IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus buku dan hapus tagih kredit macetuntuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank pelat merah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dasar hukum yang kuat diperlukan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menjalankan kebijakan dengan aman. Karena itu, dia menegaskan pentingnya landasan hukum.

"Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat,” ujar Erick melalui keterangan pers, Selasa (5/11/2024).

Saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Angka ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi sektor UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan nelayan.

Selain itu, Erick menjelaskan percepatan pembentukan aturan sangat penting agar kebijakan ini dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, diperlukan rincian mengenai jangka waktu yang ideal untuk menghapus kredit macet tersebut.

“Kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci, misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan," kata Erick.

Ia menambahkan, jangka waktu ideal yang diusulkan yaitu lima tahun, bukan dua tahun. Sebab, jangka waktu yang lebih pendek akan dianggap terlalu cepat.

Dengan adanya rencana penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet, Kementerian BUMN terus mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam memajukan sektor pertanian.

Dukungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memberikan kemudahan bagi para petani serta pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dapat membantu percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

(Febrina Ratna)

Ke depan, kami terus meningkatkan layanan ESG kami, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan total portofolio berkelanjutan senilai Rp285 triliun pada kuartal III-2024, atau tumbuh sebesar 12,8 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, sebagai upaya penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG)

Dari jumlah itu, komposisi portofolio hijau tumbuh signifikan 16,4 persen (yoy) mencapai senilai Rp142 triliun, sedangkan kontribusi dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap portofolio mencapai senilai Rp10 triliun dengan tren peningkatan setiap tahunnya.

“Ke depan, kami terus meningkatkan layanan ESG kami, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan seperti Sustainability-Linked Loan, Green Loan, Corporate-in-Transition Financing, dan Social Loan di berbagai sektor,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III-2024 di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, perseroan juga akan fokus terhadap pengembangan bisnis berkelanjutan di sektor potensial seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan hingga pengelolaan limbah.

Pada kuartal III-2024, perseroan membukukan realisasi kredit secara konsolidasi mencapai Rp1.590 triliun, atau tumbuh 20,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business perseroan.

Perseroan membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen, yang mana kredit segmen korporasi mencatat pertumbuhan terbesar sebesar 29,4 persen (yoy) menjadi senilai Rp581 triliun pada kuartal III-2024.

Kemudian, kredit segmen mikro produktif dan Small and medium-sized enterprises (SME) masing-masing juga tumbuh sebesar 13,04 persen (yoy) dan 13,7 persen (yoy) pada akhir September 2024.

Selain itu, perseroan mempertegas komitmen terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM per September 2024.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkann kisi-kisi terkait perampingan jumlah perusahaan pelat merah yang diperkirakan bakal mencapai 30 entitas. Sektor yang berpotensi dirampingkan adalah hotel dan rumah sakit.

Erick mengatakan bahwa BUMN saat ini berjumlah 47 atau susut dari posisi sebelumnya yang mencapai 112 perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 40 perusahaan diklaim sudah memiliki kinerja positif, sedangkan sisanya masih membukukan kerugian.

Menurutnya, jumlah BUMN akan semakin ramping dan diperkirakan hanya menyisakan 30 perusahaan ke depan. Meski demikian, rencana perampingan jumlah perusahaan pelat merah akan diselaraskan dengan arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Jumlahnya mungkin ke depan 30. Jadi, sektor-sektor yang memang private sector sudah ada, seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, dan apakah yang lain, kami terbuka,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, Kementerian BUMN akan menjaga keberadaan perusahaan-perusahaan pelat dengan posisi strategis. Salah satunya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki peran penting dalam menyalurkan pinjaman ke segmen UMKM.

“Tinggal kami menjaga yang ada unsur strategisnya dan Himbara penting karena 92% pinjaman UMKM atau ultramikro itu dari Himbara, tidak dari private bank atau bank asing,” ucapnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian BUMN melalui PT Hotel Indonesia Natour diketahui mengelola sederet bisnis hotel yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut tidak luput dari perhatian Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Prabowo, dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) pada awal Maret 2024, menyatakan Indonesia tidak membutuhkan hotel BUMN. Menurutnya, sektor swasta seharusnya memiliki keleluasaan lebih untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Air.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyatakan sangat terbuka kepada semua pihak yang tertarik menjalankan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu berbeda ketika pemerintah pada 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata di dalam negeri.

“Pariwisata di tahun 1950-an, pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang, menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan,” ucapnya.

Pernyataan juga direspons Erick Thohir. Kala itu, dia menuturkan setiap BUMN memang memiliki bisnis hotel. Namun, setelah dirinya menjabat, seluruh hotel tersebut dikonsolidasikan ke dalam satu payung yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Natour.

PT Hotel Indonesia Natour (HIN) mengelola hotel BUMN melalui anak usahanya, yakni PT Hotel Indonesia Group (HIG). Adapun komposisi pemegang saham HIG terdiri atas HIN yang menggenggam 51% saham, sementara 49% saham dimiliki WIKA Realty.