IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membahas upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Kepala BP Taski Budiman Sudjatmiko mengatakan, telah menerima aspirasi dari Apdesi. Antara lain mengenai masalah pendataan orang miskin yang tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa.

"Ini aspirasi-aspirasi yang memang menjadi perhatian pak presiden, kenapa badan dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaranya," ujar Budiman di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (8/11).

Kemudian, ada juga persoalan yang disampaikan yang bukan kewenangan BP Taskin yakni masalah batas desa. Hal itu nantinya akan disampaikan ke kementerian terkait.

Apdesi juga mengusulkan agar ada listrik, ada satu dokter satu desa, serta satu desa satu industri. Ada juga aspirasi dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa (bumdes)

Yakni agar bumdes yang menjadi salah satu supplier bahan mentah penyediaan program makan bergizi gratis.

Aspirasi-aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada presiden dan dibahas bersama kementerian/lembaga.

"Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ucap Budiman.

Nanik Sudaryati Deyang, Wakil I BP Taskin menambahkan, kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian BP Taskin. Ia bersyukur pemerintahan Jokowi - Ma'ruf telah menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,8%.

Meski begitu pemerintah ke depan juga akan memberi perhatian pada kelompok masyarakat rentan miskin dan kelompok masyarakat menengah yang bisa jatuh ke arah miskin.

"Ini menjadi tugas kami dari Badan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin untuk mensinkronisasi dengan kementerian-kementerian terkait yang menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan," kata Nanik.

Ketua Umum Apdesi Sutarwijaya berharap usulan Apdesi dapat direalisasikan. Termasuk usulan masuknya listrik dan sinyal telekomunikasi ke daerah pedalaman.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2024 adalah 9,03% atau 25,22 juta orang.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%.

Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22%.

Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ingin badan usaha desa menjadi pemasok (supplier) bahan-bahan pangan untuk program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

"Ada juga aspirasi dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa atau badan milik kampung kalau di Aceh agar mereka lah yang menjadi supplier, salah satu supplier pokok bagi penyediaan makan bergizi gratis, ya, untuk bahan mentahnya," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Jumat.

Tak hanya masalah program makan bergizi gratis, Apdesi juga mengusulkan penyediaan listrik untuk daerah-daerah terpencil, dan program satu desa satu dokter, serta program satu desa satu industri.

Tujuannya, agar masyarakat desa terlibat dalam industri sehingga kesejahteraan meningkat.

Budiman berjanji akan mengoordinasikan aspirasi tersebut kepada kementerian/lembaga terkait dan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan tentu saja kita juga akan berdiskusi dengan pimpinan lain dari BP Taskin, sambil kami menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang saya yakin ketika sudah berjalan kita akan bersama mengatasi soal-soal yang menjadi aspirasi," ucap Budiman.

Adapun usulan pelibatan masyarakat desa dalam program makan bergizi gratis salah satunya disampaikan oleh Ketua Apdesi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Husni.

Sri mengungkapkan, pelibatan masyarakat desa diperlukan agar meningkatkan penghasilan dari petani desa.

"Terkait makan gratis yang kemudian menjadi program utama Bapak Presiden, kita berharap bahwa apa yang menjadi bahan pokok untuk penyaluran makanan itu, bagaimana meningkatkan kemudian penghasilan daripada petani desa, barangkali hal yang bisa kita ambil dari situ kita ambil," tutur Sri.

Ia tidak memungkiri, masyarakat desa banyak tidak dilibatkan dalam sejumlah kebijakan.

Oleh karena itu, Sri berharap, masyarakat desa kembali dilibatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran baik dalam program bantuan sosial hingga makan bergizi gratis.

"Jadi saya berharap program-program ke depan itu keberpihakannya betul-betul ke desa," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko menuturkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu jembatan untuk menuju nol kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui kontribusi di program makan bergizi gratis.

Bukan hanya sekadar UMKM, namun harus mulai pada pada tingkat produksi atau Industri Kecil Menengah (IKM). Namun bukan hal baru, pada pemerintahan Jokowi lalu pun IKM didorong untuk penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Nusantara.

Budiman menyampakan pada pemerintahan kali ini, Prabowo mengarahkan untuk bekerja secara gotong royong bahkan dalam skala IKM dan UMKM agar membentuk usaha atau jejaring kelompok yang lebih besar.

"Buatlah korporasi pertanian dengan cara gotong royong, kalau bicara small holding pertanian, ya kelindes [para IKN dan UMKM dengan vendor besar]," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/11/2024).

Sebagai contoh, UMKM dan IKM yang berdiri sendiri tidak akan mampu menopang program Makan Bergizi Gratis milik Prabowo.

Sementara apabila pemerintah membiarkan program tersebut diisi oleh vendor-vendor besar, bertolak belakang dengan tujuan program Prabowo-Gibran yang berkeinginan MBG menjadi stimulus permintaan bagi IKM dan UMKM.

Untuk itu, IKM perlu bekerja sama dengan IKM lainnya untuk memasok suplai dalam menjalankan program MBG.

Terlebih, apabila MBG berjalan secara penuh, akan ada Rp460 triliun anggaran yang beredar setiap tahunnya. Harapannya, anggaran ini masuk ke kantong-kantong para IKM dan UMKM sehingga menambah pendapatan dan pada akhirnya membantu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

"Saya bilang ke Kepala Badan Gizi Nasional [Dadan Hindayana] harus ada kontribusi orang miskin dalam produksi beras, kangkung, produksi telur, daging, untuk kasih makan 82 juta orang [dalam program makan bergizi gratis]," ujarnya.

Misalnya, beras yang dihasilkan harus berasal dari orang-orang miskin yang telah naik level dan kini memproduksi beras raskin. Jika tidak mendorong IKM dan UMKM, kemiskinan hanya akan terus menjadi isu yang tidak terselesaikan.

Budiman juga mendorong agar setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk memiliki program pengentasan kemiskinan masing-masing yang ditunjukkan melalui KPI. Baik di kementerian yang mengatur soal investasi, perdagangan, industri, komunikasi dan digital, bahkan Kementerian Luar Negeri pun harus ambil bagian dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

"Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain," tuturnya.

Pasalnya saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Tercatat per 2024, total penduduk miskin dengan indikator pendapatan perkapita Rp500.000 per bulan, sebanyak 25,42 juta jiwa dari total penduduk 281,6 juta jiwa. Total penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan yang mencapai 13,58 juta jiwa.

Secara spasial, penduduk miskin di perkotaan terbanyak berada di Jawa Barat yang mencapai 2,92 juta jiwa. Untuk penduduk miskin di perdesaan terbanyak berada di Jawa Timur yang mencapai 1,86 juta jiwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan, bakal membuat satu data tunggal terkait kemiskinan.

Hal ini diungkap Gus Ipul usai menerima kunjungan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.

“Ya dalam 100 hari ini harapan saya, mudah-mudahan nanti semua juga bisa sepakat kita sudah bisa menyelesaikan semacam ada kesepakatan lah, ada data tunggal nanti,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos, Rabu (30/10/2024).

Gul Ipul menyampaikan, pihaknya bakal membuat data tunggal yang menjadi referensi bagi semua Kementerian dan Lembaga untuk bisa melaksakan program pengentasan kemiskinan.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia harus segera dientaskan di periode pemerintahnnya.

“Jadi dengan data ini kita akan kerja lebih terukur. Jadi akan bisa lebih tepat sasaran. Inilah harapannya Presiden,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Budiman menyampaikan, Kemensos merupakan lembaga negara pertama yang dikunjungi oleh BP Taskin.

Di kantor Kemensos, Budiman sempat mendiskusikan data kemiskinan bersama Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

Ia menyatakan, pihaknya juga akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai data Kemiskinan.

“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Budiman bilang, dirinya ingin melihat langsung data kemiskinan yang selalu diperbarui oleh Kemensos.

Pasalnya, aktivis pro demokrasi ini mengaku dirinya ditugaskan oleh Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana selama ini data kemiskinan itu bekerja dan bergerak. Ada yang kekuatan pada pemutakhiran seperti Kemensos 24 jam, ada yang kekuatan pada detailing tapi pemutakhirannya tidak secepat Kemensos,” imbuhnya.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Rapat Terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang ini. Salah satunya membahas mengenai pengentasan kemiskinan melalui subsidi.

"Nanti siang juga kita akan ada rapat terbatas kabinet dan nanti ada kaitannya dengan kemiskinan juga," kata Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (30/10/2024).

Budiman telah bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hari ini. Sehingga, bisa digunakan pegangan untuk melaporkan kondisi terkini dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air.

Sebab, dalam pengentasan kemiskinan subsidi yang diberikan juga harus tepat sasaran khususnya yang menyasar bagi masyarakat miskin hingga miskin ekstrem.

"Mudah-mudahan dari gambaran ini, ini bisa kita jadikan referensi pak Mensos nanti dalam rapat Kabinet, saya dan juga nanti Bappenas bagaimana pengentasan kemiskinan itu harus tepat subsidinya. Alih subsidi apa saja yang dibutuhkan, yang lebih produktif, menyasar pada kaum miskin, kaum miskin ekstrem, maupun yang rentan miskin," ujarnya.

"Karena tidak sedikit, bahkan sangat banyak yang rentan miskin. Kalau rentan miskin itu juga menimbulkan goncangan mental. Kalau orang kaya baru biasanya norak, kalau orang miskin baru biasanya galau. Nah kita harus mengatasi yang galau-galau ini," kata Budiman menambahkan.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, ia datang untuk memperoleh data kemiskinan dari Kemensos yang akan digunakan untuk meyusun rencana induk pengentasan kemiskinan.

“Saya selaku kepala Badan Percepatan Pengatasan Kemiskinan mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kerja pengentasan kemiskinan,” kata Budiman, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, Kemensos merupakan lembaga negara pertama yang dikunjungi oleh BP Taskin.

Setelah itu, pihaknya juga akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai data Kemiskinan.

“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Eks politikus PDI Perjuangan itu bilang, dirinya ingin melihat langsung data kemiskinan yang selalu diperbarui oleh Kemensos.

Menurut dia, hal itu penting karena ia ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana selama ini data kemiskinan itu bekerja dan bergerak. Ada yang kekuatan pada pemutakhiran seperti Kemensos 24 jam, ada yang kekuatan pada detailing tapi pemutakhirannya tidak secepat Kemensos,” ujar Budiman.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko bakal segera mempunyai anak buah untuk membantu gelandangan, pedagang kaki lima (PKL), hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kebetulan rencananya, dalam rencana peraturan presiden (perpres), di badan kami itu ada Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan dan Penyediaan Akses. Itu adalah deputi yang memang nanti akan lebih banyak mengurusi eksekusi," ungkap Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"Korban PHK, buruh tani, petani miskin, nelayan, atau even gelandangan (dan) pedagang kaki lima (PKL) kami sediakan akses untuk eksekusi, misalnya kredit. Untuk eksekusi membuka pasar, seperti itu," jelasnya.

Ia mencontohkan pengentasan kemiskinan itu salah satunya ditempuh melalui 'jatah' pengadaan makan bergizi gratis. Budiman menekankan orang miskin juga harus mendapatkan porsi untuk terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional selaku eksekutor program makan gratis. Budiman juga mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana.

"Contoh kolaborasinya seperti ini, dengan penyediaan makan bergizi gratis maka dibutuhkan banyak sekali produk pangan untuk menjadi bahan makan bergizi gratis. Tugas saya adalah memastikan pasokannya sekian persen dari orang miskin yang diberdayakan," tutur Budiman.

"Kami juga besok akan bertemu dengan menteri sosial untuk bagaimana menjalankan kerja sama, misalnya karena di Kementerian Sosial punya data. Nanti kita akan merencanakan integrasi data, juga eksekusi sasaran kelompok miskin yang diselaraskan antara Kemensos dengan Badan PPK," sambungnya.

Di lain sisi, Budiman menegaskan Perpres Badan Gizi yang tengah disusun akan memuat tugas utama mereka. Ia menyebut target awal badan ini adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan untuk dijalankan di setiap kementerian/lembaga (K/L).

Lalu, sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi antar-K/L. Budiman juga menegaskan adanya peluang eksekusi bersama dengan instansi lain untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air.

"Persoalan di Indonesia adalah ego sektoral dan birokratisme, itu disampaikan juga oleh Pak Prabowo kepada kami," ucapnya.

"Pada waktu pembukaan Sidang Kabinet Paripurna pertama, beliau (Prabowo) mengatakan bahwa mendirikan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini adalah untuk menerabas kekakuan dan kerumitan birokrasi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa lebih cepat dilakukan. Dalam hal ini khususnya program-program pengentasan kemiskinan," tandas Budiman.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengakui warga miskin Indonesia akan melebihi 25 juta orang jika menggunakan acuan standar negara maju.

Ia mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang miskin di Indonesia sekarang memang hanya 25 juta penduduk. Namun, Budiman menekankan itu terjadi karena perbedaan standar miskin yang digunakan Indonesia.

"Sebenarnya angka-angkanya kalau kita mau melihat secara jeli dan realistis, kita harus memakai standar yang dipakai negara maju. Bagaimana tingkat kemiskinan itu sebenarnya bisa lebih banyak jumlahnya (dari 25 juta orang) kalau pakai standar negara maju," aku Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"Tantangan pertama adalah kita harus mengkonsolidasikan dulu definisi tentang miskin itu apa di era Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto). Kemiskinan yang akan dicanangkan baru (standar kemiskinan) oleh Pak Prabowo," tegasnya.

Presiden Prabowo diklaim berpesan kepada Budiman Cs agar tak berpuas diri dengan statistik yang ada. Terlebih, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Budiman juga tak menutup mata bahaya munculnya kaum miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan serta berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana, disrupsi teknologi, sampai perubahan struktur manajemen di perusahaan.

Oleh karena itu, Kepala Badan PPK Budiman menekankan bakal segera safari ke kementerian/lembaga (K/L) dan badan terkait. Ini dilakukan agar Kabinet Merah Putih satu suara soal definisi dan standar kemiskinan serta solusi mengatasinya.

"Konsolidasi data yang berserakan di banyak kementerian/lembaga, itu harus disinkronkan. Saya punya agenda untuk bertemu dengan beberapa kementerian ataupun badan yang menyimpan data kemiskinan untuk mengsatukatakan (mendefinisikan) apa itu miskin dan bagaimana solusinya," jelasnya.

Ia menegaskan kuncinya adalah perlindungan dan pemberdayaan. Meski hal tersebut berbeda, Budiman mengatakan keduanya merupakan satu kesatuan.

Di lain sisi, Budiman menolak mendapatkan ucapan selamat atas amanah dari Presiden Prabowo. Ia justru berharap lebih banyak doa agar bisa menjabat hingga 2029 dan menurunkan kemiskinan di tanah air.

"Ucapan selamatnya terlalu dini, nanti saja kalau saya dipercaya memimpin badan ini sampai 2029 dan kemiskinan menurun drastis, mungkin bolehlah dikasih ucapan selamat. Sekarang harus lebih baik doa, didukung," pinta Budiman.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menegaskan bantuan sosial (bansos) bukan solusi tunggal Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Solusinya (pengentasan kemiskinan) bukan sekadar bantuan langsung tunai (BLT)," kata Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"BLT tetap ada, bansos tetap ada, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja. Menciptakan ekosistem ekonomi bisnis yang melibatkan orang miskin atau rentan miskin agar mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan," tegasnya soal strategi Presiden Prabowo.

Budiman menyebut Presiden Prabowo juga menekankan agar tak berpuas diri pada statistik yang ada. Apalagi, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Ia mewanti-wanti bahaya kemunculan orang miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan dan berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana hingga disrupsi teknologi.

"Di badan ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau Badan PPK, tugas dari Pak Prabowo adalah kita harus melihat kemiskinan bukan sekadar solusinya dengan bansos," tuturnya.

"(Melainkan) pembukaan akses dan pembukaan aset. Kalau bansos itu kan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban biaya hidup, tapi peningkatan akses dan aset itu menjadi sangat penting," tutur Budiman soal langkah yang akan dilakukan.

Kepala Badan PPK itu melihat ada beberapa jenis kemiskinan di Indonesia. Setidaknya ada empat kelompok kemiskinan menurutnya.

Pertama ada yang sifatnya kultural, yakni orang tidak disabilitas dan tak kurang akses, tetapi kurang produktif. Ia menyebut solusi mengatasi kemiskinan jenis ini adalah perbaikan mental dan karakter serta perubahan mindset.

Lalu yang kedua, kemiskinan bersifat sektoral yang juga tidak disabilitas, tetapi kurang akses dan kurang produktif. Budiman mengatakan solusi mengatasinya adalah perbaikan kapasitas diri.

Budiman juga menyinggung kemiskinan yang bersifat temporal. Kelompok ketiga ini tidak disabilitas, kurang akses, dan kurang produktif.

"Miskinnya miskin sementara. Solusinya perbaikan akses dan peluang," kata Budiman.

Terakhir, kemiskinan struktural yang menurutnya banyak terjadi di Indonesia. Orang-orang di kelompok ini punya kemampuan fisik, akses, serta produktif.

Solusi untuk kemiskinan struktural adalah perbaikan ekosistem ekonomi. Budiman menegaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu menjadi mainstream.

"Makanya saya menginginkan agar ada pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dalam setiap kebijakan pemerintah," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2024 Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Dtemui awak media di kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta Pusat, pada Selasa lalu, Budiman irit bicara ketika ditanya kelanjutan proyek Bukit Algoritma. Proyek itu sempat ia pimpin pada 2021, kala Budiman menjabat sebagai Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO.

“Kalau soal itu kan perusahaan swasta, kebetulan nanti saya tidak akan ada di situ setiap hari, paling mengurusi yayasannya saja," kata Budiman pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Eks Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) itu sebelumnya menjadi insiator proyek Bukit Algoritma di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Budiman, kala itu menganggap proyek ini akan menjadi silicon valley versi Indonesia.

Soal jabatan terbarunya di Kabinet Merah Putih, Budiman mengatakan dirinya ditugaskan untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman kemiskinan. Dia menyebut mengentaskan kemiskinan tak sekadar membagikan bantuan tunai.

“Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau penanggulangan itu ngasih aspirasi saja, tapi Pak Prabowo minta supaya lebih fundamental,” kata Budiman.

Karena itu, Budiman menyebut orang miskin harus diberdayakan. Sementara, kelompok yang terancam miskin harus diselamatkan.

“Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," kata Budiman.

Menurut dia, kemiskinan itu terjadi karena kurang pendapatan, akses, dan aset. Karena itu, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyebuhkan gejalanya saja.

“Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi pembedayaan, pembangunan, inklusif. Mulai dari sektor industri, juga kebijakan investasi,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 atau turun 0,33 persen dari Maret 2024. Jumlah ini juga menurut 0,54 persen poin pada September 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang atau menurun 0,68 juta orang pada Maret 2023 dan menurut 1,14 juta orang pada 2022.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri-menteri Kabinet Merah Putih kompak tidak mau berkomentar ketika ditanya soal isi arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam sesi sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang digelar tertutup pada Rabu (23/10/2024).

Ketika dicegat wartawan yang bertanya soal materi arahan dari Prabowo, para menteri sama-sama mengarahkan agar pertanyaan itu diajukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

"Nanti sama Pak Hasan Nasbi. Iya (satu pintu)," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Rabu.

"Tanya Pak Hasan Nasbi," ucap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada kesempatan lain.

Jawaban serupa juga disampaikan Kepala Badan Percepetan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Ia menjelaskan, Hasan telah ditunjuk untuk memberikan keterangan kepada pers mengenai isi rapat perdana Kabinet Merah Putih itu.

"Oh gini, sudah ada Mas Hasan yang ditunjuk. Satu pintu Pak Hasan penjelasannya. Tapi intinya Pak Prabowo berbicara supaya menteri-menteri kompak dan jangan korupsi gitulah," ujar Budiman.

Benar saja, setelah para menteri berangsur meninggalkan Istana, Hasan Nasbi menggelar jumpa pers perihal Sidang Kabinet Paripurna perdana.

Dia mengatakan, sidang perdana Prabowo ini berlangsung lama, yakni sekitar 2,5 jam.

"Dan hari ini memang Presiden memberikan arahan yang sangat detail. Tapi intinya yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa Presiden memberikan arahan dalam rangka menyatukan visi agar kabinet ini bisa langsung aksi. Jadi menyatukan visi biar bisa langsung aksi," kata Hasan.

Ia menjelaskan, Prabowo memberikan arahan supaya kementerian dan badan segera menyusun tim kerja yang baik dan bisa bekerja dengan efisien.

Prabowo, meminta kepada seluruh menteri membangun sebuah super tim yang bisa bekerja seperti tim total football.

"Kemudian beliau juga mengingatkan kepada seluruh kementerian dan kepala badan agar setia kepada tujuan kita berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," kata Hasan.

"Tidak ada yang boleh mengkhianati tujuan kita bernegara. Dan beliau mengelaborasi ini dengan sangat detail, sangat panjang tadi. Seluruh anggota kabinet dan kepala badan juga diminta untuk handal dalam mengelola kekayaan negara dan untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat," ujar dia.