Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) tak ambil pusing soal pelaporan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Undip.

“Kami tidak ambil pusing terkait ini,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi kepadaBisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun, sebelum menyatakan sikap tersebut, Nadia mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan upaya yang tidak berusaha untuk menghentikan aksi perundungan.

“Tapi kami menyayangkan kalau ada upaya yang tidak mendukung menghentikan perundungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M Nasser menduga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes Kemenkes, Azhar Jaya telah melanggar Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

“Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).

Nasser menambahkan, dua pejabat Kemenkes itu diduga menyampaikan informasi yang belum bisa dibuktikan, misalnya terkait kematian peserta AR yang disebut bunuh diri karena dirundung.

Selanjutnya, soal pemerasan Rp40 juta kepada korban selama beberapa bulan juga dinilai belum tentu benar. Sebab, korban yang diduga tewas itu merupakan bendahara dalam PPDS.

"Ada pemalakan 20-40 juta itu juga tidak benar, Rp20 juta-Rp40 juta itu beliau almarhum dalam kapasitas sebagai bendahara yang mengumpulkan dana teman-temanya 11 orang terkumpul 40 juta. Itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik " tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Nasser, proses penyelidikan atau pengungkapan kasus dugaan bunuh diri ini merupakan ranah kepolisian bukan pihak Kemenkes.

"Kejadian bunuh diri itu adalah kematian tidak wajar dan bunuh diri itu menjadi kapasitas kewenangan dari Polri bukan kewenangan dari orang-orang lain yang tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan proses itu," imbuh Nasser.

Namun demikian, Nasser menyampaikan bahwa pelaporannya itu belum bisa diterima oleh kepolisian, sehingga penyidik menyarankan tim komite solidaritas profesi agar melakukan mediasi terlebih dahulu dengan terlapor.

Terkait hal ini, menurut Nasser, kepolisian siap memfasilitasi komite solidaritas profesi dengan pihak terlapor.

"Tadi melalui diskusi panjang dengan penyidik, memang kami diminta [mediasi], karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah. Jadi, diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan," pungkasnya.

Jakarta: Kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Portal Berita InfoPublik.id, diharapkan terus diperkuat. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan menjadi wahana mempromosikan potensi-potensi di daerah.

Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng, Gede Sugiartha Widiada yang mewakili penjabat (pj) Bupati Buleleng dalam kegiatan Jadi Pintar Bareng Kominfo Newsroom (Jarkom) bertajuk Meracik Berita ala InfoPublik, di Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis, 11 Juli 2024.

“Kita harus mengambil peran. Tata kelola komunikasi publik di Buleleng dan Indonesia secara luas harus semakin mencerdaskan masyarakat dengan berita-berita positif yang membangun dan mencerdaskan. Kehadiran InfoPublik.id secara luas membantu kami bukan hanya sebagai wadah tapi sekaligus pembimbing kami untuk terus menjadi lebih baik,” kata Gede dilansir pada Jumat, 12 Juli 2024.
Gede menekankan pentingnya peran media, khususnya InfoPublik, dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun. "Kami berharap kemitraan ini dapat terus diperkuat agar tata kelola komunikasi publik semakin baik dan masyarakat makin tercerdaskan dengan berita-berita positif yang membangun bangsa," ujar dia.

Menurut dia, kehadiran InfoPublik memudahkan masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk mengakses informasi sekaligus terlibat menyebarkanluaskannya. Ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Kami percaya bahwa dengan informasi yang tepat dan bermanfaat, masyarakat akan lebih cerdas dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah," ujar dia.

Dia juga mengajak masyarakat agar mengecek kebenaran informasi yang didapatnya sebelum menyebarkan ke khalayak banyak. Masyarakat bisa memanfaatkan InfoPublik.id sebagai sumber informasi utama agar terhindar dari berita hoaks dan informasi menyesatkan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan positif," ujar Gede.

Baca Juga: Siapkan Kepemimpinan Digital, Kominfo Segera Luncurkan DLA

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nursodik Gunarjo mengungkapkan Kominfo terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola informasi dalam jaringan InfoPublik.

“Pemilihan Buleleng sebagai lokasi Jarkom pun karena kabupaten ini jadi salah satu jaringan dan mitra InfoPublik yang aktif dan berprestasi dalam tata kelola komunikasi dan informasi khususnya melalui jaringan Kominfo Newsroom,” kata dia.

Ada tiga tujuan utama dari seri-seri Jarkom yang digelar, yakni mendapatkan keterampilan (skilling), melatih kembali sebuah keterampilan (reskilling), dan meningkatkan sebuah keterampilan (upskilling). "Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh seorang jurnalis atau atau untuk mitra InfoPublik kami sebut sebagai pejuang informasi,” kata dia.

Skilling adalah membentuk dari yang semula tidak bisa menjadi bisa. Reskilling adalah mengingat kembali dari yang lupa menjadi bisa dan menyesuaikan perkembangan zaman. Sementara upskilling adalah sudah tahu dan bisa namun ada ilmu baru yang didapatkan.

Diharapkan, melalui Jarkom seri Buleleng bermanfaat bagi para petugas pengelola Media Center Daerah sekaligus meningkatkan kemampuan menghasilkan berita positif dalam jaringan InfoPublik.

(AZF)