PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding BUMN Pangan ID Food memulai kembali penyaluran bantuan pangan penanganan stunting bagi 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di tujuh provinsi.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan pihaknya saat ini fokus mempercepat realisasi program strategis pemerintah tersebut melalui berkolaborasi bersama unsur pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Kami terus melakukan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pangan telur ayam dan daging ayam bagi 1,4 juta keluarga risiko stunting. Salah satu langkah efektif untuk meningkatkan penyaluran dengan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait," ujar Sis Apik dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/8/2024).

Untuk penyaluran tahap pertama 2024 sampai dengan 26 Agustus ini ID Food telah disalurkan sebanyak 909 ribu paket bantuan telur ayam dan daging ayam penanganan stunting. Jumlah tersebut merupakan total paket bantuan yang telah disalurkan di 7 provinsi yaitu, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Barat.

"Sesuai penugasan Badan Pangan Nasional, ID Food akan menyalurkan bantuan dengan alokasi per bulan sebanyak 1,4 juta paket bagi 1,4 juta KRS. Untuk tahap pertama ini akan dilakukan penyaluran sebanyak 3 kali dalam 3 bulan, sehingga total rencana penyaluran bantuan pangan penanganan stunting tahap pertama di 2024 sebanyak 4,3 juta paket bagi 1,4 juta KRS. Artinya masing-masing KRS akan mendapatkan 3 kali bantuan dalam 3 bulan," paparnya.

Sis Apik mengaku, pemerintah daerah serta instansi terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi memegang peranan penting dalam menyukseskan program ini.

Menurutnya, peran DKPP dalam program ini dari mulai aspek perencanaan hingga realisasi, di antaranya memastikan produk telur ayam serta daging ayam yang disiapkan dan disalurkan ID Food terjaga kualitasnya.

"Pada pelaksanaan di tahun kedua ini kerja sama ID Food dengan DKPP semakin intens. Di setiap provinsi penyaluran DKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara periodik. Melalui evaluasi berkala kualitas produk dan pendistribusian bantuan yang kami jalankan terus mengalami perbaikan," ungkapnya.

Kontribusi BKKBN yang utama adalah terkait penyedia data KRS. Menurut Sis Apik, koordinasi ID Food bersama BKKBN terus dilakukan sepanjang pelaksanaan program, mengingat BKKBN berperan melakukan validasi data dan memberikan updating data KRS. Apabila ada perubahan data KRS, BKKBN memiliki kewenangan untuk menyampaikan KRS pengganti

"Selama pelaksanaan program bantuan pangan ini kami terus bersama BKKBN. Dengan dukungan data yang akurat dan update, maka bantuan pangan penanganan stunting ini dapat tersalurkan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan. Hal ini memberikan dampak positif bagi pengentasan stunting di Indonesia," terangnya.

Selain dua instansi tersebut, Sis Apik juga menyebutkan, pentingnya dukungan pemerintah kecamatan serta kelurahan dan desa dalam memastikan bantuan pangan terdistribusi tepat waktu dan tepat sasaran.

"Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan menjadi representasi pemerintah daerah terdepan dalam mengawal program ini. Untuk menyukseskan program ini kami pastikan akan terus bermitra dengan para stakeholder tersebut," jelasnya.