JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengkritik keputusan Bupati Konawe Selatan (Konsel) definitif Surunuddin Dangga yang memecat Camat Baito, Sudarsono Mangid. Pemecatan ini dilakukan lantaran camat kerap mendampingi guru honorerSupriyani yang sedang menjadi peradilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

Dalam unggahan video di akun Instagram @riekediahp, anggota DPR empat periode ini mengungkapkan, alih-alih mendapat apresiasi dari atasan, Camat Baito malah dipecat Bupati Konsel tanggal 29 Oktober.

"Memangnya bisa kepala daerah main pecat camat seperti itu, ya tidak bisalah," ujarnya dikutip Rabu (31/10/2024).

Dia mengingatkan, menjelang pilkada maka kepala daerah harus menjalankan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Isinya pada Pasal 71 ayat (2) 'Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri.

Sanksi dalam perundang-udangan ini, Bupati Konawe Selatan yang bukan petahana (tidak ikut dalam pilkada) terancam sanksi yang diatur dalam ayat (6) Pasal 71 dan Pasal 190. Isinya 'pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),"

"Penggantian pejabat 6 bulan sebelum pilkada dilarang kecuali mendapat persetujuan menteri. Pelanggar dipidana penjara 1 bulan dan paling lama 6 bulan," katanya.

Rieke membeberkan tiga alasan pemecatan Camat Baito oleh Bupati Konsel yakni pertama karena camat tidak pernah menyampaikan informasi kasus guru honorer Supriyani padahal sudah viral. Kedua ⁠Camat Baito tidak mampu menyelesaikan permasalahan kasus tersebut hingga ketika camat merasa diteror.

Menurutnya dengan tindakan pemecatan tersebut. Bupati Konsel terindikasi kuat telah melakukan tiga pelanggaran sekaligus. Pertama aspek kewenangan karena melampaui kewenangannya sebab pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri (mendagri). Kemudian aspek prosedural sebab sanksi tidak sesuai prosedur hukum dan terakhir aspek pidana karena keputusan pemecatannya memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 dan Pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016

Selain itu, Rieke rekomendasi empat hal yakni mendukung Mendagri untuk memberikan sanski kepada Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua mendesak pembatalan sanksi dan pemulihan seluruh hak-hak serta perlindungan hukum bagi Camat Baito sesuai peraturan perundang-undangan.

"Ketiga mendukung Komisi II DPR untuk melakukan politik pengawasan terhadap indikasi peyalahgunaan kekuasaan Bupati Konawe Selatan dan keempat mendukung Komisi III DPR untuk menjalankan politik pengawasan dalam kasus justice for Supriyani," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka menyindir pernyataan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, soal seorang pemimpin perlu berimajinasi.

Pernyataan itu disampaikan Ridwan Kamil dalam debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

"Menjadi seorang pemimpin bukan hanya butuh imajinasi," jelas Rieke di Ancol usai acara debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu, dikutip dari video YouTube Kompas TV.

Menurut Rieke, seorang pemimpin tidak boleh asal berimajinasi, tetapi juga harus mampu menuangkan imajinasi yang dimiliki.

Dengan begitu, imajinasi tidak menjadi hal yang sembarangan, melainkan terarah dan bermanfaat.

"Imajinasi itu pun harus bisa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi enggak bisa imajinasi liar, itu jelas banget," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menyebut seorang pemimpin perlu berimajinasi.

Hal itu ia sampaikan usai dirinya disentil calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, soal rencana membangun Disneyland di Kepulauan Seribu setelah sebelumnya merencanakan hal serupa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat hendak menjabat sebagai gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu.

"Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan
tugas pemimpin adalah berimajinasi," ungkap Ridwan Kamil, Minggu.

Ridwan Kamil berujar, apabila seorang pemimpin mengerjakan sesuatu tanpa daya imajinasi, itu merupakan seburuk-buruknya pemimpin.

"Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang dia dalam political will-nya tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun selanjutnya," ujar Ridwan Kamil.

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere menanggapi pengakuan keluarga Mat Solar yang menyatakan belum memperoleh bayaran usai tanah milik sang aktor dipakai untuk pembangunan jalan tol.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul handayani mengatakan sudah membayar uang ganti rugi proyek tol tersebut melalui skema konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Hal tersebut lantaran tanah milik Mat Solar alias Bang Juri berstatus sengketa.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Mat Solar) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ia menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah pusat atau daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai badan usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan bidang tanah dimaksud," imbuhnya lebih lanjut.

Mirza mengakui terdapat bidang tanah seluas 1.313 meter persegi (m2) milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza.

Sebelumnya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui negara belum membayar uang ganti untung kepada Mat Solar.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyebut ada kendala dalam pembayaran uang tersebut. Ia mengungkap tanah Mat Solar alias Bang Juri itu dilepas ke negara dengan skema konsinyasi.

"Terkait dengan kasus ini (Mat Solar), kami cek tadi itu memang dia (tanahnya) konsinyasi sejak 2019," katanya dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

"Jadi, kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, once putusan pengadilan keluar, tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," janji Rustanto.

Konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan untuk menghindari penundaan proyek.

Rustanto mengatakan dirinya sudah mengetahui ada keluhan tersebut. Ia mengaku tahu setelah melihat unggahan media sosial Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng.

Namun, ia menegaskan sebenarnya realisasi penyaluran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) Tol Serpong-Cinere itu sudah hampir rampung. Ini termasuk ganti untung yang diberikan negara kepada masyarakat terdampak.

"Memang saya sempat baca juga itu, dari (unggahan) Mbak Oneng. Memang di data kami untuk (Tol) Serpong-Cinere itu kalau realisasi dananya sudah 99,92 persen. Artinya, memang sudah hampir selesai," klaim Rustanto.

Sementara itu, Rieke juga sempat berbincang dengan anak Mat Solar, Idham Aulia. Sang anak mengatakan tanah itu memang dijual lewat jalur konsinyasi.

Mat Solar dan keluarga masih harus menunggu pembayarannya, meski jalan tol yang melintasi tanah itu sudah selesai dibangun. Idham mengatakan uang tersebut bisa dipakai membantu biaya pengobatan Mat Solar.

"Kirain sudah beres urusan tanah #BangJuri yang dipakai negara buat Jalan Tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol sudah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019?" kata Oneng dalam akun X pribadinya, Sabtu (5/10).

Mat Solar masih dalam perawatan karena sakit stroke sejak 2017. Aktor senior itu sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit, tetapi kini dirawat di rumah.

Ia mengidap stroke di bagian otak sebelah kanan sehingga tangan kiri dan kaki kirinya susah digerakkan. Bang Juri juga memiliki riwayat penyakit diabetes.

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere buka suara atas kabar pesinetron Nasrullah alias Mat Solar yang mengaku belum mendapatkan uang ganti rugi atas pembebasan lahan proyek jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan pihaknya sudah mengkonfirmasi bahwa benar terdapat bidang tanah seluas 1.313 m2 milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Mirza mengaku pihaknya sudah membayar seluruh uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Namun uang tersebut memang tidak diberikan langsung kepada Mat Solar, melainkan dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

"Adapun proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah," tambahnya lagi.

Merujuk pada peraturan tersebut, Mirza mengaku PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere akan terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah yang dalam hal ini untuk menyelesaikan bidang tanah milik Mat Solar ini.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Sebagai informasi, sebelumnya permasalahan ganti rugi tanah Mat Solar atau Bajuri yang belum terselesaikan ini disampaikan Rieke Diah Pitaloka dalam Instagram miliknya saat menjenguk Mat Solar.

"Kirain udah beres urusan tanah #BangJuri yang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol udah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019. Gimana besty kita bantu tagihin yuk .. kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share juga yak," ungkap Rieke Diah Pitaloka.

Mat Solar atau yang dikenal sebagai Bajuri dalam serial Bajaj Bajuri dikabarkan belum menerima pembayaran lahan proyek Tol Serpong-Cinere. Informasi tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng yang menjadi lawan main Mat Solar dalam serial tersebut.

Mengutip CNN Indonesia, momen itu terjadi usai Rieke Diah menjenguk Mat Solar, lawan mainnya dalam sitkom Bajaj Bajuri. Ia lantas kaget melihat tanah rekan kerjanya itu dipakai untuk jalan tol, tetapi belum dibayar.

Terkait hal tersebut, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rustanto mengatakan, realisasi anggaran untuk pengadaan lahan tol tersebut telah mencapai 99,92%.

"Saya juga sempet baca beritanya, kebetulan dari Mbak Oneng, memang di data kami untuk Serpong-Cinere kalau alokasi, realisasi dananya sudah 99,92% sudah hampir selesai," katanya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Terkait kasus Mat Solar, dia mengatakan, dalam tahap konsinyasi. Dia bilang, untuk pembayaran lahan tersebut menunggu keputusan pengadilan.

"Terkait dengan kasus ini kami cek tadi, itu memang dia konsinyasi sejak tahun 2019, jadi kalau konsinyasi tentu menunggu keputusan pengadilan, once keputusan pengadilan keluar tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," ungkapnya.

Melalui Instagramnya, Oneng mengatakan, tanah Mat Solar belum dilunasi sejak tahun 2019. Padahal, Tol Serpong-Cinere sudah beroperasi.

"Kirain udah beres urusan tanah#BangJuriyang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol udah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019," tulis Oneng di Instagram.

[Gambas:Instagram]

JAKARTA, investor.id – Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dalam memperingati Hari Batik ini, biasanya masyarakat Indonesia mengenakan busana batik dalam aktivitasnya seperti di perkantoran atau sekolah. Hal ini terlihat pula saat para legislator akan menggelar sidang paripurna kedua tahun 2024-2029 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Rabu (2/10/2024).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Nafa Urbach mengenakan batik model Kutu Baru berwarna coklat saat akan menghadiri sidang. Batik yang dikenakan Nafa memiliki corak bunga berwarna merah muda dan coklat yang dipadankan dengan rok jarik batik coklat. 

"Ini batik sederhana aja dari Jawa Tengah yang pasti. Aku sangat mencintai kebudayaan Indonesia jadi salah satunya batik digabungkan sama kebaya," ujar Nafa Urbach saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan,

Nafa mengaku memiliki banyak koleksi batik, dari batik tulis hingga batik cetak. Baginya jenis apa saja disukai asalkan mencerminkan kebudayaan Indonesia.

"Selamat hari batik, semoga batik semakin terdepan. Batik ciri khas kebudayaan Indonesia jadi kita harus terus mencintai batik," ucapnya.

Selain Nafa, anggota DPR Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka juga mengenakan batik dres terusan berwarna coklat. Rieke berharap ke depan bahan baku pembuatan batik menggunakan bahan dari dalam negeri. 

Rieke berharap, Hari Batik Nasional tidak sekadar seremonial, karena  di dalam batik ini selain ada budaya ada juga UMKM, ada pekerjanya, ada pasar tradisionalnya.

"Jadi menurut saya ketika kita ngomongin batik di hari Batik Nasional di sini ada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, mulai dari bahan bakunya kedepannya seperti benang warna kainnya kita tidak impor lagi karena sebenarnya semua bahan baku itu ada di Indonesia," ujar Rieke Diah Pitaloka di lokasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini melaksanakan rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Saat ingin mengutip sidang, tiba-tiba ada interupsi dari Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng'.

Dalam kesempatan itu, Rieke meminta dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang program pensiunan tambahan. Program itu dinilai bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan rakyat.

"Kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan," kata Rieke dengan nada berapi-api dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024).

Rieke menyoroti kondisi sulit masyarakat saat ini di mana melonjaknya tren pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, program dana pensiun yang ada justru disebut merugikan masyarakat. Alih-alih memperbaiki tata kelola yang ada, malah direncanakan penambahan program pensiun.

"Fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN Asabri senilai Rp 22,78 triliun, Jiwasraya Rp 16,81 triliun dan indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar Rp 1 triliun. Namun demikian pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan (program pensiun tambahan)," ucapnya.

Rieke menilai potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja saat ini sudah cukup tinggi. Untuk itu, ia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun karena dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi dan akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip amanah dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

"Alasannya adalah menjalankan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya pasal 189. Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi pimpinan, total pekerja dipotong 4% dan pemberi kerja 10,24%, hingga 11,74%," bebernya.

Dalam kesempatan itu juga, Rieke memohon dukungan dari masyarakat untuk mengajukan judicial review UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya pasal 189.

Menanggapi itu, Puan mengatakan permasalahan terkait rencana program pensiun tambahan akan dikaji oleh badan keahlian DPR RI.

"Terima kasih, nanti akan dikaji oleh badan keahlian untuk ikut mencermati terkait dengan hal ini," tutur Puan.

Bisnis.com,JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, anak dari anggota DPR RI non-aktif Fraksi PKB, Edward Tannur itu telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

"Saya mendesak KY dan institusi manapun terkait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan ketua majelis hakim di Surabaya," kata Rieke dalam unggahan Instragramnya, Kamis (25/7/2024).

Rieke menduga terdapat kejanggalan dalam putusan PN Surabaya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik pada Rabu (24/7/2024).

"Kita menuntut keadilan bagi korban Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan mau anak pejabat apapun tidak ada vonis bebas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata bakal menerjunkan tim investigasi untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," kata Mukti.

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, anak dari anggota DPR RI non-aktif Fraksi PKB, Edward Tannur itu telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

"Saya mendesak KY dan institusi manapun terkait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan ketua majelis hakim di Surabaya," kata Rieke dalam unggahan Instragramnya, Kamis (25/7/2024).

Rieke menduga terdapat kejanggalan dalam putusan PN Surabaya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik pada Rabu (24/7/2024).

"Kita menuntut keadilan bagi korban Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan mau anak pejabat apapun tidak ada vonis bebas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata bakal menerjunkan tim investigasi untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," kata Mukti.

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, anak dari anggota DPR RI non-aktif Fraksi PKB, Edward Tannur itu telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

"Saya mendesak KY dan institusi manapun terkait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan ketua majelis hakim di Surabaya," kata Rieke dalam unggahan Instragramnya, Kamis (25/7/2024).

Rieke menduga terdapat kejanggalan dalam putusan PN Surabaya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik pada Rabu (24/7/2024).

"Kita menuntut keadilan bagi korban Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan mau anak pejabat apapun tidak ada vonis bebas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata bakal menerjunkan tim investigasi untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," kata Mukti.

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.