Bisnis.com,JAKARTA - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell berusaha untuk meyakinkan dukungan Eropa yang teguh terhadap Ukraina, setelah beberapa hari sebelumnya Donald Trump memenangkan pemilu.

Dilansir dariReuters padaMinggu (10/11/2024), Borell merupakan pejabat tinggi Uni Eropa pertama yang mengunjungi Kyiv sejak kemenangan Trump. Dia mengungkapkan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk menekankan dukungan Uni Eropa terhadap Ukraina.

"Dukungan ini tetap teguh. Dukungan ini mutlak dibutuhkan agar Anda dapat terus mempertahankan diri dari agresi Rusia," jelas Borell dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Ukraina di Kyiv.

Pasalnya, dukungan dari sekutu Barat juga telah menjadi kunci bagi kemampuan Ukraina, untuk mempertahankan diri terhadap musuh Rusia, yang jauh lebih besar dan lebih lengkap.

"Kita perlu pengiriman yang lebih cepat dan lebih sedikit batasan yang kita buat sendiri," tutur Borell.

Sebagai informasi, meskipun AS adalah sekutu utama, Trump telah mengkritik skala dukungan militer dan keuangannya untuk Kyiv, Dia juga berjanji untuk mengakhiri perang dengan cepat, tanpa menjelaskan bagaimana caranya.

Presiden Volodymyr Zelensky termasuk di antara pemimpin pertama yang memberi selamat kepada Trump dan mengatakan bahwa percakapannya dengan presiden terpilih AS itu harus dilanjutkan.

Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha mengatakan bahwa Kyiv mengharapkan kepemimpinan AS yang berkelanjutan dalam membantu mencapai "perdamaian yang adil". Terdapat juga tim yang mulai mempersiapkan pertemuan potensial di masa depan antara kedua pemimpin.

Tak hanya itu, Borell juga mengatakan bahwa para menteri pertahanan Uni Eropa akan berkumpul minggu depan untuk membahas kelanjutan dukungan kepada Ukraina, baik militer maupun diplomatik.

Pihaknya juga akan membuat sebuah kasus untuk meningkatkan dukungan pada saat ini yang dinilai kritis.

Kyiv: Badan Pos Ukraina, Ukrposhta, telah meluncurkan prangko edisi spesial yang menampilkan foto Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Peluncuran prangko ini dilakukan atas inisiasi LSM The Ukrainian Initiative, yang diketuai oleh seorang Indonesianis bernama Yurii Kosenko.

Ukrposhta mengatakan bahwa pencetakan prangko edisi spesial ini bertujuan menyambut pelantikan Prabowo sebagai presiden ke-8 RI.

Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Arief Basalamah, menerima prangko tersebut secara langsung di kantor Ukrposhta di Kota Nizhyn, dengan didampingi Yurii Kosenko, pada Oktober lalu menjelang upacara pelantikan Prabowo.
Dubes Arief menyampaikan apresiasi terhadap Ukrposhta dan Ukrainian Initative atas pencetakan ini, yang menunjukkan dukungan terhadap pemimpin baru Indonesia. Disampaikan bahwa Indonesia siap untuk bekerja sama dengan Ukraina dalam mendukung kemajuan hubungan bilateral.

Ukrposhta adalah badan pos nasional resmi Ukraina, semacam PT Pos-nya Ukraina, yang menyediakan layanan pos, logistik, keuangan, dan perdagangan untuk perorangan dan bisnis.

Meski hanya dicetak terbatas, namun prangko ini secara resmi dapat digunakan untuk pengiriman pos di seluruh Ukraina.

Baca juga: Bertemu Prabowo di Shangri-La Dialogue, Zelensky Bicara soal 'Perang Kejam'


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Pertemuan P20 ke-10 di Brasil.

Puan menyerukan agar para pemimpin parlemen G20 bersatu mengatasi perpecahan geopolitik dan mempromosikan perdamaian, terutama di wilayah konflik seperti Palestina dan Ukraina.

"Saatnya kita memenuhi janji Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi masa depan," ujar Puan dikutip keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Puan juga menekankan bahwa seluruh anggota negara P20 harus mendukung untuk mengakhiri perang di Palestina, Ukraina, dan sekitarnya.

Ia meminta semua negara G20 untuk segera menyuarakan gencatan senjata di Gaza, dan memberikan bantuan kemanusiaan.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," ujar Puan.

Menurutnya gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

"Ketika dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik dan fragmentasi yang meningkat, saya menyerukan kepada para pemimpin Parlemen anggota G20 untuk mengatasi perpecahan, mengakhiri perang, dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan," kata Puan.

Puan juga menekankan pentingnya kontribusi parlemen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tengah tantangan global yang meningkat.

Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa SDGs adalah visi besar menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan kesenjangan ekonomi menghambat pencapaian target ini.

Menurutnya, parlemen memiliki peran penting dalam merumuskan undang-undang yang mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ia mendorong parlemen G20 untuk mengalokasikan anggaran memadai demi pencapaian SDGs dan merancang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mengurangi kesenjangan.

Menurut Puan, Indonesia sendiri berkomitmen penuh pada SDGs, yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Namun, ia menekankan bahwa komitmen nasional saja tidak cukup tanpa kerja sama global.

“Diplomasi parlemen seperti P20 ini memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan besar abad ke-21,” ungkapnya.

"Perang dan konflik hanya membuang sumber daya yang sangat diperlukan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan pendidikan," kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Acara P20 ke-10 ini dihadiri oleh 62 delegasi dari 35 negara serta perwakilan dari tujuh lembaga internasional, termasuk PBB dan Inter-Parliamentary Union (IPU).

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengaku ragu dengan rencana perdamaian Perang Ukraina yang selalu dibanggakan oleh Presiden terpilih AS, Donald Trump.

Selama masa kampanye, Trump kerap meyakinkan para pendukungnya bahwa pemerintahannya mampu menghentikan perang Ukraina dalam sekejap. Sayangnya, Trump tidak mampu memberikan rincian yang jelas tentang rencana tersebut.

Dari Ukraina, Zelenskyy pun menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian rencana Trump. Zelenskyy pun ragu proses penghentian cepat akan memberikan keuntungan bagi Ukraina.

"Jika hanya cepat, itu berarti kerugian bagi Ukraina. Saya belum mengerti bagaimana ini bisa terjadi dengan cara lain. Mungkin kita tidak tahu sesuatu, tidak tahu apa-apa," kata Zelenskyy hari Kamis (7/11), dikutip Reuters.

Zelenskyy jadi salah satu pemimpin negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Trump setelah penghitungan suara elektoral muncul pada hari Kamis. Zelenskyy berbicara melalui telepon dengan Trump untuk mengucapkan selamat.

Meskipun demikian, Trump diprediksi tidak akan semurah hati Joe Biden dalam memberikan dukungan kepada Ukraina. Selama kampanye, Trump mengkritik skala dukungan militer dan keuangan AS untuk Ukraina dan berjanji untuk segera mengakhiri perang.

AS menjadi sekutu terpenting Ukraina selama perang dengan Rusia berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

"Kita harus bersiap untuk setiap keputusan. Kita menginginkan akhir yang adil bagi perang. Saya yakin bahwa akhir perang yang sudah dekat berarti kerugian," kata Zelenskyy.

Tonton:Siapapun Pemenang Pemilu AS, Putin Tidak Terburu-buru untuk Akhiri Perang Ukraina

Zelenskyy menentang gagasan gencatan senjata dalam perang tanpa jaminan keamanan. Zelenskyy menghendaki adanya jaminan keamanan untuk mencegah Rusia melancarkan serangan yang lebih besar di kemudian hari.

Baginya, gencatan senjata bukanlah solusi dan hanya omong-kosong yang menguntungkan Rusia.

"Pertama gencatan senjata, lalu kita lihat saja nanti. Siapakah kalian? Apakah anak-anak kalian sedang sekarat? Gencatan senjata diusulkan, misalnya oleh seorang pemimpin yang menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Bayangkan, ini omong kosong dan tidak harmonis," ujarnya.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Presiden Rusia, Vladimir Putin, akhirnya mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilu Presiden AS. Putin juga menyatakan siap untuk berdialog dengan pemimpin negara rivalnya tersebut.

Sebelumnya, pihak Kremlin menyebutkan bahwa Putin tidak berencana untuk memberikan selamat kepada Trump.

Juru bicara kantor kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, pada hari Kamis (7/11) memberikan isyarat bahwa sulit bagi Rusia untuk memberi selamat kepada negara yang tidak bersahabat dan ikut campur dalam konflik negara lain.

"Saya sarankan untuk mengingat bahwa kita berbicara tentang pemilu yang terjadi di negara yang tidak bersahabat dengan kita dan di negara yang terlibat dalam konflik Ukraina," kata Peskov, dikutip TASS.

Namun kenyataannya berbeda. Pada hari yang sama, Putin menyampaikan pernyataan publik pertamanya sejak kemenangan Trump.

Putin mengatakan, Trump telah bertindak seperti pria sejati saat terjadi percobaan pembunuhan terhadap dirinya di Pennsylvania pada bulan Juli. Putin juga mengucapkan selamat atas kemenangan sejawatnya itu.

"Menurut saya, dia berperilaku dengan sangat benar, berani, seperti pria sejati. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau," kata Putin, dikutip Reuters.

Meskipun demikian, Putin tetap menyoroti sejumlah pernyataan Trump tentang perang Ukraina yang disampaikan selama kampanye. Putin juga tertarik dengan upaya Trump tentang pemulihan hubungan dengan Rusia.

Tonton:Rusia Penasaran Apakah Kemenangan Trump Bisa Mengakhiri Perang Ukraina

"Apa yang dikatakan tentang keinginan untuk memulihkan hubungan dengan Rusia, untuk mengakhiri krisis Ukraina, menurut saya ini setidaknya patut mendapat perhatian," kata Putin.

Selama periode kampanye, Trump kerap sesumbar mampu membawa perdamaian di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih. Sayangnya, Trump tidak mampu memberikan rincian tentang bagaimana ia akan berusaha mengakhiri perang tersebut.

Para pejabat Rusia mengatakan bahwa selama masa jabatan pertama Trump, periode 2017-2021, Trump bersikap keras terhadap Rusia. Minat Trump untuk memulihkan hubungan dengan Rusia disambut baik oleh Putin.

"Saya siap melanjutkan kontak jika pemerintahan Trump menginginkannya. Saya siap berdiskusi dengan Trump," pungkasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Gedung Putih segera menyalurkan bantuan keamanan senilai miliaran dolar ke Ukraina sebelum masa jabatan Presiden AS Joe Biden berakhir pada Januari mendatang, demikian disampaikan beberapa sumber pada Rabu.

Langkah ini bertujuan memperkuat pemerintahan Kyiv sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari.

"Pemerintah akan bergerak cepat... untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin," ujar seorang pejabat senior pemerintahan yang tidak bersedia disebutkan namanya, menjelang akhir masa jabatannya pada Januari.

Trump telah mengkritik kebijakan bantuan Biden untuk Ukraina, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan dukungan bagi pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih, Senat, dan mungkin juga DPR.

DPR telah dikendalikan oleh Partai Republik sejak Januari 2023, namun hingga Rabu sore belum jelas apakah partai tersebut telah memenangkan cukup kursi dalam pemilu hari Selasa untuk mencegah Partai Demokrat memperoleh mayoritas tipis.

Terakhir kali DPR yang dipimpin Partai Republik menyetujui bantuan untuk Ukraina adalah pada April lalu, termasuk kewenangan bagi Biden untuk mentransfer senjata senilai miliaran dolar dari persediaan AS.

Keputusan ini terjadi delapan bulan setelah Biden pertama kali mengajukan permintaan bantuan tambahan, dengan dukungan lebih banyak dari Demokrat dibandingkan Republik.

Dari kewenangan transfer senjata yang disetujui pada April, tersisa US$ 4,3 miliar. Angka ini ditambah dengan US$ 2,8 miliar dari transfer sebelumnya yang telah disetujui oleh anggota parlemen, serta US$ 2 miliar dalam pendanaan untuk pembelian senjata baru dari industri.

Secara keseluruhan, bantuan militer senilai US$ 9 miliar tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi persediaan Ukraina.

Rencana transfer senjata oleh Biden ini pertama kali dilaporkan oleh Politico. Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.

AS diperkirakan akan terus mengirimkan amunisi dan senjata anti-tank seperti Javelin dari Lockheed Martin dan RTX ke Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya dalam konflik darat dengan Rusia, diperlukan lebih banyak kendaraan darat dan artileri 155mm buatan General Dynamics Corp.

Selain itu, Ukraina juga diperkirakan akan menerima lebih banyak roket permukaan-ke-permukaan GMLRS yang telah digunakan secara intensif dengan sistem peluncur roket HIMARS.

Para analis mengatakan tidak ada jaminan bahwa Washington akan terus mendukung bantuan bagi Ukraina setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih dan setidaknya setengah dari Kongres, terutama karena Ukraina sedang menghadapi kemunduran di medan perang.

"Ini akan menjadi masalah ketika pendanaan tambahan untuk Ukraina dibutuhkan pada suatu waktu," ujar Scott Anderson, seorang peneliti di Brookings Institution.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menolak untuk membahas bantuan bagi Ukraina pada konferensi pers Rabu lalu, dengan menyatakan bahwa ia hanya ingin fokus pada hasil pemilu.

Saat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, Trump menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika ia masih menjabat. Ia juga menambahkan bahwa dirinya "bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam."

Trump pernah mengatakan kepada Reuters tahun lalu bahwa Kyiv mungkin harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk mencapai perdamaian, sesuatu yang ditolak oleh Ukraina dan tidak pernah disarankan oleh Biden.

Wakil Presiden terpilih, Senator J.D. Vance, telah menjadi kritikus vokal atas bantuan untuk Ukraina, dengan menyatakan bahwa dana pemerintah akan lebih baik digunakan untuk prioritas dalam negeri.

Jakarta: Presiden dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) tahun 2024, Donald Trump dan JD Vance membawa pandangan yang unik dan terkadang kontroversial dalam kebijakan luar negeri AS.

Keduanya memiliki pandangan yang tegas terhadap isu-isu global, mulai dari perang di Ukraina hingga hubungan dengan Tiongkok dan Timur Tengah.

Dengan Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS pada tahun 2024, mereka siap membawa dunia ke arah yang berbeda, dengan pendekatan "America First" yang semakin kuat.

Ukraina: Perdamaian yang Dipertanyakan

Donald Trump telah berulang kali mengklaim bahwa ia dapat mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina dalam waktu 24 jam. Meskipun demikian, rincian konkret mengenai bagaimana ia akan mencapainya tidak pernah diungkapkan.
Dia juga menyatakan bahwa Ukraina mungkin harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk mencapai perdamaian—a gagasan yang ditolak keras oleh Ukraina dan komunitas internasional.

Di sisi lain, JD Vance telah menunjukkan skeptisisme terhadap dukungan AS untuk Ukraina. Vance pada 12 April 2024 memberitahu New York Times bahwa Ukraina tidak punya kemungkinan untuk menang.

“Pertanyaan paling fundamental: berapa banyak (dana) yang Ukraina butuhkan dan berapa banyak yang bisa kita berikan? Biden menyarankan $60 miliar dapat memberikan antara kemenangan dan kekalahan dalam perang besar antara Rusia dan Ukraina. Itu juga salah.... secara fundamental, kita tidak punya kapasitas untuk memanufaktur persenjataan yang dibutuhkan Ukraina” Ujar Vance, melansir New York Times.

Menekankan bahwa AS seharusnya fokus pada kepentingan domestik daripada mendukung Ukraina tanpa jaminan keberhasilan. Hal ini menandakan kemungkinan penurunan dukungan AS untuk Ukraina di bawah kepemimpinan Trump-Vance.

Tiongkok: Tarik Ulur Hubungan Ekonomi dan Keamanan

Trump dan Vance memiliki pandangan yang sama dalam mengambil sikap keras terhadap Tiongkok.

Trump juga menegaskan bahwa Taiwan harus membayar AS untuk pertahanan mereka, dan percaya bahwa Tiongkok tidak akan berani menyerang Taiwan yang dikelola secara demokratis selama ia menjabat.

Sikap tegas terhadap Tiongkok ini menunjukkan bahwa ketegangan terkait masalah Taiwan akan tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Trump-Vance.

Trump berencana meningkatkan tarif impor Tiongkok dan membatasi kepemilikan Tiongkok atas aset di AS, terutama di sektor energi dan teknologi.

Trump menganggap kebijakan ini penting untuk melindungi ekonomi AS dan mengkritik Tiongkok karena 'menguasai sektor-sektor strategis', seperti yang dinyatakannya dalam kampanye di Michigan pada April 2024.

Sedangkan JD Vance merupakan salah satu anggota sayap kanan AS yang dikenal memiliki pandangan Asia First. Dia menyatakan bahwa AS seharusnya fokus terhadap Asia Timur daripada Eropa.

“Ada banyak orang-orang jahat di seluruh dunia, dan saya lebih tertaik dengan beberapa masalah di Asia Timur sekarang daripada di Eropa” Ujar Vance pada Konferensi Munich, 18 Februari 2024.

Vance, yang menggambarkan dirinya sebagai 'nasionalis ekonomis', menyatakan bahwa AS harus melindungi industri dalam negerinya dari persaingan Tiongkok.

"Jika kalian akan menggunakan tenaga kerja budak di Tiongkok, maka kalian akan mendapatkan denda besar sebelum membawa produk itu kembali ke Amerika Serikat. Itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Amerika memiliki basis industri yang kuat," sebut Vance kepada Fox News, Oktober 2024.

Dengan fokus pada peningkatan tarif dan melindungi pekerja AS. Sikap keras terhadap Tiongkok ini menunjukkan bahwa hubungan antara AS dan Tiongkok akan tetap tegang di bawah kepemimpinan Trump-Vance.

Timur Tengah: Dukungan Penuh untuk Israel

Dalam konteks Timur Tengah, Trump mendukung penuh Israel, terutama dalam perang melawan Hamas di Gaza. Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 dan merencanakan memindahkan kedutaan Amerika Serikat (AS) ke kota yang disengketakan tersebut.

Dalam konteks Iran, ia berjanji untuk terus memberikan dukungan militer kepada Israel tanpa syarat, dan memberikan "tangan bebas" bagi Netanyahu dalam menghadapi Iran.

Menjelang antisipasi serangan balasan Israel, dia pernah beberapa kali menyarankan agar Israel menyerang situs nuklir Iran, meskipun dengan protes Presiden Joe Biden.

"Mereka menanyakan dia (Biden), apa yang kamu pikirkan tentang Iran? Apakah kamu akan menyerang Iran? Dan dia mengatakan, 'selama mereka tidak menyerang situs nuklir'. Bukankah itu yang kita seharusnya serang?" ujar Trump dalam acara kampanye calon presiden di Carolina Utara, 4 Oktober 2024.

Sedangkan JD Vance juga menunjukkan dukungan penuh terhadap Israel. Dalam wawancaranya di CNN, “State of the Union” pada bulan Mei, Vance menyatakan dukungannya untuk Israel dalam perang dengan Hamas.

“Tujuan kita di Timur Tengah seharusnya untuk mendukung Israel untuk memiliki hubungan yang baik dengan Saudi dan negara-negara teluk Arab lainnya.. Tidak mungkin kita bisa melakukannya kecuali jika Israel mengalahkan Hamas” Ujar Vance.

Vance merupakan pendukung keras Israel dalam perang di Gaza. Pada pidatonya di institusi Quincy pada bulan Mei dia menyarankan agar AS “berhenti mendukung Ukraina” dan mendukung Israel secara penuh.

Di sisi lain, Trump juga berambisi mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan Saudi Arabia, sebuah upaya yang sudah dimulai pada masa jabatan pertamanya.

Memprediksi Dunia di Bawah Kepemimpinan Trump-Vance

Di bawah kepemimpinan Trump dan Vance, dunia diprediksi akan menghadapi peningkatan ketidakpastian, dengan pendekatan yang lebih unilateral dalam kebijakan luar negeri AS.

Keduanya cenderung memprioritaskan kepentingan nasional dengan mengurangi komitmen terhadap aliansi dan kerja sama internasional.

Fokus pada keamanan domestik, peningkatan tarif, dan kebijakan proteksionis lainnya menunjukkan bahwa hubungan AS dengan banyak negara, termasuk Eropa, Tiongkok, dan sekutu-sekutu lainnya, akan terus diuji.

Khususnya Ukraina yang saat ini sedang berhadapan dengan invasi Rusia, diperkirakan akan mendapatkan pengurangan bantuan dari AS.

Dengan janji untuk "menghentikan perang, bukan memulai perang", Trump berupaya memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang membawa perdamaian, meskipun kebijakan-kebijakan yang diusulkannya tampaknya justru dapat memicu ketegangan di beberapa wilayah.

Dunia berada dalam fase transisi yang berpotensi besar untuk perubahan besar, tergantung bagaimana Trump dan Vance mengeksekusi visi mereka untuk kebijakan luar negeri AS.

Baca Juga:
Profil Donald Trump, Sang Trilliuner Kontroversial yang Kembali Jadi Presiden AS
Profil JD Vance, Wakil Presiden Pendamping Donald Trump


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Peluang baru untuk memperbaiki hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) terbuka setelah Donald Trump menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden AS.

Hal ini disampaikan oleh Kirill Dmitriev, Kepala Dana Kekayaan Kedaulatan Rusia, pada hari Rabu.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menyebabkan ketegangan terbesar antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962.

Hubungan antara kedua negara, yang merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia, semakin memburuk hingga tingkat Perang Dingin, menurut para diplomat Rusia dan AS.

Dmitriev, tokoh senior dalam elit politik Rusia, menyatakan bahwa kemenangan tim Trump terjadi meskipun ada "kampanye disinformasi besar-besaran".

Ia menambahkan bahwa kemenangan Trump menunjukkan bahwa rakyat Amerika sudah lelah dengan kebijakan pemerintahan Biden yang dianggap penuh kebohongan dan ketidakmampuan.

"Ini membuka peluang baru untuk mengatur ulang hubungan Rusia-Amerika," ujar Dmitriev, yang rutin bertemu dan memberi nasihat kepada Presiden Vladimir Putin.

Trump, dari Partai Republik, mengklaim kemenangan setelah proyeksi Fox News menyebutkan ia mengalahkan Demokrat Kamala Harris, menandai kebangkitan politik yang mengejutkan setelah empat tahun meninggalkan Gedung Putih.

Pada 2009, Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pernah mengusulkan pengaturan ulang hubungan dengan Rusia. Namun, upaya tersebut gagal ketika hubungan antara Presiden Putin dan Barack Obama memburuk, meskipun simbolisasi yang diberikan kala itu.

Trump, yang berusia 78 tahun, berulang kali berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina jika terpilih, meskipun ia belum menjelaskan secara rinci caranya.

Sementara itu, Putin menyatakan kesiapannya untuk berdialog mengenai kemungkinan akhir perang, asalkan klaim teritorial Rusia diakui. Hal ini bertentangan dengan sikap kepemimpinan Ukraina yang menolak menyerah.

Pasukan Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea, Donbas, serta sebagian besar Zaporizhzhia dan Kherson.

Menjelang pemilu AS, para pejabat Rusia, termasuk Putin, menyatakan bahwa bagi Moskow, siapa yang menang di Gedung Putih tidak terlalu berpengaruh. Namun, media pemerintah yang dikendalikan Kremlin menunjukkan preferensi terhadap Trump.

Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa kemenangan Trump mungkin akan membawa dampak buruk bagi Ukraina. Meski demikian, tidak jelas sejauh mana Trump akan memotong pendanaan AS untuk perang tersebut.

Medvedev menilai Trump, sebagai seorang pengusaha, cenderung enggan menghabiskan dana untuk aliansi atau organisasi internasional yang dianggap tidak menguntungkan.

"Pertanyaan utamanya adalah seberapa besar Trump akan dipaksa mendukung pembiayaan perang. Dia keras kepala, tapi sistemnya lebih kuat," kata Medvedev.

Jakarta -

Proses pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) sudah mencapai tahap perhitungan suara. Untuk saat ini capres Partai Republik Donald Trump masih lebih unggul daripada capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Bahkan, media terkemuka Amerika Serikat (AS), Fox News, mengumumkan capres Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, sebagai pemenang pilpres tahun 2024 ini. Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.

Perlu diketahui, pemilihan presiden AS dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara elektoral (Electoral College). Di luar itu capres atau kandidat membutuhkan sedikitnya 270 suara Electoral College untuk menang, jika tidak ia akan otomatis gugur.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 02:00 waktu AS atau 14.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 194 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan hasil pilpres AS bakal memberikan dampak terhadap Indonesia. Sebab tidak bisa dipungkiri hingga saat Negeri Paman Sam masih menjadi pusat ekonomi dan politik global.

Misal jika Donald Trump benar menjabat sebagai Presiden AS periode 2024-2028, maka ada kekhawatiran perang dagang antara Amerika dengan China maupun negara lain akan kembali terjadi. Hal inilah yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian RI.

Di sisi lain, Trump juga sudah berjanji akan menengahi berbagai konflik bersenjata atau militer di berbagai daerah. Artinya jika ia benar terpilih maka tensi geopolitik akan berkurang dan beberapa komoditas seperti emas akan stabil cenderung menurun.

"Saat kampanye Trump sendiri mengatakan bahwa setelah saya memenangkan pilpres di Amerika, setelah saya diangkat, disumpah ya sebagai presiden di gedung putih, program utama saya adalah menghentikan perang di Timur Tengah dan di Eropa," jelas Ibrahim.

"Nah dengan cara apa? Dengan cara kemungkinan besar Amerika tidak lagi memasok persenjataan baik ke Israel maupun ke Ukraina. Nah ini yang membuat pasar sedikit tenang," tambahnya lagi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyebut hasil pemilu AS nanti tidak akan memberi pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. "Belum ada penelitian yang membuktikan ada dampak yang nyata dari pergantian presiden di Amerika ke perekonomian Indonesia," kata Piter.

Kalaupun ada, hasil pilpres AS ini paling hanya memberikan pengaruh tidak langsung, semisal fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Itupun menurutnya sangat kecil.

"Pengaruhnya tidak besar. Siapapun yang menang di pilpres AS akan sama saja bagi Indonesia. Harga dolar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang pilpres. Contoh nya saja sekarang rupiah relatif menguat, yang lebih disebabkan oleh pelemahan dollars akibat kebijakan Tiongkok melepas surat utang pemerintah AS," katanya.

Di luar itu, menurutnya yang akan lebih memengaruhi kondisi perekonomian RI adalah kebijakan presiden AS terpilih ke depan. Misalkan saja jika Trump terpilih maka ketegangan geopolitik imbas perang Rusia-Ukraina bisa saja meningkat atau sebaliknya malah melemah.

"Pasar khawatir menangnya Trump akan mengeskalasi ketegangan geopolitik yang pada akhirnya semakin memperpanjang krisis ekonomi global," jelas Piter.

"Tapi sesungguhnya dampak riil ke perekonomian global lebih ditentukan kebijakan yang akan diambil oleh Trump.Saya tidak meyakini bahwa Trump Akan mengeskalasi ketegangan geopolitik, terutama menyangkut perang Russia Ukraina," sambungnya.

(fdl/fdl)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Personel militer pertama dari Korea Utara di wilayah perbatasan Rusia di Kursk telah diserang oleh Ukraina. Kejadian ini terjadi di tengah kekhawatiran tentang Pyongyang yang mengirim ribuan tentara ke Rusia untuk mendapatkan imbalan nuklir.

Mengutip The Independent, Pentagon minggu lalu mengatakan Korea Utara mengirim 10.000 tentara ke Rusia. Sebagian dari mereka diyakini menuju Kursk untuk bergabung dengan pasukan Putin dalam invasi mereka ke Ukraina di tengah konflik terbesar yang pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Pasukan Rusia menghadapi kesulitan dalam memukul mundur serangan lintas batas Ukraina yang diluncurkan pada 6 Agustus.

"Personel militer pertama DPRK [Republik Rakyat Demokratik Korea] telah diserang di wilayah Kursk di Federasi Rusia," kata kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina Andriy Kovalenko pada hari Senin, mengacu pada tantara Korea Utara.

Seorang juru bicara PBB mengatakan sekretaris jenderal Antonio Guterres "sangat khawatir" tentang pasukan Korea Utara yang dikirim ke Rusia dan "kemungkinan pengerahan mereka ke zona konflik".

Juru bicara itu mengatakan segala sesuatu harus dilakukan untuk menghindari internasionalisasi konflik ini.

Perkiraan Ukraina, yang lebih tinggi dari perkiraan Washington, menunjukkan bahwa sekitar 12.000 warga Korea Utara terlibat dalam pertempuran atas nama Rusia.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 7.000 warga Korea Utara dengan perlengkapan dan senjata Rusia sudah berada di daerah dekat Ukraina, kata badan intelijen militer Kyiv pada hari Sabtu.

Volodymyr Zelensky yang cemas mendesak sekutu Ukraina untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah pengerahan pasukan Pyongyang alih-alih hanya "menonton" dan "menunggu".

Presiden Ukraina mengusulkan serangan pendahuluan Ukraina terhadap kamp-kamp tempat pasukan Korea Utara dilatih. Akan tetapi, dia mengatakan Kyiv tidak akan dapat melakukannya tanpa izin dari sekutu Barat.

Para pemimpin Barat menggambarkan pengerahan pasukan Korea Utara sebagai eskalasi signifikan yang juga dapat mengguncang hubungan di kawasan Indo-Pasifik, dan membuka pintu bagi transfer teknologi dari Moskow ke Pyongyang yang dapat meningkatkan ancaman yang ditimbulkan oleh program senjata nuklir dan rudal Korea Utara.

Lantas, apa sebenarnya keuntungan yang didapat Korea Utara dengan mengirimkan tentaranya ke Rusia?

Kemitraan strategis Korea Utara dengan Moskow telah semakin erat sejak Kim melakukan perjalanan ke Rusia untuk kunjungan luar negeri yang langka tahun lalu.

Tahun ini, Putin mengunjungi Korea Utara. Dan kedua pemimpin menandatangani pakta pertahanan yang menyerukan bantuan bersama "dengan menggunakan semua cara yang tersedia" jika terjadi agresi terhadap salah satu negara.

kata Menurut Andrei Lankov, direktur firma analisis keamanan Korea Risk Group, Korea Utara akan menerima dana dari Rusia untuk mengirim pasukan ke garis depan Ukraina, uang yang dibutuhkan Pyongyang untuk membangun kekuatan nuklirnya.

"Pyongyang akan dibayar dengan baik dan mungkin mendapatkan akses ke teknologi militer Rusia, yang jika tidak, Moskow akan enggan untuk mentransfernya ke Korea Utara," kata Lankov kepada BBC.

Tonton:Zelenskiy Desak Sekutu Setop Menonton dan Mulai Bertindak Atas Korea Utara

Dia menambahkan, "Itu juga akan memberi tentara mereka pengalaman tempur yang nyata, tetapi ada juga risiko mengekspos warga Korea Utara pada kehidupan di Barat, yang merupakan tempat yang jauh lebih makmur."

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Sean Savett mengatakan bahwa keterlibatan Korea Utara dalam perang akan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hubungan pertahanannya dengan Rusia.

"Hal ini juga menunjukkan tingkat keputusasaan baru bagi Rusia karena terus menderita korban yang signifikan di medan perang dalam perang brutalnya melawan Ukraina," katanya seperti dikutip oleh The Guardian.

Sebagai bentuk dukungan, Rusia pada bulan Maret memveto resolusi PBB yang secara efektif menghapuskan pemantauan oleh para ahli PBB atas sanksi Dewan Keamanan terhadap Korea Utara.

Hal ini memicu tuduhan Barat bahwa Moskow bertindak untuk melindungi pembelian senjatanya dari Pyongyang untuk membiayai perangnya di Ukraina.

Menurut klaim Korea Selatan, Korea Utara telah mengirimkan sekitar 7.000 kontainer berisi amunisi ke Rusia sejak tahun lalu. Dan sebagai gantinya, Rusia mengirimkan 9.000 kontainer yang kemungkinan berisi bantuan.

Membantu Rusia juga dapat menjadi bumerang bagi Pyongyang karena Korea Utara telah berada di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006. Dan tindakan tersebut telah terus diperkuat selama bertahun-tahun dengan tujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Dewan Keamanan memiliki komite sanksi Korea Utara – yang terdiri dari 15 anggota dewan, termasuk Rusia – untuk memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat atas informasi mengenai dugaan pelanggaran. Dewan Keamanan beroperasi berdasarkan konsensus dan dapat menunjuk individu dan entitas.

Anggota Dewan Keamanan juga dapat mengusulkan tindakan melalui adopsi resolusi, tetapi hal itu memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Prancis, atau Inggris.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Dua kandidat Presiden AS, Kamala Harris dan Donald Trump, memiliki visi yang sangat berbeda tentang bagaimana mereka akan berusaha mengakhiri salah satu krisis keamanan terparah dunia dalam beberapa dekade terakhir: perang Ukraina.

Melansir Business Insider, Harris telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan Presiden Joe Biden. Yakni, memberikan senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia yang telah berlangsung selama dua tahun.

Sementara, Trump mengklaim bahwa dia dapat mengakhiri konflik dengan cepat melalui negosiasi.

Siapa pun yang memimpin Gedung Putih pada bulan Januari, para analis percaya bahwa Putin kemungkinan bertaruh bahwa dia akan lebih diuntungkan dengan memperpanjang perang daripada mengakhirinya.

Rencana perdamaian Trump

Upaya atau strategi di mana Trump akan berusaha untuk menengahi perdamaian di Ukraina tidak jelas. Meski demikian, Trump telah mengkritik bantuan yang dikirim Biden ke Ukraina, dengan menyarankan hal itu bisa digunakan sebagai alat tekanan.

Dia juga mempertanyakan efektivitas sanksi administrasi terhadap Rusia.

Rekan satu timnya, JD Vance, baru-baru ini menguraikan rencana untuk mengakhiri perang di Ukraina di bawah kemungkinan pemerintahan Trump, dengan pembentukan "zona demiliterisasi" di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Kedua kandidat juga mempertanyakan komitmen AS terhadap NATO, pakta keamanan yang telah menjadi benteng utama melawan agresi Rusia di Eropa.

Namun, menurut para kritikus, dengan mengurangi bantuan ke Ukraina dan, pada dasarnya, menyerahkan sebagian besar wilayah kepada Rusia, AS kemungkinan akan memperkuat agresi Kremlin.

"Jika Rusia tahu bahwa revisi teritorialnya di Ukraina dapat diterima oleh Washington, sulit untuk melihat bagaimana Moskow tidak akan melihat hal yang sama di tempat lain (atau bahkan lebih jauh di Ukraina, seperti yang dilakukan setelah 2014)," kata Paul Cormarie, seorang analis kebijakan di RAND Corporation,

"Perdamaian di Ukraina yang menguntungkan Rusia bukanlah perdamaian, itu adalah gencatan senjata."

Janji Harris Dukung Ukraina

Sebaliknya, Harris telah berjanji untuk melanjutkan dukungan AS untuk Ukraina, yang telah menghabiskan biaya US$ 64,1 miliar dalam bantuan militer sejak invasi Rusia pada tahun 2022.

Bantuan AS telah memainkan peran kunci dalam membantu Ukraina menghalau invasi Rusia dan menyebabkan kerugian besar pada pasukan Rusia.

Namun, pemerintahan Biden telah lama membatasi cara Ukraina dapat menggunakan senjata tersebut. Ukraina juga mengatakan bahwa bantuan AS sering datang secara bertahap.

Ini adalah bagian dari upaya AS untuk menyeimbangkan dukungan untuk Ukraina dengan tidak memprovokasi Rusia dan menyebabkan perang yang lebih besar.

Tetapi ini berarti bahwa Putin kemungkinan percaya dia dapat melanjutkan perang kelelahan melawan Ukraina dengan Harris sebagai presiden karena dia kemungkinan tidak akan memberikan cukup bantuan militer untuk mengalahkan pasukannya.

Ini adalah perang yang dipertaruhkan Putin untuk masa depan ekonomi Rusia, menekankan pentingnya kemenangan bagi pemimpin Rusia tersebut.

Salah satu alat utama yang digunakan Biden untuk menghukum Rusia adalah sanksi yang dirancang untuk merusak ekonominya dengan membatasi kemampuannya untuk menjual minyak dan gas secara internasional.

Namun, Rusia telah berhasil membuka pasar ekspor baru di ekonomi besar termasuk China dan India, sehingga kerusakan ekonomi akibat sanksi tersebut lebih terbatas daripada yang diproyeksikan oleh beberapa ahli.

Putin bermain dalam jangka Panjang

Secara keseluruhan, misi Putin bukan hanya untuk merebut Ukraina tetapi juga bekerja sama dengan pemimpin otoriter lainnya untuk merusak kekuatan global AS.

"Dalam jangka pendek, Rusia dan China telah mengadopsi strategi konfrontasi bersama melawan Amerika Serikat dan Sekutunya di Eropa dan Asia," kata analis Jonathan Ward dari Hudson Institute kepada Business Insider tahun lalu.

Baik Harris maupun Trump tidak mungkin membuat Putin mengubah arah dalam upayanya meraih kemenangan di Ukraina, dan ambisi globalnya yang lebih besar.

Tonton:8.000 Tentara Korut Bakal Mulai Operasi Tempur dengan Ukraina, Ini Kekuatannya

"Dia telah mengambil tanggung jawab pribadi untuk mencapai hasil tersebut dan kemungkinan menilai bahwa hal itu sebanding dengan hampir semua biaya yang harus dibayar. Mencoba memaksanya untuk menyerah adalah latihan yang sia-sia yang hanya membuang-buang nyawa dan sumber daya," tulis Peter Schroeder, mantan Wakil Utama Pejabat Intelijen Nasional untuk Rusia dan Eurasia di Dewan Intelijen Nasional, untuk Foreign Relations pada bulan September.

Menurut Schroeder, jalan terbaik bagi AS untuk melawan Putin adalah dengan mengikuti cara permainannya dan bertahan lebih lama darinya dalam perang, menunggu dia mati atau meninggalkan jabatannya.

"Barulah saat itu akan ada kesempatan untuk perdamaian yang langgeng di Ukraina," katanya.

JAKARTA - Kekayaan bersih gabungan dari orang-orang terkaya Rusia melonjak lebih dari USD26 miliar sejak awal tahun ini, menurut Indeks Miliarder Bloomberg. Sebanyak 25 miliarder Rusia dengan kekayaan bersih gabungan mencapai sebesar USD355,33 miliar masuk dalam peringkat 500 orang terkaya di dunia per 1 November.

Vladimir Potanin, pemilik perusahaan tambang raksasa Norilsk Nickel, tetap menjadi orang terkaya di Rusia, menduduki peringkat ke-55 di dunia. Raja nikel ini diperkirakan telah meningkatkan kekayaannya sebesar USD1,2 miliar pada periode Januari-November, menjadi USD32,2 miliar atau setara Rp570 triliun.

Lonjakan kekayaan terbesar dibukukan oleh Vladimir Lisin, ketua NLMK, produsen baja terbesar di Rusia. Pengusaha ini menambahkan USD4,81 miliar pada kekayaannya tahun ini dan sekarang bernilai sekitar USD28,8 miliar. Pada awal tahun, Bloomberg menempatkan Lisin sebagai orang Rusia terkaya keempat.

Vagit Alekperov, mantan bos perusahaan energi raksasa Rusia Lukoil, yang masih memiliki sebagian besar saham perusahaan, berada di posisi ketiga. Kekayaannya mencapai USD27,4 miliar pada 1 November, naik USD2,78 miliar sejak awal 2024.

Menurut peringkat tersebut, ketua raksasa baja Severstal, Aleksey Mordashov, menambahkan USD4,75 miliar pada kekayaannya, meningkatkannya menjadi USD25,6 miliar. Leonid Mikhelson, salah satu pemilik Novatek, produsen gas alam terbesar kedua di Rusia, berada di posisi kelima. Namun, kekayaannya menyusut USD1,98 miliar menjadi USD25,5 miliar.

Sementara itu, miliarder Alisher Usmanov mengalami penurunan kekayaan terbesar di antara orang-orang terkaya Rusia, turun USD6,46 miliar per November menjadi USD14,6 miliar. Usmanov memiliki 49% saham USM, sebuah grup investasi yang mengendalikan produsen bijih besi terbesar di Rusia, Metalloinvest, dan juga operator seluler MegaFon.

Daftar Bloomberg juga mencakup, antara lain, pendiri dan pemilik Telegram, Pavel Durov, dan wanita terkaya di Rusia, Tatyana Kim, pendiri dan kepala eksekutif peritel online terbesar di Rusia, Wildberry. Yang juga masuk dalam Indeks Miliarder adalah pendiri perusahaan Eurochem dan SUEK, Andrey Melnichenko, Mikhail Prokhorov (grup Onexim), Gennady Timchenko (salah satu pemilik Novatek dan Sibur), dan Mikhail Fridman (Alfa Group).