Indonesia berencana memperbaiki kualitas BBM. Bakal ada peluncuran BBM jenis baru yang rendah sulfur.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru ini satu paket dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM.

Meskipun dua kebijakan ini berbeda, namun pemerintah akan menerapkan dua kebijakan itu secara berbarengan. Sayangnya, Agus tak merinci secara detail kapan tepatnya peluncuran dua kebijakan ini dimulai.

"Satu paket ini nanti (dengan kebijakan BBM Subsidi tepat sasaran)," ujar Agus ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Yang jelas, Agus menegaskan BBM rendah sulfur saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Sebab, kualitas udara di Indonesia sudah sangat buruk.

Penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi, dinilai menjadi salah satu biang kerok besar para buruknya kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

"Itu adalah kebutuhan ya. Bahwa kita sudah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi, sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmap-nya kan dikeluarkan," ungkap Agus.

Rencana Besar BBM Rendah Sulfur

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin pernah menjelaskan pemerintah saat ini memang berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa BBM subsidi, dengan begitu kualitas BBM di Indonesia bisa meningkat.

Sejauh ini BBM Pertamina, khususnya yang subsidi, kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional itu berkisar di antara 50 ppm.

Sebagai contoh dari data yang dipaparkan oleh Rachmat, BBM Pertalite kandungan sulfurnya 500 ppm. Bahkan, BBM Pertamax 92 masih berada di 400 ppm. Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah lingkungan, maka dari itu pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya.

"Unfortunately, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) lalu.

Rachmat mengatakan hingga 2028, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap. Nantinya, satu per satu daerah di Indonesia diubah BBM yang tinggi sulfurnya.

Dia juga mengatakan tentunya akan ada investasi yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, Rachmat bilang pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, BBM rendah sulfur akan segera diluncurkan. Namun, dirinya belum memberikan penjelasan lebih detail kapan BBM baru tersebut akan dipasarkan.

"Rendah sulfur juga sudah mulai secara bertahap akan diluncurkan," katanya di JCC Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dia mengatakan, untuk menyalurkan BBM rendah sulfur tersebut, PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian terhadap kilangnya. Dia mengatakan, kehadiran BBM rendah sulfur ini dibutuhkan untuk kepentingan semua orang.

"Karena Pertamina harus mengubah sedikit dengan kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan ini. Kita semua harus mendukung ini. Karena ini kepentingan kita ramai-ramai," ujarnya.

"Karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit kepada anak cucu kita semua," tambahnya.

Untuk diketahui, Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah tengah mematangkan soal rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya, ada kemungkinan BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

Namun Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

"Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji," beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024) lalu.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suar soal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru. Menurut Luhut BBM tersebut rendah sulfur dan segera diluncurkan.

"Rendah sulfur juga sudah mulai secara bertahap akan diluncurkan," katanya di JCC Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Selain itu Luhut mengatakan untuk penyaluran BBM rendah sulfur tersebut, PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian kilangnya. Dia mengatakan, kehadiran BBM rendah sulfur ini dibutuhkan untuk kepentingan semua orang.

"Karena Pertamina harus mengubah sedikit dengan kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan ini. Kita semua harus mendukung ini karena ini kepentingan kita ramai-ramai," ujarnya.

"Karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit kepada anak cucu kita semua," tambahnya.

Sebagai informasi, saat Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif pernah menyampaikan pemerintah menyiapkan rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya, ada kemungkinan BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

Namun Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

"Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji," beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024) lalu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan, bahan bakar minyak (BBM) baru yang merupakan solar rendah sulfur siap diproduksi. Namun, mengingat stoknya yang terbatas, BBM tersebut sementara hanya tersedia di wilayah tertentu.

Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM mengatakan, solar rendah sulfur tersebut saat ini belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. BBM baru tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Jawa Barat bagian utara.

"Ya produksinya sudah siap, tapi tidak cukup, untuk produksi itu hanya cukup untuk wilayah Jawa Barat bagian utara," ujar Dada di Kementerian ESDM Jakarta, dikutip dari detikFinance.

BBM jenis baru bakal dijual di Jawa Barat bagian utara. Foto: (Foto: Istimewa/Pertamina)

Dadan menjelaskan, Jawa Barat bagian utara tersebut juga mencakup wilayah Jakarta. Kehadiran BBM baru itu diklaim bertujuan mengurangi polusi.

"Jawa Barat utara termasuk Jakarta, dan itu juga secara infrastruktur mendukung kan sudah ada pipa. Jadi kapasitas infrastruktur pemerintah melihat kita akan prioritaskan di sini di Jakarta dan nanti sampai ke Balongan sana gitu ya. Jadi fokusnya memang Jakarta, kita ingin mengurangi polusi Itu," tuturnya.

Ketika ditanya apakah BBM tersebut akan diluncurkan pada 1 September mendatang, Dadan tak memberikan keterangan secara tegas. Dia hanya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan aturannya.

"Kan kita regulasinya harus selesai dulu nih. Kita lagi nyelesaiin," ungkapnya.

Dadan juga tak menyatak secara tegas apakah BBM baru tersebut akan disubsidi atau tidak.

"Kita kan tidak ingin mengurangi kemampuan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah khawatir dari sisi itu," kata dia.

Keluhan Warga Terkait Harga Pertamax Naik

Keluhan Warga Terkait Harga Pertamax Naik

Bahan bakar minyak (BBM) jenis baru telah siap diproduksi. Namun, BBM baru yang merupakan solar rendah sulfur itu belum bisa mencukupi kebutuhan nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan BBM baru tersebut hanya cukup untuk memenuhi Jawa Barat bagian utara.

"Ya produksinya sudah siap, tapi tidak cukup, untuk produksi itu hanya cukup untuk wilayah Jawa Barat bagian utara," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan Jawa Barat bagian utara ini juga mencakup wilayah Jakarta. Kehadiran BBM tersebut bertujuan mengurangi polusi.

"Jawa Barat utara termasuk Jakarta, dan itu juga secara infrastruktur mendukung kan sudah ada pipa. Jadi kapasitas infrastruktur pemerintah melihat kita akan prioritaskan di sini di Jakarta dan nanti sampai ke Balongan sana gitu ya. Jadi fokusnya memang Jakarta, kita ingin mengurangi polusi Itu," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi apakah BBM tersebut akan diluncurkan pada 1 September, Dadan tidak memberikan keterangan secara tegas. Dia hanya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan aturannya.

"Kan kita regulasinya harus selesai dulu nih. Kita lagi nyelesaiin," terangnya.

Dadan juga tak memberikan secara tegas apakah BBM baru itu akan disubsidi. "Kita kan tidak ingin mengurangi kemampuan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah khawatir dari sisi itu," katanya.

PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai inovasi untuk memangkas emisi. Salah satunya mengembangkan bahan bakar yang berasal dari minyak goreng bekas atau 'jelantah'.

SVP Technology Innovation Pertamina, Oki Muraza mengatakan, pihaknya berupaya menghasilkan bahan bakar tersebut pada akhir tahun ini.

"Kemudian kita juga yang sedang kita kejar adalah menjelang akhir tahun ini kita ingin menghasilkan sustainable efficient fuel. Dari apa? Dari minyak goreng bekas. Jadi minyak goreng bekas yang potentially memberikan penyumbatan di selokan air dan seterusnya," katanya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia seperti dikutip Selasa (6/8/2024).

Dengan begitu, kata dia, minyak goreng bekas tidak dibuang begitu saja. Minyak goreng bisa dibuat menjadi bahan bakar yang efisien.

"Tidak hanya dibuang itu kita bisa kumpulkan dan kita bisa produksi sustainable efficient fuel. Itu yang sedang kami kejar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana besar untuk 'menyulap' minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat atau avtur. Hal itu terungkap saat Luhut memimpin Rapat Rancangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Industri Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia bisa melakukan produksi bahan bakar pesawat ramah lingkungan tersebut. Apalagi bahan bakar SAF sudah menjadi tren global. Bahkan, negara tetangga macam Singapura dan Malaysia sudah memulai pengembangan dan produksi bahan bakar ramah lingkungan ini.

Apalagi, Luhut mengatakan, Indonesia memiliki potensi pasokan 1 juta liter minyak jelantah tiap tahunnya. Sekitar 95% pasokan minyak jelantah itu selama ini diekspor, pasokan besar ini menjadi modal bagi Indonesia untuk memproduksi SAF.

"Pernahkah terpikirkan bahwa minyak jelantah atau used cooking oil dapat menjadi bahan bakar untuk industri aviasi atau penerbangan? Hal ini ternyata sudah lumrah dilakukan di beberapa negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Singapura," papar Luhut dalam unggahan di Instagram resmi, @luhut.pandjaitan, Rabu (29/5) lalu.

Luhut melanjutkan, Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi pun sudah melakukan uji coba statis yang sukses dari SAF. Produksi avtur ramah lingkungan itu telah diuji coba untuk digunakan pada mesin jet CFM56-7B.

"Hal ini membuktikan bahwa produk mereka layak digunakan pada pesawat komersil," beber Luhut.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah tengah mematangkan soal rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya, ada kemungkinan BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

Namun Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

"Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji," beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Soal kabar BBM baru ini akan diluncurkan bulan September atau Agustus, Arifin enggan memastikan. "Belum tahu kapan," katanya.

Dia juga belum bisa memastikan apakah BBM jenis baru ini akan disubsidi atau tidak. Yang jelas, saat ini Pertamina sudah mulai mengkaji bagaimana cara memproduksi BBM baru tersebut.

"Itu ya memang harus produknya rendah sulfur. Ya pokoknya dikaji bagaimana kita bisa menerapkan BBM rendah sulfur," sebut Arifin ketika ditanya soal apakah Pertamina mendapat tugas khusus soal produksi BBM jenis baru ini.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebetulnya yang ingin dibuat pemerintah bukan lah BBM jenis baru. Namun, adanya peningkatan kualitas pada BBM yang ada sehingga bisa menjadi rendah sulfur.

Menurut Luhut pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini. Targetnya, pemerintah akan meluncurkan BBM dengan kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024) yang lalu.

Luhut bilang sejauh ini ada dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM. Bisa lewat produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya (kilang) Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Pandjaitan angkat bicara terkait dengan rencana peluncuran bahan bakar minyak atau BBM jenis baru.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada BBM jenis baru yang bakal diluncurkan. Namun, dia mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas dari BBM yang sudah ada saat ini dengan meluncurkan BBM yang memiliki kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Namun dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Luhut mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM.

Pertama, kata Luhut melalui integrasi dengan produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

Menurutnya, dengan opsi tersebut akan berdampak terhadap penambahan beban produksi, sehingga hal tersebut yang menjadi landasan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non-subsidi.

Adapun, opsi yang kedua adalah penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya [kilang] Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur. Tapi kan refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," ujar Luhut.

Seiring dengan rencana peningkatan kualitas BBM, Luhut menyampaikan bahwa bakal ada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang akan dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga secara bertahap untuk BBM nonsubsidi ini akan dilakukan agar tak membebani masyarakat.

"Pikiran kami kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya [harga BBM] nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah bakal menguji coba produk bahan bakar minyak (BBM) baru dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa BBM tersebut bakal dicampur dengan bauran bahan bakar nabati atau BBN. Hal ini dilakukan untuk menekan konten sulfur ke level paling rendah dengan standar acuan saat ini setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Arifin di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (14/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa bakal ada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang akan dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga secara bertahap untuk BBM nonsubsidi ini akan dilakukan agar tak membebani masyarakat.

"Pikiran kami kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya [harga BBM] nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," kata Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa kenaikan harga ini menyusul adanya rencana peningkatan kualitas BBM nonsubsidi.

Dia menyebut bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini dengan meluncurkan BBM yang memiliki kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Namun dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia mengamini bahwa sejauh ini terdapat dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM.

Pertama, kata Luhut melalui integrasi dengan produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

Menurutnya, dengan opsi tersebut akan berdampak terhadap penambahan beban produksi, sehingga hal tersebut yang menjadi landasan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non-subsidi.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya [kilang] Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur. Tapi kan anunya, refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," pungkas Luhut.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kabar BBM jenis baru bakal diluncurkan. Luhut bilang sebenarnya yang akan diluncurkan bukan BBM baru.

Menurut Luhut pemerintah hanya meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini. Targetnya, pemerintah akan meluncurkan BBM dengan kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Luhut bilang sejauh ini ada dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM. Bisa lewat produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya (kilang) Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," ujar Luhut.

"Tapi kan anunya, refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," lanjutnya.

Nah hal ini tentu akan menambah beban produksi, maka dari itu kemungkinan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non subsidi. Kenaikan itu dinilai Luhut akan dilakukan bertahap sehingga tak membebani masyarakat.

"Nah pikiran kita kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya nanti Rp 10 atau Rp 20 overtime jadi tidak terasa," ujar Luhut.

Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada Agustus 2024, namun meminta agar BBM tersebut tidak menggantikan BBM bersubsidi.

"Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, BBM rendah sulfur tersebut baik bagi lingkungan hidup (eco-friendly), sehingga layak didukung sebagai upaya menurunkan angka polusi udara, terutama di perkotaan.

Meski demikian, Mulyanto berpandangan hal tersebut tidak serta-merta menjadi pengganti BBM bersubsidi seperti yang sekarang ada, baik solar maupun Pertalite.

Pasalnya, kata dia, mengganti BBM bersubsidi akan memiliki dimensi diskusi yang luas. Hal itu karena terkait banyak hal, seperti kondisi keuangan negara, tingkat inflasi, maupun daya beli masyarakat.

Ia menilai upaya Pertamina atau badan usaha lain dalam melakukan aksi korporasi dengan memproduksi dan mendistribusikan BBM jenis baru yang lebih ramah lingkungan merupakan langkah baik dan sesuai regulasi yang ada.

Masyarakat pun jadi memiliki banyak pilihan dalam penggunaan BBM ramah lingkungan.

"BBM seperti itu mestinya masuk dalam kategori BBM jenis umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, atau Pertamina Dex. Karena BBM tersebut diperjualbelikan secara umum mengikuti mekanisme pasar," ucapnya.

Oleh karenanya, Mulyanto menunggu info detilnya terkait BBM rendah sulfur tersebut. Misalnya, terkait berapa kandungan sulfurnya, berapa harganya, apakah seratus persen produk domestik atau impor, berapa tingkat TKDN (tingkat komponen dalam negerinya), dan lain-lain.

"Tapi kalau BBM rendah sulfur di atas dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi, maka itu bukan lagi aksi korporasi. Karena terkait dengan banyak hal di luar kewenangan korporasi, tetapi sudah masuk ranah kebijakan pemerintah," kata dia.

Pemerintah berencana meluncurkan BBM rendah sulfur yang memiliki spesifikasi Euro 4 yang berstandar internasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji wilayah mana saja yang akan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah berencana meluncurkan jenis bahan bakar minyak (BBM) baru yang diklaim rendah sulfur atau ramah lingkungan. Produk tersebut direncanakan siap dirilis bulan depan.

Meski belum ada keterangan soal nama dari jenis BBM baru yang akan diluncurkan, namun Heppy Wulansari, Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menjelaskan, produk yang akan dirilis memang kategori low sulfur.

"Untuk produk BBM low sulfur yang akan dirilis pada 17 Agustus 2024, Pertamina tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan atau ketentuan pemerintah," kata Heppy saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (20/7/2024).

Lebih lanjut Heppy menjelaskan, adapun untuk saat ini jenis BBM low sulfur max 50 ppm yang sudah ada di SPBU adalah Pertamax Turbo untuk BBM gasoline atau bensin.

Untuk BBM kendaraan bermesin diesel low sulfur, ada Pertamina Dex. Menurut Heppy, kedua produk low sulfur yang sudah dipasarkan tersebut telah memenuhi standar Euro 4.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, akan ada produk bahan bakar minyak (BBM) baru yang diklaim rendah sulfur atau lebih ramah lingkungan.

Peluncuran BBM baru rendah sulfur tersebut, sejalan dengan langkah dan upaya pemerintah untuk menekan polusi udara dari kendaraan.

Adapun jenis BBM baru yang akan dihadirkan adalah produk non-solar milik Pertamina. Hal ini diungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono.

Menurutnya, pemerintah akan uji coba secara bertahap untuk mengenalkan jenis BBM baru di beberapa SPBU tersebut mulai Agustus 2024.

"Kalau rendah sulfur itu akan mulai, tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick off-nya mau mulai di sana," kata Agus, dikutip dari Kompas.com, (12/7/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "17 Agustus, Pertamina Siap Merilis BBM Rendah Sulfur"