Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Para ekonom berpendapat, terdapat banyak keunggulan mata uang digital dengan teknologi blockchain.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menjelaskan, dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan rupiah digital oleh BI akan difokuskan untuk wholesale alias transaksi antar institusi hingga pelaku dan pengguna sektor keuangan.

David berpendapat, rupiah digital dengan teknologi blockchain/DLT akan mendapatkan kepercayaan yang lebih baik oleh pelaku pasar. Alasannya, teknologi blockchain yang terdesentralisasi jauh lebih aman daripada sistem keuangan yang tersentralisasi seperti yang selama ini dilakukan BI.

Dia menerangkan, teknologi blockchain akan melakukan pencatatan atau note secara permanen terhadap setiap transaksi. Note tersebut terletak dalam ledger alias buku besar yang bisa diakses publik sehingga akan lebih aman.

"Kekhawatiran kepada keamanan [sistem keuangan] bisa dikurangi, serangan siber dan lain-lain. Itukan kalau multi note gitu, akan lebih sulit [diretas] daripada sistem yang tersentralisasi, dan itu kan enggak bisa diubah ya kalau namanya blockchain itu. Kalau sudah terjadi transaksi, dikonfirmasi oleh semua note, dan itu unchangeable, enggak bisa diubah," jelas David kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Kendati demikian, dia tidak menampik teknologi blockchain juga memiliki dampak negatif karena bisa digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan aksi terorisme. Akibat tak lagi tersentralisasi, akan lebih sulit melacaknya.

David pun menyarankan agar BI lebih fokus ke penguatan dasar sistem rupiah digital dengan teknologi blockchain tersebut terutama hubungan antar institusi dan pelaku sektor keuangan.

"Jadi paling enggak itu [institusi terkait dan pelaku sektor keuangan] juga jadi pilot juga ya, untuk memantaunya [pencucian uang hingga pendanaan teroris] bisa saja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini penerbitan rupiah digital akan membuat BI lebih memiliki kontrol langsung atas pasokan uang dan suku bunga. Menurutnya, mata uang digital memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter secara real-time alias langsung.

"Karena bank sentral dapat langsung menyuntikkan atau menarik mata uang digital dari perekonomian," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Tak hanya itu, dia melihat rupiah digital juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Bahkan, sambungnya, BI akan memiliki data yang lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi.

"[Sehingga] membantu dalam peramalan ekonomi dan pembuatan kebijakan yang lebih akurat," jelasnya.

Di samping itu, Josua menekankan kesuksesan rupiah digital sangat berpengaruh atas kepercayaan penggunanya. Oleh sebab itu, BI perlu memberikan jaminan keamanan atas rupiah digital terutama keamanan datanya.

Proyeksi Bank Indonesia soal Rupiah Digital

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Bisnis.com, BADUNG — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT) dalam waktu dekat.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital tersebut dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Menurutnya, pengembangan mata uang digital oleh BI tersebut serupa seperti sudah dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed dan bank sentral Inggris Bank of England.

Sebagai informasi, rupiah digital merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Mata Uang sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bahwa macam rupiah terdiri atas rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital.

Dalam UU P2SK dijelaskan, rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu Rupiah Digital wholesale (w-Rupiah Digital) dan Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital). Keduanya akan dikembangkan secara terintegrasi dari wholesale ke ritel.