Jakarta: Guru Besar ilmu Hubungan Internasional dari Universitas St Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan aliansi Rusia-Belarusia-China bisa menjadi penyeimbang kekuatan Barat.

"Aliansi Rusia-Belarusia-Cina mewakili kekuatan yang tangguh untuk stabilitas regional dan keseimbangan kekuatan global," kata Connie melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 4 November 2024.

Menurut dia, perkembangan keamanan global yang semakin menuju pada multipolaritas membutuhkan kekuatan yang seimbang untuk menciptakan stabilitas. Connie menyampaikan pemikirannya itu saat mengikuti Konferensi Internasional tentang keamanan Eurasia yang berlangsung di Minsk, Belarusia, pekan lalu.
Konferensi Keamanan Eurasia digelar selama dua hari, yakni pada 31 Oktober sampai 1 November 2024. Konferensi dihadiri perwakilan pejabat politik, keamanan, pakar dan analis isu pertahanan keamanan dari sekitar 30 negara.

Tujuan Konferensi Internasional Eurasia

Melansir situs resmi Kementerian Luar Negeri Belarusia, konferensi ini bertujuan untuk mengadakan diskusi yang lebih intensif mengenai prospek masa depan keamanan di kawasan Eurasia. Diskusi khususnya dalam konteks perkembangan keamanan global yang sedang mengalami krisis akibat kontradiksi politik dan militer antarnegara kunci dunia. Konferensi ini juga diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi bagi negara-negara tersebut.

Menurut Connie, gabungan kemampuan militer, teknologi canggih, dan posisi strategis dari Rusia–Belarusia–China bisa menciptakan front yang tangguh dan solid serta mampu menantang dominasi Barat. "Hubungan yang mendalam dengan wilayah lain di Asia, membentuk kembali dinamika strategis kawasan dan sekitarnya,” kata Connie.

Lebih lanjut, Connie menjelaskan saat ini ada pergeseran paradigma tatanan dunia. Dari corak monosentrisme yang didominasi oleh kekuatan Barat pascaperang dingin, menjadi ke multipolar yang muncul dari kebangkitan China, Rusia, dan negara-negara lain.

Oleh karena itu, pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana cara untuk meminimalkan risiko keamanan di tengah transisi tatanan dunia yang semakin intensif tersebut. "Bagaimana menghidupkan kembali diplomasi ketika semua pihak fokus pada penguatan militer untuk menciptakan deterrence effect?” kata dia.

Connie juga menyoroti bahwa aliansi keamanan yang ada di dunia ini bisa dipertanyakan. Apakah menjadi pembawa perdamaian yang agresif atau penjaga keamanan yang sesungguhnya.

"Dapatkah PBB dan organisasi keamanan regional kembali berfungsi sebagaimana mestinya?” kata Connie.

Dunia dilanda krisis keamanan

Terkait pendekatan keamanan yang cenderung militeristis dan kurang diplomatis, juga disadari oleh Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Pada upacara pembukaan, Lukashenko mengatakan bahwa krisis keamanan telah melanda seluruh dunia dan negara-negara semakin dituntut untuk menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan mereka dan mencegah meningkatnya ketegangan, seraya menambahkan bahwa memburuknya konflik di Ukraina dan Timur Tengah akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah lagi secara global.

Lukashenko menyoroti kebutuhan mendesak bagi dunia untuk mengadakan dialog yang jujur dan penilaian yang adil terhadap peristiwa terkini guna menjaga keamanan komprehensif semua negara di bidang militer, politik, ekonomi, informasi, dan bidang lainnya.

Ia juga mengatakan bahwa inisiatif keamanan yang diajukan oleh para pemimpin sejumlah negara Eurasia, serta Inisiatif Keamanan Global (GSI) Tiongkok dan konsep membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, sangat penting untuk memecahkan masalah saat ini dan membangun mekanisme kerja untuk memastikan keamanan global.

Kurangnya hukum internasional

Wakil Perdana Menteri Serbia Aleksandar Vulin menekankan bahwa masalah terbesar di dunia saat ini adalah kurangnya hukum internasional. Sementara, beberapa pemimpin Barat berkomitmen untuk menghancurkan daripada membangunnya.

"Ketika berbicara tentang keamanan Eurasia, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya negara-negara dan pemerintah yang secara geografis terletak di benua tertentu tetapi juga orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan negara-negara tersebut,” kata Vulin, seraya menambahkan bahwa sejauh menyangkut keamanan, dunia harus menunjukkan keberanian dan rasa tanggung jawab untuk mencapai konsensus baru jika peradaban manusia ingin memiliki jalan keluar.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tren utama di dunia saat ini adalah terbentuknya tatanan dunia multipolar. Proses alamiah yang tidak dapat diubah kembali yang terkait dengan perubahan objektif dalam keseimbangan dunia, pertumbuhan ekonomi, dan menguatnya pengaruh pusat-pusat baru non-Barat.

Tren ini mempromosikan demokratisasi hubungan internasional. Tidak boleh ada hegemoni siapa pun dan di mana prinsip-prinsip Piagam PBB harus dipatuhi secara komprehensif dan tidak selektif.

Peran Rusia yang cukup penting di kawasan Eurasia itu pun menjadi perhatian. Agar tidak menjadi ancaman baru bagi keamanan dunia dan menenangkan negara-negara tetangganya.

"Perlu ada rumusan agar terwujud keseimbangan antara menciptakan kekuatan militer dengan daya ‘deterrence’ dan menjamin keamanan bagi negara-negara sekutunya,” kata Connie.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Minsk: Belarusia mengerahkan sekitar sepertiga dari total angkatan bersenjatanya ke area perbatasan dalam menghadapi potensi serangan Ukraina. Ini merupakan langkah antisipasi terkait invasi Ukraina terhadap Rusia sejak 8 Agustus lalu.

Kabar disampaikan langsung Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurutnya, Ukraina telah menempatkan 120 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina.
"Melihat kebijakan agresif mereka, kami telah menempatkan militer kami di sepanjang perbatasan," lapor Belta mengutip pernyataan Lukashenko dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi pemerintah Rusia.

“Jika terjadi perang, maka apa yang kami lakukan adalah langkah pertahanan,” sebut Lukashenko, seperti dilansir dari TRT World, Senin, 19 Agustus 2024.

Andriy Demchenko, juru bicara dinas perbatasan Ukraina, mengatakan kepada media Ukraina Ukraine Pravda pada hari Minggu bahwa situasi di perbatasan dengan Belarusia tetap tidak berubah.

"Seperti yang dapat kita lihat, retorika Lukashenko juga tidak berubah ... Kami tidak melihat adanya peningkatan jumlah peralatan atau personel unit Belarusia di dekat perbatasan kami," kata Demchenko.

Lukashenko tidak mengatakan secara pasti berapa banyak pasukan yang dikerahkan Minsk di sepanjang perbatasan. Militer profesional Belarusia memiliki sekitar 48.000 tentara dan sekitar 12.000 personel perbatasan negara, menurut Military Balance 2022 dari International Institute for Strategic Studies.

Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Khrenin mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa ada kemungkinan besar provokasi bersenjata dari Ukraina dan bahwa situasi di perbatasan "tetap tegang."

Lukashenko mengatakan perbatasan Belarusia-Ukraina telah dipasangi ranjau darat "seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya" dan bahwa pasukan Ukraina akan mengalami kerugian besar jika mereka mencoba menyeberanginya.

Baca juga: Ukraina Sebut Invasi ke Rusia demi Negosiasi yang 'Adil'

(WIL)

WASHINGTON - Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap 19 individu dan 14 badan hukum dari Belarusia. Sanksi tersebut antara lain diberikan kepada beberapa maskapai penerbangan dan pabrik Belarusia.

Daftar hitam tersebut mencakup maskapai Belcanto dan Rada, pabrik Legmash, biro desain Helikopter Tak Berawak (UAVHeli), serta pesawat yang diduga terkait dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.

Departemen Keuangan AS telah menerbitkan izin umum yang menetapkan batas waktu 10 September untuk menyelesaikan transaksi dengan Belcanto, Rubistar, dan Rada. Dokumen tersebut membatasi ruang lingkup interaksi dengan perusahaan-perusahaan Belarusia ini hanya pada masalah penerbangan sipil saja.

Mengutip TASS, Sabtu (10/8/2024), pihak berwenang AS mengklaim bahwa orang-orang yang termasuk dalam pembatasan tersebut ?terlibat dalam mendukung? operasi militer khusus Rusia di Ukraina dengan memproduksi senjata, mengirimkan produk ke Rusia, dan memberikan bantuan untuk menghindari sanksi Barat.

Selain itu, kementerian menambahkan, pembatasan tersebut diberlakukan karena dugaan ?serangan terhadap gerakan demokrasi Belarusia? yang dilakukan Lukashenko. Dimasukkannya ke dalam daftar hitam berarti pembekuan aset di AS dan larangan bagi warga negara dan perusahaan Amerika untuk melakukan bisnis dengan pihak-pihak yang terlibat.

Departemen Luar Negeri juga menjatuhkan sanksi visa terhadap 19 pejabat Belarusia karena ?keterlibatan mereka dalam merusak demokrasi? di negara tersebut. Departemen Keuangan AS menambahkan bahwa, selain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa telah memberlakukan pembatasan terhadap republik tersebut.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah berjanji untuk memperluas kerja sama dengan Pyongyang dalam sebuah pesan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Hal tersebut diungkapkan kementerian luar negeri Korea Utara di situs webnya pada hari Jumat (26/7/2024).

"Saya menegaskan bahwa saya akan bekerja untuk lebih memperluas kerja sama dengan DPRK agar penuh dengan konten baru, dan program bersama yang memberikan manfaat bersama bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di negara kita," demikian kata kementerian mengutip pernyataan Lukashenko dalam sebuah pernyataan.

DPRK adalah singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara.

Melansir Reuters, pesan itu datang sebagai balasan atas ucapan selamat Pyongyang atas Hari Nasional Belarusia, kata pernyataan itu.

Baik Korea Utara maupun Belarusia memiliki hubungan dekat dengan Rusia, yang telah menjadi lebih terisolasi secara diplomatik di panggung global sejak memerintahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Media pemerintah Korea Utara melaporkan, Menteri Luar Negeri Belarusia Maxim Vladimirovich Ruzenkov melakukan perjalanan ke Korea Utara dan bertemu dengan pejabat senior pemerintah minggu ini, termasuk perdana menteri Kim Tok Hun dan menteri luar negeri Choe Son Hui.

Pada resepsi di Hotel Koryo Pyongyang untuk Ruzenkov pada hari Selasa, media pemerintah KCNA mengatakan Choe berbicara tentang meningkatkan hubungan secara komprehensif antara kedua negara.