Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sepanjang tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha terhadap 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, permasalahan dari 15 bank yang dicabut izin usahanya.

Dian menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR.

Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut," jelas Dian dalam jawaban tertulisnya, Jumat (11/10).

Adapun, berikut 15 BPR/BPRS yang telah cabut izinnya:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. Perumda BPR Bank Purworejo
6. PT BPR Bank Pasar Bhakti
7. PT BPR Madani Karya Mulia
8. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
9. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
10. PT BPR Dananta
11. PT BPRS Saka Dana Mulia
12. PT BPR Bali Artha Anugrah
13. PT BPR Sembilan Mutiara
14. PT BPR Aceh Utara
15. PT BPR EDCCASH

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha BPR. Adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital yang kini mengalami nasib sial tersebut.

Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten Roberto Akyuwen menjelaskan BPR yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor telah dalam status pengawasan sejak awal tahun ini.

Tepatnya, pada 29 Januari 2024, OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Ia bilang penetapan status tersebut berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah ketentuan, negatif 31,21% dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

Selanjutnya, pada 22 Agustus 2024, OJK menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus BPR dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan.

Ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/9).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 109/ADK3/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Nature Primadana Capital, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Nature Primadana Capital dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ia pun menghimbau kepada nasabah PT BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang karena dana masyarakat pada Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPR Kirana Indonesia memperkuat ekspansinya di Jawa Timur. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dulunya bernama BPR Prima Dadi Arta getol melakukan ekspansi setelah diakuisisi oleh perusahaan financial technology (fintech) Komunal.

Sejak diambil alih oleh grup Komunal pada Januari 2022, BPR Kirana Indonesia mencetak pertumbuhan aset yang luar biasa, dari Rp 5,6 miliar menjadi Rp 963,3 miliar pada Juli 2024, atau meningkat hampir 200 kali lipat. Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi digital dan inovasi layanan.

“Pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga yang sangat signifikan mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap BPR Kirana Indonesia,” kata Yonathan, Direktur Operasional BPR Kirana Indonesia.

BPR Kirana juga sukses menempati posisi teratas di kelompok BPR beraset Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar. Ini didukung pertumbuhan aset kredit yang eksponensial dengan tetap menjaga kualitas kredit, sehingga mampu mengantongi laba yang cukup besar.

Per Juni 2024, BPR Kirana berhasil menduduki peringkat ke-26 dari 1.551 BPR di Indonesia, berdasarkan besaran asetnya. BPR Kirana dinilai mumpuni dalam tiga kriteria penilaian, yaitu rentabilitas, likuiditas dan efisiensi.

Hingga Juli 2024, BPR Kirana telah melayani lebih dari 11 ribu nasabah. Kemudian, BPR Kirana juga bekerja sama dengan lebih dari 150 BPR lainnya dalam penyediaan likuiditas dan sindikasi kredit, serta menjaga rasio NPL Net pada kisaran 0,7-1,2%.

Ekspansi pasar

Setelah proses akuisisi dan penjenamaan ulang (rebranding), BPR Kirana melakukan pemindahan kantor pusat dari Pare, Kediri, ke Surabaya. Langkah ini diambil secara garis besar untuk memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan BPR dengan pusat bisnis dan deposan utama di Surabaya.

"Kami berharap dengan kepindahan ke Kota Surabaya, kami dapat memperluas jangkauan layanan kami serta tetap menjaga dan melayani nasabah setia kami,” kata Yonathan.

Ke depan, Direktur Utama BPR Kirana Indonesia Natanael Edwin Supranoto berharap, BPR Kirana akan dapat diandalkan untuk meningkatkan perannya dalam mendukung inklusi keuangan serta digitalisasi BPR di Indonesia.

Peningkatan peran tersebut akan terwujud dengan bantuan Komunal sebagai pemegang saham. Komunal yang juga merupakan salah satu portofolio venture capital Skystar Capital, optimistis BPR Kirana akan menjadi pionir dalam transformasi digital sektor perbankan rakyat di Indonesia.

“Kami turut bangga dengan pencapaian Komunal dan persistensinya untuk memajukan BPR melalui berbagai inovasi, salah satunya BPR Kirana ini. Skystar Capital percaya bahwa langkah ini akan membuat Komunal semakin memiliki nilai kompetitif sebagai fintech startup,” ucap Abraham Hidayat, Managing Partner Skystar Capital.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah hanya punya waktu lima bulan lagi untuk memenuhi persyaratan modal inti minimal Rp 6 miliar. Kini, berbagai upaya pun perlu dilakukan oleh pemegang saham BPR/S agar bank mereka terhindar dari pencabutan izin.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyadari bahwa masih banyak BPR/S yang belum memenuhi ketentuan permodalan. Data terakhir di Maret 2024, masih ada 5% dari total BPR/S yang sekitar 1.500 belum memenuhi permodalan inti.

Dian bilang saat ini ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh pemegang saham untuk memenuhi permodalan. Meskipun, ia menyebutkan beberapa pemegang saham BPR/S telah bersedia untuk menambah modal.

Ia bilang saat ini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan BPR/S jika pemegang sahamnya tak mampu menambah modalnya. Misalnya, melakukan merger dengan BPR lain atau membuka peluang investor lain untuk mengakuisisi BPR tersebut.

Di sisi lain, Dian juga menyebutkan dalam waktu bersamaan OJK akan membuka akses pendanaan BPR termasuk ke pasar modal. Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua BPR boleh masuk ke pasar modal karena harus ada persyaratan yang wajib dipenuhi.

“Kita tentu akan memastikan bahwa semua ketentuan yang terkait dengan BPR ini akan bisa kita tegakkan,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa saat ini seluruh pengawas BPR di seluruh tempat di Indonesia sudah melakukan close monitoring. Dian bilang setelah beberapa kali melakukan pertemuan, OJK sudah memiliki peta yang cukup jelas mengenai arah pengembangan BPR dan persoalan-persoalan BPR.

“Yang terkait dengan apakah BPR ini akan ada yang ditutup ya saya harus akui memang bahkan masih akan ada yang ditutup karena memang masih ada yang bermasalah,” ujarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Teddy Alamsyah bahwa masih banyak BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum. Sayangnya, ia tak tahu secara pasti berapa jumlahnya.

Teddy hanya bilang Perbarindo telah melakukan roadshow ke beberapa daerah. Dalam roadshow tersebut, pihaknya mengajak diskusi apa yang menjadi kendala utama dari para pemegang saham serta pengurus pada BPR di wilayah tersebut.

Ia menyebutkan saat ini beberapa BPR di wilayah tengah berkonsentrasi untuk bangkit dari pandemi. Alhasil, apa yang telah direncanakan dalam bentuk action plan, beberapa BPR mengalami perubahan.

“Ini harus kita maklumi, karena pandemi datangnya tidak terduga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah (BPRS) Asbisindo, Cahyo Kartiko mengungkapkan bahwa di BPRS saat ini kebanyakan pemegang saham ragu apakah potensi bisnis BPRS masih menjanjikan di masa depan.

Cahyo bilang masih banyak BPRS yang saat ini mengalami kerugian sehingga merasa tak yakin dengan bisnis ini. Alhasil, muncul berbagai pertanyaan apakah dengan penambahan modal mampu mengembangkan BPRS yang dimiliki.

“Ya kadang pemegang saham ini kan memerlukan energi lah dorongan supaya semangat gitu agar memiliki motivasi untuk mempertahankan BPRS-nya dan mengembangkan,” ujar Cahyo.

Di sisi lain, Cahyo mengungkapkan bahwa komunikasi selalu dilakukan asosiasi bersama dengan pemegang saham. Jikalau dibutuhkan, ia bilang asosiasi siap mencarikan investor baru untuk BPRS.

“Saya inginnya mereka tetap mempertahankan BPRS-nya karena jumlah kita kan masih sedikit, jadi populasinya itu harus ditambah, bukan berkurang,” ujarnya.

Asal tau saja, survei asosiasi per Maret 2024 mencatat untuk BPRS dengan modal inti minimum kurang dari Rp 3 miliar sebanyak 11 BPRS dan modal inti minimum di kisaran Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar sebanyak 18 BPRS.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali terlihat aktif dalam mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Selama dua hari berturut-turut, sudah ada dua BPR yang izin usahanya dicabut oleh sang regulator.

Terbaru, PT BPR Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi bilang encabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Secara kronologis, pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

Selanjutnya, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR tersebut sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan.

“Namun demikian pengurus dan pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ujar Bambang.

Alhasil, sesuai dengan keputusan LPS yang memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Sumber Artha Waru Agung, OJK melakukan pencabutan izin usaha terhadap BPR tersebut.

Sehari sebelumnya, OJK juga telah mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Masalah awalnya pun sama yaitu terkait pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

Dengan permasalahan yang sama, OJK melihat Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR setelah diberi kesempatan waktu. Alhasil, pencabutan izin usaha pun tak terelakkan.

OJK menghimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung dan PT BPR Lubuk Raya Mandiri agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran PT BPR Sumber Artha Waru Ageng, yang beralamat di JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kelurahan Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng, dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi menyampaikan, untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, bersumber dari dana LPS," ujar Annas dalam siaran pers, Rabu (24/7).

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Annas mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” tutupnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) semakin digencarkan. yang terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola).

Dengan beleid terbaru tersebut, OJK berarti sudah menerbitkan empat POJK baru yang berkaitan dengan industri BPR. Maklum, saat ini regulator tengah mendorong industri ini tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR Syariah.

“Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah.” ujar Dian.

Jika ditilik lebih rinci, POJK Tata Kelola ini merupakan bentuk penyempurnaan atau penguatan struktur dan proses tata kelola yang meliputi aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit eksternal, manajemen risiko dan anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Ambil contoh, BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar wajib memiliki paling sedikit tiga orang anggota Direksi dan tiga orang anggota komisaris. Di mana paling sedikit satu orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR dan BPR Syariah.

Sementara itu, BPR maupun BPRS yang memiliki modal sama juga wajib membentuk satuan kerja audit intern, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan.

Ketua umum DPP Perbarindo Teddy Alamsyah mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik beleid baru ini untuk keberlangsungan industri ke depan. Ia menambahkan sejak pengawasan sebelum berpindah ke OJK, industri ini selalu sudah beradaptasi dengan ketentuan yang ditentukan oleh regulator.

Di sisi lain, ia bilang bahwa dengan semakin ketatnya beberapa aturan tersebut tentu ada dampak yang dimiliki oleh BPR. Salah satunya terkait beban operasional yang pasti akan mengalami penambahan.

“Tentunya penyempurnaan adalah bagian kebutuhan,” ujar Teddy.

Sementara itu, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha yang akrab disapa Mansu berpandangan POJK terbaru ini memilikitujuan yang baik dengan semangat agar BPR selalu sehat, kuat dan terpercaya.

“Penilaan kinerja bpr melalui penerapan tata kelola ini lebih riil,” ujarnya.

Ia pun mengaku sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK baru tersebut mengingat modal intinya juga sudah melebihi Rp 50 miliar. Terbaru, mereka sudah membuat komite remunerasi yang dipersyaratkan dan kini tidak perlu lagi melibatkan pihak eksternal.

“Semua pasti menambah beban operasional, tapi kan tujuannya baik yakni untuk memperkuat bpr agar bisa bertumbuh sehat,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana perpanjangan relaksasi berupa restrukturisasi Covid-19 tampaknya lebih dibutuhkan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Maklum, nasabah yang dimiliki oleh BPR bisa dibilang lebih banyak masih belum pulih dari pandemi tersebut.

Sebagai informasi, sisa kredit restrukturisasi Covid-19 sampai dengan Mei 2024 tersisa sebesar Rp 192,52 triliun. Di mana, jumlah debitur yang masih menjalani restruk kredit tersisa sebanyak 702.000, turun drastis 10 kali lipat jika dibandingkan saat puncaknya hampir mendekati 7 juta debitur pada tahun 2022.

Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah (BPRS) Asbisindo Cahyo Kartiko mengungkapkan bahwa dari diskusi bersama pelaku industri BPRS, perpanjangan relaksasi tersebut disambut baik. Meski, awalnya industri ini telah memiliki persiapan kala relaksasi tersebut berakhir pada akhir Maret lalu.

Cahyo bilang ternyata industri salah memprediksi bahwa nasabah-nasabah yang terdampak Covid-19 sudah membaik. Nyatanya, ia melihat masih banyak nasabah yang justru belum pulih dari pagebluk yang melanda dunia dalam dua tahun tersebut.

Ia menjelaskan memang kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan bank umum. Menurutnya, nasabah UMKM yang dimiliki oleh bank umum memiliki modal yang lebih besar sehingga lebih terlihat sudah pulih jika dibandingkan dengan nasabah UMKM yang dimiliki BPR.

”Jadi kalau relaksasi itu diperpanjang tentu akan sangat membantu,” ujar Cahyo.

Cahyo yang juga Direktur Utama Dari BPRS Artha Madani mengungkapkan outstanding kredit restrukturisasi yang dimiliki masih tersisa sekitar Rp 18 miliar. Di mana, hanya kredit senilai Rp 2 miliar yang berhasil lolos dari restrukturisasi tersebut.

Adapun, ia menyebut sektor yang saat ini masih belum pulih dari pandemi Covid-19 adalah sektor perdagangan. Cahyo bilang omset dari sektor perdagangan ini belum bisa kembali seperti masa sebelum pandemi.

Chariyansyah, Komisaris Utama BPR Nusa Bona Pasogit bilang bahwa perpanjangan tersebut akan sangat membantu untuk fluktuasi NPL yang dimiliki industri BPR. Di tambah, saat ini BPR juga sedang berusaha untuk memenuhi modal minimal Rp 6 miliar pada akhir tahun ini.

Hanya saja, ia mengungkapkan perpanjangan restrukturisasi ini tidak akan berdampak signifikan bagi BPR Nusa Bona Pasogit. Sebab, sisa outstanding dari kredit restrukturisasi tersebut tinggal sedikit.

Ia merinci outstanding kredit restrukturisasi yang dimiliki BPR tersebut tersisa Rp 14,76 miliar. Nilai tersebut untuk grup BPR Nusa Bona Pasogit untuk wilayah Jawa Barat dan Banten.

”Kebanyakan di sektor usaha pariwisata dan transportasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha yang akrab disapa Mansu juga membenarkan bahwa industri BPR pasti membutuhkan perpanjangan tersebut. Namun, bagi BPR Hasamitra sendiri tak membutuhkan relaksasi tersebut.

Bukan tanpa alasan, Mansu bilang bahwa sejak awal memang tidak ada kredit yang di relaksasi akibat Covid-19. Alhasil, dia tak banyak berkomentar terkait wacana perpanjangan tersebut.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola).

POJK ini diterbitkan untuk terus mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR syariah dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR syariah.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR syariah.” kata Dian dalam siaran pers, Selasa (16/7).

Penguatan tata kelola ini juga sejalan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama sehingga dapat menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

POJK Tata Kelola yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024 secara umum mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPR syariah untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan atau penguatan struktur dan proses tata kelola yang meliputi aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas direksi, dewan komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern. Lalu, manajemen risiko dan anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR syariah.

Penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan BPR dan BPR syariah yang stabil dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kepada nasabah atau masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan.

"Adapun, secara khusus, penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR syariah diharapkan dapat mengiringi perkembangan layanan, inovasi produk dan teknologi informasi perbankan serta dapat memitigasi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau permasalahan lainnya," imbuhnya.

OJK meyakini rangkaian kebijakan dan ketentuan tata kelola bagi BPR dan BPR syariah ini dapat menjadikan industri BPR dan BPR syariah lebih berdaya saing dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.