REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hotel Internasional Sanur Indonesia (HISI) atau The Sanur ikut mempromosikan KEK Sanur dalam Festival Indonesia by the Beach di Bondi Beach, Sydney, Australia pada Ahad (27/10/2024). Sales dan Marketing Group Head The Sanur Fikri Mohammad Hakim mengatakan Australia menjadi negara kedua yang dikunjungi The Sanur dalam promosi global KEK Kesehatan Sanur.

"Australia merupakan penyumbang terbesar kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada 2024 yang mencapai 700 ribu kunjungan," ujar Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Fikri menyampaikan agenda promosi The Sanur sejalan dengan program pemerintah dalam mengembangkan destinasi utama pariwisata medis dan wellness serta memperkuat reputasi Indonesia, khususnya Bali, sebagai pusat kesehatan holistik kelas dunia. Fikri menyampaikan acara ini juga tindak lanjut kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam mendorong diplomasi ekonomi Indonesia, The Sanur secara proaktif memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia.

"Festival ini merupakan agenda rutin yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya, setelah sebelumnya diadakan dengan nama Festival Indonesia by the Harbour pada 2023," ucap Fikri.

Fikri mengatakan kegiatan yang diadakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bondi Beach, Sydney ini telah berhasil menarik perhatian 8 ribu pengunjung yang menikmati pameran budaya, cita rasa kuliner khas Indonesia, dan informasi pariwisata Indonesia. Fikri menyampaikan The Sanur berpartisipasi untuk memperkenalkan beragam fasilitas kesehatan di KEK Kesehatan Sanur, yang mencakup layanan terintegrasi dengan akomodasi hotel berstandar bintang lima luxury, rumah sakit dan klinik bertaraf internasional yang bekerja sama dengan sembilan negara, serta teknologi medis terbaru dan layanan kesehatan premium.

“Pengunjung sangat antusias dengan layanan terintegrasi medical & tourism yang ditawarkan oleh The Sanur dalam kegiatan Indonesia by The Beach," sambung Fikri.

Fikri mencatat lebih dari 350 pengunjung mendatangi booth The Sanur untuk mengetahui layanan dan fasilitas yang akan tersedia di KEK Sanur. Hal ini merupakan langkah penting untuk memperluas jangkauan The Sanur ke pasar internasional dan menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing di industri kesehatan global.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Vedi Kurnia Buana, mengatakan keberadaan The Sanur saat ini memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor pariwisata medis Indonesia. Vedi mengucapkan terima kasih kepada KEK Sanur atas partisipasinya dalam Festival Indonesia by The Beach di Sydney.

"Kehadiran KEK Sanur membawa semangat baru dalam memperkenalkan potensi pariwisata medis Indonesia ke pasar Australia, memperkuat kolaborasi antara kedua negara dalam sektor kesehatan dan pariwisata," kata Vedi.

Sebagai informasi, HISI atau The Sanur merupakan anak perusahaan dari PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan bagian dari //holding// BUMN pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. HISI memiliki dua core business utama, yaitu sebagai operator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan sebagai owning company dari 5-star & luxury hotel yakni The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkann kisi-kisi terkait perampingan jumlah perusahaan pelat merah yang diperkirakan bakal mencapai 30 entitas. Sektor yang berpotensi dirampingkan adalah hotel dan rumah sakit.

Erick mengatakan bahwa BUMN saat ini berjumlah 47 atau susut dari posisi sebelumnya yang mencapai 112 perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 40 perusahaan diklaim sudah memiliki kinerja positif, sedangkan sisanya masih membukukan kerugian.

Menurutnya, jumlah BUMN akan semakin ramping dan diperkirakan hanya menyisakan 30 perusahaan ke depan. Meski demikian, rencana perampingan jumlah perusahaan pelat merah akan diselaraskan dengan arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Jumlahnya mungkin ke depan 30. Jadi, sektor-sektor yang memang private sector sudah ada, seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, dan apakah yang lain, kami terbuka,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, Kementerian BUMN akan menjaga keberadaan perusahaan-perusahaan pelat dengan posisi strategis. Salah satunya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki peran penting dalam menyalurkan pinjaman ke segmen UMKM.

“Tinggal kami menjaga yang ada unsur strategisnya dan Himbara penting karena 92% pinjaman UMKM atau ultramikro itu dari Himbara, tidak dari private bank atau bank asing,” ucapnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian BUMN melalui PT Hotel Indonesia Natour diketahui mengelola sederet bisnis hotel yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut tidak luput dari perhatian Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Prabowo, dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) pada awal Maret 2024, menyatakan Indonesia tidak membutuhkan hotel BUMN. Menurutnya, sektor swasta seharusnya memiliki keleluasaan lebih untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Air.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyatakan sangat terbuka kepada semua pihak yang tertarik menjalankan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu berbeda ketika pemerintah pada 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata di dalam negeri.

“Pariwisata di tahun 1950-an, pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang, menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan,” ucapnya.

Pernyataan juga direspons Erick Thohir. Kala itu, dia menuturkan setiap BUMN memang memiliki bisnis hotel. Namun, setelah dirinya menjabat, seluruh hotel tersebut dikonsolidasikan ke dalam satu payung yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Natour.

PT Hotel Indonesia Natour (HIN) mengelola hotel BUMN melalui anak usahanya, yakni PT Hotel Indonesia Group (HIG). Adapun komposisi pemegang saham HIG terdiri atas HIN yang menggenggam 51% saham, sementara 49% saham dimiliki WIKA Realty.

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menanggapi rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menjual hotel Badan Usaha Milik negara (BUMN) ke swasta.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani mengaku belum mendapat informasi lanjutan dari tim transisi Prabowo Subianto soal wacana hotel BUMN dijual.

Kendati demikian, dia menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut sah-sah saja dilakukan.

“Kami belum mendapatkan informasi secara resmi, kita baru baca dari berita. Dan itu kalau tidak salah Pak Hashim yang mengungkapkan ya. Kalau menurut kami sah-sah saja sih,” kata Hariyadi saat ditemui di Jakarta, Senin (30/9/2024)

Di sisi lain, Hariyadi memproyeksi, rencana tersebut bakal mendapat minat besar dari para pengusaha swasta yang telah berencana untuk melakukan ekspansi usai Covid-19.

Untuk mendukung hal itu, Hariyadi memberikan catatan bahwa pemerintah perlu juga nantinya merumuskan kemudahan finansial. Salah satunya, dengan menggandeng perbankan memberikan kemudahan pembiayaan dalam rangka akuisisi hotel BUMN yang bakal dilepas itu.

“Sama pihak perbankannya juga harus mendukung, soalnya kan habis Covid ini bank agak mengerem [memberikan pembiayaan]. Tapi ini kan akuisisi ya mungkin kalau akuisisi lebih relatif mudah dibanding [cari pembiayaan untuk] bikin hotel baru, karena kalau akuisisi pasar semua sudah ada tinggal berganti pemilik saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, kabar mengenai rencana Prabowo Subianto hendak menjual Hotel BUMN kian santer usai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo kembali menegaskan rencana tersebut.

Informasi mengenai rencana pelepasan hotel BUMN juga sempat dilontarkan Prabowo sebelum dirinya resmi terpilih sebagai presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029.

“Menurut saya, kami tidak membutuhkan hotel milik negara. Saya katakan, bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Tapi saya meminta saran Anda,” kata Prabowo dalam Mandiri Investment Forum (MIF) di Hotel Fairmont, Selasa (5/3/2024).

Prabowo menyebut, pihaknya sangat terbuka kepada semua pihak yang tertarik menjalankan bisnis dan berinvestasi di Indonesia. Dia mengungkapkan, pemerintah di 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata dalam negeri. Kendati begitu, sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan.

"Saya tidak mengerti mengapa kita perlu hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya, menurut saya pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan. Jika memungkinkan," ujarnya.