Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bersyukur dipercaya menjadi Presiden dan bisa memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dengan amanah yang diberikan, Prabowo menyebut bisa memberikan arahan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia," tutur Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Hal itu Prabowo sampaikan saat beri pengarahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 dengan mengusung tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024" di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan tekad kuatnya bahwa Indonesia kelak harus mampu memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor hingga komputer.

Ia menyebut Indonesia merupakan negara terbesar keempat terbesar di dunia yang dititipkan oleh Tuhan YME dengan segala kekayaan alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, Prabowo merasa tidak puas bangsa Indonesia tidak bisa memproduksi mobil atau motor hingga komputer sendiri.

"Terus terang saja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa ke-empat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer, saya tidak terima," tegasnya.

(ily/hns)

MOMEN acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka, Kamis, 1 Agustus 2024, malam, menarik perhatian. Di situ Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mewakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjalankan amanah selaku presiden dan wakil presiden.

"Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ucap Jokowi yang agak tercekat saat memulai permintaan maafnya.

Presiden Jokowi juga terlihat menitikkan air mata ketika zikir dan doa dilantunkan bersama para hadirin di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta.

Permintaan maaf oleh presiden menjelang akhir masa jabatan bukan hanya dilakukan Jokowi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikannya dalam pidato kenegaraan terakhirnya di gedung parlemen pada 15 Agustus 2014. Meminta maaf juga biasa dilakukan para pemimpin negara-negara lain ketika mengakhiri kepemimpinan karena itu adalah satu sikap negarawan.
Dari sisi etika pemimpin, permohonan maaf menunjukkan kebesaran jiwa dan juga kerendahan hati. Ini memenuhi sebagian spirit yang digariskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Kita katakan memenuhi hanya sebagian, karena lengkapnya ialah setiap pejabat dan elite politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Satu lagi, pejabat dan elite politik harus siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Cukup atau tidaknya sebuah permohonan maaf, tentu bergantung pada tingkat kesalahannya. Seorang koruptor jelas tidak bisa hanya meminta maaf. Ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kadar kecukupan permintaan maaf juga berbeda-beda dalam pandangan anggota masyarakat. Seperti diucapkan Jokowi bahwa ia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak, tidak semua kalangan juga merasa puas dengan permintaan maafnya. Sejumlah pihak yang memandang sebelah mata, menilai meminta maaf tidak menyelesaikan problem bangsa yang ujungnya bakal diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya.

Dari sisi ekonomi, hal yang paling banyak disoroti ialah beban pembayaran utang jumbo. Kondisi yang tidak baik-baik saja juga mengungkung perekonomian rakyat, ditandai gelombang PHK massal yang belum ada tanda-tanda mereda. Permintaan yang lesu terus menekan keberlangsungan industri manufaktur.

Di bidang politik dan hukum, kritik terhadap kepemimpinan Jokowi utamanya menyangkut dinasti politik yang dibangunnya disertai tudingan intervensi terhadap ketentuan perundangan hingga pemilu yang membuat demokrasi kita mundur.

Beberapa lainnya menekankan yang terpenting ialah pertanggungjawaban Jokowi dalam menjalankan kebijakan, bukan sekadar meminta maaf. Jokowi dinilai gagal merealisasikan janji-janji politik yang dituangkan dalam nawa cita kepemimpinannya.

Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi. Jangan lupa, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menurut hasil survei sampai dengan Juni lalu tetap tinggi, bahkan naik.

Kedua kubu tidak ada yang salah. Kepuasan menunjukkan hal-hal yang sudah baik dan perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya, ketidakpuasan mengingatkan tentang berbagai persoalan bangsa yang harus diatasi agar beban generasi penerus semakin ringan dalam melangkah menuju Indonesia maju, adil, dan makmur.

(ADN)