Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya telah menggelontorkan Rp1.170,8 triliun dari APBN 2024 untuk belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2024.

Dari total tersebut, Sri Mulyani merincikan belanja kementerian/lembaga senilai Rp588,7 triliun digunakan untuk pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), hingga pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga senilai Rp582,1 triliun digunakan untuk realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

"Dari Rp1.170 triliun, itu Rp872 triliun atau 74,5% itu langsung masyarakat menikmati. Artinya itu directly [secara langsung] masyarakat bisa menikmati," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, dana APBN yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat tersebut termasuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp17,7 triliun, kartu sembako senilai Rp28 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,9 triliun.

Lalu program KIP Kuliah Rp7 triliun, dan BOS (Kemenag) Rp7,4 triliun, bantuan Opera perguruan tinggi negeri Rp3,6 triliun, pembangunan/rehabilitasi insfratruktur Rp94,1 triliun, program jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran Rp27 triliun.

Kemudian Subsidi BBM Rp10,4 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp40,4 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian pra panen Rp1 triliun, subsidi pupuk Rp6,3 triliun, hingga subsidi bunga KUR sebesar Rp18,1 triliun.

"So wherever you go, actually you finding [jadi kemanapun kamu pergi, sebenarnya kamu menemukan] APBN itu supporting [membantu] masyarakat di berbagai hal," ujar Sri Mulyani.