Presiden Prabowo Subianto melahirkan beberapa lembaga negara baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Menurut Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko instansi yang dipimpinnya ini tidak hanya akan membagikan bantuan saja kepada orang miskin, namun ditugaskan Prabowo untuk bisa membuat orang miskin naik level.

"Persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu seperti ngasih aspirin (obat pereda nyeri) saja, tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental," ungkap Budiman usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman melanjutkan pihaknya akan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia.

Kemudian, rencana itu akan dikoordinasikan aktivitasnya di kementerian teknis macam Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan.

Pihaknya juga mendapatkan tugas untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Data yang diolah Badan Pengentasan Kemiskinan nantinya akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Budiman kembali menekankan pemerintah tidak hanya akan memberikan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, namun bakal melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Misalnya saja dalam urusan pembangunan dan pengembangan industri, pihaknya juga bakal turut andil untuk membuat investasi yang masuk dapat meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat miskin.

"Badan ini kira-kira juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Bagaimana investasi-investasi dibuat tidak membawa dampak sosial untuk meningkatkan orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin," jelas Budiman.

Eks Anggota DPR itu juga menyebutkan lembaganya ingin membuat lebih banyak orang miskin yang naik level dan menjadi mantan orang miskin. Mantan orang miskin ini akan diberdayakan untuk berbagai hal sehingga bisa lepas dari garis kemiskinan.

"Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDES, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya," jelas Budiman.

"Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu," lanjutnya.

Selamatkan Kelas Menengah

Budiman juga berjanji akan menyelamatkan berbagai pihak dari ancaman kemiskinan. Salah satunya kelas menengah Indonesia yang belakangan ini sedang disorot rawan terjun ke jurang kemiskinan. Dia mengatakan instansinya juga diminta menjaga masyarakat yang rentan miskin tidak terjun ke jurang kemiskinan.

Eks aktivis 1998 itu pun mengungkapkan beberapa contoh kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin. Misalnya saja, para korban PHK ataupun korban bencana.

"Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," beber Budiman.

Dari situ, Budiman mengungkapkan kelas menengah juga menjadi salah satu kelompok yang rentan terjun ke jurang kemiskinan. Mantan anggota DPR itu menekankan masalah ini akan menjadi perhatian utama Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Atau juga kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena disrupsi teknologi, yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," tegas Budiman.

"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Budiman, menitipkan kepadanya agar kemiskinan bisa ditekan dengan pesat di Indonesia selama 5 tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin, seperti itu," pungkas Budiman.