JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah barang impor, yang akan berlaku efektif mulai Januari 2025.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Kebijakan ini tidak hanya membebaskan suku cadang pesawat dari pungutan bea masuk dan PPN, tetapi juga mencakup berbagai barang lain yang dianggap esensial untuk mendukung kepentingan umum dan pembangunan.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah bertujuan untuk mempermudah akses terhadap barang-barang strategis dan mendukung berbagai sektor dalam negeri.

Berikut adalah daftar barang yang akan dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN mulai Januari 2025:

1. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
3. Barang kiriman hibah untuk keperluan ibadah, sosial, kebudayaan, atau penanggulangan bencana.
4. Barang museum, kebun binatang, dan konservasi alam yang terbuka untuk umum.
5. Barang untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Barang kebutuhan khusus tunanetra dan penyandang disabilitas lain.
7. Peti atau kemasan berisi jenazah atau abu jenazah.
8. Barang pindahan.
9. Barang yang diimpor pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umum.
10. Perlengkapan militer untuk pertahanan dan keamanan negara.
11. Barang dan bahan untuk produksi barang pertahanan dan keamanan negara.
12. Vaksin polio dalam rangka program pekan imunisasi nasional.
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran, kitab suci, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pembebasan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi impor barang-barang yang mendukung program pemerintah dan kebutuhan sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. (Elsa Catriana | Aprillia Ika)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah barang impor, yang akan berlaku efektif mulai Januari 2025.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Kebijakan ini tidak hanya membebaskan suku cadang pesawat dari pungutan bea masuk dan PPN, tetapi juga mencakup berbagai barang lain yang dianggap esensial untuk mendukung kepentingan umum dan pembangunan.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah bertujuan untuk mempermudah akses terhadap barang-barang strategis dan mendukung berbagai sektor dalam negeri.

Berikut adalah daftar barang yang akan dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN mulai Januari 2025:

1. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
3. Barang kiriman hibah untuk keperluan ibadah, sosial, kebudayaan, atau penanggulangan bencana.
4. Barang museum, kebun binatang, dan konservasi alam yang terbuka untuk umum.
5. Barang untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Barang kebutuhan khusus tunanetra dan penyandang disabilitas lain.
7. Peti atau kemasan berisi jenazah atau abu jenazah.
8. Barang pindahan.
9. Barang yang diimpor pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umum.
10. Perlengkapan militer untuk pertahanan dan keamanan negara.
11. Barang dan bahan untuk produksi barang pertahanan dan keamanan negara.
12. Vaksin polio dalam rangka program pekan imunisasi nasional.
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran, kitab suci, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaaplan umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pembebasan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi impor barang-barang yang mendukung program pemerintah dan kebutuhan sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. (Elsa Catriana | Aprillia Ika)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menebar sejumlah insentif untuk meredakan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Pasalnya, tren PHK ini dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal untuk sektor padat karya di akhir tahun 2024.

"Salah satu yang mencegah terjadinya PHK, tentu pemerintah memperhatikan kebijakan yang akan diambil terutama pada saat 1 sampai 2 bulan ke depan. Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

Airlangga mengungkapkan, salah satu insentif yang akan segera diterapkan pemerintah ialah Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

Sebagai informasi, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang impor yang menyebabkan kerugian bagi produsen di negara pengimpor.

Sedangkan BMDTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah untuk industri tertentu atas impor barang dan bahan yang digunakan untuk memproduksi barang tertentu.

"Karena kemarin kan sudah jatuh tempo. Nah ini sedang diproses untuk diperpanjang sehingga supply chain dalam negeri akan terlindungi," kata dia.

Kemudian, pemerintah juga tengah mempersiapkan insentif untuk kredit investasi agar sektor padat karya dapat membeli permesinan yang lebih produktif dan hemat.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Namun, insentif kredit investasi ini disiapkan untuk jangka menengah karena untuk jangka pendek pemerintah akan fokus meningkatkan daya beli masyarakat di sisa tahun ini.

Adapun sejumlah insentif yang disiapkan untuk mendongkrak daya beli berupa memperpanjang insentif fiskal seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sektor otomotif, dan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk perbaikan pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mempersiapkan pemanfaatan dana dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan mendorong kewirausahaan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)," tuturnya.

Sebagai informasi, industri padat karya tengah mengalami guncangan beberapa waktu kebelakang yang berpotensi menimbulkan gelombang PHK karyawan.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Padahal perusahaan berusia 58 tahun itu merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sekitar 15.000 sampai 16.000 karyawan pabrik dan sekitar 30.000 sampai 40.000 karyawan dalam Sritex Grup.

Untuk itu Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pemerintah melakukan upaya penyelamatan agar para karyawan tidak terdampak PHK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ingin agar bahan-bahan pangan yang digunakan untuk program makan bergizi gratis seluruhnya berasal dari dalam negeri dan tidak ada yang diimpor.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional pada Selasa (5/11/2024).

"Itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia karena komitmen Pak Kepala Badan Gizi (Dadan Hindayana), dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa.

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga perdesaan. Jadi kita kalau bisa tidak ada komponen impor, dalam makan bergizi gratis ini," tegasnya.

Lebih lanjut Budi Arie juga mengungkapkan, Kementerian Koperasi bakal dilibatkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budi, hal itu sudah dibicarakan bersama dengan sejumlah pihak pada Selasa.

"Tadi pagi kami jam 10 rapat koordinasi (bersama) Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan (Kepala Badan Gizi), Kementerian Koperasi, dan juga Kementerian Desa untuk membicarakan bagaimana peran koperasi dan BUMDes dalam program makan bergizi nasional," kata Budi Arie.

"Jadi mulai dari pemasokan, masok bahan baku kan, itu kooperasi dilibatkan. Terus produksi makanannya sampai delivery-nya, pengantaran makanan ke anak-anak sekolah," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan segera merealisasikan makan bergizi gratis untuk anak sekolah, dari mulai tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Rencananya, program itu mulai dilakukan secara bertahap mulai 2 Januari 2025. Total anggaran APBN yang dialokasikan tahap pertama mencapai Rp 71 triliun.

Dok. Sekretariat Wakil Presiden Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan peninjauan program makan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (4/11/2024).

Dengan demikian, semua anak bisa mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

Selain itu, program makan bergizi gratis disebut bisa mendorong peningkatan kualitas belajar siswa, sekaligus pemenuhan gizi bagi anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ingin agar bahan-bahan pangan yang digunakan untuk program makan bergizi gratis seluruhnya berasal dari dalam negeri dan tidak ada yang diimpor.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional pada Selasa (5/11/2024).

"Itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia karena komitmen Pak Kepala Badan Gizi (Dadan Hindayana), dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa.

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga perdesaan. Jadi kita kalau bisa tidak ada komponen impor, dalam makan bergizi gratis ini," tegasnya.

Lebih lanjut Budi Arie juga mengungkapkan, Kementerian Koperasi bakal dilibatkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budi, hal itu sudah dibicarakan bersama dengan sejumlah pihak pada Selasa.

"Tadi pagi kami jam 10 rapat koordinasi (bersama) Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan (Kepala Badan Gizi), Kementerian Koperasi, dan juga Kementerian Desa untuk membicarakan bagaimana peran koperasi dan BUMDes dalam program makan bergizi nasional," kata Budi Arie.

"Jadi mulai dari pemasokan, masok bahan baku kan, itu kooperasi dilibatkan. Terus produksi makanannya sampai delivery-nya, pengantaran makanan ke anak-anak sekolah," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan segera merealisasikan makan bergizi gratis untuk anak sekolah, dari mulai tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Rencananya, program itu mulai dilakukan secara bertahap mulai 2 Januari 2025. Total anggaran APBN yang dialokasikan tahap pertama mencapai Rp 71 triliun.

Dok. Sekretariat Wakil Presiden Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan peninjauan program makan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (4/11/2024).

Dengan demikian, semua anak bisa mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

Selain itu, program makan bergizi gratis disebut bisa mendorong peningkatan kualitas belajar siswa, sekaligus pemenuhan gizi bagi anak.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku khawatir dengan produk impor yang membanjiri pasar Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi pasar dalam negeri yang sangat besar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menilai, semestinya produk dalam negeri bisa mendominasi di pasar dan tidak kalah saing dengan barang impor.

“Kita [Indonesia] itu, pasar kita di dalam negeri saja besar sekali. Jangan sampai pasar yang besar ini kemudian justru diisi oleh produk-produk impor,” kata Budi dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menyampaikan, agar produk impor tidak membanjiri pasar Indonesia, maka pemerintah menerbitkan beberapa instrumen seperti kebijakan untuk mendukung industri dalam negeri melalui instrumen trade remedies.

Di samping itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk lokal agar bisa bersaing dengan produk asing.

“Jadi kalau kita tidak punya daya saing, kita memang tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing yang lebih bagus, lebih murah. Nah itu yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Jika dilihat dari kinerja ekspor, Budi menuturkan bahwa sejak 2019–2023, ekspor untuk produk makanan dan minuman (mamin) mampu tumbuh sekitar 6,8%.

Sementara itu, pada Januari—Agustus 2024, ekspor mamin Indonesia tumbuh 6,4%. Padahal, permintaan dunia rata-rata 7,7%. “Jadi kita, pasar kita sebenarnya cukup besar,” ujarnya.

Namun, Budi juga menyebut bahwa dalam perdagangan ekspor, setiap negara, termasuk Indonesia mengalami banyak rintangan. Ini lantaran setiap negara ingin melindungi industri lokal dari banjir impor.

Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, Budi mengungkap bahwa cara pemerintah melindungi industri lokal adalah dengan beberapa instrumen kebijakan yang tepat, seperti trade remedies.

Akan tetapi, lanjut dia, kebijakan trade remedies alias pengenaan bea masuk hanya bersifat sementara.

“Jadi ketika kita sedang banyak impor masuk dan industri kita terganggu. Kemudian kita kenakan bea masuk tambahan, itu sifatnya sementara, sehingga kita bisa bangkit,” jelasnya.

Menurutnya, instrumen kebijakan ini dilakukan agar produk lokal bisa lebih berdaya saing dan kompetitif.

“Kalau kita bangkit, setelah kena bea masuk, kita harus bisa bersaing. Artinya daya saing itu yang utama sebenarnya untuk peningkatan ekspor kita,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia.

Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif mengatakan Indonesia memiliki sejumlah aturan pembatasan dan perlindungan industri, kendati implementasinya masih disalahgunakan oleh oknum.

“Kami mencatat justru jumlah ilegal ini bisa mencapai 2 juta piece per hari dari sepatu dan tekstil, jumlah PPN yang bisa diraup kalau ilegal ini ditutup itu cukup signifikan sekitar 30 triliun per tahun," kata Ian dalam RDPU Baleg DPR RI, dikutip Rabu (5/11/2024).

Di samping itu, jumlah trade remedies atau instrumen perlindungan perdagangan Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara-negara produsen tekstil besar lainnya, seperti China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

Misalnya, Indonesia hanya memiliki 350 non tarifd barriers, sedangkan di AS mencapai 6.665 instrumen perlindungan, China sebanyak 2.223 instrumen dan Uni Eropa sebanyak 2.822 instrumen.

"Indonesia memiliki regulasi yang lemah di mana izin impor untuk pakaian jadi kita itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita mau impor bahan baku tekstil, misalnya," tuturnya.

Di samping itu, Ian menerangkan sejumlah motif oknum yang memanfaatkan lemahnya regulasi perdagangan Indonesia. Pertama, terkait kehadiran pedagang langsung China tanpa izin tinggal yang memasarkan produknya di pasar dalam negeri, baru-baru ini telah dideportasi oleh Dirjen Imigrasi.

Pedagang asal China disebut banyak membuka tokonya di pusat perbelanjaan tekstil di Mangga Dua Jakarta, Cigondewah Bandung, Pekalongan hingga Tegal.

"Ini terjadi di Pasar Bandung, saat itu di demo oleh para pemilik toko dan mereka komplain ke Dirjen Imigrasi dan orangnya sudah dipulangkan, ketika tertangkap pasport nya itu milik orang yang sudah meninggal," jelasnya.

Tak hanya itu, berbagai cara yang dilakukan oknum lainnya yaitu dengan memasukkan barang ke Indonesia dengan borongan, barang kiriman, under voice, jual beli PI, dan menjual barang tanpa PPN.

"Instagram blogger dari Indonesia itu pergi kesana dan mereka memakai loop hole yang ada di beberapa PMK kita tentang barang bawaan sekitar US$500 untuk barang bawaan penumpang dan US$1.500 untuk pengiriman oleh pekerja luar negeri," tuturnya.

Lewat motif dan celah tersebut, volume impor ilegal pun makin melimpah dengan harga yang kelewat murah. Ian menerangkan bahwa industri tidak dapat menghadapinya karena IKM menjual baju misalnya dengan harga Rp25.000 per pasang.

Sementara, barang impor ilegal dijual dengan harga 50.000 per kilo sehingga per pasang bisa dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp5.000 per pasang.

"Jauh di bawah harga produksi kita bahkan harga produksi yang sudah di IKM pun yang di mana para IKM itu menggaji karyawannya itu mungkin sekitar Rp80.000-Rp100.000 per hari," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus membahas mengenai usulan pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur. Pemindahan ini bertujuan agar tidak terjadi overcapacity di pelabuhan yang menjadi pintu masuk produk impor ke Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyampaikan, opsi pemindahan pelabuhan saat ini masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Memang ada opsi itu, perubahan [pintu masuk impor] itu. Hanya kan masih dibahas di Kemenko Perekonomian,” ungkap Fajarini saat ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Rencana pemindahan pintu masuk barang impor sebelumnya sempat mencuat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kala itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat untuk memindahkan pintu masuk tujuh komoditas impor agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya.

Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Kalau itu [penumpukan barang impor di pelabuhan] memang susah pengendalianya karena sudah over capacity,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor. Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.

Rencana ini sebelumnya juga telah diajukan kepada Presiden Jokowi. Dalam usulannya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memberikan gambaran dan konsep yang akan diterapkan jika pelabuhan impor nantinya dipindah.

“Ya itu [pemindahan pelabuhan] sudah saya usulkan kepada Bapak Presiden. Termasuk konsepnya, kita berharap dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjut dari Bapak Presiden,” kata Agus, Kamis (19/9/2024).

Agus kala itu menuturkan, pihaknya berencana untuk ‘mempersulit’ masuknya barang-barang jadi ke Indonesia dengan memindahkan pintu masuk impor ke Indonesia Timur. Sedangkan, impor bahan baku akan dipermudah untuk membantu industri tekstil kembali bergeliat.

“Kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya ‘mempersulit’ barang-barang jadi yang berkaitan dengan tekstil masuk ke Indonesia. Kalau bahan baku itu prinsipnya memang harus dipermudah, ya harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri tekstil tumbuh kembali,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.

Tiga titik yang ditetapkan untuk pelabuhan impor yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Agus, hal tersebut bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.

PIXABAY/PETER LINDENAU Ilustrasi ekspor impor, kegiatan ekspor dan impor.

"Ini sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia," ujar Agus dilansir siaran pers Kemenperin, Senin (4/11/2024).

"Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional," ungkapnya.

Agus menyebutkan, alasan pemindahan entry point untuk sejumlah komoditas tersebut karena rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

Dengan demikian, pemindahan pelabuhan impor ke kawasan Indonesia bagian timur akan menjadi fokus Kabinet Merah Putih.

"Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” tegas Agus Gumiwang.

Adapun pemindahan pelabuhan impor ke wilayah Indonesia timur itu merupakan salah satu program quick wins yang dirumuskan Kemenperin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah.

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Selain pemindahan pelabuhan impor, Agus Gumiwang menyatakan pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor ke luar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun ini.

Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin Muhammad Taufiq mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

“Sejauh ini masih proses pembahasan karena ini menyangkut seluruh kementerian dan lembaga terkait karena berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Saya berharap tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Taufiq mengungkapkan, pemindahan pintu pelabuhan impor tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai.

Selain itu, tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.