JAKARTA - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri serta kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo -Gibran dipastikan menambah beban anggaran negara. Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Center of Economic and Law Studies (Celios) Ahmad Hanif Imadudin memperkirakan, anggaran untuk menggaji menteri dan wakilnya bisa bertambah Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan nama 48 menteri beserta 56 wakil menteri dan 5 kepala badan setingkat menteri pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih ini berisikan lebih dari 100 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia pascareformasi 1998.

Seiring bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran belanja birokrasi pun dipastikan membengkak. "Ini bisa terlihat dari Nota Keuangan. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya Rp684,2 triliun pada 2016 melonjak 75,21% menjadi Rp1.198,9 triliun berdasarkan outlook 2024," ujar Ahmad Hanif, Kamis (24/10/2024).

Hanif memperkirakan, akan ada potensi peningkatan anggaran negara untuk menggaji menteri dan wakilnya sebesar Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun. Angka tersebut, imbuh dia, belum mempertimbangkan sejumlah staf khusus, utusan presiden, dan fasilitas lain yang diterima oleh menteri. "Artinya, potensi pembengkakan bisa lebih besar dari yang diprediksi," cetusnya.

Sementara, perihal efektivitas yang diklaim pemerintah untuk membantu mengakselerasi program-program yang direncanakan Prabowo, menurut Hanif hal ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, kabinet yang besar justru berpotensi akan memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antarlembaga.

"Prinsipnya kabinet gemuk akan susah berjalan secara agile untuk menangani kompleksitas kebutuhan rakyat dan krisis," tandasnya.

Prabowo sebelumnya telah merespons sejumlah kritikan yang menyoroti banyaknya jumlah menteri dalam kabinet yang dipimpinnya tersebut. Presiden mengakui kabinetnya memang tergolong besar. Namun, tegas dia, hal ini wajar lantaran Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan Eropa di mana berdasarkan luas wilayah, Indonesia sama luasnya dengan Eropa Barat yang terdiri dari 27 negara. Untuk mengelola Eropa, kata dia, dibutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri.

"Saudara-saudara sekalian kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, baru-baru ini.

"Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. pelajari lagi DIPA, pelajar lagi," tegas Prabowo.