JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadinya banjir bandang di kawasan Valencia, Spanyol, membuat jalannya seri terakhir tidak memungkinkan untuk digelar di Sirkuit Valencia. Dorna Sports juga sudah resmi mengumumkannya jelang MotoGP Malaysia 2024.

Dorna Sports meniadakan digelarnya seri terakhir di Valencia sebagai bentuk duka cita terhadap korban bencana. Pasalnya, area sekitar sirkuit mengalami kerusakan cukup parah, baik dari infrastruktur hingga rumah penduduk.

Akhirnya, diputuskan bahwa MotoGP Valencia 2024 dibatalkan. Namun, Dorna masih berdiskusi terkait tuan rumah lainnya yang bisa menggelar seri final MotoGP 2024.

Dikutip dari Motogp.com, Sabtu (2/11/2024), balapan terakhir akan dipersembahkan untuk korban bencana di Valencia. Pihak Dorna juga akan menggalang dana untuk donasi.

Sebelumnya, para pebalap seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez, juga sudah mengungkapkan perasaannya. Kedua pebalap yang sedang bersaing memperebutkan gelar juara dunia ini tidak mau jika balapan tetap digelar di Valencia.

"Menurut saya, opsi terbaik adalah melakukan balapan di tempat lain. Tapi, saya pikir Dorna, atau MotoGP, akan melakukan yang terbaik dan pilihan terbaik," ujar Martin.

Sedangkan Bagnaia, dia mengatakan, jika dirinya menjadi pemberi keputusan, dia juga tidak akan menggelar balapan di Valencia.

"Apa yang Dorna putuskan akan baik dan adil. Tapi, menurut saya, kami memiliki banyak opsi untuk dicoba," ujar Bagnaia.

Marquez mengatakan, ini bukan soal uang, jika MotoGP batal digelar di Valencia. Menurutnya, ini adalah tentang bantuan, tentang waktu, tentang orang-orang yang kehilangan semuanya. Bahkan, banyak orang yang sekarang terpaksa menggunakan fasilitas sirkuit untuk tempat tinggal sementara.

"Ini bukan tentang uang, tentu saja uang membantu untuk mendapatkan kehidupan yang normal kembali secepatnya, semua orang mau itu. Tapi, kejuaraan ini harus memahami banyak hal. Tapi, sebagai manusia, sebagai orang Spanyol, saya tidak bisa memikirkan untuk menggelar balapan dalam waktu dua minggu di sana," kata Marquez.

BOGOR, KOMPAS.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, mengkritik rendahnya serapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana di Kota Bogor, meskipun terjadi 85 bencana pada Oktober 2024.

Hingga kini, serapan anggaran baru mencapai 0,33 persen atau sekitar Rp 310 juta dari total pagu Rp 92,11 miliar.

"Dengan banyaknya bencana yang terjadi, kami mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera mencairkan anggaran BTT guna membantu para korban bencana, karena serapan anggaran saat ini masih sangat minim," kata Rusli kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Rusli juga menyoroti pentingnya penyaluran anggaran untuk mencegah bencana susulan dan menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi, 72 rumah terdampak, dengan rincian 31 rusak ringan, 26 rusak sedang, dan 15 rusak berat.

Rusli mendesak agar Surat Keputusan (SK) kebencanaan segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait seperti Dinas PUPR dan Disperumkim untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan menghindari penundaan hingga tahun depan.

"Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak segera ditindaklanjuti, sehingga menjadi beban di tahun anggaran berikutnya," ujarnya.

Laporan terkait serapan BTT ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD untuk memastikan fungsi pengawasan DPRD berjalan maksimal.

Bandung: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengingatkan kepada kabupaten dan kota di daerah nya bahwa sangat penting kesiapan untuk menghadapi gempa bumi, khususnya megathrust.

Hal ini, kata Herman, karena terdapat lima kabupaten yang berpotensi terdampak bencana megathrust tersebut, yang meliputi Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam upaya mitigasi bencana.

"Kita semua berharap tidak ada kejadian bencana, tetapi kita harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan," kata Herman saat Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Megathrust, Hidrometeorologi Basah, dan Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung, Kamis, 3 Oktober 2024.
Herman menekankan perlunya konsolidasi di antara pemerintah daerah, terutama di kawasan Cekungan Bandung.
"Kami meminta agar dilakukan gladi lapangan terkait bencana, mengingat Bandung memiliki potensi bencana yang cukup besar, apalagi jika megathrust terjadi dan memantik pergerakan sesar Lembang," jelasnya.

Untuk itu Herman meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh wilayah Jawa Barat segera melakukan simulasi bencana.

"Simulasi adalah persiapan terbaik. Saya sudah menginstruksikan kepada kepala BPBD agar dalam waktu tiga bulan ke depan, paling lambat Desember 2024, dilaksanakan simulasi bencana, baik itu geladi posko, simulasi administrasi, koordinasi, hingga gladi lapangan," ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para sekretaris daerah dan kepala BPBD se-Jawa Barat, membahas juga ancaman bencana, khususnya gempa, tapi juga termasuk bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, dan tanah longsor.

Dengan adanya simulasi dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh pihak terkait siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa mendatang, khususnya dalam menjaga keselamatan warga Jawa Barat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Sukabumi: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memastikan gempa dengan magnitudo 4,5 yang berpusat di Kabupaten Sukabumi, pada Rabu, 2 Oktober sekitar pukul 08.09 WIB tidak berdampak kerusakan.

"Awalnya kami menerima informasi ada beberapa rumah di sejumlah lokasi seperti di Kecamatan Palabuhanratu dan Simpenan yang mengalami kerusakan akibat terdampak gempa. Namun, setelah dilakukan asesmen ternyata tidak ada," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Medi Abdul Hakim, di Sukabumi, Kamis, 3 Oktober 2024.
Medi menjelaskan setelah ditinjau oleh petugas penanggulangan bencana kecamatan (P2BK) terkait adanya laporan tersebut, ternyata setelah diverifikasi rumah yang dilaporkan rusak akibat getaran gempa tidak benar adanya.

Kerusakan rumah itu, lebih karena kondisinya sudah lapuk dan lama, sehingga kerusakan rumah itu tidak ada kaitannya dengan gempa bumi. Selain itu, rumah itu pun masuk dalam kategori rumah tidak layak huni.
Dengan demikian, setelah dilakukan pendataan dan memantau seluruh daerah yang berkoordinasi dengan P2BK dipastikan gempa yang terjadi di titik koordinat 7.35 LS - 106.49 BT, tepatnya 40 km barat daya Kabupaten Sukabumi ini tidak menimbulkan kerusakan.

"Getaran yang ditimbulkan dari gempa bumi ini memang membuat panik sebagian warga khususnya yang tinggal di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, ditambah durasinya yang cukup lama. Tetapi, Alhamdulillah setelah kami melakukan penyisiran, asesmen dan verifikasi dipastikan tidak ada bangunan yang rusak," jelasnya.

Di sisi lain, Medi mengimbau kepada warga untuk selalu waspada, karena seperti diketahui Kabupaten Sukabumi merupakan daerah rawan terjadi gempa bumi.

Namun demikian, masyarakat tidak perlu panik, yang harus dilakukan adalah memahami bagaimana selamat jika terjadi gempa kemudian tidak memercayai informasi tentang gempa yang belum jelas kebenarannya ataupun hoaks.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

BOGOR, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4/4174-BPBD tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi pada 26 Agustus 2024.

Edaran ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megathrust.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh, menjelaskan bahwa surat edaran ini dibuat berdasarkan data dari BMKG yang menunjukkan peningkatan aktivitas gempa di Indonesia.

“Ada kemiripan Megathrust Nenkai, Jepang, dengan dua Megathrust yang ada di Indonesia,” ucap Hidayatulloh kepada Kompas.com, Selasa (2/10/2024).

BPBD Kota Bogor memberikan panduan langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi.

Langkah Pra-Bencana:

1. Menyiapkan rencana penyelamatan diri saat gempa.
2. Melakukan latihan, seperti merunduk dan berlindung di bawah meja.
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran, perlengkapan keselamatan, dan obat-obatan.
4. Membangun rumah dengan fondasi tahan gempa.
5. Mencari informasi risiko gempa dan menyusun rencana evakuasi.
6. Melakukan perkuatan bangunan tahan gempa.
7. Menyiapkan tas siaga bencana.
8. Mengikuti media sosial resmi BPBD, BMKG, BNPB, dan Pemerintah Kota Bogor.

Langkah Saat Bencana:

1. Berlindung di bawah meja dari benda jatuh.
2. Lindungi kepala dan menuju lapangan terbuka.
3. Hindari penggunaan lift dan eskalator.
4. Jauhi tiang, pohon, sumber listrik, atau gedung.
5. Kenali bagian bangunan dengan struktur kuat.
6. Menghubungi Pusdalops PB BPBD Kota Bogor jika diperlukan.

Langkah Pasca-Bencana:

1. Waspada terhadap gempa susulan.
2. Periksa potensi kebakaran.
3. Berdiri di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik.
4. Hindari daerah rawan longsor jika berada di luar bangunan.

BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan bangunan aman sebelum diakses, tidak mendirikan tenda di dekat bangunan yang berpotensi runtuh, dan hanya mengandalkan informasi dari sumber resmi seperti BNPB, BMKG, atau BPBD. Hidayatulloh menekankan pentingnya tidak terpancing oleh hoaks.

"Surat edaran ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Bogor dalam menghadapi ancaman gempa megathrust yang berpotensi besar," ujarnya. Langkah mitigasi ini diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana dan melindungi keselamatan warga.

Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, tercatat mengalami erupsi hingga 16 kali sejak Senin (30/9) malam hingga Selasa dini hari (1/10), demikian dilaporkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Menurut petugas pos pengamatan Gunung Ibu, M. Richard Chaniago, erupsi terjadi empat kali pada Senin malam dari pukul 19:35 WIT hingga 23:40 WIT. Erupsi terbesar yang tercatat pada Senin malam hingga Selasa pagi terjadi secara berurutan pada pukul 21:17 WIT dan 22:51 WIT.

Adapun tinggi kolom kedua erupsi teramati mencapai 1,5 kilometer di atas puncak gunung. “Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 130 detik,” kata Richard dikutip dari Antara, Selasa (1/10)

Memasuki Selasa dini hari hingga pagi, pos pengamatan Gunung Ibu mencatat erupsi terus terjadi hingga 12 kali dari pukul 01:11 WIT hingga 06:11 WIT.

Selanjutnya, menurut laporan petugas pos pengamatan, Axl Roeroe, durasi 12 kali erupsi pada Selasa dini hari bervariasi antara 32 hingga 99 detik, dengan ketinggian kolom abu antara kurang lebih 300 hingga 800 meter di atas puncak gunung.

Berdasarkan aktivitas vulkanik terkini Gunung Ibu, status gunung berketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut masih berada pada level III atau Siaga.

Mengingat erupsi yang terus terjadi, masyarakat di sekitar gunung beserta wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dari pusat erupsi. Imbauan tersebut juga berlaku sektoral 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif gunung berapi itu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan pelindung hidung, masker, dan kacamata,” kata Axl Roeroe.

Gunung Semeru, yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl), mengalami erupsi yang terekam di seismograf dengan amplitudo 22 mm dan durasi waktu selama 137 detik pada pukul 06.50 WIB Senin pagi (30/9).

Ia mengatakan tinggi kolom letusan erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak atau 4.076 mdpl. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah barat.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 137 detik," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin (30/9).

Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru sempat erupsi pada Senin pukul 01.00 WIB, namun visual letusan tidak teramati.

Gunung Semeru masih berstatus Waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Kemudian di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak.

"Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius tiga km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Masyarakat juga harus mewaspadai potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meluncurkan laporan pekerjaan dan dampak tahun ketiga United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, perjanjian memayungi 30 lembaga PBB untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah. Pada 2023 menjadi tahun penting bagi Indonesia karena sebagai Ketua ASEAN yang membuka peluang menjalin kerja sama regional pasca-pandemi.

“Kami tetap teguh berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan menangani isu global yang mendesak, seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Lima tahun ke depan menjadi momen krusial Indonesia untuk melaksanakan tiga pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pada Rabu, 18 September 2024.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal dan Sceneider Siahaan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas berfoto bersama kepala perwakilan UNDP dan UNICEF serta perwakilan dari kedutaan Norwegia, Finlandia, joint project ASSIST JP bersama Baitul Mal dan Koperasi ACeh dan UMKM provinsi NTB . Foto : Pusat Informasi PBB (UNIC) / Medina Basaib

Menurut United Nations Country Team (UNIC), laporan tahunan ini juga selaras dengan aspirasi pembangunan Indonesia, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Laporan tersebut merangkum hasil kemajuan PBB dan Indonesia mencapai TPB/SDGs yang diorganisir berdasarkan empat area strategis UNSDCF.

Pertama, Pembangunan Manusia yang Inklusif. Hasil yang dicapai dalam area ini meningkatkan efisiensi sistem perlindungan sosial melalui pendaftaran sosial ekonomi yang memengaruhi lebih dari 118 juta penerima manfaat. Bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, PBB mendukung inisiatif gizi untuk 25.000 anak sekolah serta proporsi penduduk yang hidup dengan HIV dan menggunakan obat antiretroviral meningkat 33 persen pada Desember 2022 menjadi 40 persen pada Desember 2023.

Kedua, Transformasi Ekonomi. PBB membantu lebih dari 900 pabrik untuk meningkatkan teknologi terbaru, daya saing ekonomi, dan menurunkan dampak buruk lingkungan. Selain itu, lebih dari 330.000 petani menerima dukungan untuk memperkuat pertanian, termasuk industri kelapa sawit.

Ketiga, Pembangunan Hijau, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam. PBB mengurangi lebih dari 87 juta ton emisi gas rumah kaca dan menyediakan energi bersih 134.000 rumah tangga dari pembangkit listrik tenaga minihidro serta surya fotovoltaik atap. Pengurangan limbah laut sebesar 420.000 ton juga dicapai melalui daur ulang.

Keempat, Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs. Indonesia dengan dukungan PBB berhasil mengumpulkan USD 2,2 miliar melalui obligasi tematik untuk mempercepat target TPB/SDGs. Hasil akhir ini membuat lebih dari 800 juta dosis vaksin berhasil didistribusikan dengan aplikasi SMILE milik PBB.

“Seiring kita menyambut babak baru dalam Pemerintahan Indonesia dan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029, penting untuk memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kemitraan yang lebih kuat dan inklusif dengan PBB dan harus memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB,” jelas Suharso.

Melalui forum ini, diharapkan menegaskan tanggung jawab kolektif lembaga pemerintah, badan PBB, mitra pembangunan, dan swasta untuk memajukan pembangunan Indonesia.

Laporan Tahunan ini secara resmi disampaikan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal kepada Menteri Suharso dalam forum tahunan Bappenas-UN Forum.“Kerja sama PBB dengan sebuah negara sebaik kerja sama yang dibangunnya,” katanya.

Gita menyampaikan, kerja sama dengan pendekatan PBB yang komprehensif ini mempercepat kemajuan pencapaian TPB/SDGs sambil memastikan tidak ada yang tertinggal. Selain itu, Gita dan pihaknya juga akan terus bekerja sama dengan Bappenas dan seluruh pemerintah Indonesia untuk membantu pertumbuhan inklusif, pembangunan hijau dan rendah karbon, serta transformasi digital.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JESENIK/LITOVEL. Sejumlah wilayah di Polandia dan Republik Ceko dilanda banjir hebat yang memaksa ribuan orang mengungsi, sementara korban jiwa terus bertambah akibat bencana ini.

Banjir ini disebut sebagai yang terburuk dalam lebih dari dua dekade terakhir di kawasan Eropa Tengah.

Banjir dipicu hujan deras sejak pekan lalu yang menyebabkan meluapnya sungai-sungai di wilayah perbatasan antara Ceko dan Polandia.

Akibatnya, beberapa jembatan runtuh, kendaraan hanyut, dan rumah-rumah rusak parah.

Hingga saat ini, dilaporkan setidaknya 14 orang meninggal dunia di kawasan yang terdampak, mulai dari Austria hingga Rumania.

Evakuasi Massal di Polandia dan Ceko

Pada Senin (16/9), Waduk Topola di Polandia selatan meluap dan mengancam desa Kozielno, memaksa evakuasi warga dari sejumlah desa dan kota terdekat.

Di Kota Ostrava, Ceko, bendungan di Sungai Odra jebol, menyebabkan banjir mendadak di kawasan industri dan permukiman. Ratusan orang diungsikan, termasuk dari pabrik kimia BorsodChem dan pabrik kokas OKK Koksovny.

Kota Litovel di Republik Ceko juga mengalami dampak parah. Sebanyak 70% wilayah kota terendam air dengan ketinggian hingga satu meter. Penduduk menggambarkan kepanikan yang terjadi saat air naik dengan cepat.

“Saya sangat takut… air naik begitu cepat di sekitar rumah,” kata Renata Gaborova, seorang warga.

Status Bencana Alam Diumumkan

Pemerintah Polandia telah menetapkan status bencana alam di wilayah yang terdampak. Perdana Menteri Donald Tusk menyatakan pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar 1 miliar zloty (sekitar Rp 4 triliun) untuk membantu korban banjir.

Selain itu, Polandia bersama negara-negara terdampak lainnya akan mengajukan bantuan finansial kepada Uni Eropa.

Di Kota Klodzko, yang terletak di perbatasan dengan Ceko, meskipun air telah surut, warga masih membutuhkan bantuan. “Kami butuh air minum dan persediaan makanan… setengah kota tidak memiliki listrik,” ujar Wali Kota Michal Piszko.

Persiapan Menghadapi Banjir Susulan

Meski air di beberapa daerah sudah surut, wilayah lain masih bersiap menghadapi kemungkinan banjir susulan. Kota Wroclaw di barat daya Polandia, dengan populasi sekitar 600.000 orang, memperkuat pertahanannya menjelang puncak ketinggian air yang diperkirakan terjadi pada Rabu (18/9).

Di Rumania, banjir menewaskan enam orang, sementara di Austria, tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana ini. Di Polandia, korban tewas akibat banjir mencapai empat orang, sementara di Republik Ceko, satu orang dilaporkan tewas.

Kota-kota besar seperti Bratislava di Slovakia dan Budapest di Hungaria juga bersiap menghadapi kemungkinan banjir saat Sungai Danube meluap. Pemerintah Hungaria mengerahkan 12.000 tentara untuk membantu menjaga agar sungai tetap berada di tepinya.

Sementara itu, di Austria, meskipun permukaan air sungai mulai surut, pihak berwenang masih siaga menghadapi kemungkinan gelombang banjir kedua yang diperkirakan terjadi akibat hujan yang diprediksi turun dalam beberapa hari ke depan.

Jakarta: Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati menegaskan komitmennya Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2024 menjadi pusat industri kebencanaan dunia.

Hal ini muncul dari urgensi yang dihadapi Indonesia sebagai negara dengan risiko bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi hingga tsunami. Dengan kondisi geografis yang kompleks, diperlukan kesiapsiagaan yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk menghadapi potensi bencana di masa depan.

"Kita tidak bisa lagi bergantung pada produk luar," ujar Raditya saat memberikan keterangannya, Kamis, 12 September 2024.
Mengingat besarnya dampak bencana di tanah air, Indonesia harus mulai memproduksi peralatan dan teknologi kebencanaan sendiri.

Selain itu, Indonesia juga tengah berproses menuju ketahanan nasional. Salah satu contoh yang diangkat adalah perbandingan antara respons bencana gempa di Indonesia dan Taiwan.

Meski secara teknologi dan geografis berbeda, Indonesia terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar siap menghadapi bencana dengan lebih baik di masa depan.

Pembangunan Infrastruktur Tahan Gempa

Dalam wawancara yang dilakukan menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur tahan gempa.

“Indonesia sudah mulai mengakses kekuatan bangunan, terutama untuk fasilitas umum seperti sekolah dan pasar,” kata Deputi Sistem dan Strategi BNPB.

Jakarta, sebagai contoh, sedang meninjau ulang kekuatan bangunan-bangunan publik guna memastikan kesiapan menghadapi gempa.

Aplikasi sederhana untuk pengecekan bangunan tahan gempa juga telah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengevaluasi risiko bangunan tempat tinggal mereka.

Edukasi ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan tentang gempa, tetapi juga mampu mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

“Tidak hanya edukasi dan literasi is not only understanding, jadi tidak hanya tahu knowledge, tapi paham persis apa yang harus dilakukan itu literasi peran media kami berharap literasi itu muncul di masyarakat bukan hanya sekedar hanya apa yang terjadi,” tegasnya.

(Nithania Septianingsih)

(FJR)

Jakarta: Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) resmi ditutup pada hari kedua pelaksanaan Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Forum ini membawa tema penting yaitu "Menavigasi Ketidakpastian: Memajukan Ketahanan Berkelanjutan di Tengah Perubahan Dunia," dengan menghadirkan perwakilan negara-negara ASEAN, Uni Eropa, hingga Republik Fiji.

Konvensi yang dilakukan selama dua hari menyoroti pentingnya memperkuat kesiapan bencana serta memperkenalkan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan.
Acara ini juga memperingati 20 tahun peristiwa tsunami Samudera Hindia yang terjadi pada 26 Desember 2004, yang menelan banyak korban, terutama di Aceh.

Dalam berbagai diskusi, sejumlah poin penting muncul, seperti:

• Resiliensi Berbasis Masyarakat dan Sistem

Dari pengalaman Singapura, resiliensi yang kuat bergantung pada dua elemen utama, yakni masyarakat dan sistem. Masyarakat membutuhkan sistem yang baik, dan tanpa masyarakat yang mendukung, sistem tersebut akan tidak berfungsi.

• Kolaborasi Multi Sektor untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam sambutan videonya menekankan bahwa pengurangan risiko bencana adalah upaya kolektif yang membutuhkan kerja sama internasional dan ketahanan berkelanjutan sebagai inti diplomasi kemanusiaan Indonesia.

• Pendekatan Praktikal dalam Penanganan Bencana

Pembelajaran dari tsunami 2004 menunjukkan bahwa kompleksitas bencana sudah menjadi tantangan yang dihadapi saat ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih praktis.

• Kemiskinan dan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim

Masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah, terutama yang tinggal di pedesaan, menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim.

• Teknologi dan Inovasi dalam Penanganan Bencana

Meskipun teknologi telah digunakan dalam mitigasi bencana, perlu peningkatan kapasitas masyarakat agar pemanfaatan teknologi tersebut lebih maksimal.

Selain itu juga ditutup dengan Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, menyatakan bahwa Aceh telah menjadi model global dalam penanganan bencana alam dan berperan sebagai pusat pembelajaran bagi dunia dalam konsep "Build Back Better."

Kolaborasi Global untuk Ketangguhan di Masa Depan
Perlunya kolaborasi global untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sukses, peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pentingnya akses keuangan dan transformasi teknologi untuk mitigasi bencana.

Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menutup acara dengan menegaskan bahwa kesiapan yang baik dapat mengubah bencana dari "Disaster" menjadi sekadar "Phenomenon," mempertegas pentingnya inovasi teknologi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

ADEXCO 2024 masih akan berlangsung hingga 14 September 2024, dengan agenda workshop dan diskusi panel yang diharapkan dapat menjadi platform utama bagi kolaborasi lintas industri dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

(Nithania Septianingsih)

(FJR)

Jakarta: Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2024 membahas mengenai “Building Resilience Infrastructure” di Indonesia dengan potensi gempa bumi yang semakin meningkat. Semua pihak terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur agar lebih tahan terhadap bencana alam.

“Berada di wilayah dengan kondisi geografis, hidrologis, dan demografis yang kompleks menjadi resiko tinggi terhadap produktivitas bencana yang signifikan,” kata Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ir. Lutfi Faizal.

Seperti yang disoroti Lutfi, bahwa kebutuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan konstruksi yang tangguh sangat penting untuk mengurangi dampak dahsyat gempa bumi terhadap kehidupan manusia dan infrastruktur.
“Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk fokus pada awalan dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, yang harus menjadi prioritas utama. Langkah-langkah ini penting dilakukan sebelum gempa terjadi,” ujarnya.

“Kita juga dapat memantau dan mengendalikan situasi menggunakan peta gempa dengan menerapkan desain bangunan tahan gempa, tidak hanya untuk bangunan, tetapi juga infrastruktur penting lainnya seperti bendungan dan fasilitas publik lainnya,” lanjutnya.

Kondisi geografis dan geologis Indonesia, khususnya lempeng tektoniknya yang aktif, menempatkan negara ini pada resiko tinggi aktivitas seismik yang sering terjadi.

Jumlah guncangan seismik di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dengan kejadian gempa meningkat empat kali dari 55 menjadi 295 insiden dalam beberapa tahun terakhir.

Lonjakan aktivitas seismik ini mengharuskan revisi dan pemutakhiran kode dan standar gempa nasional.

Sejak 2016, Indonesia telah aktif menyusun kode infrastruktur tahan gempa, yang berlaku untuk berbagai struktur, termasuk bangunan, jembatan, dan bendungan.

Kode 2017, yang secara resmi dikenal sebagai Peta Sumber dan Bahaya Gempa Bumi Indonesia, merupakan tonggak penting, dan versi yang diperbarui diharapkan akan terbit pada tahun 2024.

Pembaruan ini akan mengintegrasikan data seismik baru, termasuk jalur patahan aktif seperti Palu Koro dan Lombok, serta patahan yang sebelumnya tidak terdefinisi.

Pembicara juga menunjukkan bahwa kode yang diperbarui akan mempertimbangkan sumber seismik yang baru diidentifikasi di wilayah seperti sisi utara Jakarta, di sepanjang patahan Baribis.

Pembaruan ini sangat penting untuk meningkatkan desain dan standar keselamatan infrastruktur baru dan yang sudah ada.

Kolaborasi dengan organisasi internasional, termasuk Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) dan lembaga-lembaga di Italia dan Australia, telah berperan penting dalam memajukan penelitian gempa bumi dan upaya pembangunan infrastruktur Indonesia.

Di luar aspek teknis, pembicara menyerukan perubahan paradigma dalam cara mendekati proyek infrastruktur. Kegagalan bangunan selama gempa bumi sebelumnya sebagian besar disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan desain minimum.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Cipta menekankan pentingnya sosialisasi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat dalam mempromosikan literasi gempa bumi dan memastikan bahwa infrastruktur dibangun dengan mempertimbangkan ketahanan gempa.

(Nithania Septianingsih)

(FJR)