JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) hari ini.

Seiring dengan momentum pelantikan Prabowo dan Gibran tersebut, sejumlah harapan muncul bagi pemerintahan baru, salah satunya terkait penguatan upaya mengatasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas "kotor".

Berdasarkan laporan Clean Air Asia tahun 2024, kualitas BBM di Indonesia masih menjadi yang terburuk di kawasan Asia Tenggara dan memicu masalah polusi udara.

PIXABAY/IADE-MICHOKO Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM).

Oleh karenanya, dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan memenuhi standar lingkungan internasional, penggunaan BBM rendah sulfur dinilai menjadi salah satu kebijakan strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan baru.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadhillah mengatakan, perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berdampak signifikan dalam menurunkan tingkat polusi udara.

"Perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berpengaruh pada pengurangan emisi dan akhirnya pada perbaikan kualitas udara perkotaan," kata dia, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

"Selain tentunya juga yang utama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat luas khususnya warga miskin kota," sambungnya.

Untuk itu, Fajri berharap agar pemerintahan Prabowo-Gibran lebih tegas dalam menjalankan kebijakan yang dapat mencegah subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas BBM.

"Sehingga, biaya subsidi yang tidak tepat sasaran tadi benar-benar bisa disalurkan untuk kebutuhan perbaikan produksi BBM rendah sulfur. Di sini ujian pengaruh konflik kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diuji,” tuturnya.

Partisipasi publik juga dinilai penting dalam menyusun kebijakan lingkungan, termasuk untuk BBM rendah sulfur.

Menurut Fajri, justifikasi ilmiah terkait manfaat BBM rendah sulfur sudah tersedia, tetapi yang perlu ditunggu adalah apakah pemerintahan baru dapat membuka ruang partisipasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari juga menyampaikan harapannya terhadap pemerintahan baru untuk mendukung penggunaan BBM rendah sulfur sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara.

"Sudah saatnya Indonesia sesegera mungkin menerapkan BBM rendah sulfur," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, penggunaan BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi, maka mengganti dengan BBM yang rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) hari ini.

Seiring dengan momentum pelantikan Prabowo dan Gibran tersebut, sejumlah harapan muncul bagi pemerintahan baru, salah satunya terkait penguatan upaya mengatasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas "kotor".

Berdasarkan laporan Clean Air Asia tahun 2024, kualitas BBM di Indonesia masih menjadi yang terburuk di kawasan Asia Tenggara dan memicu masalah polusi udara.

PIXABAY/IADE-MICHOKO Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM).

Oleh karenanya, dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan memenuhi standar lingkungan internasional, penggunaan BBM rendah sulfur dinilai menjadi salah satu kebijakan strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan baru.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadhillah mengatakan, perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berdampak signifikan dalam menurunkan tingkat polusi udara.

"Perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berpengaruh pada pengurangan emisi dan akhirnya pada perbaikan kualitas udara perkotaan," kata dia, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

"Selain tentunya juga yang utama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat luas khususnya warga miskin kota," sambungnya.

Untuk itu, Fajri berharap agar pemerintahan Prabowo-Gibran lebih tegas dalam menjalankan kebijakan yang dapat mencegah subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas BBM.

"Sehingga, biaya subsidi yang tidak tepat sasaran tadi benar-benar bisa disalurkan untuk kebutuhan perbaikan produksi BBM rendah sulfur. Di sini ujian pengaruh konflik kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diuji,” tuturnya.

Partisipasi publik juga dinilai penting dalam menyusun kebijakan lingkungan, termasuk untuk BBM rendah sulfur.

Menurut Fajri, justifikasi ilmiah terkait manfaat BBM rendah sulfur sudah tersedia, tetapi yang perlu ditunggu adalah apakah pemerintahan baru dapat membuka ruang partisipasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari juga menyampaikan harapannya terhadap pemerintahan baru untuk mendukung penggunaan BBM rendah sulfur sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara.

"Sudah saatnya Indonesia sesegera mungkin menerapkan BBM rendah sulfur," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, penggunaan BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi, maka mengganti dengan BBM yang rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didorong untuk mempercepat pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur di Indonesia.

Langkah ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan iklim akibat produksi emisi dari BBM yang mengandung sulfur tinggi.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menekankan pentingnya langkah cepat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat pemberlakuan BBM rendah sulfur.

Ia menyarankan Kementerian ESDM untuk menunjuk Pertamina dalam memproduksi bahan bakar berstandar Euro 4, yang memiliki kandungan sulfur maksimum 50 ppm, guna menanggulangi pencemaran udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Safrudin menjelaskan, Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018 untuk bensin dan April 2022 untuk solar. Namun, implementasi di lapangan masih berjalan lambat.

"Itu kewajiban pemerintah, terutama menteri ESDM, yang harus memastikan tersedianya pasokan BBM di seluruh Indonesia yang memiliki standar Euro 4," tuturnya dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Safrudin menyebutkan, kualitas BBM di Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Hal itu terlihat dari masih dipasoknya BBM yang tidak sesuai dengan standar Euro 4, teknologi kendaraan bermotor yang telah menggunakan standar tersebut menjadi tidak efektif, sehingga emisi yang dihasilkan tetap tinggi.

"Harusnya kan bisa. Kan kendaraan bermotor kita sudah terstandar Euro 4, baik solar, diesel, maupun bensin," ujarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Hermansyah Y Nasroen, menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan batasan sulfur maksimum 50 ppm untuk BBM jenis solar dan bensin melalui SK Dirjen Migas No. 447.K/2023 dan No. 110.K/2022.

Target penerapan untuk solar adalah 1 Desember 2027 dan untuk bensin pada 1 Januari 2028.

"Saat ini, produk KPI yang kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm adalah Pertamax Turbo dan Pertamina Dex," katanya.

Hermansyah menjelaskan bahwa untuk memenuhi target tersebut, pihaknya telah melaksanakan beberapa proyek, termasuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang direncanakan selesai pada tahun 2025 dan akan menghasilkan produk BBM dengan kualitas setara Euro 5.

Selain itu, ada proyek pembangunan unit Diesel Hydrotreated (DHT) di Kilang Cilacap dan Kilang Dumai untuk memproduksi solar dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm, serta proyek pembangunan unit Gasoline Sulfur Hydrotreater (GSH) di Kilang Plaju dan Balongan.

"Proyek-proyek ini merupakan kontribusi KPI untuk mengurangi emisi dan bagian dari implementasi ESG dalam upaya menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial, serta memiliki tata kelola yang baik," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bahwa penerapan BBM rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari solar.

Menurut peta jalan yang telah dibuat, distribusi solar rendah sulfur akan dimulai dari Jakarta, Cikampek, dan Balongan, sebelum dilanjutkan ke Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Maluku.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyatakan bahwa BBM bersulfur rendah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi.

Ia menekankan bahwa selama ini penggunaan BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan, karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur tinggi," kata Agus dalam siaran pers.

Pemerintah segera mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur yang lebih rendah emisi. Peluncuran BBM rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap dimulai dari Jakarta.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dari target pengurangan emisi karbon menjadi 32% (912 juta ton CO2) pada 2030 dari sebelumnya 29% atau setara 835 juta ton CO2.

Menurut Agus, sektor transportasi memegang kunci penting dalam upaya penurunan emisi. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi. Oleh sebab itu, mengimplementasikan BBM rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"Kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata agus dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/10).

Agus menambahkan, pemerintah telah membuat peta jalan pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaanya. Pendistribusian BBM jenis minyak solar rendah sulfur pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan.

Setelah itu, distribusi BBM rendah sulfur dilanjutkan pada periode berikutnya di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Tahap berikutnya dilanjutkan kemudian ke Sulawesi, Papua dan Maluku.

Sementara pendistribusian jenis bensin bersih bersulfur rendah tahap awal akan mulai didistribusikan di daerah Sumatera bagian utara (Sumbagut) dilanjutkan ke Sumatera bagian selatan sebagian, kemudian Banten dan Jawa Tengah bagian utara dilanjutkan kemudian pendistribusian di Kalimantan Barat.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi.

Itu sebabnya, mengganti dengan BBM yang rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Untuk pelaksanaannya, Pemerintah telah membuat peta jalan (roadmap) pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur tersebut dan tentunya menjadi rujukan dalam pelaksanaannya.

"Roadmap pemanfataan BBM rendah sulfur sudah tersedia, tentunya pelaksanaannya akan mengikuti roadmap tersebut," ujar Agus.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dari target pengurangan emisi karbon menjadi 32 persen (912 juta ton CO2) pada 2030 dari sebelumnya 29 persen atau setara 835 juta ton CO2.

Penggunaan BBM bersulfur rendah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi yang menjadi pemicu naiknya suhu pemanasan global tersebut.

Berdasarkan peta jalan yang ada, pendistribusian BBM bersulfur rendah jenis minyak solar pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan. Kemudian dilanjutkan pada periode berikutnya di Nusa Tenggara dan Kalimantan, dan terakhir ke Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Sementara pendistribusian jenis bensin bersih bersulfur rendah tahap awal akan mulai dilakukan di daerah Sumatera bagian utara (Sumbagut) dilanjutkan ke Sumatera bagian selatan sebagian, kemudian Banten dan Jawa Tengah bagian utara, dilanjutkan kemudian pendistribusian di Kalimantan Barat.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kabar terbaru terkait dengan peluncuran BBM rendah sulfur dan rencana pembatasan BBM subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan bahwapeluncuran BBM rendah sulfurnantinya bakal berbarengan dengan pembatasan BBM subsidi.Namun, Agus tak menyebutkan kapan peluncuran tersebut bakal dilakukan oleh pemerintah.

“Ya, satu paket ini nanti [dengan pembatasan BBM],” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Pemerintah, kata Agus, memang sudah mengetahui bahwa makin hari kualitas udara di Tanah Air tidak cukup baik. Oleh karenaitu, pemerintah memang tengah mengebut untuk meluncurkan BBM dengan sulfur rendah.

“Bahwa kita udah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi. Sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmapnya kan dikeluarin,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mempersiapkan peluncuran BBM rendah sulfur melalui standar Euro 5 untuk BBM jenis gasoline atau bensin dan Euro 4 untuk diesel.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan peluncuran BBM rendah sulfur tersebut masih dalam tahap pembasan dan akan diluncurkan secara bertahap oleh Pertamina.

"[BBM baru] rendah sulfur juga sudah mulai bertahap akan diluncurkan, karena Pertamina mengubah sedikit dengan kilang minyak nya untuk meluncurkan itu," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Luhut menilai urgensi BBM baru rendah sulfur ini penting untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan karbon yang dihasilkan sehingga berimplikasi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas buang kendaraan.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memperkirakan kebutuhan investasi senilai US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 38,4 triliun untuk membangun kilang yang mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Produksi BBM rendah sulfur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Migas No. 447.K/2023 dan No. 110.K/2022 menetapkan BBM jenis Solar/Gasoil dan Bensin/Gasoline dengan batasan sulfur maksimum 50 parts per million (ppm). Aturan ini akan berlaku pada 1 Desember 2027 untuk solar dan 1 Januari 2028 untuk bensin.

Hermansyah Y Nasroen, Corporate Secretary KPI, mengatakan saat ini produk KPI yang kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm adalah Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah, Pertamina telah dan akan membangun beberapa proyek Diesel Hydrotreated (DHT) dan Gasoline Sulfur Hydrotreater (GSH) di beberapa kilang.

"Secara keseluruhan, perkiraan nilai investasi untuk proyek GSH dan DHT tersebut mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar," ujar Hermansyah saat dikonfirmasi Katadata.co.id, Kamis (3/10).

Hermansyah menjelaskan, beberapa proyek yang telah dilaksanakan Kilang Pertamina salah satunya adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek RDMP Balikpapan akan menghasilkan produk BBM dengan kualitas setara Euro5 dan ditargetkan rampung pada 2025.

Selain itu, KPI tengah menggarap proyek pembangunan unit DHT untuk memproduksi BBM jenis solar dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Cilacap dan Kilang Dumai. Selanjutnya, proyek Pembangunan unit GSH untuk memproduksi bensin atau gasoline dengan sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Plaju dan Kilang Balongan.

"Saat ini, untuk proyek DHT Kilang Cilacap sudah memasuki tahap Final Investment Decision (FID) sedangkan proyek GSH Kilang Plaju dan Kilang Balongan sedang pada tahap Front End Engineering Design (FEED)," ujarnya.

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari kontribusi KPI untuk ikut mengurangi emisi dan jg bagian dari implementasi prinsip environment, social, and governance (ESG) untuk menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta mempunyai tata kelola yang baik.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan penerapan bahan bakar yang bersih dan ramah lingkungan adalah bagian dari upaya transisi energi nasional yang lebih luas, menuju kemandirian energi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik, serta berkelanjutan.

"BPH Migas terus mendorong pengembangan kilang modern, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya energi yang bersih dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

BPH Migas menyadari tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari aspek teknis, ekonomi, hingga regulasi. Meski demikian, tantangan tersebut diyakini dapat diatasi secara bersama sama dengan stakeholder terkait.

"Dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari industri, akademisi, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas, sangatlah penting untuk menyukseskan kebijakan tersebut," tambahnya.

Untuk mendukung implementasi BBM rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan ini, dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan ini, Badan Usaha Penugasan mendapatkan penugasan, di antaranya dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ramah lingkungan.

Pemerintah juga terus mematangkan regulasi terkait Peta Jalan BBM yang Bersih dan Ramah Lingkungan. Regulasi tersebut akan menjadi dasar bagi BPH Migas dalam memberikan penugasan penyaluran BBM ramah lingkungan kepada Badan Usaha Penugasan dan pengawasan implementasinya.

"Saat ini merupakan masa transisi menuju penerapan BBM rendah sulfur. Kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan semua pihak. Misalnya, spesifikasi BBM rendah sulfur seperti apa, harga komersialnya, dan kompensasinya. Hal itu perlu kita petakan dengan baik agar Badan Usaha Penugasan dalam menjalankan penugasan dari Pemerintah, berada dalam koridor hukum yang ada," tutur Halim.

Rapat koordinasi lanjutan untuk membahas hal tersebut akan digelar dengan menghadirkan stakeholder terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

"Masukan-masukan dari stakeholder akan menyempurnakan kebijakan ini, termasuk implementasinya di lapangan," imbuh Halim.

Di sisi lain, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menuturkan penerapan BBM ramah lingkungan memerlukan persiapan yang matang sebelum dilaksanakan oleh Badan Usaha Penugasan.

"Berdasarkan pemaparan yang dilakukan Badan Usaha Penugasan, persiapan penerapan BBM rendah sulfur ini sudah cukup baik. Namun demikian, pasti nanti akan ada hal-hal terkait teknis dan operasional yang menjadi tantangan dalam implementasinya. Di situlah pentingnya untuk kita melakukan koordinasi," ungkap pria yang disapa Tiko ini.

Dirinya mengharapkan agar koordinasi semua pihak terkait terus dilakukan sehingga implementasinya berjalan lancar.

Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azop menyambut baik koordinasi dan masukan-masukan yang diberikan oleh stakeholder terkait rencana implementasi BBM ramah lingkungan, termasuk BPH Migas.

"Koordinasi ini dalam rangka persiapan penerapan BBM rendah sulfur atau BBM bersih dan ramah lingkungan. Tujuannya agar pada saat implementasi, kita menjalankannya sesuai aturan yang berlaku. Dari pertemuan ini, alhamdulillah banyak masukan-masukan dan kami merasa lebih siap melaksanakan kebijakan ini. Selanjutnya, terhadap masukan-masukan tersebut akan kami tindaklanjuti secara internal, dan juga berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM dan lainnya," katanya.

Pertemuan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Yapit Sapta Putra. Turut hadir, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP dan VP PSO Management PT Pertamina (Persero) Irto Ginting.

Just Energy Transition

Just Energy Transition

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu yang dibahas yaitu kesiapan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan.

Dalam pertemuan itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menyatakan dukungan terhadap rencana pemanfaatan BBM ramah lingkungan tersebut.

“Kami (BPH Migas) siap support. Tentunya menunggu Peraturan Menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan tersebut. Peraturan-peraturan yang menjadi ranah BPH Migas akan kami siapkan dan keluarkan agar penyaluran BBM ramah lingkungan tersebut dapat menjadi bagian dari BBM yang diberikan subsidi/kompensasi oleh Pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Yapit juga mengatakan BPH Migas meminta badan usaha penugasan agar dapat menjaga pasokan BBM dengan baik saat pelaksanaanagenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang

“Akan ada mobilitas yang luar biasa. Kami harap dalam menghitung prognosa sampai dengan akhir tahun 2024 itu sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut,” tuturnya..

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengutarakan, sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi Paris Agreement dan adanya komitmen pada net zero emission (NZE) di tahun 2060, Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, di antaranya melakukan substitusi BBM ke Bahan Bakar Nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol.

"Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia,” ujarnya.

Andi berharap badan usaha penugasan dapat bertransformasi sesuai arah perkembangan energi global dan kebijakan Pemerintah saat ini, yang mengarah pada pengembangan dan pemanfaatan energi bersih dan rendah karbon.

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, Bambang DH, Muhammad Ridwan Hisjam, Mulyanto, Ribka Tjiptaning Proletariyati, dan Rico Sia. Hadir juga Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pertiwi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prastia.

(Febrina Ratna)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kabar terkini soal rencana peluncuran BBM rendah sulfur. Menurut Luhut, pemerintah sebenarnya sudah menemukan bahan baku yang nantinya dipakai sebagai campuran bensin.

Sayangnya Luhut masih belum mau buka-bukaan soal hal itu. Ia hanya menegaskan BBM rendah sulfur dibutuhkan demi menekan pencemaran lingkungan.

"Kita lagi cari juga semua tapi saya kira akan dapat, sudah hampir dapat hanya saya belum berani membuka. Teknologi tidak menjadi isu. Yang penting apa langkah kita dulu supaya pencemaran lingkungan ini bisa kita kurangi," katanya saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Menurut Luhut, kewajiban pemerintah adalah memastikan ketersediaan BBM rendah sulfur demi menekan polusi. Produk tersebut diharapkan mampu menekan indeks polusi hingga 50-60 poin.

"Sebenarnya gini ya, yang kita harus segera selesaikan adalah low sulfur. Jadi ini sedang berproses, mungkin sementara waktu aja. Karena low sulfur ini kewajiban pemerintah untuk mengurangi," imbuhnya.

Saat ini rata-rata indeks polusi menyentuh angka 160. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berdampak pada kesehatan yang pada akhirnya membebani keuangan BPJS Kesehatan.

"Jadi dari sekarang rata-rata 60, mungkin bisa di bawah 100. Dan ini saya kira akan mengurangi juga subsidi kepada BPJS yang sekarang ini sudah diberikan sampai Rp 30 triliun," ujar Luhut.

Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur yang tepat sangat penting untuk dilakukan.

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan hal ini bertujuan untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ujar Rachmat melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, kata Rachmat, Pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yakni kepada golongan yang membutuhkan.

"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," katanya.

Terkait dengan kekhawatiran akan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah, Rachmat menyebut pemerintah tetap akan memperhatikan kebutuhan dari golongan tersebut.

"Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan lebih dari 1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7 persen populasi kendaraan," ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM.

"Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ujar Deputi Rachmat.

Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Kemenko Marves menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tepat untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” kata Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Deputi Rachmat menambahkan untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat, ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujarnya.

Rachmat Kaimuddin juga menjawab kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah.

“Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah,” jelasnya.

Meskipun demikian, dia mengaku belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah. Namun, dia menyampaikan apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan.

Rachmat juga mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.

“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan, karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujarnya.

Melihat tantangan tersebut, maka kini penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Kemenko Marves, imbuhnya, menekankan bahwa saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028.