Serapan produk dalam negeri (PDN) hingga September 2024 masih rendah dibanding target yang dipasang. Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, realisasi belanja PDN baru menyentuh angka Rp 483 triliun.

Angka tersebut setara 41,7% dari total target sebesar Rp 1.159 triliun. Namun, Menperin menyebut Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah masih memiliki waktu belanja pengadaan PDN di sisa akhir tahun ini.

"Pada tahun ini sampai tanggal 16 September 2024, K/L dan Pemda baru membelanjakan Rp 483 triliun untuk PDN, 41,7% ya, rendah dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan dalam SiRUP yang targetnya adalah Rp 1.159 triliun," katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun belanja PDN dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan. Pada 2022, belanja K/L hingga Pemda untuk PDN sebesar Rp 440 triliun, melebihi target yang sebesar Rp 400 triliun.

Lalu pada 2023, total belanja PDN tercatat sebesar Rp 528,5 triliun, atau 32,3% dari capaian di tahun 2022. Agus berharap belanja PDN ke depannya bisa terus dioptimalkan.

"Sedangkan pada tahun lalu, 2023, Kementerian dan Lembaga dan Pemda telah membelanjakan sebesar Rp 582,5 triliun untuk PDN, dan ini naik juga 32,3%, dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menperin menyebut saat ini sudah ada Pokja atau kelompok kerja Timnas Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk bersinergi dan mengoptimalkan penggunaan PDN. Selain itu, sistem peningkatan penggunaan PDN juga sudah terbentuk dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan lainnya.

"Oleh karena itu saya mengajak untuk kita sekali lagi optimalkan sistem ini dan kita tingkatkan realisasi belanja produk dalam negeri kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengakui bahwa persaingan produk lokal dengan impor bakal semakin berat. Musababnya, produk impor kerap memiliki harga lebih murah lantaran produksi yang cenderung lebih efisien.

Oleh karena itu, Teten menilai sudah semestinya produk dan brand lokal meningkatkan kualitas untuk lebih berdaya saing. Dia pun membeberkan sederet upaya untuk mendongkrak daya saing produk lokal dari gempuran impor.

Salah satunya, Teten menyebut factory sharing. Dia mengeklaim, pihaknya tengah mendorong pembangunan rumah-rumah produksi untuk para UMKM bisa saling mengakses teknologi produksi yang lebih modern. Dengan begitu, efisiensi dalam biaya produksi bakal berdampak pada harga yang lebih kompetitif.

"Nanti kita akan terus adjust untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan," kata Teten usai membuka Indonesia Clothing Summit 2024, di Smesco, Kamis (1/8/2024).

Jurus selanjutnya, Teten menyebut akses pembiayaan yang mudah kepada UMKM menjadi krusial. Dia mengakui, penyaluran kredit UMKM pun masih cenderung minim alias jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 30% pada 2024.

"Hari ini baru sekitar 19%, susah sekali. Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan," ujarnya.

Atas seretnya penyaluran kredit UMKM itu, Teten mengusulkan adanya credit skoring untuk UMKM mengakses kredit perbankan. Nantinya, penyaluran kredit oleh bank tidak perlu menggunakan agunan lagi sehingga UMKM penerima kredit dari bank akan bertambah.

Teten membeberkan, dirinya telah berkoodinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyusun infrastruktur kebijakan yang memungkinkan terlaksananya credit scoring dalam penyaluran pinjaman bank kepada UMKM.

"Kita ada 30 jutaan lebih UMKM yang belum mengakses pembiayaan. Kan nggak fair kalau usaha besar bisa mendapatkan pembiayaan, UMKM malah mendapatkan pembiayaan yang mahal," tuturnya.

Teten menambahkan, sebagai alternatif dari pembiayaan perbankan, UMKM juga tengah didorong untuk mendapatkan akses pembiayaan yang murah dengan melantai di bursa efek (pasar modal).

"Karena kalau di pasar modal kan murah, murah itu beginilah, kalau ke bank, kita pinjam duit ke bank, kalau bank kan usaha kita maju atau rugi tetap harus bayar. Tapi kalau dari pasar modal, pemegang saham kalau sedang rugi kan kita bagikan dividen, sehingga kita punya waktu untuk memulihkan kesehatan [usaha]," jelasnya.