JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan pemerasan dan perundungan terhadap mendiang calon dokter spesialis anestesi, dr. ARL, di Universitas Diponegoro (Undip) dianggap kurang tepat jika hendak dijerat dengan pasal bullying.

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, pasal perundungan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur sanksi perbuatan bila terjadi terhadap orang dewasa.

"Soal perundungan, ini yang sulit untuk ditafsirkan karena korban maupun para pelaku adalah orang dewasa," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (17/9/2024).

Fickar mengatakan, celah hukum yang bisa digunakan aparat menyelidiki perkara itu buat menjerat pihak-pihak diduga terlibat adalah melalui dugaan pemerasan atau penyalahgunaan jabatan.

Dia menyampaikan, secara pribadi para pelaku itu bisa dijerat dugaan melakukan tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan jika permintaan uang atau pemalakan atau pemerasan dilakukan atas nama lembaga pendidikan, maka para pelaku bisa dijerat dengan delik menyalahgunakan jabatan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Karena itu lebih tepat sebagai praktik pemerasan dan Tipikor," ujar Fickar.

Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Pasal hukum bullying juga diatur dalam UU tentang perlindungan anak tersebut. Dalam pasal 80 disebutkan, ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Kemudian aksi pemerasan dilarang dalam Pasal 368 KUHP lama, dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun.

Sedangkan penyalahgunaan jabatan bisa dijerat pidana lewat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Akan tetapi, delik itu mensyaratkan penyalahgunaan jabatan itu bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman hukumannya yakni penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024) pekan lalu.

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil sampai membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," papar Yan.

SEMARANG, iNews.id - Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) meminta pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk mencabut penghentian sementara program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesi.

Undip beralasan parktik langsung di rumah sakit sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan mengasah keterampilan para calon dokter spesialis.

“Kami memohon dukungan pemerintah agar Undip bisa melanjutkan proses PPDS Anestesi di RSUP dokter Kariadi. Sebab, praktik langsung di rumah sakit itu sangat penting bagi calon dokter spesialis,” kata Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko di Undip Semarang, Jumat (13/9/2024).

Yan pun mengakui kasus bullying atau perundungan di lingkungan PPDS Anestesi yang mengakibatkan dokter Aulia Risma meninggal dunia.

Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi internal ditemukan sejumlah bentuk bullying dalam sistem PPDS Anestesi. 

“Karena itu, saya mewakili Undip meminta maaf kepada keluarga dokter Aulia Risma Lestari, masyarakat, kemenkes, kemendikbud ristek atas kegaduhan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan dokter spesialis,” kata Yan.

Hal sama juga dikatakan Direktur Layanan Operasional RSUP dokter Kariadi, Mahabara. Dia mengakui adanya peristiwa bullying terhadap almarhumah dr Aulia Risma. 

Kedua pihak pun meminta maaf dan berkomitmen akan melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Undip dan RSUP Kariadi juga mempercayakan hasil penyelidikan kepada Polda Jawa Tengah.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) tak ambil pusing soal pelaporan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Undip.

“Kami tidak ambil pusing terkait ini,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi kepadaBisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun, sebelum menyatakan sikap tersebut, Nadia mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan upaya yang tidak berusaha untuk menghentikan aksi perundungan.

“Tapi kami menyayangkan kalau ada upaya yang tidak mendukung menghentikan perundungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M Nasser menduga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes Kemenkes, Azhar Jaya telah melanggar Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

“Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).

Nasser menambahkan, dua pejabat Kemenkes itu diduga menyampaikan informasi yang belum bisa dibuktikan, misalnya terkait kematian peserta AR yang disebut bunuh diri karena dirundung.

Selanjutnya, soal pemerasan Rp40 juta kepada korban selama beberapa bulan juga dinilai belum tentu benar. Sebab, korban yang diduga tewas itu merupakan bendahara dalam PPDS.

"Ada pemalakan 20-40 juta itu juga tidak benar, Rp20 juta-Rp40 juta itu beliau almarhum dalam kapasitas sebagai bendahara yang mengumpulkan dana teman-temanya 11 orang terkumpul 40 juta. Itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik " tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Nasser, proses penyelidikan atau pengungkapan kasus dugaan bunuh diri ini merupakan ranah kepolisian bukan pihak Kemenkes.

"Kejadian bunuh diri itu adalah kematian tidak wajar dan bunuh diri itu menjadi kapasitas kewenangan dari Polri bukan kewenangan dari orang-orang lain yang tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan proses itu," imbuh Nasser.

Namun demikian, Nasser menyampaikan bahwa pelaporannya itu belum bisa diterima oleh kepolisian, sehingga penyidik menyarankan tim komite solidaritas profesi agar melakukan mediasi terlebih dahulu dengan terlapor.

Terkait hal ini, menurut Nasser, kepolisian siap memfasilitasi komite solidaritas profesi dengan pihak terlapor.

"Tadi melalui diskusi panjang dengan penyidik, memang kami diminta [mediasi], karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah. Jadi, diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Dokter AR, yang ditemukan meninggal bunuh diri, bukan satu-satunya kasus bullying di lembaga pendidikan kedokteran.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini ada 542 laporan terkait dugaan perundungan pada pendidikandokter yang masuk Kemenkes sejak Desember 2022.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada PPDS Jurusan Anestesi Undip.

Ia juga mengatakan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di sejumlah rumah sakit vertikal yang ada di bawah Kemenkes,sehingga ia menegaskan mesti ada perubahan besar di lingkungan PPDS agar perundungan tidak dianggap sebagai hal yang lumrah.

"Artinya harus ada perubahan besar untuk tidak melestarikan yang dianggap seperti kebiasaan, atau yang kemudian dijadikan seperti hal yang lumrah," katanya.

Nadia mengatakan, Kemenkes menurunkan tim investigasi kalau ini dilaporkan di RS vertikal. "Sudah 100 kasus yang sudah selesai dan diberikan sanksi," katanya kepada Tempo, Rabu.

Sanksi sesuai Instruksi Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang dikeluarkan Juli 2023.

"Sudah jelas tertera di sana bahwa Instruksi Menteri Kesehatan itu mengatur tentang upaya pencegahan terjadinya perundungan di instansi Kementerian Kesehatan. Jadi kita sudah jelas mengatur siapa saja yang akan mendapatkan sanksi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) Yan Wisnu mengaku telah diberhentikan dari praktik klinisnya di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

Yan diberhentikan dari posisinya sebagai dokter bedah subspesialis onkologi/kanker di rumah sakit pemerintah itu. Dia mengaku telah menerima surat tentang pemberhentiannya pekan lalu, Jumat (30/8/2024), pukul 11.30 WIB.

"Surat tersebut [soal, red] pemberhentian praktik klinis saya sebagai dokter bedah subspesialis onkologi/kanker di RS Kariadi," ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (2/9/2024).

Pria yang merupakan lulusan pendidikan spesialis Bedah Onkologi Undip 2005 itu menyebut, surat itu ditandatangani oleh Direktur Utama RS Kariadi.

Meski demikian, Yan enggan menanggapi apabila dia akan mengkomunikasikan ihwal pemberhentiannya dengan pihak RS Kariadi. Dia menyebut keputusan itu merupakan domain dari direksi RS tersebut.

"Menerima atau menghentikan dokter adalah domain Direksi. Monggo ditanyakan lebih lanjut ke RS dr.Kariadi," ujarnya.

Untuk diketahui, pemberhentian Yan diduga merupakan buntut kasus perundungan atau bulyying yang menyebabkan seorang dokter Program Studi Dokter Spesialis (PPDS) bunuh diri.

Pihak Rektorat Undip pun ikut menanggapi soal pemberhentian Yan. Keputusan RS Kariadi, yang berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), itu dinilai kurang tepat dan tergesa-gesa.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu diberhentikan sementara oleh RS Kariadi.

Pemberhentian tersebut menyangkut masalah perundungan atau bullying yang menyebabkan seorang dokter Program Studi Dokter Spesialis (PPDS) bunuh diri.

Masalah menangguhan praktik dokter Yan pun menuai pro dan kontra. Di mana Undip menilai bahwa RS telah merugikan banyak pihak, termasuk dokter residen lain hingga pasien.

Pemberhentian dokter Yan juga dinilai kurang tepat dan tergesa-gesa, lantaran proses investigasi masih berjalan hingga saat ini.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata
Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

Menurut dia, Undip terbuka dengan hasil investigasi dari pihak luar, baik kepolisian maupun Kementerian Kesehatan.

Bahkan jika memang terbukti ada perundungan maka hukuman untuk pelaku jelas dan tegas, yakni drop out alias dikeluarkan.

Sejumlah civitas akademika Undip pun turut memberikan dukungan untuk dokter Yan, setelah diberhentikan oleh RS Kariadi.

Profil Dokter Yan Wisnu

Yan Wisnu memiliki nama lengkap dan gelar Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B (K) Onk yang menjabat sebagai dokter mitra spesialis di RS Kariadi.

Dokter Spesialis Bedah Onkologi tersebut merupakan lulusan pendidikan spesialis Bedah Onkologi di Universitas Diponegoro pada 2005.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya (M.Kes) di Universitas Padjajaran dan lulus pada 2007. Dirinya juga lulus menjadi Spesialis Bedah Onkologi di tahun yang sama.

Tak sampai situ, Yan Wisnu masih melanjutkan studinya untuk meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada. Ia pun lulus pada tahun 2013.

Dokter Yan Wisnu juga terdaftar di berbagai organisasi seperti Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PABOI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Di Undip, ia resmi menjabat sebagai Dekan FK untuk periode 2024-2029. Pelantikannya resmi dilakukan oleh Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum pada 15 Januari 2024 di Gedung Prof. Sudarto S.H., Kampus Undip Tembalang.

Melansir dari fk.undip.ac.id, Yan Wisnu juga tercatat menjadi sekretaris senat Fakultas Kedokteran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil investigasi dugaan perundungan yang berujung pada bunuh diri mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) sudah rampung. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengumumkan hasil investigasinya pada pekan ini.

“Mudah-mudahan minggu ini diumumkan, nanti akan diumumkan bersama dari Kemenkes dan kepolisian mengenai hasilnya. Minggu ini hasilnya,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebelumnya, Menkes Budi juga mengungkapkan banyak peserta PPDS yang ingin melakukan bunuh diri. "Kami juga pernah kan melakukan skrining mental terhadap para PPDS ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi, ini sudah fenomena yang besar, yang terjadi," kata Menkes.

Fakultas Kedokteran (FK) Undip Semarang juga menyampaikan keterbukaannya terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung atas meninggalnya mahasiswi PPDS Aulia Risma Lestari. "Kami terbuka untuk investigasi dan tidak akan menutupi," kata Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko.

Menurut dia, saat ini investigasi dari inspektorat jenderal (itjen) dua kementerian dan kepolisian atas peristiwa tersebut masih berjalan. Dua itjen kementerian itu yakni Itjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Itjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Selain itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono juga menyampaikan, Kemenkes akan menindaklanjuti hasil investigasi kasus dugaan perundungan. Tindak lanjut tidak hanya di Undip, tetapi juga semua fakultas kedokteran di seluruh rumah sakit vertikal yang menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan tersebut.

"Seperti tadi Pak Melki (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena) sudah sampaikan bahwa budaya ini kan (perundungan) budaya yang tidak baik. Dokter itu kan profesi mulia, harusnya berhati bersih dan ini dimulai saat mereka melakukan pendidikan," katanya.

Menurutnya, karakter-karakter yang baik pada dokter ditanamkan mulai sejak mereka menempuh pendidikan sarjana, dan harus dilanjutkan setelah jenjang pendidikan itu.

Kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL) wajib diusut tuntas. Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi (Prodi) Anestesia Undip di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang itu diketahui meninggal dunia, yang sebab pangkalnya diduga akibat bullying dari seniornya.

Bullying di dunia kedokteran bukan isapan jempol dan memang nyata adanya. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) telah memberikan sanksi berat kepada dosen pengajar yang melakukan bullying kepada residen yang tengah mengikuti PPDS bedah syaraf di RSHS Bandung. Selain itu, pemutusan studi kepada pelaku bullying dengan kategori berat berjumlah dua orang.

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Prof Yudi Mulyana Hidayat mengaku miris dan prihatin terhadap praktik bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan spesialisasi di Indonesia khususnya di departemen bedah syaraf. Upaya pemberantasan telah dilakukan sejak lama meski belum terlalu menggembirakan.

"Upaya preventif dan treatment sudah dilakukan berulang kali," ucap dia melalui keterangan resmi yang diterima, Sabtu (17/9/2024).

Ia menyebut, pihaknya telah membentuk Komite Disiplin, Etik, dan Anti Kekerasan Fakultas Kedokteran Unpad. Membuat buku pedoman sanksi kekerasan dan bullying. Membuat fakta integritas antikekerasan, bullying, setiap peserta didik saat mereka masuk.

Setelah mendapatkan hasil dugaan perundungan di departemen bedah syaraf, Yudi mengatakan, telah memutus studi bagi dua orang pelaku bullying yaitu residen senior yang melakukan pelanggaran berat. Perpanjangan studi pelaku bullying dengan kategori ringan tujuh orang.

Selain itu, surat teguran dan peringatan kepada kepala departemen dan ketua program studi. Sanksi berat kepada dosen pelaku bullying satu orang. "Pemberian sanksi berat pada dosen pelaku bullying satu orang," kata dia.

Ia menegaskan upaya preventif terus dilakukan oleh kampus, dan rumah sakit. Namun, praktik tersebut masih saja tetap terjadi. "Kami tidak akan lelah dan terus memberantas bullying di lingkungan FK Unpad dan RSHS Bandung," kata dia.

Sebelumnya, aksi dugaan perundungan terhadap residen (peserta didik) yang tengah menjalani PPDS bedah syaraf Unpad di RSHS Bandung, Juni 2024 lalu kembali terkuak. Akibat kejadian itu, residen tersebut memilih mengundurkan diri dan dokter pengajar (konsulen) dikenakan sanksi.

Jakarta: Universitas Diponegoro (Undip) mengeluarkan tiga mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) akibat pelanggaran berat. Pihaknya juga membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi sistem pendidikan PPDS.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kampus FK Undip Tembalang, Kota Semarang. Konferensi tersebut dipimpin oleh Dekan FK dr. Yan Wisnu Prajoko serta Kepala Kantor Hukum Undip Dr. Yunanto.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga mahasiswa ini serius dan kami tidak dapat mengungkapkan detailnya. Namun, kami pastikan bahwa sanksi yang diberikan merupakan hasil dari proses yang adil dan sesuai dengan kebijakan kami,” kata Yunanto.

Baca juga: Dekan FK Undip Benarkan Dokter Prathita Pernah Melakukan Perundungan ke Junior

Yunanto menjelaskan sebanyak dua mahasiswa sudah dikeluarkan pada tahun 2023. Sedangkan satu mahasiswa lagi dikeluarkan pada tahun 2021 dan sedang menjalani proses pidana.

Sementara itu, dr. Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan pihaknya kini tengah menangani pelanggaran lainnya terkait isu bullying atau perundungan yang belakangan ramai dibicarakan.

Ia juga menyampaikan pembentukan satuan tugas (task force) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang atau RSDK. Ini untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan terkait PPDS.

“Kami menyadari perlu adanya integrasi yang lebih baik lagi. Pembentukan 'task force' bersama RSDK ini untuk menyiapkan dan membuat langkah teknis penyelesaian di Prodi Anestesi," ujar dr. Yan Wisnu Prajoko.

Baca juga: Dekan Akui FK Undip Tak 100% Bersih dari Perundungan

Melalui ‘task force’, kata dia, langkah-langkah nyata akan disusun, misalnya pengaturan jam kerja mahasiswa agar tidak terlalu membebani dan sebagainya. Tim ‘task force’ menyiapkan juga desain penyelesaian di Prodi Anestesi yang diharapkan bisa dijadikan percontohan bagi program studi lainnya di FK Undip.

"Task force antara FK Undip dengan RSDK ini menyusun langkah nyata, misalnya bersifat teknis, soal jam kerja mahasiswa atau anak didik. Ini harus berkeadilan, tidak boleh kelelahan. Nanti akan diatur detail tim 'task force'," jelasnya.

Konferensi ini digelar terkait meninggalnya mahasiswi PPDS Undip dr Aulia Risma Lestari. Ia ditemukan meninggal diduga bunuh diri pada Senin, 12 Agustus, di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang.

(WAN)

SEMARANG, iNews.id – Universitas Diponegoro (Undip) mengeluarkan tiga mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK). Ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat, bahkan satu di antaranya diproses pidana.

Pernyataan itu disampaikan Dekan FK dr. Yan Wisnu Prajoko dalam konferensi pers di KampusFK Undip Tembalang, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024).

“Tahun 2023 ada dua mahasiswa (PPDS dikeluarkan), tahun 2021 ada satu mahasiswa. Ini yang satu orang (tahun 2021) sampai pengadilan, dipidana, sanksi internal kami keluarkan,” ujar Yunanto.

Dia tidak menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan para mahasiswa PPDS FK Undip tersebut hingga menerimsa sanksi dikeluarkan. Dia hanya menyebutkan, ketiganya telah melakuka pelanggaran berat.

Saat ini, kata dia selain tiga orang tersebut, FK Undip juga tengah memproses pelanggaran-pelanggaran lain lebih ringan. Berapa jumlahnya dia tidak mengungkapkan.

Pada kesempatan itu dia tidak menampik masih ada kasus perundungan di kalangan PPDS. “Terkhusus di waktu yang lalu, saya naif kalau bilang tidak ada perundungan. Namun di kasus dokter Aulia Risma Lestari, kami tidak menemukan adanya perundungan, hasil investigasi internal kami,” ucapnya.

Sementara terkait meninggalnya dr. Aulia Risma Lestari pada 12 Agustus 2024, dia menegaskan tim investigasi internal telah melakukan serangkaian klarifikasi, menyimpulkan hasilnya dan mengumumkannya secara terbuka lewat keterangan pers pada 15 Agustus 2024.

“Kira-kira satu sampai 2 hari (investigasi) kami langsung lihat rekam jejak, rekam selama pendidikan dan sebagainya dan kami menyimpulkan yang dialami almarhumah dokter Aula Risma Lestari ini tidak ada aspek perundungan yang melatarbelakangi. Yang pertamakali menyebutkan adanya perundungan kan dari Kemenkes Dirjen Yankes,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKa.CO.ID, SEMARANG -- Pimpinan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro Semarang menyambangi kediaman almarhumah dokter Aulia Risma Lestari di Tegal, Jawa Tengah.

"Ini kunjungan kedua, setelah sebelumnya kami mengantarkan jenazah almarhumah seusai ditemukan wafat," kata Wakil Dekan FK Undip dr Nuryanto di Semarang, Jumat (23/8/2024).

Menurut dia, kunjungan ke kediaman mendiang dokter Aulia Risma yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya itu dipimpin oleh Dekan FK Undip Dr dr Yan Wisnu Prajoko. Kunjungan yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) malam itu, kata dia, sebagai komitmen pihak kampus untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga almarhumah.

Nuryanto mengatakan pada kunjungan kali ini ada lima pimpinan dan satu alumni senior dari FK Undip. Dalam kunjungan tersebut, pihak FK Undip bertemu dengan perwakilan keluarga mendiang dokter Aulia Risma dan kuasa hukum almarhumah, serta melakukan ziarah ke makam almarhumah.

"Pertemuan berlangsung sangat baik. Kami berempati kepada pihak keluarga dan sempat ziarah ke makam almarhumah," kata Nuryanto yang juga perwakilan dari tim Adhoc FK Undip.

"Komunikasi berjalan secara baik. Ini menjadi penting untuk memberikan dukungan kepada pihak keluarga yang tentunya sangat kehilangan. Begitu juga dengan kami," ucapnya.

Dokter Aulia Risma merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip yang ditemukan meninggal diduga bunuh diri pada Senin (12/8/2024) malam, di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang. Sejauh ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan akibat kematian tersebut. Sedangkan pihak FK Undip selama ini juga sudah memberikan keterangan dalam membantu proses penyelidikan mengenai wafatnya dokter Aulia Risma.

"Koordinasi dalam bentuk memberikan keterangan tentang almarhumah selama melakukan perkuliahan sudah kami lakukan kepada aparat kepolisian," katanya.