Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pengganti Satgas BLBI.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait pembentukan komite tersebut. Dia juga belum bisa memastikan apakah komite tersebut akan diterapkan pada 2025 mendatang atau tidak.

“Kami masih menunggu prosesnya. Saya nggak bisa komen dulu soal itu,” tutur Rio sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis (8/11).

Meki begitu, Rio menjelaskan, secara tugas antara satgas BLBI sebelumnya dengan pembentukan Komite Tagih Dana BLBI tidak akan jauh berbeda. Tugasnya adalah meneruskan tugas yang sudah ada ketentuannya saat ini, yakni untuk menuntaskan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti obligor BLBI.

Sebelumnya, Rio menjelaskan bahwa pembentukan komite tersebut masih berupa usulan dan akan dibicarakan bersama kementerian terkait.

"Itu merupakan usul karena Satgas kan sifatnya temporer. Tapi komite itu sendiri sedang kita lihat. Kita bersama-sama dengan kementerian terkait, itu masih dibicarakan bentuknya," ujar Rionald kepada awak media di Gedung Parlemen, Senin (9/9).

Sebagai informasi, dalam aturannya, Satgas BLBI berakhir Desember 2024.

“Kalau secara formal kan Satgas berakhir keputusan formal. Waktu itu diperpanjang sampai Desember 2024. Makanya kemudian kita mengusulkan dibentuk sesuatu seperti komite tetaplah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," kata Rio.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah.

Rencananya, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan aset sitaan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya segera bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara untuk membicarakan rencana tersebut.

“Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara,” tutur Rio kepada awak media, Kamis (8/11).

Meski begitu, Rio masih enggan membeberkan aset sitaan debitur mana yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah tersebut. Yang jelas, pihaknya sudah mengantongi beberapa list daerah yang lahannya akan digunakan. Tentunya daerahnya akan bergantung dengan minat masyarakat untuk tinggal di daerah tersebut.

“Jadi nanti kita akan siapkan list-nya. Nanti tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada enam perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

JAKARTA, investor.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas. Sementara itu, nasib rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sedang dibahas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN,” kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi saat taklimat media Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), di Jakarta, Senin (7/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto mengungkapkan pernyataan serupa. Pihaknya belum bisa merinci rencana lebih lanjut mengenai pengelolaan aset rumah dinas anggota DPR. Kendati demikian, LMAN menyatakan siap mengelola aset negara tersebut bila nantinya mendapat penugasan itu.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa rumah dinas anggota DPR bakal dikembalikan ke negara lantaran anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Kebijakan itu merupakan hasil putusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI beserta fraksi-fraksi partai politik, sebelum pelantikan anggota periode baru.

Sebagai penggantinya, para anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan. Sehingga rumah dinas yang selama ini ditempati para wakil rakyat itu akan dikembalikan kepada negara.

“Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, juga bersama Kementerian Sekretariat Negara, berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut,” kata Indra, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Telah beredar sejak Kamis (3/10/2024), Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota, yang ditandatangani pada 25 September 2024. Surat itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pembahasan terkait nasib aset rumah dinas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kawasan Kalibata, Jakarta.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi tidak memerinci rencana pemanfaatan rumah dinas DPR RI yang dikembalikan menjadi aset negara, mengingat pembahasan masih terus dilakukan.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR RI masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi masih belum ada wacana-wacana kedepannya," ujar Tedy dalam Media Briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10).

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun pihaknya siap apalagi ditugaskan untuk melalukan optimalisasi atas aset tersebut.

"Untuk rumah dinas kami belum bisa menjawab, kami belum ada informasi nanti tolong dikonfirmasi ke DJKN atau Kemenkeu. Tapi sekali lagi kami siap," kata Candra.

Mengutip berita KOMPAS, Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Seluruh aset rumah dinas yang ada saat ini akan dikembalikan ke negara karena tidak lagi digunakan.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengembalian aset tersebut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” kata Indra.