PADANG, investor.id - Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) Ario Tejo Bayu Aji menegaskan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam keterangan pers, Senin (21/10/2024).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, Ario mengatakan, BPR-BPRS memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42% secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun.

“Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional,” papar Ario.

Untuk itu, Ario menegaskan, Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR. Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, lanjut Ario, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50 ribu titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

Lebih lanjut Ario mengatakan, jalin berkomitmen untuk mendukung BPR-BPRS dalam perjalanan transformasi digitalnya. “Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas. Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung" tutup Ario.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sepanjang tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha terhadap 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, permasalahan dari 15 bank yang dicabut izin usahanya.

Dian menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR.

Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut," jelas Dian dalam jawaban tertulisnya, Jumat (11/10).

Adapun, berikut 15 BPR/BPRS yang telah cabut izinnya:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. Perumda BPR Bank Purworejo
6. PT BPR Bank Pasar Bhakti
7. PT BPR Madani Karya Mulia
8. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
9. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
10. PT BPR Dananta
11. PT BPRS Saka Dana Mulia
12. PT BPR Bali Artha Anugrah
13. PT BPR Sembilan Mutiara
14. PT BPR Aceh Utara
15. PT BPR EDCCASH

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp 2 miliar) sebanyak 592,42 juta rekening, atau sebesar 99,27% dari total rekening per Agustus 2024.

Sedangkan pada BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 15,81 juta rekening, atau sebesar 99,78% dari total rekening.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, dimana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp 2 miliar per nasabah.

“Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS sekurang-kurangnya sebesar 90% di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80%,” ungkap Purbaya saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin (30/9).

Purbaya mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

“Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana,” ungkapnya.