Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan melihat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap iPhone 16. Hal ini merespons kapan iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Saat ini produk terbaru Apple tersebut masih terganjal dijual di Indonesia karena belum memenuhi TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Terkait dengan iPhone nanti kita lihat TKDN (nya)," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga menjelaskan pemerintahan di bawah presiden Prabowo Subianto akan mendorong pemenuhan TKDN tersebut kepada Apple. Selain itu, tim yang menangani juga akan disempurnakan seiring dengan adanya perubahan.

"TKDN tentu juga akan kita dorong dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Nanti kita monitor ya," ujar Airlangga.

Regulasi itu tercantum dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN yakni melalui skema manufaktur, skema aplikasi, atau skema inovasi.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun, relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia, dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Artinya masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Agus menegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

"Once mereka memegang komitmen itu, kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) meminta pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Ketua I Aspaki Erwin Hermanto mengatakan optimalisasi serapan produk alat kesehatan lokal di era pemerintahan baru dapat menjadi bukti keberpihakan terhadap industri alkes nasional.

“Belanja kesehatan negara selama 2016 sampai dengan 2024 terbilang datar di angka 3% dari PDB [produk domestik bruto] jauh di bawah rekomendasi WHO di sekitar 9-10% dari PDB,” ujar Erwin kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Sementara itu, dia tak memungkiri bahwa penyerapan produk alat kesehatan buatan dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terus ditingkatkan dari 12% tahun 2019 menjadi 48% pada tahun 2024.

Hal ini selaras dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2022 yang memicu pertumbuhan industri alat kesehatan dalam negeri terus meningkat dari 200 industri di tahun 2019 menjadi lebih dari 600 industri di tahun 2024.

“Pertumbuhan tersebut diyakini berkontribusi terhadap PDB, melalui peningkatan investasi industri alat kesehatan,” ujarnya.

Terlebih, Indonesia saat ini tengah berupaya membangun kapasitas industri alat kesehatan dalam negeri, sebagai bentuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional.

Di sisi lain, Erwin menerangkan, salah satu capaian industri alkes dalam satu dekade terakhir yakni peningkatan jenis alat kesehatan produksi dalam negeri yang dihasilkan, termasuk untuk jenis alat kesehatan teknologi menengah-tinggi.

“Produk alat kesehatan dalam negeri juga semakin banyak digunakan, dimana transaksi pembelian di katalog pada tahun 2023 meningkat sampai dengan 3x lipat daripada kondisi serupa di 2019-2021,” tuturnya.

Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemerintah mendatang yaitu pembenahan dari sisi sumber daya manusia (SDM) serta penyediaan bahan baku lokal yang berkualitas.

Menurut Erwin, dengan kapasitas SDM industri yang semakin baik, dan tersedianya bahan baku lokal yang berkualitas, maka pertumbuhan industri menjadi lebih berdampak.

“Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak insentif kepada perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan dalam negeri serta memfasilitasi pertumbuhan industri bahan baku dalam negeri,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pentingnya percepatan pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD, hingga ke taraf pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

Keberadaan Tim P3DN memiliki peran vital dalam hal pelaksanaan koordinasi, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan penggunaan PDN pada pengadaan barang jasa pemerintah.

"Pada tahun 2022, jumlah Tim P3DN terbentuk sebanyak 593 tim dan mengalami peningkatan menjadi 659 tim pada tahun 2023. Kami berharap, di akhir tahun ini jumlahnya akan terus bertambah hingga mencapai 710 tim dari unsur Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD, hingga pemerintah daerah," kata Sekretaris Jenderal Eko S.A Cahyanto dalam Forum Komunikasi Tim P3DN di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Eko menyampaikan, percepatan pembentukan Tim P3DN sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan impor sampai dengan 5 persen. Kemudian, amanat terkait pembatasan impor tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang tercantum dalam Inpres 2 Tahun 2022.

"Presiden telah menyampaikan arahan jelas kepada setiap Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah agar 95 persen anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah dialokasikan untuk produk dalam negeri,” kata dia.

Guna memastikan pencapaian target 95 persen anggaran pengadaan barang jasa pemerintah untuk PDN, Eko menyebutkan terdapat tiga langkah percepatan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Tim P3DN.

Pertama, Tim P3DN dapat melakukan pengendalian penggunaan produk impor sesuai dengan Surat Edaran Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor 87 tahun 2022. Pada ketentuan tersebut dicantumkan bahwa penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN dibawah 25 persen hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan instansi masing- masing.

Selanjutnya, Tim P3DN juga diharapkan dapat secara konsisten melaksanakan Business Matching (BM) dalam rangka membahas kebutuhan belanja PDN antara instansi dan produsen dalam negeri.

"Kami mendapatkan banyak tanggapan positif dari produsen terkait pelaksanaan BM. Kegiatan ini ternyata dapat membuka peluang pasar baru untuk PDN masuk pada pengadaan barang jasa pemerintah," kata Eko.

Langkah ketiga yang bisa dilakukan oleh Tim P3DN adalah memastikan bahwa program ini tepat guna dan tepat sasaran.

"Tim P3DN masing-masing instansi harusnya melakukan identifikasi kebutuhan rencana pembelian PDN mulai dari tahap perencanaan kegiatan,” tuturnya.

Langkah ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang menyatakan bahwa kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dan pengguna diharapkan dapat melakukan inventarisasi rencana kebutuhan tahunan barang/jasa.

"Hal ini perlu dilakukan agar seluruh pihak dapat mengidentifikasi lebih awal terhadap rencana pengadaan yang akan membeli produk impor," kata Eko.

(NIA DEVIYANA)

Serapan produk dalam negeri (PDN) hingga September 2024 masih rendah dibanding target yang dipasang. Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, realisasi belanja PDN baru menyentuh angka Rp 483 triliun.

Angka tersebut setara 41,7% dari total target sebesar Rp 1.159 triliun. Namun, Menperin menyebut Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah masih memiliki waktu belanja pengadaan PDN di sisa akhir tahun ini.

"Pada tahun ini sampai tanggal 16 September 2024, K/L dan Pemda baru membelanjakan Rp 483 triliun untuk PDN, 41,7% ya, rendah dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan dalam SiRUP yang targetnya adalah Rp 1.159 triliun," katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun belanja PDN dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan. Pada 2022, belanja K/L hingga Pemda untuk PDN sebesar Rp 440 triliun, melebihi target yang sebesar Rp 400 triliun.

Lalu pada 2023, total belanja PDN tercatat sebesar Rp 528,5 triliun, atau 32,3% dari capaian di tahun 2022. Agus berharap belanja PDN ke depannya bisa terus dioptimalkan.

"Sedangkan pada tahun lalu, 2023, Kementerian dan Lembaga dan Pemda telah membelanjakan sebesar Rp 582,5 triliun untuk PDN, dan ini naik juga 32,3%, dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menperin menyebut saat ini sudah ada Pokja atau kelompok kerja Timnas Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk bersinergi dan mengoptimalkan penggunaan PDN. Selain itu, sistem peningkatan penggunaan PDN juga sudah terbentuk dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan lainnya.

"Oleh karena itu saya mengajak untuk kita sekali lagi optimalkan sistem ini dan kita tingkatkan realisasi belanja produk dalam negeri kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka-bukaan soal alasan Apple belum bisa menjual produk iPhone 16 di Indonesia. Menurut Agus hal ini berkaitan dengan pemenuhan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut," sebut Agus dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun regulasinya diatur dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN.

Pertama melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin skema manufakturlah yang paling ideal.

"Perusahaan bisa menggunakan tiga skema bisa memilih tiga skema yang pertama yaitu skema manufaktur yaitu pembuatan produk dalam negeri ini sebetulnya yang paling ideal untuk kita. yang kedua skema aplikasi mereka membuat aplikasi di dalam negeri yang ketiga skema inovasi di dalam negeri. dari tiga skema ini Apple memilih skema yang ketiga yaitu inovasi," bebernya.

Agus menyatakan, masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," ujar Menperin.

Artinya masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Agus menegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

"Once mereka memegang komitmen itu kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tutupnya.

Simak: Video: Rilis iPhone 16 di Indonesia Terancam Mundur

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sejumlah program. Adapun hingga Agustus 2024, realisasi belanja produk dalam negeri menyentuh 56% dari target yang ditetapkan pada 2024.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba mengatakan salah satu program yang diandalkan pemerintah untuk mendorong penjualan produk lokal adalah Temu Bisnis P3DN Tahap VIII.

Dalam program ini diharapkan potensi kerja sama baru akan mendorong peningkatan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp186 Triliun, sehingga dapat membuat target ta

“Target belanja produk dalam negeri pada tahun 2024 mencapai Rp778,37 Triliun, dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai Rp436,74 Triliun,” kata Mira, dikutip, Rabu (18/9/2024).

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Lewat Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII, lebih dari 1.500 peserta menampilkan 113 gerai pelaku usaha dalam negeri dan 15 kementerian dan lembaga serta 10 pemerintah provinsi.

Mira mengatakan Temu Bisnis menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri.

Menurutnya, jumlah peserta yang besar menjadi bukti antusiasme dan optimisme pelaku usaha terhadap kualitas dan potensi produk lokal untuk bersaing di pasar global.

“Dengan temu bisnis kali ini, kami berharap terwujudnya potensi kerja sama baru, terutama di antara 15 kementerian/lembaga dan 10 provinsi dengan anggaran terbesar, sehingga realisasi belanja produk dalam negeri bisa mencapai Rp186 triliun,” jelasnya.

Temu Bisnis P3DN Tahap VIII menghadirkan sesi-sesi diskusi yang membahas topik strategis seperti Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk efisiensi belanja negara, penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah, dan pemberdayaan pelaku usaha digital.

Ketua Teknis Penyelenggaraan Temu Bisnis P3DN Tahap VIII yang juga Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana menekankan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan memaksimalkan belanja produk lokal, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri nasional,”kata Raden Wijaya.

Temu Bisnis P3DN Tahap VIII tidak hanya melibatkan sektor teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga sektor pertanian, kesehatan, pertekstilan, elektronika, serta makanan dan minuman. Semua sektor tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

IDXChannel—Kementerian Perindustrian menargetkan Indonesia dapat masuk dalam jajaran lima besar produsen ubin keramik di dunia, untuk mencapai target tersebut pemerintah tengah menyusun strategi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi mengatur strategi terkait penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), standar industri hijau, dan standar spesifikasi teknologi industri.

"Bahkan, kami juga berperan dalam implementasi standar halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dimiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI Kemenperin,” tutur Andi, Kamis (22/8).

Menurutnya, saat ini investasi di industri keramik telah mengalami peningkatan. Terlihat dari pendirian perusahaan baru, PT Rumah Keramik Indonesia (RKI), yang dibangun oleh PT Surya Bangunan Semesta di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Perusahaan itu mampu memproduksi ubin keramik dengan kapasitas produksi 360.000 meter persergi per bulan, dengan target penyerapan tenaga kerja hingga 500 orang karyawan pabrik.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan insentif yang tepat, pelaku industri tetap memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri," ungkapnya.

Andi juga menyampaikan, PT Surya Bangunan Semesta sebelumnya adalah importir, namun kini telah bertransformasi menjadi produsen ubin keramik domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Namun perusahaan juga melakukan ekspor untuk mendukung program substitusi impor. Langkah perusahaan ini diharapkan dapat menginspirasi investor lain untuk berinvestasi di Indonesia dan berkontribusi dalam realisasi target yang dicanangkan Kemenperin.

Pembangunan pabrik RKI juga diharapkan mampu mengisi kebutuhan pasar domestik, sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Tahun lalu, program ini mencatatkan komitmen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk domestik senilai Rp1.157,47 triliun, nilai ini meningkat menjadi Rp1.428,25 triliun pada semester pertama 2024.

(Nadya Kurnia)