara Soetta ke Kosambi (PIK 2) sedang dibangun. Tol Kataraja (Kamal–Teluknaga–Rajeg–Balaraja) Seksi 1 itu memiliki panjang 6,7 km dari total 38,6 km yang direncanakan.

Tol senilai Rp 23 triliun itu dibangun PT Duta Graha Karya yang merupakan konsorsium bentukan Agung Sedayu dan Salim Group. Saat kumparan meninjau lokasi, pilar-pilar beton tol sudah berdiri kokoh membelah permukiman kumuh Dadap yang jalannya masih berupa tanah bergelombang.

Bergeser ke Kecamatan Teluknaga, berbagai bangunan sudah berdiri megah di area PIK 2, misalnya apartemen Tokyo Riverside. Bangunan-bangunan ini mengapit Jalan Pipa yang merupakan akses satu-satunya menuju hutan mangrove Desa Muara.

Dari Jl. Pipa yang seperti lorong, pengendara tak bisa melihat aktivitas di dalam area PIK 2 karena terhalang tembok setinggi 4 meter. Dari situ, tak ada pula akses bagi pengendara atau pejalan kaki umum yang ingin masuk ke PIK 2. Namun, penghuni PIK 2 yang hendak menuju sisi samping areanya bisa melewati jalan layang atau JPO yang melintas di atas Jalan Pipa.

Jalan seperti lorong yang menjadi akses warga di tengah pembangunan PIK 2 juga terdapat Jl. Raya Tanjung Pasir. Bedanya, jalan menuju Pantai Tanjung Pasir lebih lebar, tapi penuh lubang. Dari Jl. Tanjung Pasir, terlihat lalu-lalang truk-truk proyek yang sibuk menguruk tanah. Jalanan berdebu pun tak terelakkan.

Sama seperti di Jl. Pipa, di Jl. Tanjung Pasir yang berlubang-lubang pun tak ada akses bagi warga untuk masuk ke kawasan PIK 2 yang sudah beraspal mulus.

Usai melewati Jl. Tanjung Pasir yang penuh lubang itu, tim kumparan berhenti di Dermaga Tanjung Pasir, lantas melanjutkan perjalanan dengan perahu untuk melihat intensitas pembangunan PIK 2 di pesisir Tanjung Pasir hingga Tanjung Burung.

Dari atas perahu, tampak jajaran kayu atau bambu yang tertancap di perairan layaknya pagar. Jarak pagar kayu dengan pesisir sekitar 50–100 meter. Menurut nelayan di Tanjung Pasir, pagar kayu itu sudah ada sejak 2022. Imbasnya, nelayan kesulitan mencari ikan di perairan dekat pantai yang ada di dalam pagar tersebut.

Perahu yang ditumpangi tim kumparan kemudian masuk ke Sungai Cisadane. Di dekat muara, terlihat jembatan layang PIK 2 kokoh membentang di atas sungai. Ada pula proyek perumahan PIK 2. Para pekerja proyek beserta alat-alat berat lalu-lalang di sana.

Di sepanjang bantaran Sungai Cisadane, tinggal warga Desa Tanjung Burung yang bersebelahan dengan tembok tinggi PIK 2. Berbeda dengan penghuni PIK 2 yang memiliki akses jembatan layang yang membelah Sungai Cisadane, warga Tanjung Burung masih menyeberangi sungai itu dengan perahu eretan.

Ranto, warga yang dulu memiliki 20 hektare tambak di Tanjung Burung, mengatakan pembangunan masif di wilayah itu dimulai sejak 2013. Ketika itu, ujarnya, pihak yang mengatasnamakan Agung Sedayu terus menawar tambak keluarganya agar dilepas.

Keluarga Ranto pun bersedia menjual tambaknya, tetapi hanya 1 hektare, dengan harga Rp 250 ribu per meter. Sementara sisanya tak dijual karena tambak-tambak itu masih produktif dan sudah jadi lahan pemancingan.

Berikutnya, lahan tersebut ternyata hanya hendak dibayar Rp 125 ribu per meter. Kesepakatan terjadi, dan keluarga Ranto melepas lahan tambak 1 hektare sesuai harga yang ditawarkan pengembang.

Tak disangka, setelah itu keluarga Ranto malah dilaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan dan pengemplangan pajak. Pada akhirnya, mereka terpaksa menjual 19 hektare lahan tambak sisanya ke pengembang dengan harga serupa.

“Ternyata 1 hektare itu bagian dari umpan. Sisanya mau nggak mau harus kami lepas dengan harga sama. Tapi pelunasannya baru selesai tahun 2016 (tiga tahun kemudian). Jadi tidak serta-merta langsung dibayar tunai, tapi bertahap. Kami pakai nagih segala,” kata Ranto.

Turun di dermaga warga di Tanjung Burung, tim kumparan melanjutkan perjalanan ke arah barat menuju Kecamatan Mauk dan Kronjo. Di Mauk, terdapat lahan sawah yang sudah dibebaskan. Letaknya di Desa Banyu Asih.

Pembebasan lahan yang kemudian diuruk juga terlihat di Desa Pagedangan Ilir, Kronjo, yang berbatasan dengan Kecamatan Kemiri. Di lokasi ini tampak jelas plang PIK 2. Berdiri pula pos penjagaan berupa bedeng yang ditongkrongi beberapa pemuda. Mereka menjaga truk-truk yang hendak keluar masuk area urukan dari jalan Kronjo-Mauk.

Bergeser lagi ke barat, beberapa ekskavator dan truk-truk yang hilir mudik ke area urukan juga terlihat di Desa Muncung, Kronjo. Area urukan itu tak jauh dari Kantor Desa Muncung, dan juga dijaga sejumlah pria di sebuah posko. Bedanya, belum ada plang PIK 2 di tempat itu.

Ketika mobil kumparan mencoba masuk ke area urukan menuju tambak di sisi utara Muncung, seorang pria melarang dan meminta kami putar balik. Menurutnya, larangan melintas di sana merupakan aturan perusahaan. Ucapan pria itu berbeda dengan keterangan aparat desa setempat yang menyebut tak masalah bila kami menuju tambak melewati jalan urukan tersebut.

Setelah melewati jalur pantura Tangerang sejauh 47 km, penelusuran kumparan berhenti di Tanara, Serang. Apabila ditarik garis lurus dari tembok terluar perumahan PIK 2 yang sudah dihuni di Cluster Alabama sampai perbatasan Serang, proyek PIK 2 diduga terentang sepanjang 30 km.

Konsultan Hukum Agung Sedayu Group, Haris Azhar, menyatakan bahwa lahan yang dibebaskan PIK 2 tak seluruhnya bagian dari Proyek Strategis Nasional. Menurutnya, selain atas nama PSN, pembebasan lahan pun ada yang murni atas nama swasta (Agung Sedayu dan Salim Group).

“Saya cari tahu secara independen ke struktur pemerintahan di Banten. Yang dibilang PSN, yang katanya dikasih ke PIK, itu cuma 1.700 hektare,” ujar Haris kepada kumparan, Jumat (12/7).

Ia menambahkan, lahan yang masuk PSN sebagian di antaranya milik Perhutani yang diperintahkan ke PIK 2 untuk dihijaukan kembali. Adapun Sekretaris Perusahaan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) Christy Grassela menyatakan PSN PIK 2 memiliki luas 1.755 hektare yang di dalamnya akan dibangun eco-park, taman safari, lapangan golf, wisata mangrove, sirkuit internasional, dan ekowisata.

“Perhitungan sementara total investasinya dapat mencapai sekitar Rp 40 triliun. Akan dibangun mulai tahun 2024 dan ditargetkan selesai tahun 2060. Dalam perencanaan, total investasi tersebut akan difasilitasi pihak swasta dan tidak ditargetkan menggunakan APBN/APBD,” terang Christy dalam rilis perusahaan.

Bagaimanapun, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu tak percaya PSN PIK 2 hanya seluas 1.755 hektare atau 17,5 km². Menurutnya, jika hanya seluas itu, maka proyek PIK 2 tak akan lebih luas dari Kecamatan Kosambi yang memiliki luas 2.900 hektare. Nyatanya, dari hasil penelusuran di lapangan, proyek PSN PIK 2 telah sampai di Kecamatan Kronjo.

Sebelum menjadi PSN, kata Said, kawasan Kronjo merupakan PIK 9 dan Teluknaga adalah PIK 3. Tetapi setelah mendapat status PSN, seluruhnya berubah menjadi PIK 2.

“Jelas-jelas plangnya PIK 2. [Klaim kawasan PSN hanya 1.755 hektare] itu hanya cara agar seakan-akan tindakan di luar 1.700 hektare bukan PIK 2. Padahal faktanya itu PIK 2 semua sampai ke Serang. Jangan kita dibodohi,” ucap Said yang menyoroti proyek PIK 2 beberapa bulan terakhir.

Jika mengikuti garis pantai utara Tangerang yang berkelok-kelok, menurut Said, bentang panjang pengembangan PSN PIK 2 bisa mencapai 80 km dengan luas 100.000 hektare. Luas tersebut melebihi luas Singapura (77.000 hektare), Jakarta (66.000 hektare), dan kawasan inti IKN (56.000 hektare).

Menguatkan dugaan Said, Ombudsman Banten juga mendapat laporan bahwa pembebasan lahan PSN PIK 2 mencapai perbatasan Serang.

“Kalau tidak salah, [pembebasan lahan] itu sampai ujung Kabupaten Serang,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi kepada kumparan, Jumat (12/7).

Sorotan tajam terhadap PSN PIK 2 juga terkait harga tanah yang dibeli pengembang. Sebagaian warga menilai harga yang ditawarkan terlalu rendah, yakni sekitar Rp 50 ribu per meter.

Dalam rilis Ombudsman Banten saat berkunjung ke Kecamatan Mauk pada Mei lalu, Kepala Seksi Pemerintahan Mauk Ahdiyatul Hijah menyatakan bahwa pemerintah desa sering menerima keluhan masyarakat terkait pembebasan lahan untuk PSN PIK 2.

“Yang dikeluhkan adalah terkait harga yang ditawarkan pengembang dan pengurukan lahan warga yang belum dilakukan jual beli,” ujar Ahdiyatul.

Tak cuma di Mauk, harga tawar yang rendah juga dialami warga Kronjo dan Kemiri. Eni, seorang penggarap sawah di Kronjo, bercerita majikannya sudah didorong-dorong untuk menjual tanah sebesar Rp 50 ribu per meter.

Namun majikannya yang pemilik lahan belum mau melepas sawah itu karena masih produktif dan merupakan satu-satunya mata pencaharian. Apalagi lokasinya yang tak jauh dari jalan raya membuatnya bernilai strategis.

Sementara itu, seorang warga di sekitar Pulau Cangkir, Edi, menyebut lahan tambak di wilayahnya hampir semua sudah dibeli pengembang PIK 2. Ia mendengar bahwa Pulau Cangkir akan dijadikan terminal peti kemas.

Sugeng, aparat desa di Kronjo, tak menampik lahan warga di wilayahnya hanya dihargai Rp 50 ribu per meter. Menurutnya, warga memilih menjual tambak dan sawahnya karena sudah tidak produktif. Hasil produksi tambak bandeng kerap turun beberapa tahun terakhir, sedangkan sawah di sana merupakan sawah tadah hujan.

Lagipula, kata Sugeng, harga Rp 50 ribu per meter sudah sedikit di atas sedikit Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasannya sebesar Rp 48 ribu per meter. Nilai tersebut berlaku untuk semua sertifikat sekalipun sudah SHM.

Sugeng menjelaskan, NJOP di Kronjo memang sempat naik dua kali lipat pada 2023 menjadi Rp 103 ribu per meter. Tetapi kenaikan itu hanya bertahan enam bulan karena, menurutnya, warga keberatan NJOP naik berhubung berdampak ke kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus mereka bayarkan sementara hasil tambak dan sawah tidak maksimal.

Pada akhirnya, atas permintaan warga dan Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) kepada Pemkab Tangerang, NJOP pada 2024 kembali seperti semula.

Terkait hal ini, Ombudsman Banten menyatakan bahwa NJOP bukanlah penentu harga tanah, melainkan penentu besaran pajak.

“Pemerintah saja tidak menggunakan NJOP, tapi [jasa] appraisal untuk pengadaan jalan tol,” kata Fadli.

Menurut Fadli, cara menentukan harga tanah dengan jasa appraisal seharusnya juga dilakukan dalam pembebasan lahan PSN PIK 2. Apalagi proyek ini dikomandoi pihak swasta yang seharusnya dalam kesepakatan soal harga justru lebih baik dibanding pemerintah.

“Prinsip dasar bagi masyarakat terdampak harusnya mendapat penghidupan lebih baik. Kalau sawah dibebaskan semisal 1.000 meter persegi, warga seharusnya bisa dapat sawah pengganti 1.000 meter persegi, kalau bisa malah lebih luas. Tapi ini kan nggak begitu—kalau benar harganya seperti yang muncul di publik (Rp 50 ribu/m²),” kata Fadli.

Oleh karena itu, Fadli meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas pembebasan lahan PSN PIK 2 agar tidak takut melapor ke Ombudsman.

“Kami butuh informasi dari masyarakat yang lebih klir. Saya nggak tahu kenapa sampai hari ini masyarakat belum melapor. Apakah masyarakat frustrasi, tertekan, atau apa. Kami masih mengkaji semua potensi,” ucap Fadli.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, dugaan NJOP diturunkan agar tanah rakyat bisa dibeli dengan murah merupakan kebijakan yang kejam.

“Itu biadab betul,” kata Agus.

Sementara Said Didu berpendapat, ganti rugi Rp 50 ribu per meter sangat merugikan masyarakat. Menurutnya, harga lahan sawah produktif tidak ada yang di bawah Rp 500 ribu per meter.

“Di kampung saya [di Sulsel] saja harganya Rp 1 juta per meter. Di sini kok Rp 50 ribu per meter. Sedangkan nanti tanahnya dijual rata-rata Rp 30 juta per meter. Betapa rugi rakyat,” kata dia.

Di sisi lain, Haris Azhar menyatakan bahwa harga yang ditawarkan adalah harga pasaran. Jika ada yang tidak setuju dengan harga tersebut, kata Haris, tidak masalah. Menurutnya, tak sedikit warga yang datang kepadanya justru untuk meminta tanah mereka dibeli.

“Kebanyakan orang clash karena ingin harga lebih. Kalau ada orang yang mau pertahankan tanahnya, ya pertahankan saja. Nggak dijual, nggak apa-apa. Nggak ada yang paksa-paksa. Kalau merasa dipaksa, buktikan, batalkan pembeliannya. Kalau ada yang dirugikan, datang saja, saya bantuin,” ucap Haris.

Ia menambahkan, pihak-pihak yang protes soal harga tak jarang adalah makelar tanah yang memanfaatkan keadaan, bukan warga setempat.

Agus Pambagio memandang, berbagai kontroversi seputar PIK 2 muncul karena statusnya sebagai PSN. Menurut Agus, status PSN seharusnya diberikan ke daerah yang masyarakatnya belum sejahtera. Ia pun menduga status PSN diberikan ke PIK 2 karena bos Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan, membantu pembangunan IKN.

Agus mengusulkan agar pemberian status PSN ke PIK 2 dievaluasi bahkan dicabut. Usulan serupa disampaikan Said Didu. Menurutnya, PSN PIK 2 yang menggusur sawah-sawah produktif tidak masuk akal pada saat pemerintah kekurangan lahan pertanian. Alasan lain, kata Said, keberadaan PSN PIK 2 yang ekspansif bisa mengancam bangsa.

“Lahirnya berbagai enclave yang menjadi negara itu banyak. Fakta nyatanya Singapura yang lepas dari Malaysia. Dengan sistem demokrasi Indonesia, siapa yang punya uang yang bisa menguasai. Terbayang kalau orang kaya ini bersatu semua menyogok para politisi dan menyatakan kami ingin daerah khusus, otonom bebas, bahkan ujung-ujungnya merdeka,” kata Said.

Sementara Haris menilai bahwa secara hitungan bisnis, status PSN sebetulnya justru merugikan perusahaan karena berpotensi diambil negara.

“Apa untungnya orang bisnis yang punya perencanaan pembiayaan tiba-tiba disisipin sama negara. Itu untung apa rugi? Kalau saya mensimulasikan negara cemburu sama PIK karena Sabtu-Minggu nggak ada yang ke Ancol; ramean ke PIK daripada Ancol,” kata Haris.

Adapun Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut bahwa evaluasi lengkap PSN akan dilakukan pada pertengahan minggu ini.

Husen (52) tengah terduduk diam di depan sebuah warung dekat Halte Timur Stasiun Manggarai sembari menghisap sepuntung rokok ditemani kopi hitam. Di hadapannya terparkir sebuah bajaj yang biasa digunakannya untuk membawa penumpang.

Ya, Husen merupakan seorang sopir bajaj yang sudah mengitari sudut-sudut kota Jakarta selama 20 tahun silam. Ia sudah membawa kendaraan roda tiga itu sejak masih berwarna orange (berbahan bakar bensin) hingga kini berubah warna jadi biru (berbahan bakar gas).

Di tengah terik matahari pagi menuju siang, Husen yang biasa mangkal di dekat Stasiun Manggarai tengah mencari penglaris pertamanya di hari itu, Kamis (4/7/2024). Dengan penuh keluh, ia berkata kepada detikcom bahwa saat ini masa kejayaan bajaj sudah meredup.

Padahal bajaj sendiri merupakan salah satu transportasi umum yang sudah melintas di jalan-jalan Ibu Kota Jakarta sejak 1975 silam. Artinya sudah hampir 50 tahun kendaraan ikonik yang satu ini membawa penumpang keliling Jakarta hingga wilayah sekitarnya.

Bahkan saking tersohornya, pada awal tahun 2000an moda transportasi yang satu ini ini sempat menjadi latar belakang sinetron komedi (sitkom) "Bajaj Bajuri" di stasiun TV nasional ternama, Trans TV. Karena itu jugalah kendaraan yang satu ini juga kerap dijadikan salah satu ikon kota Jakarta.

Keberadaan Bajaj Sebagai Ikon Jakarta

Melansir dari situs resmi BPK Jakarta, bajaj pertama kali melintas sebagai transportasi di Jakarta atas prakarsa importir asal India. Nama Bajaj sendiri diambil dari pabrikan kendaraan roda tiga itu, Bajaj Auto.

Namun pada 1980, impor kendaraan ini dari India sempat dihentikan karena jumlah kendaraan yang masuk sudah mencapai 13.335 unit yang beroperasi di Ibu Kota. Kala itu bajaj yang melintas masih berwarna orange dan menggunakan bahan bakar bensin dengan kualitas emisi sangat rendah.

Untuk itu pada 1992, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program langit biru, yang salah satunya menyasar bajaj agar menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hingga singkat cerita Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah.

Atas peraturan itu, Pemprov DKI berencana untuk meremajakan bajaj orange sebanyak 14.424 unit secara bertahap. Misalkan pada tahun 2008, Jakarta berencana untuk meremajakan 5.000 unit bajaj orange jadi bajaj biru yang menggunakan BBG. Namun sayang tahun itu baru 750 unit bajaj yang berhasil diremajakan.

Kemudian pada 2011 Pemprov DKI kembali memulai proses peremajaan bajaj orange jadi bajaj biru, dan sebanyak 2.755 unit berhasil berubah warna dan menggunakan BBG. Lalu pada 2012 Dishub DKI Jakarta menggelar lelang program peremajaan bajaj BBG.

Berkat program itu, jumlah bajaj yang sudah berganti warna bertambah cukup banyak dalam kurun waktu satu tahun. Dari 14.424 unit bajaj orange yang beroperasi di Jakarta, 5.000 unit berhasil diremajakan.

Singkat cerita program peremajaan bajaj ini terus berlanjut di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama, sampai akhirnya bajaj orange ikon Jakarta punah dan berganti menjadi bajaj biru.

Sementara itu, dalam catatan detikcom dijelaskan kemunculan bajaj di Jakarta tak bisa dilepaskan dari wacana penggantian becak dan bemo sebagai alat transportasi umum Ibu Kota. Sejarawan Jakarta, JJ Rizal, mengatakan hal itu terjadi pada dekade '70-an.

"Waktu itu ada keresahan soal transportasi becak, termasuk becak dianggap tidak mencerminkan kemanusiaan. Maka harus dicari penggantinya. Muncullah bajaj waktu itu," kata JJ Rizal.

"Dengan cepat, bajaj menjadi ikon kota. Bahkan festival-festival, ejekan, hingga tayangan MTV juga pakai metafor bajaj," tutur JJ Rizal.

Lebih lanjut, JJ Rizal menilai bajaj adalah ikon Jakarta yang menyerah. Bajaj yang tak terlalu kencang itu masih melaju di tengah kota yang makin macet, namun itu bukan alasan untuk menghentikan laju ikon kota ini.

"Durhaka bila melarang bajaj, sama dengan tidak mengenal ikon historis Jakarta. Kecenderungan kota ini semakin elitis dan angkuh. Gubernur harusnya marah bila bajaj dilarang," kata JJ Rizal.

Pamor Bajaj yang Mulai Meredup

Meski sudah sejak lama kendaraan roda tiga yang satu ini menjadi ikon Jakarta, namun pamor transportasi umum ini kian meredup. Terutama saat aplikasi ojek online mulai beroperasi di Indonesia.

Kondisi ini juga terlihat dari keluhan para sopir bajaj seperti Husen tadi. Bahkan saking sulitnya, ia yang dulu punya bajaj sendiri tidak mampu merawat kendaraannya (karena kurang uang akibat sepi penumpang) hingga harus menjual mata pencariannya itu.

"Dulu punya bajaj cuma perlu dibenerin bisa habis Rp 3 juta lebih, kalau dijual harganya sekitar Rp 3 juta. Setelah rembukan sama keluarga akhirnya ya dijual, terus sekarang nyewa sama orang, bayar setoran setiap hari," ungkapnya.

Sepinya penumpang bajaj juga dirasakan oleh sopir lain bernama Mulyono (60) yang biasa mangkal di dekat Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada juga sopir lain bernama Ahyar (65) yang biasa mangkal di Pasar Tanah Abang.

Bahkan pada awal 2019 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat meninjau langsung nasib para sopir bajaj yang mulai kewalahan melawan orderan ojek online.

Dalam perbincangan dengan Paguyuban Pengemudi Bajaj, para pengemudi mengeluhkan susahnya tempat mangkal bagi mereka, sehingga kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Menanggapi hal tersebut Menhub akan berbicara dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Tangerang untuk mencari solusi bagi para pengemudi bajaj.

"Tadi ada yang bercerita apabila di jalan raya tidak ada tempat yang memadai untuk mereka mangkal oleh karenanya nanti kita bisa bicara dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Tangerang bagaimana solusi untuk mereka agar lebih mudah untuk mencari penumpang," ujar Budi Karya.

"Dari apa yang saya diskusikan tadi tampak memang ada suatu hal yang perlu ada pengertian bahwa moda angkutan itu berjenjang dari angkutan massal ke angkutan lainnya yang sifatnya feeder seperti bajaj ini," tambahnya.