Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pengganti Satgas BLBI.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait pembentukan komite tersebut. Dia juga belum bisa memastikan apakah komite tersebut akan diterapkan pada 2025 mendatang atau tidak.

“Kami masih menunggu prosesnya. Saya nggak bisa komen dulu soal itu,” tutur Rio sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis (8/11).

Meki begitu, Rio menjelaskan, secara tugas antara satgas BLBI sebelumnya dengan pembentukan Komite Tagih Dana BLBI tidak akan jauh berbeda. Tugasnya adalah meneruskan tugas yang sudah ada ketentuannya saat ini, yakni untuk menuntaskan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti obligor BLBI.

Sebelumnya, Rio menjelaskan bahwa pembentukan komite tersebut masih berupa usulan dan akan dibicarakan bersama kementerian terkait.

"Itu merupakan usul karena Satgas kan sifatnya temporer. Tapi komite itu sendiri sedang kita lihat. Kita bersama-sama dengan kementerian terkait, itu masih dibicarakan bentuknya," ujar Rionald kepada awak media di Gedung Parlemen, Senin (9/9).

Sebagai informasi, dalam aturannya, Satgas BLBI berakhir Desember 2024.

“Kalau secara formal kan Satgas berakhir keputusan formal. Waktu itu diperpanjang sampai Desember 2024. Makanya kemudian kita mengusulkan dibentuk sesuatu seperti komite tetaplah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," kata Rio.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah.

Rencananya, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan aset sitaan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya segera bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara untuk membicarakan rencana tersebut.

“Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara,” tutur Rio kepada awak media, Kamis (8/11).

Meski begitu, Rio masih enggan membeberkan aset sitaan debitur mana yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah tersebut. Yang jelas, pihaknya sudah mengantongi beberapa list daerah yang lahannya akan digunakan. Tentunya daerahnya akan bergantung dengan minat masyarakat untuk tinggal di daerah tersebut.

“Jadi nanti kita akan siapkan list-nya. Nanti tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada enam perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Satuan Tugas Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah melakukan penyitaan Harta Kekayaan Lain obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo di Jakarta, dengan total estimasi nilai sebesar Rp 209,92 miliar pada 12 September lalu.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Rionald memerinci, penyitaan pertama yaitu atas harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai tanah sebesar Rp 194.043.075.000.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujar Rionald dalam keterangan resminya.

Penyitaan berikutnya yaitu atas harta kekayaan lain obligor Suyanto Gondokusumo dengan objek sita berupa sebidang tanah seluas 502 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15.879.946.000.

Untuk diketahui, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Rionald bilang, Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal. Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan," katanya.

Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan diperpanjang hingga era kepemimpinan Prabowo Subianto yakni 2025 mendatang.

Ini karena hingga semester I-2024, Satgas BLBI beru mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun.

Angka ini baru setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI hingga 2025 mendatang agar seluruh sisa piutang negara bisa dipulihkan.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," ujar Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa perpanjangan masa tugas Satgas BLBI merupakan langkah yang baik, mengingat capaian tugas dari Satgas BLBI yang belum terselesaikan.

"Apalagi kita tahu, bahwa selama ini masalah dari BLBI tidak pernah tuntas terselesaikan. Dengan adanya momentum ini, setidaknya memberikan harapan terkait penyelesaian kasus yang sudah lama tidak terselesaikan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Sejalan dengan perpanjangan masa tugas tersebut, Yusuf menyebut, koordinasi antar instansi pemerintah ketika melakukan penyidikan kasus tersebut perlu dilakukan.

"Upaya investigasi juga perlu memperhatikan peluang aset yang telah diubah bentuknya misalnya ke dalam berbagai instrumen pasar keuangan," katanya.

Menurutnya, hal tersebut untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan telah memastikan potensi penggunaan instrumen di pasar keuangan dalam menyembunyikan aset.

Selain itu, upaya memastikan aset yang dilelang aman dan tidak akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari juga perlu dilakukan.

"Artinya, jangan sampai ada keraguan dari para peserta lelang bahwa aset yang akan mereka beli punya potensi bermasalah sehingga bermuara terhadap keengganan untuk membeli aset tersebut," imbuh Yusuf.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski masa kerjanya diperpanjang, capaian kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) masih jauh dari target.

Pasalnya, hingga semester I-2024, Satgas BLBI mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter per segi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun. Angka ini baru setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun.

Artinya, sejak dibentuk pada tahun 2021, perolehan Satgas BLBI belum mencapai 50% dari kewajiban.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan bahwa pencapaian Satgas BLBI tersebut masih jauh dari harapan.

"Hal tersebut memang cukup mengecewakan. Pertama karena waktunya sudah lama. Kedua karena angka yang dihasilkan masih jauh dari harapan," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Menurutnya, kedua hal tersebut membuktikan bahwa masalah BLBI memang cukup kompleks, yakni perpaduan antara moral hazard para pihak yang terlibat dan menarik kepentingan ekonomi politik yang cukup kuat di dalam kasus tersebut.

Ronny mengatakan, jika pemerintah Indonesia serius mengurus masalah tersebut, maka Satgas BLBI harus dirombak ulang. Misalnya diisi oleh pihak yang bebas dari kepentingan ekonomi politik para pihak yang terlibat di dalam kasus BLBI dan lebih kompeten dalam mengatasi kasus tersebut.

Tidak hanya itu, Satgas BLBI juga harus merumuskan strategi baru yang dipaparkan kepada publik sekaligus dengan rencana capaian, baik angka maupun jangka waktu. Hal ini bertujuan agar publik bisa meminta pertanggungjawaban Satgas BLBI di kemudian hari dan menilai kinerjanya.

"Terakhir, komitmen dan political will dari para pemimpin nasional untuk menyelesaikan masalah BLBI ini, mulai dari presiden, para menteri terkait dan dukungan parlemen," katanya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengakui bahwa target sebesar Rp 110,45 triliun sebenar cukup sulit untuk dicapai oleh Satgas BLBI. Hal ini bukan tanpa alasan, Huda melihat obligor/debitur BLBI bukanlah orang sembarangan.

"Dari targetnya saja sebenarnya cukup berat bagi satgas untuk mengembalikan piutang negara dari obligor BLBI. Lawannya bukan kaleng-kaleng juga kan, yang pada akhirnya pembayaran berdasarkan negosiasi," katanya.

Oleh karena itu, Huda bilang, penguatan kelembagaan Satgas BLBI diperlukan. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah moratorium pembayaran bunga obligor yang jumlahnya puluhan triliun.

"Ini yang akhirnya semakin memberatkan APBN. Pemerintah perlu negosiasi ke obligor-obligor ini untuk memoratoriumkan hal ini," terang Huda.

Sebelumnya, Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa masa kerja Satgas BLBI akan kembali diperpanjang hingga tahun 2025 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," kata Hadi.

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan terus menggiatkan pelaksanaan penyitaan dan penguasaan fisik aset eks BLBI. Ini untuk memastikan obligor/debitur atau pihak manapun tidak mengambil hak negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BLBI merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu.

"Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bail out terhadap krisis yang terjadi," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya, Jumat (5/7).

Oleh karena itu, Satgas BLBI dibentuk Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Satgas BLBI, sampai dengan semester I-2024, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun. Angka ini setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun.

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 triliun. Sebuah angka yang sangat besar," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa masa kerja Satgas BLBI akan kembali diperpanjang hingga tahun 2025 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," kata Hadi.

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah berulang kali mencoba melelang aset PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Namun, hingga saat ini aset tersebut belum juga berhasil terjual.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan pasal pendayagunaan untuk aset Tommy Soeharto.

"Kami akan menggunakan pasal pendayagunaan, sambil menunggu hasil lelang," kata Rionald kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/7).

Pasal pendayagunaan yang dimaksud oleh Rio adalah Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita dapat dilakukan pendayagunaan oleh PUPN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Hadi Tjahjanto, juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 agar dapat segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI sehingga bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu, perlu ada terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," kata Hadi.

Sebagai informasi, aset Tommy Soeharto yang disita negara bernilai Rp 2,42 triliun berupa empat bidang tanah.

Masing-masing tanah tersebut seluas 518.870 meter persegi, 530.125,52 meter persegi, 100.985,15 meter persegi, dan 98.896,70 meter persegi.