Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Para ekonom berpendapat, terdapat banyak keunggulan mata uang digital dengan teknologi blockchain.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menjelaskan, dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan rupiah digital oleh BI akan difokuskan untuk wholesale alias transaksi antar institusi hingga pelaku dan pengguna sektor keuangan.

David berpendapat, rupiah digital dengan teknologi blockchain/DLT akan mendapatkan kepercayaan yang lebih baik oleh pelaku pasar. Alasannya, teknologi blockchain yang terdesentralisasi jauh lebih aman daripada sistem keuangan yang tersentralisasi seperti yang selama ini dilakukan BI.

Dia menerangkan, teknologi blockchain akan melakukan pencatatan atau note secara permanen terhadap setiap transaksi. Note tersebut terletak dalam ledger alias buku besar yang bisa diakses publik sehingga akan lebih aman.

"Kekhawatiran kepada keamanan [sistem keuangan] bisa dikurangi, serangan siber dan lain-lain. Itukan kalau multi note gitu, akan lebih sulit [diretas] daripada sistem yang tersentralisasi, dan itu kan enggak bisa diubah ya kalau namanya blockchain itu. Kalau sudah terjadi transaksi, dikonfirmasi oleh semua note, dan itu unchangeable, enggak bisa diubah," jelas David kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Kendati demikian, dia tidak menampik teknologi blockchain juga memiliki dampak negatif karena bisa digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan aksi terorisme. Akibat tak lagi tersentralisasi, akan lebih sulit melacaknya.

David pun menyarankan agar BI lebih fokus ke penguatan dasar sistem rupiah digital dengan teknologi blockchain tersebut terutama hubungan antar institusi dan pelaku sektor keuangan.

"Jadi paling enggak itu [institusi terkait dan pelaku sektor keuangan] juga jadi pilot juga ya, untuk memantaunya [pencucian uang hingga pendanaan teroris] bisa saja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini penerbitan rupiah digital akan membuat BI lebih memiliki kontrol langsung atas pasokan uang dan suku bunga. Menurutnya, mata uang digital memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter secara real-time alias langsung.

"Karena bank sentral dapat langsung menyuntikkan atau menarik mata uang digital dari perekonomian," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Tak hanya itu, dia melihat rupiah digital juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Bahkan, sambungnya, BI akan memiliki data yang lebih lengkap tentang kegiatan ekonomi.

"[Sehingga] membantu dalam peramalan ekonomi dan pembuatan kebijakan yang lebih akurat," jelasnya.

Di samping itu, Josua menekankan kesuksesan rupiah digital sangat berpengaruh atas kepercayaan penggunanya. Oleh sebab itu, BI perlu memberikan jaminan keamanan atas rupiah digital terutama keamanan datanya.

Proyeksi Bank Indonesia soal Rupiah Digital

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara resmi telah meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 pada Jumat (2/8/2024). Dalam paparannya, Perry mengungkapkan lima inisiatif dalam implementasinya yang disingkat dalam akronim 4I + 1RD.

“Lima inisiatif 4I + 1RD adalah infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, dan rupiah digital,” kata Perry saat merilis BSPI 2030 dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry memerinci lima poin inisiatif dalam BSPI 2025—2030 tersebut. Pertama mengenai infrastruktur. Ia menyebut akan terus melakukan modernisasi infrastruktur ritel, yakni dengan mengolaborasikan BI Fast Payment dengan industri ritel.

“Wholesale RTGS (real time gross settlement) kami akan terus memodernisasi dengan ISO 2022, internasional standar. Sehingga bisa cross border RTGS dan harus juga multicurrency, harus interkoneksi, integrasi, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dalam poin ini, Perry mengungkapkan pihaknya akan mengeluarkan payment ID untuk setiap transaksi pembayaran. Hal itu berguna untuk diantara meng-capturing data, serta untuk fraud detection system.

Kedua, industri. Perry menjelaskan akan melakukan konsolidasi industri dengan perbankan digital tetap menjadi center, tetapi akan dilakukan interlink dengan non perbankan. Interlink itu bisa dilakukan dengan melihat kemampuan manajemen risiko, investasi teknologi, serta kapabilitas SDM.

Ketiga, inovasi. Perry menuturkan, inovasi tersebut berkenaan dengan akseptasi digital. Inovasi perbankan dan non perbankan perlu dilakukan dalam pengembangan produk dan pelayanan, manajemen risiko, dan penguatan bisnis proses, serta fraud detection system. Termasuk dalam pemanfaatan teknologi AI.

“Di BI kami banyak gunakan AI, diantaranya untuk prediksi inflasi, growth, kredit, dan lain-lain,” ujar dia.

Keempat, internasionalisasi. Perry menjelaskan, pihaknya fokus bekerjasama dengan delapan negara, kaitannya dengan pemanfaatan QR code. Yakni dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filiphina. Serta empat negara lainnya yang menyusul yakni Jepang, India, Korea Selatan, dan UEA.

“Kita masih akan koordinasi dengan Tiongkok, Tiongkok sistemnya agak beda jadi perlu waktu. Tapi delapan negara itu yang mitra dagang utama akan cross border payment, baik dalam QR, juga ritel, wholesale akan terkoneksi,” terangnya.

Adapun yang kelima adalah rupiah digital. Perry melihat adanya peluang dalam digitalisasi rupiah, melihat perkembangan zaman dimana ada generasi-generasi seperti Y, Z, dan Alpha yang lifestyle-nya bergeser ke digital.

“Sehingga the next five years ada tiga jenis uang yang BI perlu keluarkan, yakni uang kertas, uang elektronik, dan uang digital,” tuturnya.

Perry optimistis dengan menjalankan lima inisiatif tersebut dalam mendorong digitalisasi ekonomi Indonesia, diyakinkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas. Ditargetkan, ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat pada 2030 mencapai 210—360 miliar dolar AS atau Rp5.800 triliun. Pembayaran digital juga diprediksi akan tumbuh 2,5 kali pada 2030 mencapai 760 miliar dolar AS atau Rp12.300 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 pada hari ini, Kamis (1/8/2024).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peluncuran BSPI tersebut merupakan kelanjutan dari BSPI 2019-2025. Peluncuran dilakukan dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perry mengatakan, dalam BSPI 2030, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional akan difokuskan pada lima inisiatif utama, mulai dari modernisasi infrastruktur pembayaran retail hingga pengembangan rupiah digital.

"Modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital," katanya.

Perry mengatakan, ke depan, kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code antarnegara juga akan terus diperluas.

Dia menjelaskan, perluasan kerja sama QR Indonesian Standard (QRIS) antar negara, setelah direalisasi dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, BI juga telah mendatangi nota kesepakaman kerja sama QR dengan Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.

"Ke depan, Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment," jelasnya.

Selanjutnya, pada momentum penyelenggaraan FEKDI 2024, Perry mengatakan bahwa BI juga akan meluncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenisasi.

"Fitur QRIS dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa dan dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitasi UMKM," kata dia.