Jakarta -

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik sejumlah pihak. Poin yang menjadi sorotan adalah pasal yang mengatur produk hasil tembakau dan penjualannya.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI ) I Ketut Budhyman Mudara khawatir RMPK justru bisa menimbulkan ketidakstabilan terhadap ekonomi.

"Namun, tantangannya adalah regulasi yang menekan seperti PP Kesehatan dan RPMK Produk Tembakau, menimbulkan ketidakstabilan sosio ekonomi, bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekosistem pertembakauan," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Apalagi ada 6 juta tenaga kerja yang terlibat di industri ini. Oleh karena itu ketut meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau

"6 juta tenaga kerja di hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan terkena dampak domino negatifnya. Oleh karena itu, AMTI memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau, yang membuat iklim dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak kondusif," jelasnya.

Menurut Ketut pada dasarnya AMTI sebagai represnetasi elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan mendukung program Asta Cita Prabowo, termasuk proyeksi pertumbuhan 8%. Apalagi Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto membeberkan peran penting industri tembakau terhadap perekonomian. Adik menilai industri ini punya peran dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki lahan tembakau hingga 200 ribu hektare. Menurut Adik luas lahan tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan demi menjamin serapan tenaga kerja tetap terjaga.

"Untuk kita supaya sesuai dengan targetnya Presiden Prabowo 8%, minimal dari 200 ribu hektare ini harus bertahan, syukur-syukur bisa meningkat. Karena kalau lahannya luasannya meningkat, itu berarti ada petani baru, ada tenaga kerja baru di sektor petani, buruh tani, dan sebagainya," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

(ily/hns)

Jakarta: Guru Besar ilmu Hubungan Internasional dari Universitas St Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan aliansi Rusia-Belarusia-China bisa menjadi penyeimbang kekuatan Barat.

"Aliansi Rusia-Belarusia-Cina mewakili kekuatan yang tangguh untuk stabilitas regional dan keseimbangan kekuatan global," kata Connie melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 4 November 2024.

Menurut dia, perkembangan keamanan global yang semakin menuju pada multipolaritas membutuhkan kekuatan yang seimbang untuk menciptakan stabilitas. Connie menyampaikan pemikirannya itu saat mengikuti Konferensi Internasional tentang keamanan Eurasia yang berlangsung di Minsk, Belarusia, pekan lalu.
Konferensi Keamanan Eurasia digelar selama dua hari, yakni pada 31 Oktober sampai 1 November 2024. Konferensi dihadiri perwakilan pejabat politik, keamanan, pakar dan analis isu pertahanan keamanan dari sekitar 30 negara.

Tujuan Konferensi Internasional Eurasia

Melansir situs resmi Kementerian Luar Negeri Belarusia, konferensi ini bertujuan untuk mengadakan diskusi yang lebih intensif mengenai prospek masa depan keamanan di kawasan Eurasia. Diskusi khususnya dalam konteks perkembangan keamanan global yang sedang mengalami krisis akibat kontradiksi politik dan militer antarnegara kunci dunia. Konferensi ini juga diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi bagi negara-negara tersebut.

Menurut Connie, gabungan kemampuan militer, teknologi canggih, dan posisi strategis dari Rusia–Belarusia–China bisa menciptakan front yang tangguh dan solid serta mampu menantang dominasi Barat. "Hubungan yang mendalam dengan wilayah lain di Asia, membentuk kembali dinamika strategis kawasan dan sekitarnya,” kata Connie.

Lebih lanjut, Connie menjelaskan saat ini ada pergeseran paradigma tatanan dunia. Dari corak monosentrisme yang didominasi oleh kekuatan Barat pascaperang dingin, menjadi ke multipolar yang muncul dari kebangkitan China, Rusia, dan negara-negara lain.

Oleh karena itu, pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana cara untuk meminimalkan risiko keamanan di tengah transisi tatanan dunia yang semakin intensif tersebut. "Bagaimana menghidupkan kembali diplomasi ketika semua pihak fokus pada penguatan militer untuk menciptakan deterrence effect?” kata dia.

Connie juga menyoroti bahwa aliansi keamanan yang ada di dunia ini bisa dipertanyakan. Apakah menjadi pembawa perdamaian yang agresif atau penjaga keamanan yang sesungguhnya.

"Dapatkah PBB dan organisasi keamanan regional kembali berfungsi sebagaimana mestinya?” kata Connie.

Dunia dilanda krisis keamanan

Terkait pendekatan keamanan yang cenderung militeristis dan kurang diplomatis, juga disadari oleh Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Pada upacara pembukaan, Lukashenko mengatakan bahwa krisis keamanan telah melanda seluruh dunia dan negara-negara semakin dituntut untuk menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan mereka dan mencegah meningkatnya ketegangan, seraya menambahkan bahwa memburuknya konflik di Ukraina dan Timur Tengah akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah lagi secara global.

Lukashenko menyoroti kebutuhan mendesak bagi dunia untuk mengadakan dialog yang jujur dan penilaian yang adil terhadap peristiwa terkini guna menjaga keamanan komprehensif semua negara di bidang militer, politik, ekonomi, informasi, dan bidang lainnya.

Ia juga mengatakan bahwa inisiatif keamanan yang diajukan oleh para pemimpin sejumlah negara Eurasia, serta Inisiatif Keamanan Global (GSI) Tiongkok dan konsep membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, sangat penting untuk memecahkan masalah saat ini dan membangun mekanisme kerja untuk memastikan keamanan global.

Kurangnya hukum internasional

Wakil Perdana Menteri Serbia Aleksandar Vulin menekankan bahwa masalah terbesar di dunia saat ini adalah kurangnya hukum internasional. Sementara, beberapa pemimpin Barat berkomitmen untuk menghancurkan daripada membangunnya.

"Ketika berbicara tentang keamanan Eurasia, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya negara-negara dan pemerintah yang secara geografis terletak di benua tertentu tetapi juga orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan negara-negara tersebut,” kata Vulin, seraya menambahkan bahwa sejauh menyangkut keamanan, dunia harus menunjukkan keberanian dan rasa tanggung jawab untuk mencapai konsensus baru jika peradaban manusia ingin memiliki jalan keluar.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tren utama di dunia saat ini adalah terbentuknya tatanan dunia multipolar. Proses alamiah yang tidak dapat diubah kembali yang terkait dengan perubahan objektif dalam keseimbangan dunia, pertumbuhan ekonomi, dan menguatnya pengaruh pusat-pusat baru non-Barat.

Tren ini mempromosikan demokratisasi hubungan internasional. Tidak boleh ada hegemoni siapa pun dan di mana prinsip-prinsip Piagam PBB harus dipatuhi secara komprehensif dan tidak selektif.

Peran Rusia yang cukup penting di kawasan Eurasia itu pun menjadi perhatian. Agar tidak menjadi ancaman baru bagi keamanan dunia dan menenangkan negara-negara tetangganya.

"Perlu ada rumusan agar terwujud keseimbangan antara menciptakan kekuatan militer dengan daya ‘deterrence’ dan menjamin keamanan bagi negara-negara sekutunya,” kata Connie.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Kawasan Bong Suwung Yogyakarta yang berada di emplasemen bagian barat Stasiun Yogyakarta telah disterilisasi oleh KAI Daop 6 Yogyakarta pada Kamis (3/10) lalu.

Aliansi Bong Suwung melaporkan usai sterilisasi tersebut banyak anak-anak di Bong Suwung yang telantar. Ada yang tidur di sekitar hotel, hingga tinggal di panti asuhan.

"Datanya anak-anak yang masuk panti ada empat. Yang lain ikut orang tuanya," kata Perwakilan Aliansi Bong Suwung Ana Mariana saat di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Kota Yogya, Jumat (4/10).

Dari sterilisasi tersebut total ada 38 anak-anak yang terdampak. Mereka pun terancam putus sekolah karena pindah mengikuti orang tua maupun tak ada biaya transportasi.

"Sebelum pembongkaran ada beberapa anak yang dia sudah tak ingin sekolah lagi dia psikis sudah terganggu tidak ingin sekolah. Pertama psikis, terus sekolah (jadi) jauh, transportasi, dan tidak ada uang untuk bekal anaknya," lanjut Ana.

Lanjutnya aliansi tengah mengupayakan anak-anak itu pindah sekolah atau mencari tempat yang bisa ditinggali anak-anak itu.

"Atau skemanya panti asuhan itu," jelasnya.

Di shelter PKBI sendiri ada sembilan warga Bong Suwung yang tinggal di sini. Memang, para warga Bong Suwung telah mendapat kompensasi bongkar bangunan tetapi jumlah tersebut dinilai tak cukup.

"Warga itu rata-rata mendapatkan Rp 5 sampai Rp 6 juta. Puluhan warga mendapatkan kurang Rp 3 juta ada yang mendapatkan 750 ribu paling rendah. Jika kita ukur biaya hidup satu keluarga, ibu, bapak, dan anak sama sekali sangat kurang kalau misalkan ukuran hidup di Yogya," katanya.

Salah seorang warga, Damar, membenarkan sejumlah anak Bong Suwung harus tinggal di panti asuhan. Bahkan ada yang tidur di sekitar hotel di Jalan AM Sangaji.

"Dia (anak tersebut) tidur di depan hotel di Jalan AM Sangaji. Ibunya pekerja seks sekarang pindah ke Parangkusumo (Bantul) tidurnya di pendopo juga," kata Damar.

Aliansi Bong Suwung menyatakan sikap dan menuntut tiga poin:

Diberitakan sebelumnya, KAI Daop 6 Yogyakarta melaksanakan sterilisasi kawasan Bong Suwung, Kamis (3/10). Bangunan ini berada di emplasemen bagian barat Stasiun Yogyakarta.

Petugas membongkar sisa bangunan yang belum dibongkar warga. Total ada 75 bangunan semi permanen yang dibongkar oleh ratusan petugas.

"KAI concern untuk mengutamakan keselamatan, karena area ini adalah area terlarang. Secara undang-undang tidak boleh ada warga di sini," kata Executive Vice President (EVP) PT KAI Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo kepada wartawan di lokasi.

Tak hanya soal keselamatan, area ini ke depan akan digunakan untuk pengembangan area langsiran kereta di Stasiun Yogyakarta.

"Dengan sterilisasi ini langsiran jadi bisa terbagi. Kemacetan yang disebabkan karena langsiran bisa dibagi ke arah barat,” ujarnya.

Daop 6 Yogyakarta juga akan melakukan pemekaran emplasemen. Dengan begitu jarak antar rel dapat diperlebar sehingga memungkinkan pengembangan peron stasiun.

Jakarta -

Nissan, Honda dan Mitsubishi Motors mengumumkan bahwa mereka resmi beraliansi. Ketiga perusahaan otomotif Jepang itu menandatangani nota kesepahaman untuk membahas kerangka kerja elektrifikasi dan kecerdasan kendaraan.

Awalnya, Nissan dan Honda pada Maret 2024 mengumumkan kolaborasi untuk lebih mempercepat inisiatif yang bertujuan mencapai netralitas karbon dan masyarakat tanpa kecelakaan lalu lintas. Untuk mengantisipasi kolaborasi di berbagai bidang seperti teknologi lingkungan, teknologi elektrifikasi, dan pengembangan perangkat lunak, diskusi dilakukan dalam lingkup yang luas.

"Keikutsertaan Mitsubishi Motors dalam bidang-bidang potensi kolaborasi yang dipertimbangkan dan didiskusikan oleh Nissan dan Honda tidak hanya akan menambah pengetahuan dan kekuatan baru, namun juga akan memberikan sinergi lebih lanjut yang hanya dapat dihasilkan oleh ketiga perusahaan tersebut, serta peluang bisnis baru," demikian dikutip dari siaran pers Honda.

Representative Executive Officer, President and CEO Nissan, Makoto Uchida, mengatakan pihaknya senang menyambut anggota baru dalam kemitraan strategis Honda dan Nissan.

"Mitsubishi Motors memiliki teknologi dan keahlian unik dan telah berkolaborasi dengan Nissan sebagai mitra. Melalui kolaborasi antara ketiga perusahaan, kami berharap kemitraan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang menciptakan nilai lebih besar, dan untuk menghadirkan produk dan layanan unik dari setiap perusahaan yang memenuhi beragam kebutuhan pelanggan," kata Uchida.

Menurut Toshihiro Mibe, Presiden dan Perwakilan Pejabat Eksekutif Honda, industri otomotif berada dalam periode transformasi yang dikatakan hanya terjadi satu kali dalam satu abad.

"Kami berharap kombinasi teknologi dan pengetahuan yang dikembangkan oleh Nissan dan Honda, serta kekuatan dan pengalaman Mitsubishi Motors, akan memungkinkan kita untuk bergerak lebih cepat menyelesaikan berbagai persoalan terkait elektrifikasi dan kecerdasan dalam skala global, dan membantu memimpin reformasi masyarakat sebagai yang terdepan," katanya.

Presiden dan CEO Mitsubishi Motors Takao Kato menambahkan, diskusi Nissan dan Honda mengenai kemungkinan kemitraan telah mengalami kemajuan. Mitsubishi telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kerangka ini.

"Kolaborasi dengan mitra sangat penting dalam industri otomotif saat ini, yang sedang mengalami perubahan pesat akibat inovasi teknologi seperti elektrifikasi dan kecerdasan. Kami percaya bahwa kami dapat menemukan kemungkinan-kemungkinan baru di berbagai bidang melalui kolaborasi antara ketiga perusahaan," pungkasnya.

(rgr/din)

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar aksi di depan Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7). Dalam aksi itu, Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, menyebut tak pernah ada permintaan maaf dari pemerintah soal serangan ransomware Brain Cippher ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada bulan lalu.

"Coba tolong dikoreksi kalau memang teman-teman pernah mendengar pemerintah meminta maaf atas kelalaiannya mereka dan ketidakbecusan mereka saat mengelola data masyarakat dan keamanan siber," kata Nenden di depan Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Ia menduga pemerintah tidak merasa bersalah sama sekali sehingga tidak mengeluarkan permintaan maaf kepada masyarakat.

"Kalau saya tidak pernah mendengar sama sekali [permintaan maaf], dan itu membuktikan jangan-jangan mereka sama sekali merasa tidak bersalah, bahwa mereka tidak becus dalam mengurus keamanan siber maupun keamanan data warga," ucap Nenden.

Dalam aksi demo ini, massa aksi mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penanganan pemerintah yang dinilai tidak serius dalam kasus ini. Mereka juga menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya, dan menuntut Presiden Jokowi karena dinilai selalu memilih Menkominfo yang tak punya kemampuan.

Beberapa spanduk bertuliskan "Budi Arie Out" hingga "Kartu Merahkan Budi Arie" tampak meramaikan demo ini. Beberapa massa juga membawa gambar meme soal Kominfo dan kasus PDNS, seperti gambar Budi Arie yang diedit bertubuh Thanos yang merupakan tokoh antagonis di Avengers.

Massa aksi juga melakukan aksi teatrikal menggunakan topeng berwajah Budi Arie. Mereka juga membuat tape art di badan jalan dengan tulisan "Buang Budi" beserta gambar tong sampah dan kotoran di sampingnya.