IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak agar pemerintah melibatkan kepala desa dalam pendataan warga miskin.

Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Apdesi mengungkapkan bahwa selama ini pendataan warga miskin seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.

Keinginan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2024).

"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi," ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai audiensi.

Budiman menjelaskan, ketidaklibatan Apdesi dalam pendataan ini berakibat pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa kepala desa sering kali menjadi sasaran protes dari warganya akibat kesalahan data tersebut.

"Seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran," ucap Budiman.

Aspirasi untuk melibatkan kepala desa dalam pendataan ini, menurut Budiman, sudah lama terdengar dan menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Sebagai respons, BP Taskin dibentuk untuk membantu kementerian-kementerian dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan program-program lainnya tepat sasaran.

"Kenapa badan ini dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaran," tuturnya.

Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan bahwa BP Taskin akan melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memverifikasi laporan yang diterima.

Ia juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk memberikan aspirasi.

"Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani," jelas Budiman.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap supaya dana bantuan sosial (Bansos) bisa mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin itu menekankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto supaya anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.

“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Muhaimin dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Kamis (7/11/2024).

Lantas, Cak Imin pun berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik.

Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.

“Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin.

Muhaimin pun menyampaikan bahwa quality of life atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.

“Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kita upayakan itu terjadi,” kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Oleh sebab itu, Muhaimin mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.

Ia pun memiliki tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir, melakukan pembangunan manusia.

“Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Cak Imin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/16234741/cak-imin-berdoa-dana-bansos-tembus-rp-100-triliun-pada-2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 1,2 miliar kepada korban erupsiGunung Lewotobi Laki-laki yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa bantuan yang diberikan akan memenuhi kebutuhan para korban.

Gus Ipul menyatakan bahwa Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo juga turun langsung untuk memimpin proses pemberian bantuan kepada korban.

“Bantuan sudah kami distribusikan sejak kemarin. Hari ini Pak Wamen juga langsung perjalanan ke lokasi untuk memastikan bantuan bagi para korban,” ungkap Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (5/11/2024).

Gus Ipul menambahkan bahwa Kemensos telah menurunkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk melakukan evakuasi korban dan mendirikan dapur umum.

Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dibentuk oleh Kemensos juga telah mendirikan dapur mandiri untuk membantu para pengungsi.

Tim dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos juga telah berada di lapangan untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pemerintah daerah setempat.

Gus Ipul mengatakan, upaya yang dilakukan oleh Kemensos meliputi evakuasi, asesmen kebutuhan mendesak, serta pendirian dapur umum lapangan untuk mendukung kebutuhan pangan para pengungsi.

Wamensos saat ini berada di Kupang dan akan berangkat menuju Flores Timur melalui Pelabuhan Larantuka untuk mengoordinasikan bantuan dari Kemensos.

Bantuan yang dikirimkan oleh Kemensos terdiri dari tiga truk logistik dengan total nilai Rp 1,2 miliar, yang diambil dari Gudang Sentra Effata Kupang.

Rincian bantuan tersebut meliputi, 1.500 paket makanan siap saji, 1.000 paket makanan anak, 400 kasur, 500 selimut, 300 paket family kit, 300 paket kids ware, 400 lembar tenda gulung, 10 unit tenda serbaguna, serta 2 unit toilet portabel

Selain itu, Kemensos juga akan mendistribusikan 10.000 lembar masker kepada warga terdampak serta 2.500 paket sembako senilai Rp 500 juta.

Untuk ahli waris korban meninggal, Kemensos telah menyiapkan santunan sebesar Rp 135 juta.

Kemensos juga berencana memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) untuk membantu pemulihan mental para pengungsi.

Erupsi besar Gunung Lewotobi Laki-laki terjadi pada 3 November 2024 pukul 23.57 WITA, yang menyebabkan peningkatan status gunung dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas).

Bupati Flores Timur telah menetapkan status tanggap darurat selama 58 hari, terhitung sejak 4 November hingga 31 Desember 2024.

Letusan ini berdampak parah pada tujuh desa di Kecamatan Wulanggitang dan satu desa di Kecamatan Ilebura.

Korban jiwa tercatat sebanyak sembilan orang, dengan satu orang dalam keadaan kritis.

Selain itu, 63 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 31 orang luka berat dan 32 orang luka ringan.

Sebanyak 2.472 orang telah mengungsi ke tiga titik pengungsian terpusat, yaitu Desa Konga yang menampung 1.219 orang, Desa Bokang dengan 606 orang, dan Desa Hokeng dengan 647 orang

Selain pengungsian terpusat, terdapat juga pengungsian mandiri di rumah-rumah warga sekitar, yang jumlahnya masih dalam proses pendataan.

Kerusakan bangunan akibat erupsi ini juga sedang didata oleh Kemensos.

Jakarta: Program Bantuan Sosial (Bansos) menjadi salah satu solusi pemerintah dalam membantu para warga yang membutuhkan, terutama para lanjut usia (lansia).

Lalu, keluarga yang memiliki orang tua berusia lanjut, mendaftar bansos bisa menjadi suatu langkah penting untuk mendapatkan dukungan finansial.

Namun, banyak yang merasa bingung mengenai proses pendaftarannya meskipun caranya mudah, apalagi jika pendaftaran tersebut secara langsung (offline).

Melansir dari laman sippn.menpan.go.id, terdapat dua cara mendaftar bansos bagi lansia maupun secara online atau offline. Berikut cara mudah mendaftar bansos bagi lansia di bawah ini.

Baca juga: Cek Bansos Kemensos Tidak Bisa Dibuka? Ini Penyebab dan Solusinya

Daftar bansos lansia secara offline

Jika Anda ingin mendaftarkan diri bansos sebagai lansia secara offline, ikuti langkah di bawah ini:

1. Datangkan Kecamatan, Kepala Daerah atau Kelurahan terdekat dari tempat tinggal Anda, dengan membawa Fotocopy KK dan KTP.
2. SKTM dari Kelurahan disahkan dikecamatan.
3. Daftar Isian Verifikasi Indikator Fakir Miskin dan Tidak Mampu.
4. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan.
5. Surat Pernyataan Listrik Menumpang/Non Listrik dan KTP Pemilik Rekening Listrik.
6. Fotocopy Rekening Listrik Daya Maksimal 900 Watt.

Daftar bansos lansia secara online

Kini, pendaftaran Bantuan Sosial (Bansos) bagi lansia bisa dilakukan secara online dengan mudah. Pemerintah telah menyediakan platform yang mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor dinas sosial.

Baca juga: Cara Mudah Cek Bansos Pakai HP

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial melalui Google Play Store atau website bansos.
2. Jika aplikasi sudah terpasang, buatlah akun baru dengan mengisi data pribadi seperti nomor KTP, KK, nama lengkap, dan alamat email yang aktif.
3. Setelah berhasil registrasi, login menggunakan akun yang baru saja Anda buat. Pilih menu "Daftar Usulan" untuk mulai mengajukan lansia sebagai penerima bansos.
4. Masukkan data lengkap lansia yang akan didaftarkan, seperti nomor KTP, KK, dan alamat tempat tinggal.
5. Aplikasi akan meminta Anda untuk mengunggah foto KTP dan foto rumah tempat tinggal lansia sebagai dokumen pendukung.
6. Setelah semua data terisi dan dokumen diunggah, periksa dan pastikan kembali selalu memastikan tidak ada kesalahan. Jika sudah sesuai, kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi dari pihak Kementerian Sosial.

Berikut itulah cara atau langkah mudah untuk mendaftarkan diri sebagai orang lansia yang mendapatkan bansos. Dengan mengikuti langkah di atas proses pendaftaran bansos untuk lansia bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, tanpa perlu antri atau datang ke kantor layanan sosial. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan penyaluran subsidi maupun bantuan sosial (bansos) bakal lebih tepat sasaran ke depannya sehingga tujuan subsidi dapat tercapai yakni untuk membantu masyarakat tidak mampu.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan subidi maupun bansos.

Di sisi lain, masyarakat mampu justru tercatat menjadi penerima subsidi dan atau bansos.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," ujar Prabowo dalam pidatonya setelah dilantik menjadi Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo yakin tujuan ini bisa dicapai, salah satunya dengan membenahi cara penyaluran subsidi dan bansos dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah mengalokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp 203,41 triliun.

Alokasi ini turun Rp 1,12 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang semula diusulkan Rp 204,53 triliun. Pengurangan subsidi energi ini dilakukan karena adanya perubahan asumsi kurs rupiah dari Rp 16.000 menjadi Rp 16.000 per dollar AS.

Prabowo berencana ubah skema subsidi energi

Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengatakan akan mengubah skema subsidi barang, khususnya energi, menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Rencana ini diambil karena penyaluran subsidi dalam bentuk barang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

"Sekarang banyak subsidi kita setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang," tutur Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo menambahkan, pihaknya sedang mengkaji untuk mengubah subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran untuk keluarga.

"Kita sedang mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujarnya.

Prabowo menekankan pentingnya memiliki data penerima bantuan yang jelas untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kita harus sekarang mencari data by name by address setiap keluarga yang golongan paling bawah," katanya.

Setelah mendapatkan data tersebut, bantuan yang akan menggantikan subsidi barang akan disalurkan melalui sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait.

"Kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN, dengan semua jaringannya sampai ke desa, bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," tutur Prabowo.

Rencana pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga mencakup perubahan skema subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai bahwa subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak terima," kata Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Menurut dia, subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan penyaluran subsidi maupun bantuan sosial (bansos) bakal lebih tepat sasaran ke depannya sehingga tujuan subsidi dapat tercapai yakni untuk membantu masyarakat tidak mampu.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan subidi maupun bansos.

Di sisi lain, masyarakat mampu justru tercatat menjadi penerima subsidi dan atau bansos.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," ujar Prabowo dalam pidatonya setelah dilantik menjadi Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo yakin tujuan ini bisa dicapai, salah satunya dengan membenahi cara penyaluran subsidi dan bansos dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah mengalokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp 203,41 triliun.

Alokasi ini turun Rp 1,12 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang semula diusulkan Rp 204,53 triliun. Pengurangan subsidi energi ini dilakukan karena adanya perubahan asumsi kurs rupiah dari Rp 16.000 menjadi Rp 16.000 per dollar AS.

Prabowo berencana ubah skema subsidi energi

Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengatakan akan mengubah skema subsidi barang, khususnya energi, menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Rencana ini diambil karena penyaluran subsidi dalam bentuk barang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

"Sekarang banyak subsidi kita setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang," tutur Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo menambahkan, pihaknya sedang mengkaji untuk mengubah subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran untuk keluarga.

"Kita sedang mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujarnya.

Prabowo menekankan pentingnya memiliki data penerima bantuan yang jelas untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kita harus sekarang mencari data by name by address setiap keluarga yang golongan paling bawah," katanya.

Setelah mendapatkan data tersebut, bantuan yang akan menggantikan subsidi barang akan disalurkan melalui sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait.

"Kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN, dengan semua jaringannya sampai ke desa, bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," tutur Prabowo.

Rencana pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga mencakup perubahan skema subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai bahwa subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak terima," kata Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Menurut dia, subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan penyaluran subsidi maupun bantuan sosial (bansos) bakal lebih tepat sasaran ke depannya sehingga tujuan subsidi dapat tercapai yakni untuk membantu masyarakat tidak mampu.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan subidi maupun bansos.

Di sisi lain, masyarakat mampu justru tercatat menjadi penerima subsidi dan atau bansos.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," ujar Prabowo dalam pidatonya setelah dilantik menjadi Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo yakin tujuan ini bisa dicapai, salah satunya dengan membenahi cara penyaluran subsidi dan bansos dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah mengalokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp 203,41 triliun.

Alokasi ini turun Rp 1,12 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang semula diusulkan Rp 204,53 triliun. Pengurangan subsidi energi ini dilakukan karena adanya perubahan asumsi kurs rupiah dari Rp 16.000 menjadi Rp 16.000 per dollar AS.

Prabowo berencana ubah skema subsidi energi

Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengatakan akan mengubah skema subsidi barang, khususnya energi, menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Rencana ini diambil karena penyaluran subsidi dalam bentuk barang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

"Sekarang banyak subsidi kita setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang," tutur Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo menambahkan, pihaknya sedang mengkaji untuk mengubah subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran untuk keluarga.

"Kita sedang mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujarnya.

Prabowo menekankan pentingnya memiliki data penerima bantuan yang jelas untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kita harus sekarang mencari data by name by address setiap keluarga yang golongan paling bawah," katanya.

Setelah mendapatkan data tersebut, bantuan yang akan menggantikan subsidi barang akan disalurkan melalui sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait.

"Kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN, dengan semua jaringannya sampai ke desa, bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," tutur Prabowo.

Rencana pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga mencakup perubahan skema subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai bahwa subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak terima," kata Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Menurut dia, subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum sesuai dengan realitas di lapangan.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Belakangan banyak data yang mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintahan terpilih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan fokus memperkuat program bantuan sosial untuk kelas menengah.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan pemerintahan Prabowo akan fokus pada kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk pengendalian inflasi, dan subsidi langsung untuk kebutuhan dasar.

"Pemerintah juga berencana mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuka lebih banyak lapangan kerja," jelas Anggawira kepada Kontan, Rabu (9/10).

Guna memperluas lapangan pekerjaan, Anggawira menyebutkan pemerintahan Prabowo juga akan memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu guna memacu pertumbuhan industri dan memperluas lapangan pekerjaan. Sementara untuk kelas menengah, Prabowo akan memperkuat program bantuan sosial terarah.

Program-program tersebut di antaranya, pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi kelas menengah, serta memperluas akses kredit konsumsi dengan bunga rendah untuk meningkatkan daya beli. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN.

"Itu akan membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang sering dibeli oleh masyarakat kelas menengah," ujarnya.

Belakangan banyak data mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Terbaru mengacu pada survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2024 menunjukkan adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan, IKK pada September 2024 turun menjadi 123,5 dari bulan sebelumnya berada pada angka 124,4.

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka

“Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” kata Prabowo, ditulis Selasa (8/10).

Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

“Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

Angka kemiskinan ekstrem semasa pemerintahan Presiden Jokowi memang turun tajam. Dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada 2024.

Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Beri Kredit Usaha Start Up hingga Milenial

Prabowo juga akan menyiapkan kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perikanan, kredit usaha perkebunan, nelayan, masyarakat pesisir, UMKM, kredit usaha start up, dan kredit milenial.

“Sebelum 2029, angka kemiskinan harus bisa turun di bawah 7 persen dan kita harus mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi yakni IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di atas 80,” kata Prabowo.

Lanjutkan Program Mekaar

Secara spesifik, Prabowo berjanji melanjutkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN pembiayaan ultra mikro. Program tersebut mulai efektif berjalan pada 2016.

PNM Mekaar yang sudah berjalan selama delapan tahun menjadi salah satu andalan pemerintahan saat ini. Semasa pemerintahan Jokowi juga terbentuk holding ultramikro yang terdiri dari tiga perusahaan, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai induk, PNM, dan PT Pegadaian.

Menurut Jokowi, terjadi loncatan besar dalam penyaluran modal dan jumlah nasabah selama delapan tahun perjalanan PNM Mekaar. Sampai akhir 2016, jumlah nasabah aktif Mekaar baru sebanyak 443 ribu orang dengan pembiayaan senilai Rp800 miliar.

“Perputaran dari yang dulu Rp800 miliar, dalam delapan tahun sudah melompat menjadi Rp244 triiliun. Dan, ini yang baik, kita memberikan kail bukan memberikan bantuan. Tidak! Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng,” kata Jokowi pada Januari 2024 di Bandung seperti dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam keterangannya di hadapan wartawan itu, Jokowi sempat membandingkan pencapaian PNM Mekaar dengan pelopor pembiayaan ultra mikro di dunia, yakni Grameen Bank di Bangladesh.

“Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel, di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira kita bisa dapat Nobel kalau diajukan (dengan) nasabah 15,2 juta nasabah dan (mengucurkan dana) Rp244 triliun,” kata Jokowi.

Muhammad Yunus adalah ekonom Bangladesh yang membentuk Grameen Bank. Dia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena memelopori konsep kredit ultramikro dan keuangan mikro.

Sementara itu, Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Sunarso, program PNM Mekar memang persis dengan peran yang dijalankan oleh Grameen Bank di mana mayoritas kredit dikucurkan kepada wanita produktif.

Bahkan atas kontribusi anak usahanya itu, menurut Sunarso, versi Data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—PNM layak dinobatkan sebagai group lending ultra mikro terbesar di dunia.

“Saya share ini karena PNM bagian dari holding ultra mikro pantas mengklaim dirinya sebagai group lending terbesar di dunia," kata Sunarso dalam paparan kinerja BRI pada Rabu 30 Januari 2024.

Menurut Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, Mekaar berperan penting menekan angka kemiskinan ekstrem nasional yang tergambar dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan dari para nasabah.

Stafsus Presiden Jokowi itu pada akhir September 2024, ditemani Dirut PNM Arief Mulyadi, bertemu langsung dengan para perempuan nasabah dan para AO PNM Mekaar di Desa Telemung, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kesempatan yang sama, Arief Mulyadi menuturkan, program Mekaar memang menyasar para pelaku usaha subsisten termasuk para Ibu yang baru mau menjalankan usaha. Data yang digunakan untuk menyasar para nasabah Mekaar adalah data kemiskinan yang dirilis pemerintah.

PNM menjadi salah satu dari tiga Pilar Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam urusan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Kami bergerak dari data kemiskinan. Kami akan masuk satu daerah, akan intensif di situ, ke daerah-daerah kemiskinan," kata Arief Mulyadi di Banyuwangi.

Selain meningkatkan kesejahteraan, Arif Budimanta juga menyebut program Mekaar memiliki efek ganda yakni penyediaan lapangan pekerjaan baru di daerah tidak hanya di perkotaan.

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Usaha Mikro Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Yulius, memandang Mekaar berhasil memenuhi tujuannya dalam pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses permodalan di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, pada masa mendatang, program Mekaar harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi layanan digital, dan memperluas jangkauan ke segmen yang belum terlayani dengan optimal.

“Khususnya perlu dikaji ulang terkait dengan suku bunga pinjaman yang tinggi. apakah itu akan memberatkan nasabah dan membebani biaya operasional, atau tidak,” katanya ketika dimintai komentar oleh wartawan.

Yulius menegaskan bahwa dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah yang kuat adalah kunci keberlanjutan dan keberhasilan Mekaar dalam jangka panjang.

“Program ini diproyeksikan tetap menjadi bagian penting dari strategi memberantas kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Yulius.

(Fiki Ariyanti)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” janji Prabowo.

Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Mereka akan menjalankan roda pemerintahan selama periode 2024 sampai dengan 2029.

Menurut Menteri Pertahanan ini, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

“Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo dalam buku tersebut.

Angka kemiskinan ekstrem semasa pemerintahan Presiden Jokowi memang turun tajam.

“Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada 2024,” kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada Agustus 2024 beberapa waktu lalu

Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Prabowo juga akan menyiapkan kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perikanan, kredit usaha perkebunan, nelayan, masyarakat pesisir, UMKM, kredit usaha start up dan kredit milenial.

“Sebelum tahun 2029, angka kemiskinan harus bisa turun di bawah 7 persen dan kita harus mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi yakni IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di atas 80,” katanya.

Secara spesifik, Prabowo berjanji melanjutkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN pembiayaan ultramikro. Program tersebut mulai efektif berjalan pada tahun 2016.

PNM Mekaar yang sudah berjalan selama delapan tahun menjadi salah satu andalan pemerintahan saat ini. Semasa pemerintahan Presiden Jokowi juga terbentuk holding ultramikro yang terdiri dari tiga perusahaan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai induk, PNM, dan PT Pegadaian.

Menurut Presiden Jokowi, terjadi loncatan besar dalam penyaluran modal dan jumlah nasabah selama delapan tahun perjalanan PNM Mekaar. Sampai akhir 2016, jumlah nasabah aktif Mekaar baru sebanyak 443 ribu orang dengan pembiayaan senilai Rp800 miliar.

“Perputaran dari yang dulu Rp800 miliar, dalam delapan tahun sudah melompat menjadi Rp244 triiliun. Dan, ini yang baik, kita memberikan kail bukan memberikan bantuan. Ndak! Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng,” kata Kepala Negara pada Januari 2024 di Bandung seperti dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam keterangannya di hadapan wartawan itu, Presiden Jokowi sempat membandingkan pencapaian PNM Mekaar dengan pelopor pembiayaan ultramikro di dunia yakni Grameen Bank di Bangladesh.

“Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel, di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira kita bisa dapat Nobel kalau diajukan (dengan) nasabah 15,2 juta nasabah dan (mengucurkan dana) Rp244 triliun,” kata Presiden Jokowi.

Muhammad Yunus adalah ekonom Bangladesh yang membentuk Grameen Bank. Dia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena memelopori konsep kredit ultramikro dan keuangan mikro.

Sunarso, Dirut BRI yang menjadi induk holding ultramikro, menyebut program PNM Mekar memang persis dengan peran yang dijalankan oleh Grameen Bank di mana mayoritas kredit dikucurkan kepada wanita produktif.

Bahkan atas kontribusi anak usahanya itu, menurut orang nomor satu di BRI—bank dengan laba bank terbesar sepanjang semester 1 tahun 2024 versi Data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—PNM layak dinobatkan sebagai group lending ultramikro terbesar di dunia.

“Saya share ini karena PNM bagian dari holding ultramikro pantas mengklaim dirinya sebagai group lending terbesar di dunia," ungkap Sunarso dalam paparan kinerja BRI pada Rabu 30 Januari 2024.

Menurut Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Mekaar berperan penting menekan angka kemiskinan ekstrem nasional yang tergambar dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan dari para nasabah.

Stafsus Presiden Jokowi itu pada akhir September 2024, ditemani Dirut PT PNM Arief Mulyadi, bertemu langsung dengan para perempuan nasabah dan para AO PNM Mekaar di Desa Telemung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Arief Mulyadi mengungkapkan program Mekaar memang menyasar para pelaku usaha subsisten termasuk para Ibu yang baru mau menjalankan usaha.

Data yang digunakan untuk menyasar para nasabah Mekaar adalah data kemiskinan yang dirilis pemerintah.

PNM menjadi salah satu dari 3 Pilar Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam urusan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Kami bergerak dari data kemiskinan. Kami akan masuk satu daerah, akan intensif di situ, ke daerah-daerah kemiskinan," kata Arief Mulyadi beberapa waktu lalu.

Selain meningkatkan kesejahteraan, Arif Budimanta juga menyebut program Mekaar memiliki efek ganda yakni penyediaan lapangan pekerjaan baru di daerah tidak hanya di perkotaan.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Yulius, memandang Mekaar berhasil memenuhi tujuannya dalam pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses permodalan di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, pada masa mendatang, program Mekaar harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi layanan digital, dan memperluas jangkauan ke segmen yang belum terlayani dengan optimal.

“Khususnya perlu dikaji ulang terkait dengan suku bunga pinjaman yang tinggi. apakah itu akan memberatkan nasabah dan membebani biaya operasional, atau tidak,” katanya dalam pernyataannya, Selasa (8/10/2024).

Yulius menegaskan bahwa dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah yang kuat adalah kunci keberlanjutan dan keberhasilan Mekaar dalam jangka panjang.

"Program ini diproyeksikan tetap menjadi bagian penting dari strategi memberantas kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” ungkap Deputi MenkopUKM itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Janji Prabowo Berantas Kemiskinan: Salurkan Bansos, Aneka Kredit Usaha dan Program Mekaar, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/10/08/janji-prabowo-berantas-kemiskinan-salurkan-bansos-aneka-kredit-usaha-dan-program-mekaar?page=all.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bersiap melakukan asesmen kebutuhan masyarakat menengah yang mengalami penurunan kelas ekonomi menjadi kelas bawah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, kementerian yang dipimpinnya akan berupaya mendukung masyarakat yang tergolong dalam kategori pemerlu bantuan sosial.

"Ya apa keperluannya kan harus diasesmen dulu, jadi kita cermati (kebutuhan masyarakat yang turun kelas), kita mengikuti dengan baik," ujar Saifullah saat ditemui di Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin (7/10/2024).

Gus Ipul mengungkapkan, saat ini, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, terdapat masyarakat menengah yang mengalami penurunan kelas.

Namun, ia menambahkan, ada sebagian masyarakat kelas ekonomi rendah yang berhasil naik ke dalam kategori kelas menengah.

"Jadi harus dilihat keseluruhannya," imbuh dia.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menekankan, Kemensos akan menyiapkan program untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia menyatakan, tim kementerian akan melakukan pendataan lebih perinci terkait fenomena penurunan kelas menengah ini.

"Maka di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang disebut memerlukan bantuan kita paling bawah itu. Itu juga harus diperiksa, mana yang sudah naik kelas itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, penurunan daya beli masyarakat kelas menengah masih memerlukan kajian lebih dalam.

Ia menjelaskan, saat ini, sebagian kelas menengah rentan mengalami penurunan kelas, sementara sebagian kelas bawah berhasil naik kelas menjadi aspiring middle class (calon kelas menengah).

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ucapnya, Jumat (4/10/2024).