Basuki Hadimuljono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini. Dia meneruskan tugas di IKN usai menjadi Pelaksana Tugas sejak Juli 2024.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan harapan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelum pensiun. Jokowi berharap eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif, bukan hanya Plt.

Terlepas dari itu, Raja Juli mengatakan yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah pak [residen Prabowo Subianto, namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan kepada mantan Presiden Joko Widodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala OIKN definitif," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Raja Juli kembali menekankan bahwa semuanya adalah hak prerogatif presiden, termasuk keputusan pengganti dirinya sebagai Wakil Kepala OIKN. Ia hanya berharap keputusan dapat dilakukan sesegera mungkin agar OIKN bisa kembali bekerja dengan cepat.

"Sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif pak presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai Plt Wakil Kepala OIKN. Saya berharap sesegera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat," tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kata Raja Juli, penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN setelah pertama kali perlu berkonsultasi dengan DPR RI.

"Untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh presiden, namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini," tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Presiden RI Prabowo Subianto melantik tujuh tokoh menjadi Utusan Khusus Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029, yang ditetapkan di Jakarta 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Berikut tujuh Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo:

1. Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan.

3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

5. Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.

6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Adapun penetepan Utusan Khusus Presiden ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. 

Penetapan perpres itu ditandatangani Jokowi 18 Oktober 2024 saat ia masih menjabat Presiden.

Sebagaimana salinan perpres yang diunduh di laman jdih.setneg.go.id, Selasa, perpres itu mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Baik Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Keduanya melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

6 kali lipat gaji pokok tertinggi pejabat negara

Penghargaan atas pengabdian

(HUS)

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur yang dibesut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diana bilang IKN menjadi satu dari dua prioritas pembangunan infrastruktur yang bakal dibangun Prabowo.

IKN sendiri sebelumnya dibesut langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mega proyek ibu kota baru ini sudah diumumkan sejak 2019. Kemudian pembangunan baru masif sekitar dua tahun ke belakang, sudah ada Istana Negara dan beberapa kantor kementerian yang sudah dibangun di IKN.

"Tentunya IKN kita akan lanjutkan. Ya akan kita lanjutkan. Akan kita lanjutkan," tegas Diana hingga tiga kali saat ditanya awak media, ditemui usai pelantikan wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Selama 100 hari ke depan, Diana mengatakan fokus yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah berjalan. Kemudian, soal proyek baru masih akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Otorita IKN.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," beber Diana.

Ketika ditanya apakah Prabowo akan mengikuti gaya Jokowi yang sering ikut turun melakukan groundbreaking proyek di IKN, sampai saat ini Diana masih belum tahu. Dirinya masih menunggu informasi berikutnya secara langsung dari Prabowo.

"Saya juga belum tahu. Kita lihat nanti," tegas Diana.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu buka-bukaan soal kabinet gemuk Presiden Prabowo Subianto. Kabinet Merah Putih yang dibesut Prabowo terdiri dari 48 kementerian dan 5 lembaga.

Gemuknya kabinet Prabowo dinilai dapat membebani APBN. Anggito menegaskan hal itu tidak akan terjadi.

Menurutnya semua sudah ada alokasinya. Dia menegaskan tidak akan ada risiko buruk bagi APBN dengan adanya kabinet gemuk Prabowo.

"Tadi udah ngecek saya, sudah diakomodir semua. Sudah ada alokasinya. Sudah siap saya kira dari situ tidak ada risiko APBN yang apa-apa," sebut Anggito ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Anggito menegaskan yang paling penting saat ini adalah dengan tambahan jumlah menteri dan wakil menteri, diharapkan produktivitas dan kinerja positif Kabinet Merah Putih dapat meningkat.

"Yang kita tuntut dengan tambahan menteri dan Wamen, produktivitasnya meningkat, kinerja juga meningkat," kata Anggito.

Sebelumnya, Sri Mulyani, saat masih menjadi Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), sempat buka suara soal kekhawatiran anggaran bengkak karena kabinet gemuk Prabowo. Dia cuma mengaku masih mempelajari potensi anggaran bengkak tersebut saat itu.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) yang lalu.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi salah satu kementerian baru yang pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada. Dengan demikian, kementerian anyar ini belum memiliki gedung kementerian.

Ditanya terkait lokasi gedung kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi gedung tersebut. Begitu pula dengan kantor dari kemenko-kemenko baru lainnya.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan, saat ini gedung pemerintahan untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY sendiri menyambut dengan suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru dalam membantu Prabowo mencapai target-target, termasuk mewujudkan visi-visi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Nantinya, Kemenko yang dipimpin olehnya akan menaungi 5 kementerian.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata dia.

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara. Padahal, proyek ini menjadi salah satu warisan besar era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal ini, Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih sekaligus Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, Prabowo telah beberapa kali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan IKN.

"Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN," kata Raja Juli, ditemui sebelum pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, tidak adanya topik IKN dalam pidato kenegaraan bukan berarti menyingkirkan mega proyek itu dari prioritas. Raja Juli menekankan, IKN akan dilanjutkan.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ditanya tentang masa jabatannya dan Basuki sebagai Plt pimpinan OIKN, Raja Juli mengatakan bahwa Prabowo akan segera mengumumkan jawaban terkait hal itu.

"Nanti dengarkan pengumuman dari Pak Presiden (Prabowo) ya," kata dia.

Sebagai informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu.

Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Presiden Prabowo Subianton akan melantik para menteri ekonomi baru Kabinet Merah Putih pada pagi ini, Senin (21/10/2024). Jelang pelantikan, Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi ini bergerak di zona hijau.

Dikutip dari data RTI, IHSG dibuka pada posisi 7.760,19. Nilainya pun bergerak naik 20,56 poin atau 0,27% hingga bertengger di posisi 7.780,62. Pergerakan IHSG hari ini ialah dengan level tertinggi 7.795 dan level terendah 7.761.

Kemudian volume transaksi tercatat 3,64 miliar dengan turnover Rp 1,31 triliun. Frekuensi transaksi tercatat 168.094 kali. Ada 225 saham yang menguat dan 189 saham yang melemah serta 199 saham stagnan.

Sementara itu, pergerakan saham di bursa Asia cukup bervariatif. Nikkei menguat 0,31%, Hang Seng Index turun 0,54%, lalu Shanghai Composite Index menguat 0,29%. Sedangkan Straits Times melemah 0,16%, dan LQ45 menguat 0,02%.

Di sisi lain, hari ini dolar AS dibuka di posisi Rp 15.462, kemudian melemah 0,08% ke level Rp 449. Level tertinggi berada di Rp 15.469 dan level terendah Rp 15.439.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik menteri-menteri ekonomi baru Kabinet Merah Putih pada pagi ini pukul 10.00 WIB. Nampak sejumlah wajah-wajah lama dari kabinet era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus lanjut di pemerintahan baru.

Adapun beberapa di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Simak Video 'Menteri-Wamen Prabowo akan Dikumpulkan di Akmil Magelang':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penunjukkan Airlangga diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Minggu malam.

"Ini adalah amanat yang berat karena kita diberikan tugas dalam situasi yang tidak mudah, dan pak Presiden tadi juga memberikan harapan bahwa amanat yang berat ini diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Airlangga, Minggu (20/10/2024).

Untuk 100 hari ke depan, Airlangga diminta Prabowo mengurusi soal subsidi energi. Menurutnya Prabowo ingin agar subsidi energi tepat sasaran.

"Tentu pak Prabowo meminta beberapa program terkait dengan perekonomian itu jangka menengah dan panjang, karena kalau bicara jangka pendek capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly tapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan subsidi energi, bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran," bebernya.

Airlangga juga mendapat arahan terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kemudian ada permintaan agar angka kemiskinan di Tanah Air bisa ditekan.

"Tentu terkait dengan ekonomi makro supaya capaian pertumbuhan bisa dipacu lagi sehingga target 8 persen itu bisa dicapai dalam jangka menengah, dan angka-angka kemiskinan, gini rasio itu perlu ada perbaikan," imbuhnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya akan memiliki nama Kabinet Merah Putih. Selain Airlangga, sejumlah nama di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dipercaya sebagai menteri, misalnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, dan lainnya.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami. Kami beri nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 sebagai berikut," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektorinvestasi kapal niaga nasional,PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang disingkat dengan PT PANN (Persero) resmi dibubarkanmelalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2024 yang ditekenPresiden Joko Widodo pada Kamis (17/10).
"Bahwa berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek kinerja perusahaan, pangsa pasar, agilitas menghadapi disrupsi pasar, dan kemampuan melanjutkan kegiatan usaha, kelangsungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi," tulis keterangan dalam Peraturan Pemerintah No 43/2024 tersebut dikutip Minggu (20/10).
Adapun dalam pasal 3 PP tersebut, penyelesaian pembubaran perusahaan PerseroanArmada Niaga Nasional termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.
Untuk diketahui,PT PANN yang didirikan tahun 1974 dan PT PANN Multi Finance selaku anak usahanya memang masuk pada daftar BUMN yang sudah pasti akan dibubarkan bersama dengan 6 BUMN lainnya.