PT Yukk Kreasi Indonesia mendapat penghargaan sebagai 'Best QRIS Acquirer' dalam PRIMA Awards 2024 in Collaboration with Infobank. Acara ini diselenggarakan oleh PT Rintis Sejahtera (Jaringan PRIMA), bekerja sama dengan Biro Riset Infobank di The Meru, Sanur, Bali, Kamis (24/10) lalu.

Sebuah acara yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan maupun individu atas kontribusi, dedikasi, dan pencapaian signifikan dalam pembangunan ekonomi dan pembayaran digital. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan komitmen PT Yukk Kreasi Indonesia dalam mendukung transaksi digital yang lebih aman, cepat, dan mudah bagi masyarakat Indonesia.

"Award ini menjadi salah satu apresiasi bagi YUKK Payment Gateway untuk terus berusaha mendukung program Bank Indonesia dan juga pemerintah dalam implementasi digitalisasi pembayaran. Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang menjadi solusi pembayaran bagi para pelaku UMKM dan enterprise," kata Corporate Secretary PT Yukk Kreasi Indonesia Amrullah Mukhlis.

Foto: dok. Yukk Kreasi Indonesia

Saat ini, PT Yukk Kreasi Indonesia telah menjalin kerja sama dengan hampir 300.000 merchant yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Sebagian besar adalah UMKM. Ini adalah wujud komitmen PT Yukk Kreasi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama optimalisasi pembayaran digital pada unit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejak 2021, YUKK Payment Gatewaysudah berpartisipasi dan menjadi partner dalam berbagai festival dan event, baik kuliner maupun musik dan mode, yang diselenggarakan di berbagai daerah di Tanah Air. Dalam berbagai festival dan event itu, YUKK Payment Gateway menyediakan QRIS untuk mempermudah transaksi.

"Tahun 2025 akan diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Semoga apresiasi ini membuat YUKK Payment Gateway bisa terus bertumbuh di tengah tantangan ekonomi yang ada," sambung Amrullah Mukhlis.

Foto: dok. Yukk Kreasi Indonesia

PRIMA Awards merupakan ajang tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2018. Penilaian penghargaan ini didasarkan pada hasil rating Digital Transaction Jaringan PRIMA. Dalam proses penilaian ini, PT Rintis Sejahtera bekerja sama dengan Biro Riset Infobank.

PRIMA Awards 2024 in Collaboration with Infobank dibuka oleh Wakil Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat. Selain PT Yukk Kreasi Indonesia, lebih dari 20 perusahaan juga diberikan apresiasi atas kontribusi mereka dalam implementasi layanan pembayaran digital yang aman, efisien, andal, dan inklusif bagi masyarakat. Salah satunya adalah Bank Jatim yang mendapatkan 'Platinum Award' dalam kategori 'Best Issuer Bank (ATM)'.

Saat ini, layanan pembayaran digital di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Digitalisasi pembayaran telah menjangkau pusat hingga daerah, serta usaha besar hingga mikro. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sudah lebih dari 34 juta merchant menggunakan QRIS, di mana 92,5% di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data dari Bank Dunia, tingkat inklusi keuangan Indonesia meningkat menjadi 53% setelah bertahun-tahun tertahan pada angka 49%. Hasil positif ini adalah buah kerja keras kolaboratif antara regulator, industri, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan BSPI (Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Para ekonom berpendapat, terdapat banyak keunggulan mata uang digital dengan teknologi blockchain.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menjelaskan, dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan rupiah digital oleh BI akan difokuskan untuk wholesale alias transaksi antar institusi hingga pelaku dan pengguna sektor keuangan.

David berpendapat, rupiah digital dengan teknologi blockchain/DLT akan mendapatkan kepercayaan yang lebih baik oleh pelaku pasar. Alasannya, teknologi blockchain yang terdesentralisasi jauh lebih aman daripada sistem keuangan yang tersentralisasi seperti yang selama ini dilakukan BI.

Dia menerangkan, teknologi blockchain akan melakukan pencatatan atau note secara permanen terhadap setiap transaksi. Note tersebut terletak dalam ledger alias buku besar yang bisa diakses publik sehingga akan lebih aman.

"Kekhawatiran kepada keamanan [sistem keuangan] bisa dikurangi, serangan siber dan lain-lain. Itukan kalau multi note gitu, akan lebih sulit [diretas] daripada sistem yang tersentralisasi, dan itu kan enggak bisa diubah ya kalau namanya blockchain itu. Kalau sudah terjadi transaksi, dikonfirmasi oleh semua note, dan itu unchangeable, enggak bisa diubah," jelas David kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Kendati demikian, dia tidak menampik teknologi blockchain juga memiliki dampak negatif karena bisa digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan aksi terorisme. Akibat tak lagi tersentralisasi, akan lebih sulit melacaknya.

David pun menyarankan agar BI lebih fokus ke penguatan dasar sistem rupiah digital dengan teknologi blockchain tersebut terutama hubungan antar institusi dan pelaku sektor keuangan.

"Jadi paling enggak itu [institusi terkait dan pelaku sektor keuangan] juga jadi pilot juga ya, untuk memantaunya [pencucian uang hingga pendanaan teroris] bisa saja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini penerbitan rupiah digital akan membuat BI lebih memiliki kontrol langsung atas pasokan uang dan suku bunga. Menurutnya, mata uang digital memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter secara real-time alias langsung.

"Karena bank sentral dapat langsung menyuntikkan atau menarik mata uang digital dari perekonomian," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Tak hanya itu, dia melihat rupiah digital juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Bahkan, sambungnya, BI akan memiliki data yang lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi.

"[Sehingga] membantu dalam peramalan ekonomi dan pembuatan kebijakan yang lebih akurat," jelasnya.

Di samping itu, Josua menekankan kesuksesan rupiah digital sangat berpengaruh atas kepercayaan penggunanya. Oleh sebab itu, BI perlu memberikan jaminan keamanan atas rupiah digital terutama keamanan datanya.

Proyeksi Bank Indonesia soal Rupiah Digital

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

BSPI 2030 akan menjadi panduan strategis untuk membangun ekosistem pembayaran yang lebih modern, inklusif dan aman

Bandung (ANTARA) - Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Aceh menyebutkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang telah diluncurkan Bank Indonesia pada awal Agustus 2024 dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang di era digitalisasi.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh Hertha Bastiawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan BSPI 2030 disusun dengan mengedepankan inovasi, efisiensi dan keamanan sistem pembayaran.

"Dimana peta pelaku ekonomi saat ini didominasi oleh milenial dan Gen Z yang sama-sama berkarakter melek teknologi," kata Hertha.

Hal itu disampaikan Hertha Bastiawan saat membuka acara peningkatan kapasitas bertema transformasi sistem pembayaran menuju 2030, membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman yang digelar Bank Indonesia Aceh.

Ia menjelaskan BSPI 2030 merupakan kelanjutan dari BSPI 2025, yang mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

"BSPI 2030 akan menjadi panduan strategis untuk membangun ekosistem pembayaran yang lebih modern, inklusif dan aman," katanya.

Beberapa capaian BSPI 2025 yang akan disempurnakan kinerja pada BSPI 2030 seperti implementasi kemudahan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh 49,4 persen secara year on year per akhir Juli 2024.

Serta, lanjut dia, memiliki sebanyak 32,7 juta pedagang (merchant) dan volume transaksi QRIS mencapai 50,5 juta transaksi se Indonesia.

"Kemudian implementasi BI-FAST yang menawarkan transaksi murah cukup di tangan pengguna yang telah tumbuh 81, persen year on year per akhir Juli 2024," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
mengatakan BSPI 2030 akan fokus pada penguatan infrastruktur, inovasi hingga rupiah digital.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kata Perry Warjiyo di Jakarta.

Perry mengatakan BSPI 2030 mengusung lima inisiatif sebagai tindak lanjut dari visi BSPI 2030, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital, atau disingkat 4I-RD.

Pada inisiatif infrastruktur, dilakukan modernisasi infrastruktur untuk semakin meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi melalui sistem pembayaran digital.

Inisiatif industri terkait dengan konsolidasi struktur melalui penataan akses dan entry policy sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi.

Selanjutnya, inisiatif inovasi berorientasi pada upaya menjamin keseimbangan antara inovasi dengan pelindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif.

Inisiatif internasional diarahkan pada perluasan konektivitas pembayaran antarnegara dengan menjaga kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerjasama QRIS antar negara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel maupun wholesale.

Serta rupiah digital berorientasi pada penguatan kapabilitas melalui eksperimentasi sekuritas digital untuk berbagai kasus penggunaan di pasar keuangan.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 fokus pada penguatan infrastruktur, inovasi hingga rupiah digital.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Talk on BSPI 2030 di Jakarta, Jumat.

Perry mengatakan BSPI 2030 mengusung lima inisiatif sebagai tindak lanjut dari Visi BSPI 2030, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital, atau disingkat 4I-RD.

Pada inisiatif infrastruktur, dilakukan modernisasi infrastruktur untuk semakin meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi melalui sistem pembayaran digital.

"Kita terus memodernisasi infrastruktur ritel yaitu BI-FAST, tentu saja harus kolaborasi nanti kita akan bangun, juga meng-invite industri retail payment supaya betul-betul bersama dengan policy maker Bank Indonesia," ujarnya

Inisiatif industri terkait dengan konsolidasi struktur melalui penataan akses dan entry policy sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi.

Sementara, inisiatif inovasi berorientasi pada upaya menjamin keseimbangan antara inovasi dengan pelindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif.

Sedangkan inisiatif internasional diarahkan pada perluasan konektivitas pembayaran antarnegara dengan menjaga kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerjasama QRIS antar negara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel maupun wholesale.

Rupiah Digital berorientasi pada penguatan kapabilitas melalui eksperimentasi sekuritas digital untuk berbagai kasus penggunaan di pasar keuangan.

"Mari kita konsolidasi industri kita. Perbankan digital tetap menjadi center tetapi interlink dengan nonbank apakah kepesertaan atau yang lain tapi everybody harus on board sesuai dengan kemampuan manajemen, digital technology, maupun kapabilitas sumber daya manusia," ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan sejumlah capaian transformasi pembayaran digital Indonesia melalui cetak biru atau blue print sistem pembayaran Indonesia (BSPI) periode 2019-2025.

Perry menyampaikan, setidaknya ada lebih dari 52 ribu pengguna QRIS dengan pertumbuhan sebesar 49,4% dari tahun ke tahun (YoY) yang didominasi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Demikian pula dengan transaksi BI-fast yang tumbuh pesat karena semakin digemari masyarakat dengan biaya yang murah,” ujar Perry Warjiyo dalam Opening Ceremony FEKDI x KKI 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

Transformasi digital nasional, kata Perry, terakselerasi secara cepat seiring dengan digitalisasi pembayaran dan keuangan telah menyelamatkan perekonomian nasional dari pandemi Covid-19.

Menurut survei BI pada 2021, ada sebanyak 241 UMKM tidak terdampak pandemi Covid-19 atau sekitar 22,05% dari total responden. Pasalnya 32,4% UMKM sudah melakukan transaksi atau berjualan secara daring.

“Akseptasi digital semakin luas di masyarakat mendorong partisipasi sektor usaha dan masyarakat dalam pengembangan model bisnis baru berbasis digital yang produktif dan inovatif,” paparnya.

Tak hanya disukai oleh masyarakat secara umum, digitalisasi juga memasuki ranah para pemangku kepentingan di kursi pemerintahan ditandai dengan elektronikfikasi program sosial sehingga mempelancar transaksi keuangan pemerintah.

Lebih lanjut Perry memaparkan, elektronikfikasi program sosial pemerintah tercermin dari realisasi Batuan sosial (bansos) nontunai sampai dengan triwulan II-2024 mencapai Rp 28,9 triliun atau setara 79% dari total bansos yang disalurkan.

Bahkan, 85% pemerintah daerah (pemda) sudah berada di tahap digital dengan reformasi regulasi dari 134 ketentuan menjadi empat ketentuan yang terdiri dari PBI SP, PBI PIP, PBI PJP, dan PBI standard.

Dengan demikian, pembayaran digital (digital payment) di dalam negeri sudah mencapai tiga kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp 60,3 ribu triliun.

Sementara untuk digitalisasi perbankan, setidaknya 90% bank umum sudah memiliki kanal digital baik secara mobile maupun internet.

“Maka dari itu, rasio inklusi keuangan Indonesia menurut Susenas telah menyentuh 88,7% di tahun 2023. Sedangkan menurut World Bank di tahun 2022, rasio inklusi keuangan sudah berada di level 53%,” kata dia.

Pada hari yang sama digelar pula upacara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024. Opening ceremony tersebut turut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinasi (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 pada hari ini, Kamis (1/8/2024).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peluncuran BSPI tersebut merupakan kelanjutan dari BSPI 2019-2025. Peluncuran dilakukan dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perry mengatakan, dalam BSPI 2030, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional akan difokuskan pada lima inisiatif utama, mulai dari modernisasi infrastruktur pembayaran retail hingga pengembangan rupiah digital.

"Modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital," katanya.

Perry mengatakan, ke depan, kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code antarnegara juga akan terus diperluas.

Dia menjelaskan, perluasan kerja sama QR Indonesian Standard (QRIS) antar negara, setelah direalisasi dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, BI juga telah mendatangi nota kesepakaman kerja sama QR dengan Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.

"Ke depan, Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment," jelasnya.

Selanjutnya, pada momentum penyelenggaraan FEKDI 2024, Perry mengatakan bahwa BI juga akan meluncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenisasi.

"Fitur QRIS dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa dan dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitasi UMKM," kata dia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Hal itu sebagai kelanjutan dari BSPI 2019-2025.

"Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 sebagai kelanjutan dari BSPI 2019-2025," kata Perry dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8/2024).

Dengan pengembangan lanjutan BSPI ini, Perry mengatakan pihaknya akan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional ke depan yang difokuskan pada lima inisiatif utama.

"Lima fokus utama itu ialah modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerja sama internasional dan pengembangan rupiah digital," ujar Perry.

Pengembangan rupiah digital masuk ke dalam fokus pengembangan BSPI 2030. Rupiah digital, kata Perry, kini dalam tahap finalisasi proof of concept atau validasi konsep. Dalam tahap ini, BI tengah mematangkan teknologi apa yang digunakan apakah tersentralisasi atau desentralisasi.

"Kita sedang dalam proses memilih dengan dukungan teknologi apakah rupiah digital kita tersentralisasi atau terdesentralisasi, bagaimana kita harus ke wholesaler dan retailer, bagaimana ini akan dilisensikan atau ini bisa didistribusikan ke ritel," ucap Perry dalam acara 18th Bulletin of Monetary Economy & Banking International Conference (BMEB) and Call for Papers 2024, Senin (29/7).

"Ini yang sedang kita proses untuk rupiah digital, untuk mempersiapkan ke depannya penggunaan rupiah digital," tambahnya.

Tahap awal BSPI 2025 sebelumnya telah diluncurkan Perry pada 2019 silam dengan fokus pada lima visi sistem pembayaran Indonesia, yakni integrasi ekonomi-keuangan digital nasional; pemanfaatan data digital bisnis keuangan perbankan; interlink antara fintech dengan perbankan; inovasi digital, mitigasi risiko dan perlindungan konsumen, serta perluasan sistem pembayaran lintas negara.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diluncurkan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2024 mendukung akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan.

"Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan kepada lima inisiatif utama," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam FEKDI dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis.

Lima inisiatif utama meliputi modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerja sama internasional, serta pengembangan rupiah digital.

Selain itu, BI juga meluncurkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Online Payment untuk mendukung digitalisasi dan kelancaran transaksi keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dikembangkan dengan Fitur Online Payment Virtual Card Tokenization.

Selain memudahkan transaksi belanja pemerintah, penggunaan kartu kredit tersebut juga akan mendorong inklusifitas dan digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, terdapat pameran 350 UMKM Unggulan Indonesia dan business matching dalam FEKDI 2024.

"Fitur QR Indonesian standard dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah, tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk UMKM karya-karya bangsa," ujarnya.

Pada FEKDI dan KKI 2024, diumumkan juga pemenang dari kompetisi inovasi digital para pemuda Indonesia dalam Hackathon 2024 dalam tiga area, yakni penggunaan kecerdasan artifisial dalam produk and services, proses bisnis yang efisien dan manajemen risiko termasuk perlindungan konsumen dan serangan siber.

"Dari 2.133 peserta dan 456 proposal pada hari ini akan diumumkan pemenang dari 10 finalis. Apresiasi dan selamat kepada para peserta dan pemenang yang telah melahirkan ide inovasi digital berbasis artificial intelligence, machine learning karya putra-putri terbaik Indonesia," ujarnya.

Selain itu, dalam festival tersebut, juga diumumkan pemenang QR Indonesian Standard Jelajah Indonesia sebagai terobosan kampanye akselerasi dan literasi digital di seluruh Indonesia melalui 46 kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah RI.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024