JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal status hukum Tragedi 1998 menjadi sorotan para pembaca.

Mahfud menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah menetapkan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Dia menyampaikan pernyataan itu menanggapi sikap Menteri Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Selain itu, daftar pimpinan 13 komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru disahkan juga menarik perhatian para pembaca.

1. Mahfud MD: Tragedi 1998 Sudah Ditetapkan Komnas HAM Pelanggaran HAM Berat, Akui Saja...

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak mengakui bahwa peristiwa kekerasan, kerusuhan dan penghilangan paksa pada tahun 1998 termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ini disampaikan Mahfud untuk mengoreksi pernyataan Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

"(Tragedi 1998) Sudah ditetapkan oleh Komnas HAM (sebagai pelanggaran HAM berat). Diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun," kata Mahfud ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (22/10/2024) usai menghadiri Sertijab Menhan.

Mahfud juga mengingatkan bahwa pihak yang boleh menyatakan atau menilai sebuah peristiwa termasuk kategori pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM.

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM, menurut Undang-undang," imbuhnya.

Lebih jauh, Mahfud menjelaskan jika ada kekeliruan ketika menyimpulkan suatu peristiwa sebagai kategori pelanggaran HAM berat, maka hal itu juga harus dikoreksi oleh Komnas HAM.

"Kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan, itu nanti perlu dikomunikasikan oleh Komnas HAM," tutur Mahfud.

Mahfud lalu juga bercerita bagaimana dirinya ketika menjabat Menko Polhukam, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, yakni 12 peristiwa yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

Sebab 12 peristiwa itu pun sudah diakui oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kategori pelanggaran HAM berat. Di mana, salah satu dari 12 peristiwa itu adalah "Tragedi 1998".

"Sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut Undang-undang, yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, saya laksanakan," katanya.

"Seperti yang ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut Undang-undang berwenang untuk menetapkan," sambung dia.

2. Ini Daftar Pimpinan 13 Komisi di DPR RI 2024-2029

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyusun komposisi pimpinan komisi untuk periode 2024-2029.

Susunan 11 komisi telah resmi ditetapkan pada Selasa (22/10/2024) hari ini, sedangkan dua komisi lainnya yakni Komisi XII dan XIII akan ditetapkan pada Rabu (23/10/2024) besok.

"Ya Alhamdulliah sudah selesai rapat nama-nama pimpinan dan anggota fraksi setiap komisi, 13 komisi beserta seluruh AKD dan badan. Jadi sekarang pimpinan DPR akan maraton menetapkan 11 komisi karena komisi 12 dan 13 insya Allah akan ditetapkan besok," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Meski pimpinan Komisi XII dan Komisi XIII akan disakan besok namun nama calon ketua dan wakil ketua sudah disepakati oleh pimpinan fraksi di DPR RI.

"Pimpinan-pimpinan komisinya dari setiap fraksi yang sudah ditetapkan secara musyawarah dengan mufakat dan disetujui dalam rapat konsultasi, rapat pimpinan dan rapat konsultasi sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," ujar Puan.

Adapun Komisi di DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menjadi mitra pemerintah.

Mereka akan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap mitra-mitranya.

Kunjungi tautan ini untuk melihat berita selengkapnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melahirkan beberapa lembaga negara baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Menurut Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko instansi yang dipimpinnya ini tidak hanya akan membagikan bantuan saja kepada orang miskin, namun ditugaskan Prabowo untuk bisa membuat orang miskin naik level.

"Persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu seperti ngasih aspirin (obat pereda nyeri) saja, tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental," ungkap Budiman usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman melanjutkan pihaknya akan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia.

Kemudian, rencana itu akan dikoordinasikan aktivitasnya di kementerian teknis macam Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan.

Pihaknya juga mendapatkan tugas untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Data yang diolah Badan Pengentasan Kemiskinan nantinya akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Budiman kembali menekankan pemerintah tidak hanya akan memberikan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, namun bakal melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Misalnya saja dalam urusan pembangunan dan pengembangan industri, pihaknya juga bakal turut andil untuk membuat investasi yang masuk dapat meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat miskin.

"Badan ini kira-kira juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Bagaimana investasi-investasi dibuat tidak membawa dampak sosial untuk meningkatkan orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin," jelas Budiman.

Eks Anggota DPR itu juga menyebutkan lembaganya ingin membuat lebih banyak orang miskin yang naik level dan menjadi mantan orang miskin. Mantan orang miskin ini akan diberdayakan untuk berbagai hal sehingga bisa lepas dari garis kemiskinan.

"Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDES, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya," jelas Budiman.

"Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu," lanjutnya.

Selamatkan Kelas Menengah

Budiman juga berjanji akan menyelamatkan berbagai pihak dari ancaman kemiskinan. Salah satunya kelas menengah Indonesia yang belakangan ini sedang disorot rawan terjun ke jurang kemiskinan. Dia mengatakan instansinya juga diminta menjaga masyarakat yang rentan miskin tidak terjun ke jurang kemiskinan.

Eks aktivis 1998 itu pun mengungkapkan beberapa contoh kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin. Misalnya saja, para korban PHK ataupun korban bencana.

"Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," beber Budiman.

Dari situ, Budiman mengungkapkan kelas menengah juga menjadi salah satu kelompok yang rentan terjun ke jurang kemiskinan. Mantan anggota DPR itu menekankan masalah ini akan menjadi perhatian utama Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Atau juga kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena disrupsi teknologi, yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," tegas Budiman.

"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Budiman, menitipkan kepadanya agar kemiskinan bisa ditekan dengan pesat di Indonesia selama 5 tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin, seperti itu," pungkas Budiman.

(hal/hns)

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal Tragedi 1998 bukan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra sempat mengutarakan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas.

Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing).

"Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Di sisi lain, menurut Yusril, tidak ada salahnya apabila pemerintahan saat ini menganalisis kembali apa yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya terkait dengan sederet peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kategori [pelanggaran HAM berat] seperti itu memang sudah dikemukakan dan kategori-kategori itu kan sudah dibuat keputusan oleh pemerintah yang lalu. Pemerintah yang sekarang kan belum. Ini baru sekali ya dibentuk [Kementerian] koordinator [Hukum dan] HAM ini. Tidak ada salahnya kalau kami memang pelajari apa yang dirumuskan pemerintah yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai komiten untuk menegakkan HAM.

"Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal Tragedi 1998 bukan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra sempat mengutarakan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas.

Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing).

"Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Di sisi lain, menurut Yusril, tidak ada salahnya apabila pemerintahan saat ini menganalisis kembali apa yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya terkait dengan sederet peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kategori [pelanggaran HAM berat] seperti itu memang sudah dikemukakan dan kategori-kategori itu kan sudah dibuat keputusan oleh pemerintah yang lalu. Pemerintah yang sekarang kan belum. Ini baru sekali ya dibentuk [Kementerian] koordinator [Hukum dan] HAM ini. Tidak ada salahnya kalau kami memang pelajari apa yang dirumuskan pemerintah yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai komiten untuk menegakkan HAM.

"Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," pungkasnya.

Jakarta: Menteri Koodinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendr baru-baru ini mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat terjadi dalam beberapa dekade dan kasus tersebut terakhir terjadi ketika masa penjajahan.

"Enggak," ucap Yusril di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanyakan tentang apakah peristiwa 98 merupakan pelanggaran HAM berat.

Yusril kemudian membuat klarifikasi bahwa yang ditanyakan bukan terkait masalah genosida atau ethnic cleansing pada hari Selasa 22 Oktober, yang membuat seakan-akan kejahatan HAM hanya berkisar 2 bentuk kejahatan tersebut.
Pernyataan tersebut bertentangan dengan pendapat beberapa pihak, termasuk organisasi HAM Amnesty International, pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, dan kemungkinan bertentangan dengan UU. Ini uraiannya.

Deskripsi Singkat Kerusuhan 1998

Gambar: Kerusuhan 1998. (Dok. Kantor Wakil Presiden RI, B.J. Habibie)

Tragedi Mei 1998 terjadi di tengah krisis ekonomi yang melanda negara dan akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam kerusuhan tersebut, beberapa serangan diduga merupakan kampanye terorganisir terhadap perempuan etnis Tionghoa oleh kelompok-kelompok yang memicu kerusuhan.

Selama kerusuhan, banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, terutama di Jakarta. Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat 168 kasus kekerasan seksual, dengan 152 kasus terjadi di Jakarta, sementara sisanya terjadi di Surakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya. Sebanyak 20 korban kekerasan seksual dilaporkan meninggal dunia hingga 14 Juli 1998.

Melansir ahli antropologi, Gerry van Klinken, Total korban jiwa selama kerusuhan diperkirakan mencapai 1.188 orang.

Dalam suasana ketakutan akibat kekerasan, antara 10.000 hingga 100.000 warga etnis Tionghoa, yang merupakan sekitar 3-5% dari populasi etnis Tionghoa di Indonesia, melarikan diri dari negara Indonesia.

Apa itu Pelanggaran HAM Berat?

UU No. 26 Tahun 2000, Pelanggaran HAM berat merupakan "extra ordinary crimes," dan bentuk kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 7 UU tersebut yakni:

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Lebih lanjut dalam Pasal 9 bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

Mantan Presiden Jokowi Sebut Pelanggaran HAM berat

Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air. peristiwa-peristiwa tersebut berupa:

1. Peristiwa 1965-1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999;
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan
12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Kecaman Amnesty International

Pada 21 Oktober, organisasi HAM Amnesty International mengecam pernyataan Yusril dan sebut Menko tersebut keliru tentang HAM.

“Pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Jadi pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis," ucap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan definisi hukum internasional, yakni Statuta Roma Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang bentuk-bentuknya hampir mirip seperti dalam UU No. 26 Tahun 2000, beberapa diantaranya meliputi pemerkosaan dan pengusiran paksa.

Jadi berdasakan UU No. 26 Tahun 2000, pernyataan mantan presiden, dan Amnesty International, pernyataan Menko Yusril keliru tentang tragedi 1998 dan menimbulkan kekhawatiran dikarenakan posisi beliau sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan.

Baca Juga:
Amnesty International Nilai Pernyataan Yusril Soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat Keliru
Jelang Dilantik, Yusril Ihza: Saya Sudah Paham dengan Tugas Saya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Komentar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran berat menuai sorotan.

Pakar hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Uceng, Ia mempertanyakan ucapan Yusril tersebut.

"Saya terus terang nda paham apa yang disampaikan oleh Yusril. Ketika ditanya ke saya, sy juga gak paham yang dia maksud kasus 98 itu yg mana," tulis Uceng di akun instagramnya, @zainalarifinmochtar, dikutip Selasa (22/10). kumparan telah mendapatkan izin dari Uceng untuk dikutip.

"Ada dua kasus 98. Yakni (1) Kerusuhan Mei 98 dan (2) Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 (98-99). Yang dia anggap bukan pelanggaran HAM itu yang mana ya?" lanjut Uceng heran.

Padahal, lanjutnya, dua peristiwa itu termasuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh pemerintah.

Dalam unggahannya itu juga, Uceng turut melampirkan buku yang diterbitkan Komnas HAM yang berisikan rangkuman terkait 12 kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Di buku yang diterbitkan Komnas HAM ini merupakan ringkasan dari dokumen yang sangat tebal dari ke-12 perkara tersebut. Buku ini (hanya) setebal 700 halaman, ya karena ringkasan," tutur Uceng.

"Kesimpulannya sama, ada kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dua unsur pentingnya yakni meluas dan systematis sudah terpenuhi. Itu berdasarkan dokumen Komnas HAM ya. Jadi yang dia maksud itu apa? Wallahu a'lam," pungkasnya.

Pendapat Yusril

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat. Menurut dia, kasus kerusuhan yang terjadi pada 1998 pun bukan pelanggaran HAM berat.

Hal itu disampaikan Yusril saat diminta pendapatnya soal permasalahan HAM yang akan menjadi fokus kementeriannya.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10) kemarin.

Yusril bercerita bahwa saat menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada kurun 1999-2004, dia beberapa kali mengikuti sidang Komisi HAM PBB di Swiss.

"Kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat," papar Yusril.

Ia pun menyebut bahwa ketika itu sudah membentuk Pengadilan HAM secara ad hoc maupun konvensional serta tim rekonsiliasi.

"Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," imbuh dia.

Yusril mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM berat.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan tahun 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata dia.

"98 enggak termasuk?" tanya wartawan.

"Enggak," jawab Yusril.

Pada Januari 2023, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui memang benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa di masa lalu.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Tim Nonyudisial PPHAM menyampaikan laporan mereka terkait penyelesaian HAM berat masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Tim PPHAM pada 11 Januari 2023 lalu.

Jokowi kemudian menjabarkan ada 12 peristiwa masuk dalam pelanggaran HAM berat. Berikut daftarnya:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawan pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024)

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yursil juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Dikutip dari Kompas.id, selepas pengumuman kabinet pada Minggu (20/10/2024) kemarin, Yusril mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Namun, ia menilai fokus pemerintah sebaiknya melihat ke depan karena kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sulit terungkap.

”Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada, atau peristiwa itu sudah lama sekali,” kata Yusril, Minggu malam.

Menurut Yusril, pengalaman masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini

”Dan, kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum, konstitusi, demokrasi dan juga penegakan HAM itu sendiri,” tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kongres V PDI di Bali pada 10 Oktober 1998 menjadi momen awalMegawati Soekarnoputridipandang sebagai simbolPartai Demokrasi Indonesia(PDI).

Hasil kongres tersebut yang kembali menetapkan Megawati secara aklamasi sebagai Ketua PDI dipandang sebagai titik awal transformasi putri Presiden pertama RI Sukarno menjadi patron bagi partai berlogo banteng itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis moneter atau krismon 1998 membawa malapetaka kepada konglomerasi Grup Salim.

Pasca-krisis mendera, kerajaan bisnis yang mulanya dirintisSudono Salimatau Liem Sioe Liong—bersama Sudwikatmono, sepupu Soeharto, Djuhar Sutanto dan Ibrahim Risjad atau yang belakangan dijuluki The Gang of Four—harus berhadapan dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2021 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini resmi keluar pada 6 April 2021.

Melalui keputusan itu, Satgas BLBI berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Karena kehadiran satuan tugas ini bertujuan untuk menuntaskan skandal dan utang BLBI.

Kasus ini bermula dari pemberian dana talangan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) kepada puluhan bank nasional pada masa krisis moneter 1997-1998.

Namun banyak dari dana talangan tersebut tidak dikembalikan, menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Skandal ini menjadi salah satu masalah keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Untuk itu, Satgas BLBI memiliki tugas untuk mengejar aset-aset dari para obligor atau penerima dana BLBI yang belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana ke negara.

Latar Belakang Kasus BLBI

Kasus BLBI terjadi ketika Indonesia menghadapi krisis keuangan pada 1997-1998, di mana pemerintah melalui Bank Indonesia mengucurkan dana talangan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Total dana yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp 144,5 triliun kepada 48 bank. Dana ini digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari penutupan perbankan nasional secara massal.

Namun sebagian besar dana tidak dikembalikan oleh para obligor dan debitur. Banyak dari dana tersebut malah disalahgunakan oleh bank-bank penerima untuk kepentingan pribadi, spekulasi valas atau dialihkan ke luar negeri.

Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, dan banyak dari bank yang menerima BLBI tidak bisa atau tidak mau mengembalikan dana tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak dikelola dengan benar.

Ada indikasi korupsi, penyelewenangan, dan penyalahgunaan dana yang melibatkan banyak pihak, termasuk para pemilik bank dan pejabat pemerintahan. Menurut laporan BPK, dari total Rp 144,5 triliun dana BLBI yang disalurkan, sekitar 108 triliun berpotensi tidak dapat dikembalikan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahkan menyebut total hak tagih kasus BLBI mencapai 110,45 triliun. Jumlah itu melebihi estimasi awal sebesar Rp 108 triliun.

Total hak tagih itu diketahui setelah ia melakukan penghitungan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung.

"Tadi menghitung Rp 109 triliun lebih, hampir Rp 110 triliun. Jadi bukan hanya Rp 108 triliun," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Namun, jumlah tersebut belum menjadi angka yang pasti dan masih terus dihitung ulang. Karena tak seluruh aset dalam bentuk uang lantaran ada yang berupa sertifikat bangunan.

Belum Mencapai Hasil yang Memuaskan

Tugas utama Satgas BLBI adalah menelusuri, mengejar, dan memulihkan aset negara yang terkait dengan dana BLBI dari para obligor dan debitur yang belum melunasi kewajibannya.

Tim ini terdiri dari berbagai elemen lembaga pemerintah, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lainnya.

Sejak 2021, Satgas BLBI telah melakukan berbagai tindakan, seperti pemanggilan para obligor, penyitaan aset yang terlibat dalam kasus BLBI, serta proses lelang aset-aset tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut piutang atau hak tagih negara dari kasus BLBI mencapai Rp 110,4 triliun. Hal ini dia sampaikan usai pelantikan Kelompok Kerja dan Sekretariat Satgas BLBI pada Jumat (4/6/2021).

“Ini adalah hak tagih negara yang berasal dari krisis perbankan tahun 1997/1998. Pada saat itu negara melakukan bail out melalui Bank Indonesia yang sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya tersebut,” ujarnya.

Satgas BLBI terus bekerja untuk mengejar piutang negara, namun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memuaskan, mengingat kompleksitas kasus dan banyaknya aset yang tersebar di berbagai tempat.

Hingga 5 September 2024, Satgas BLBI baru mengumpulkan Rp 38,88 triliun. Dana ini terdiri dari penerimana negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara Rp 1,84 triliun, sita atau penyerahan barang jaminan Rp 18,13 triliun.

Kemudian penguasaan aset properti Rp 9,21 triliun, penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah Rp 5,93 triliun, dan penyertaan modal negara atau PMN nontunai senilai Rp 3,77 triliun.

Capaian tersebut masih jauh dari target hak tagih negara sebesar Rp 110,45 triliun. Dengan angka tersebut, hak tagih negara yang masih tersisa dan harus dikumpulkan Satgas BLBI adalah sebesar Rp 71,65 triliun.

Bakal Diganti Pada Masa Pemerintahan Prabowo

Dalam perkembangannya, pemerintahan Prabowo Subianto ingin membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI sebagai pengganti Satgas BLBI. Hal ini sejalan dengan masa tugas Satgas BLBI yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyempaikan rencana pembentukan komite khusus itu dalam dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/9).

Untuk selanjutnya, pemerintahan baru bakal mengusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI. Rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

“Ini lebih kepada bentuknya. Karena tagihan negara tetap ada. Makanya kami usulkan dibentuk suatu komite tetap,” kata Rionald.

Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran Rp 10,25 miliar pada 2025 untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Kemudian untuk upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Anggaran juga dialokasikan untuk meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai kewajiban besar dan terafiliasi, seperti bantuan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Kemenkeu juga berencana akan menggelar pelatihan peningkatan kemampuan pelacakan aset para obligor dengan menggandeng pemerintah Amerika Serikat (AS).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi dalam empat bulan beruntun sejak Mei hingga Agustus 2024. Deflasi pada Mei 2024 tercatat 0,03% secara bulanan dan semakin dalam pada Juni menjadi 0,08%.

Deflasi pun semakin parah pada Juli 2024 yang mencapai 0,18%. Deflasi pun terus berlanjut pada Agustus 2024 namun kembali ke level 0,03% sama seperti bulan Mei.

Secara umum, deflasi adalah penurunan laju inflasi dalam waktu tertentu. Pada kondisi ini, harga barang dan jasa secara bersamaan mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan fenomena deflasi beruntun bukan pertama kali dialami Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi saat krisis ekonomi pada 1999 dan pada 2000 saat pandemi Covid-19.

“Setelah krisis finansial Asia, pada tahun 1999 Indonesia mengalami deflasi tujuh bulan berturut-turut selama Maret-September. Ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga barang beberapa jenis barang,” kata Pudji.

Tak hanya itu, periode deflasi lain juga terjadi saat krisis finansial global pada Desember 2008 hingga Januari 2009. Saat itu, deflasi terjadi karena penurunan harga minyak dunia dan permintaan domestik yang melemah.

Deflasi juga terjadi saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19 pada 2020. Kala itu, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut pada Juli-September 2020.

Pudji menyebut empat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian dari kelompok pakaian dan alas kaki, transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

“Dengan empat kelompok ini, mengindikasikan bahwa penurunan daya beli pada tahun 2020,” ujar Pudji.

Sementara pada tahun ini, Pudji menyebut fenomena deflasi beruntun karena dipengaruhi sisi penawaran. Deflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

“Biaya produksinya turun sehingga harga di tingkat konsumen juga ikut turun. Hal ini seiring adanya panen raya sehingga pasokan berlimpah sehingga harganya juga ikut turun,” kata Pudji.

Deflasi Beruntun Karena Pelemahan Daya Beli

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut deflasi yang terjadi pada empat bulan beruntun disebabkan oleh pelemahan daya beli. Huda menyebutnya sebagai efek domino dari pelemahan daya beli terutama, karena berkurangnya kelas menengah dan penurunan PMI manufaktur Indonesia.

“Bisa dibilang (deflasi 2024) hampir serupa dengan apa yang dialami pada 2008 dan 2009 kemudian saat pandemi mengalami deflasi. Tapi ini berbeda,” kata Huda.

Menurut Huda, deflasi pada tahun 2008-2009 dipengaruhi oleh faktor krisis global. Kemudian deflasi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pelemahan daya beli pada saat pandemi Covid-19.

Sementara pada tahun ini, kondisi deflasi justru sedikit berbeda dengan catatan histori sebelumnya. Saat ini, masyarakat dihadapkan beberapa kebijakan yang menekan daya beli dan tabungan masyarakat juga ikut terkuras.

“Waktu 2022, pemerintah seharusnya menjaga daya beli karena masih dalam masa pemulihan ekonomi, tapi ada kenaikan harga pertalite," kata dia.

Bahkan saat masa pemulihan, pemerintah justru mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kemudian pemerintah kembali berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Huda menilai, kebijakan tersebut membuat masyarakat makin waspada terhadap kenaikan pajak dan inflasi pada 2025. Hal ini menyebabkan permintaan barang dan jasa di masyarakat menurun terutama dari kelas menengah.

“Ini sangat berbahaya, kalau lihat data Bank Dunia, ada penurunan kelas menengah sehingga mereka rentan jatuh miskin," kata Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut saling berkaitan. Dimulai dengan pelemahan daya beli sehingga memicu deflasi selama empat bulan beruntun karena konsumsi makanan, minuman dan tembakau turun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkit kembali kondisi Indonesia saat dihantam krisis moneter dan politik pada 1998.

Prabowo mengatakan telah lama Indonesia dipecah belah bahkan diadu domba oleh banyak pihak. Padahal, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan Indonesia semestinya punya fondasi kuat pada tahun 1998.

"Waktu [tahun] 98 kita sudah di ambang lepas landas. Tapi kita dikerjain kekuatan-kekuatan asing. Kalau ada elite Indonesia belum mengerti apa yang terjadi di 98, saya sarankan tolong belajar lagi," ujar Prabowo saat menutup Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) pada Sabtu (25/8/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan pada tahun 1998 Indonesia sudah bisa membuat pesawat terbang.

Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia pernah membuat sebuah pesawat terbang untuk pertama kalinya di tahun 1990-an, yakni N250.

Pesawat terbang yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia tersebut bisa terealisasi atas jasa Presiden ke-2 RI BJ Habibie yang kala itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

Sayangnya, impian Indonesia untuk memiliki dan memproduksi pesawat buatan anak bangsa harus pupus karena RI dihantam krisis ekonomi dan sosial-politik yang hingga berganti rezim dari Orde Baru menjadi Reformasi.

"Tahun 98 Indonesia sudah bisa bikin pesawat terbang. Kita lebih maju dari Turkey," tegas Prabowo.

Prabowo juga menyinggung pihak-pihak yang haus akan kekuasaan dan dampaknya terhadap keberlangsungan bangsa dan negara.

Prabowo awalnya bicara soal makna politik kepada para kader PAN. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa dalam arti keilmuan politik, yakni suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

"Perlu untuk dapat kekuasaan, tapi kita memilih mendapat kekuasaan. Meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita,” ujar Prabowo.

Meski dilakukan oleh partai politik, Prabowo mengatakan ada pula orang-orang yang haus kekuasaan justru mendapatkan dengan cara ‘membeli’.

"Mereka-mereka yang terlalu haus kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Hal ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa," ucap Prabowo.

Di hadapan Ketum PAN Zulkifli Hasan, Prabowo mengatakan niat baik sangat penting. Namun, dia mengingatkan bahwa niat baik tidak cukup.

"Bangsa kita orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustaz dengan nilai-nilai yang baik sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir lain di hati,” pungkasnya.