BOGOR, KOMPAS.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, mengkritik rendahnya serapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana di Kota Bogor, meskipun terjadi 85 bencana pada Oktober 2024.

Hingga kini, serapan anggaran baru mencapai 0,33 persen atau sekitar Rp 310 juta dari total pagu Rp 92,11 miliar.

"Dengan banyaknya bencana yang terjadi, kami mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera mencairkan anggaran BTT guna membantu para korban bencana, karena serapan anggaran saat ini masih sangat minim," kata Rusli kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Rusli juga menyoroti pentingnya penyaluran anggaran untuk mencegah bencana susulan dan menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi, 72 rumah terdampak, dengan rincian 31 rusak ringan, 26 rusak sedang, dan 15 rusak berat.

Rusli mendesak agar Surat Keputusan (SK) kebencanaan segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait seperti Dinas PUPR dan Disperumkim untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan menghindari penundaan hingga tahun depan.

"Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak segera ditindaklanjuti, sehingga menjadi beban di tahun anggaran berikutnya," ujarnya.

Laporan terkait serapan BTT ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD untuk memastikan fungsi pengawasan DPRD berjalan maksimal.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat menyebutkan proses realisasi untuk bantuan lahan pertanian terdampak bencana alam di daerah itu tengah berlangsung dan diperkirakan mulai terlaksana pada September 2024.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Febrina Tri Susila Putri mengatakan dampak bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 lalu di wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang dengan luas mencapai sekitar 2.158,30 hektare.

"Sebelumnya Menteri Pertanian sudah turun, lalu kami menindaklanjutinya dengan mendata secara detail lahan pertanian yang terdampak. Kemudian Mentan menyatakan akan membantu melakukan lahan pertanian dengan anggaran Rp33,34 miliar," katanya, Rabu (14/8/2024).

Rina menjelaskan dari anggaran dari Kementan tersebut dibagi untuk bantuan berupa bibit, pupuk, dan lainnya itu senilai Rp23 miliar. Sedangkan sisanya Rp10 miliar lebih dialokasikan untuk reklamasi lahan yang rusak akibat bencana alam tersebut.

Posisi saat ini untuk anggaran dari Kementan itu, khusus untuk berupa bibit, pupuk, dan lainnya tersebut lagi on going (distribusi dari provinsi ke kabupaten dan kota).

"Untuk yang alokasi reklamasi kemungkinan besar baru akan terealisasi pada September 2024 mendatang," jelasnya.

Rina berharap kepada petani untuk tetap bersabar, karena proses realisasi bantuan dari Kementan tersebut memang membutuhkan beberapa syarat, agar bantuan jelas peruntukannya.

Dia juga memperkirakan bila September lahan pertanian yang terdampak bencana alam tersebut berangsur pulih, maka pada penghujung tahun 2024 ini Sumbar akan mendapatkan hasil produksi padi yang maksimal.

Ria menyebutkan bahwa bencana alam yang terjadi itu memang sedikit banyaknya berdampak kepada produksi padi di Sumbar. Makanya mulai Agustus ini untuk lahan yang tidak terdampak sudah mulai masuk masa tanam.

"Sedangkan lahan yang terdampak bencana dan saat ini proses pemulihan itu, maka masa tanamnya bakal dimulai pada September 2024 nanti," sebut Rina.

Terkait adanya gangguan produksi padi akibat bencana alam itu, kata Rina, Pemprov Sumbar sudah melakukan upaya pemanfaatan lahan yang bisa diolah untuk ditanam padi.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti luas lahan yang baru ditanam padi itu, namun diperkirakan dapat mengisi kekosongan jumlah produksi yang sempat terganggu akibat bencana alam tersebut.

"Beruntung kami sudah melakukan upaya lain agar produksi tidak terganggu, yakni mengolah lahan yang bisa ditanam padi. Kawasannya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar," ujarnya.

Sebelumnya Pemprov Sumbar telah mengajukan kebutuhan penanganan dan pemulihan dampak kepada Kementerian Pertanian, yakni untuk padi yang terdampak luasnya 4.416,64 hektare dan luas itu turut terjadi puso seluas 725,05 hektare.

"Jumlah ini tidak hanya di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Tapi untuk daerah lainnya yang juga terdampak bencana pada Maret 2024 yakni di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi pengajuannya digabungkan saja," jelas Rina.

Lalu untuk jagung luas lahan yang terdampak mencapai 1.098,28 hektare dan mengalami puso 320,45 hektare. Kemudian cabai merah juga turut merasakan dampak bencana dengan luas 155,10 hektare dan terjadi 32,38 hektare.

Selanjutnya untuk bawang merah lahan yang terdampak 32,60 hektare dan yang mengalami puso 9,00 hektare. Serta untuk sayuran lainnya yang tercatat terdampak seluas 268,55 hektare dan yang mengalami puso 93,50 hektare.

"Jadi total lahan yang terdampak itu tercatat 5.971,08 hektare dan kondisi pertanian yang mengalami puso mencapai 1.180,39 hektare," jelasnya.

Diakuinya melihat kondisi yang seperti itu, maka perlu bagi pemerintah untuk memberikan solusi dan kepedulian terhadap petani yang merasakan dampak akibat bencana alam tersebut.

Untuk itu, Pemprov Sumbar turut menyampaikan kebutuhan penanganan bencana terhadap pertanian itu ke Menteri Pertanian. Kemudian secara bersama-sama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten dan Kota turut mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi bencana tersebut.