JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menekankan kepada seluruh jajaran Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) harus terdepan melawan hoaks dan disinformasi.

Pasalnya, penerangan memiliki peran vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI AD, di tengah era keterbukaan informasi.

"Penerangan Angkatan Darat memiliki tugas yang tidak hanya sebatas menyebarluaskan informasi, melainkan juga membentuk citra positif TNI AD, menjaga moral prajurit, serta menyampaikan capaian kontribusi TNI AD dalam pembangunan nasional,” kata Kadispenad dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Penekanan tersebut disampaikan Kadispenad saat membuka kegiatan Sosialisasi Fungsi Penerangan TNI AD TA. 2024 di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta, Selasa.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Penerangan (Kapen) Kotama/Balakpus TNI AD dan Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) dari seluruh wilayah Indonesia.

Kadispenad juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi informasi yang berkembang pesat, terutama media sosial, yang menjadi platform utama dalam membentuk opini publik.

“Peningkatan kemampuan ini diharapkan dapat diterapkan secara efektif dalam tugas sehari-hari, sehingga menghasilkan penerangan berkualitas tinggi, serta menyiapkan insan penerangan agar mampu bersaing secara profesional dalam menghadapi tantangan globalisasi informasi," ungkapnya.

"Kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat, adalah kunci keberhasilan kita dalam menjalankan tugas penerangan yang efektif,” sambung dia.

Brigjen Wahyu juga mengingatkan agar setiap insan penerangan mampu menghadapi hoaks dan disinformasi dengan memberikan klarifikasi yang akurat serta tepat waktu.

Hal ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya.

“Langkah ini krusial untuk menjaga integritas dan reputasi TNI AD di mata publik,” tambahnya.

Selain penekanan untuk melawan hoaks, kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan materi tentang media handling, proses liputan, produksi dan dokumentasi, analisa media, pembentukan opini dan kontra opini.

Kemudian juga materi mengenai urgensi eksposur dan engagement sosial media, teknik publikasi dan public speaking, yang disampaikan oleh pembicara dari praktisi media serta lembaga survei.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 28-30 Oktober 2024 dengan tujuan meningkatkan kemampuan penerangan TNI AD agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Sejak merebaknya pandemi COVID-19, dunia tidak hanya berhadapan dengan krisis kesehatan, tetapi juga dengan infodemik – istilah yang menggambarkan banjir informasi, baik yang akurat maupun yang menyesatkan, terkait suatu kejadian atau isu, dalam hal ini COVID-19 dan vaksinasi. Istilah "infodemik" diciptakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menggambarkan penyebaran informasi yang berlebihan yang dapat menghambat respons kesehatan publik. Infodemik mempersulit masyarakat dalam membedakan fakta dari hoaks, yang akhirnya dapat memengaruhi keputusan mereka terkait vaksinasi dan kesehatan.

Hoaks atau berita bohong bukan fenomena baru. Sejak vaksinasi pertama kali dikembangkan di abad ke-18 oleh Edward Jenner, sudah ada mitos dan kesalahpahaman yang berkembang. Sayangnya, di era digital ini, penyebaran hoaks tentang vaksin menjadi lebih masif dan cepat, terutama melalui media sosial. Berbagai teori konspirasi tentang vaksin bermunculan, bahkan banyak di antaranya yang cukup meyakinkan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami teknologi dan ilmu di balik vaksin.

Pada artikel ini, saya akan meluruskan berbagai hoaks yang berkembang, terutama yang muncul di masa pandemi COVID-19. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita diharapkan bisa menilai informasi secara kritis dan membuat keputusan yang lebih bijak terkait kesehatan.

Sejak vaksin ditemukan, berbagai kelompok selalu meragukan efektivitas atau keamanan vaksin. Di awal abad ke-19, vaksin cacar pertama kali diperkenalkan, dan saat itu muncul ketakutan bahwa mereka yang divaksinasi akan berubah menjadi "sapi", karena bahan vaksin diambil dari sapi yang terkena cacar sapi. Mitos ini terus berkembang hingga saat ini, dengan hoaks baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi vaksin.

Selama pandemi COVID-19, kekhawatiran masyarakat tentang vaksin semakin besar karena kecepatan pengembangannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi vaksin mRNA, seperti Pfizer-BioNTech dan Moderna, yang baru diperkenalkan kepada masyarakat luas juga memicu kebingungan dan kekhawatiran. Situasi ini akhirnya menciptakan ladang subur bagi beragam hoaks yang menyebar cepat di media sosial.

Berikut adalah beberapa hoaks yang paling sering muncul selama pandemi COVID-19 dan penjelasan mengapa hal tersebut tidak benar secara ilmiah.

Penjelasan: Vaksin mRNA COVID-19 seperti Pfizer-BioNTech dan Moderna menggunakan teknologi yang melibatkan mRNA untuk membawa instruksi kepada sel-sel tubuh agar memproduksi protein spike, yang kemudian akan dikenali oleh sistem imun.

Namun, mRNA ini tidak memasuki inti sel atau berinteraksi dengan DNA kita. Teknologi ini berbeda dengan terapi gen, yang melibatkan perubahan langsung pada DNA seseorang. Jadi, vaksin COVID-19 bukanlah terapi gen dan tidak memodifikasi DNA seseorang.

Penjelasan: Vaksin didefinisikan sebagai zat yang membantu tubuh menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin mRNA bekerja dengan mengajarkan sistem imun kita untuk mengenali virus dan memicu respons imun tanpa melibatkan virus itu sendiri. Meski pendekatannya berbeda dari vaksin konvensional, vaksin mRNA tetap memenuhi definisi vaksin karena kemampuannya merangsang kekebalan terhadap SARS-CoV-2.

Penjelasan: Salah satu hoaks yang sering beredar adalah klaim bahwa vaksin COVID-19 telah menyebabkan kematian massal. Namun, penelitian dan data dari seluruh dunia menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 secara keseluruhan aman dan efektif dalam melindungi dari penyakit berat dan kematian akibat COVID-19. Efek samping yang serius memang ada, tetapi kasusnya sangat jarang. WHO, CDC, dan berbagai otoritas kesehatan lainnya terus memonitor keamanan vaksin, dan hingga saat ini, manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar dibandingkan risikonya.

Penjelasan: Klaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung mikrochip adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah. Vaksin COVID-19 hanya mengandung bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan respons imun. Tidak ada komponen elektronik atau teknologi pelacakan di dalamnya. Hoaks ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu dan teori konspirasi yang lebih besar tentang kontrol global, namun ini adalah klaim yang tidak berdasar.

Penjelasan: Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin COVID-19 dapat mempengaruhi kesuburan pria atau wanita. Banyak organisasi kesehatan, termasuk American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dan WHO, telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 aman bagi mereka yang berencana untuk hamil atau sedang hamil. Hoaks ini biasanya memanfaatkan ketakutan alami masyarakat tentang kesuburan untuk menyebarkan ketidakpercayaan terhadap vaksin.

Penjelasan: Semua vaksin, termasuk vaksin COVID-19, harus melalui berbagai tahapan uji klinis untuk memastikan keamanan dan kemurniannya. Klaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung zat berbahaya seperti logam berat, formaldehida, atau bahan beracun lainnya tidak didukung oleh bukti ilmiah. Vaksin COVID-19 telah melalui pengawasan ketat oleh badan kesehatan global dan lokal.

Ada beberapa alasan mengapa hoaks dan teori konspirasi tentang vaksin begitu mudah dipercayai oleh banyak orang, antara lain:

Ketakutan dan Ketidakpastian: Pandemi ini menciptakan ketakutan dan ketidakpastian di seluruh dunia. Saat orang merasa takut, mereka cenderung mencari penjelasan yang dapat memberi mereka rasa kontrol, meskipun penjelasan itu salah atau tidak berdasar.

Ketidaktahuan tentang Ilmu Vaksin: Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana vaksin bekerja, sehingga mudah terjebak dalam informasi yang salah.

Pengaruh Sosial Media: Di era digital ini, informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Sayangnya, platform ini sering digunakan untuk menyebarkan hoaks dan teori konspirasi.

Efek Echo Chamber: Media sosial sering menampilkan informasi yang sejalan dengan pandangan kita, sehingga orang yang sudah percaya teori konspirasi lebih mudah menemukan kelompok yang mendukung keyakinan tersebut.

Untuk mengatasi infodemik dan mencegah penyebaran hoaks, edukasi kesehatan dan komunikasi yang jelas dari pihak berwenang sangat penting. Edukasi ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan berbasis bukti ilmiah, seperti halnya artikel ini. Pemerintah, profesional kesehatan, dan media harus bekerja sama untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepercaya.

Kesimpulan

Infodemik yang mengiringi pandemi COVID-19 merupakan tantangan serius yang perlu diatasi untuk memastikan kesehatan masyarakat yang optimal. Hoaks dan teori konspirasi tentang vaksin bisa membahayakan jika terus dibiarkan tanpa diluruskan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sains di balik vaksin dan pentingnya kejelasan informasi, kita dapat mendorong keputusan kesehatan yang lebih bijak dan melindungi masyarakat dari ancaman yang sebenarnya.

Vaksinasi adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular. Informasi yang akurat adalah perlindungan utama kita dari infodemik. Mari kita menjadi bagian dari solusi dengan menyebarkan informasi yang benar dan tepercaya.

BANDUNG, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan 14 konten hoaks dan ujaran kebencian di media sosial terkait kampanye Pilkada 2024.

Konten hoaks tersebut ditemukan di berbagai platform media sosial seperti TikTok, X (Twitter), dan sejumlah laman media online.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, mengatakan, temuan hoaks dan ujaran kebencian itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Per tanggal 15 Oktober, kami menemukan 14 konten hoaks dan ujaran kebencian,” ujar Zacky, Rabu (16/10/2024).

Menurut dia, Bawaslu Jabar bekerja sama dengan Kominfo untuk memastikan konten tersebut ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bawaslu juga menilai apakah pelanggaran yang terjadi di media sosial tersebut termasuk tindak pidana pemilihan atau hanya melanggar peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Konten yang berasal dari akun terdaftar akan diproses sebagai tindak pidana pemilihan, sementara konten dari akun yang tidak terdaftar akan dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE.

"Ya tentu kalau yang terdaftar masuknya tidak pidana pemilihan, kalau tidak terdaftar itu masuknya ranah pidana umum pelanggaran atas UU ITE," katanya.

Ditanya terkait menurun atau meningkatnya kampanye hoaks di media sosial pada Pilkada 2024, menurut Zacky, hal tersebut belum bisa di identifikasi.

"Kita belum indentifikasi, nanti lah di akhir seperti apa menurun atau bagaimana," ucapnya.

Foto Agi MPI - Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam saat ditemui di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (16/10).

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi jadi fenomena yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tapi juga bagaimana manusia beradaptasi.

Ketika pandemi, semua manusia "dipaksa digital". Hal ini membuat persebaran kabar-kabar begitu cepat, termasuk yang kabar yang tidak jelas kebenarannya alias hoaks.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, mengutip data Kaspersky menunjukkan bahwa saat ini penduduk Indonesia ada sekitar 278 juta orang, namun jumlah gawainya mencapai lebih dari 350 juta unit, dengan 185 juta orang menggunakan internet dan 139 juta orang memiliki media sosial.

"Jadi di negeri ini banyakan handphone atau gawainya daripada manusianya. Tapi hal itu tidak lantas membuat Indonesia jadi negara produsen gawai terbaik di dunia. Justru semua orang jadi begitu sibuk dengan gawainya," ungkapnya dalam media briefing, Senin (14/10/2024).

Dengan sibuknya para pengguna internet dan media sosial, kabar yang tersebar juga jadi begitu cepat, sehingga orang tidak sempat memproses, mengecek ulang kebenaran kabar-kabar tersebut.

Adapun, bentuk hoaks yang paling sering diterima pertama dari tulisan 62%, gambar 37,5%, video 0,7%, dan media sosial mencapai 92,4%.

Menariknya, dari sekian banyak generasi, menurut data survei Pew Research, milenial adalah generasi yang paling aman dari hoaks. Sementara itu, Generasi Z dan Alfa berada posisi paling rentan terkena hoaks.

"Kenapa generasi milenial ini? Karena mereka masih hidup di dua zaman. Mereka masih merasakan zaman ketika memutar kaset dengan pakai pensil, tapi mereka juga sudah merasakan Spotify. Jadi mereka masih punya kearifan sosial di masa lalu, yang kemudian juga hidup di dunia yang sekarang, di dunia digital," paparnya.

Sementara, menurut Pew Research, Gen Z, dan Alfa sebagai penghuni terbesar media sosial saat ini banyak yang enganggap media sosial sebagai sumber berita paling dapat dipercaya.

Adapun, berdasarkan data Kaspersky, 2 dari 10 orang Asia Tenggara sering membagikan kabar di media sosial tanpa melakukan verifikasi.

"Jadi otomatis memang mereka lah sebenarnya generasi yang paling mudah terkena hoaks. Menurut saya, malah mitos itu yang mengatakan kalau nenek-nenek, baby boomer, orang tua itu gampang kena hoaks," tambahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di media sosial untuk berhati-hati dengan informasi yang beredar.

Dari akun TikTok resmi ojk_indonesia ditampilkan sebuah video berdurasi 35 detik yang menarasikan sejumlah bank yang akan segera ditutup.

Video tersebut telah diberikan cap berwarna merah dan tanda seru bertuliskan HOAX.

"Sobat OJK, hati-hati kalau baca informasi di sosmed ya. Apalagi kalau dari sumber yang tidak terpercaya. Banyak informasi yang tidak benar, seperti potongan konten yang satu ini. Yuk, jadi smartzen dan bijak menerima informasi," tulis OJK, dikutip Selasa.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja dengan perusahaan teknologi mulai dari Meta, Google hingga TikTok untuk membantu menghentikan berita palsu hingga deepfake buatan AI (Artificial intelligence). Kominfo meminta platform digital dan media social menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian, hoaks dan fitnah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Beberapa perwakilan platform digital dan media sosial di Indonesia, di antara lain Meta (meliputi Facebook, Instagram, Whatsapp, Threads), Google (meliputi Google dan Youtube), Tiktok, Snackvideo, Telegram, dan Line.

Kominfo akan memantau persebaran informasi digital di sejumlah media sosial dan menindak konten-konten yang termasuk dalam kategori berita palsu seperti fitnah. “Bila konten mengandung ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan segala dan lain-lainnya itu maka akan kami takedown,” kata Menteri Kominfo Budi Arie di Kantor Kominfo pada Kamis (3/10).

Selain empat kategori tersebut, konten lain yang diantisipasi adalah konten deep fake AI. Deepfake ini merupakan konten menggunakan AI untuk membuat gambar, audio, dan video palsu yang mirip secara fisik dan meniru suara tokoh-tokoh tertentu.

Antisipasi bisa dilakukan dengan memberikan edukasi pada masyarakat terkait pemalsuan-pemalsuan yang mungkin muncul di ruang digital. Selain itu, kerja sama dengan sejumlah platform memudahkan tindak lanjut Kominfo dalam memberantas jenis konten deep fake tersebut.

Budi Arie mengatakan telah bekerja sama dengan pihak TikTok untuk segera menghapus konten yang berkaitan. “Bisa langsung kita minta ke Tiktok Ini. Kemarin Ini dipalsukan juga, tapi kita cepat tanggap,” kata Budi.

Selain dengan pengawasan konten secara langsung di media sosial, Kominfo juga membentuk Satgas Anti-Hoaks.

Nantinya tidak hanya terdiri dari perwakilan Kemenkominfo tapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia seperti Meta Group (Instagram, Facebook, WhatsApp), Google (YouTube), TikTok, dan SnackVideo.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi dalam acara yang sama.

“Jadi momentum hari ini Adalah momentum kita Akan bersepakat ya dengan platform yang hadir untuk membentuk Satgas di mana platformnya juga terlibat dalam Satgas ini secara aktif,” kata Prabunindya pada Kamis (3/10).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas konten hoaks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak. Satgas ini diisi oleh Meta, TikTok, hingga Telegram.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa keberadaan Satgas ini agar penanganan konten hoaks maupun fitnah pada Pilkada 2024 tidak memakan waktu yang lama.

Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo bersama dengan KPU, Bawaslu dan enam platform digital di Indonesia berkomitmen dalam menjaga menjaga ruang digital agar Pilkada 2024 berjalan damai.

Keenam platform yang dimaksud antara lain Meta yang meliputi Facebook, Instagram, WhatsApp dan Threads. Kemudian, Google meliputi Google dan Youtube. Lalu, TikTok, Snack Video, Telegram, dan LINE.

“Ini kan ada platformnya dan Kemenkominfo bentuk Satgas, jadi cepat penanganannya, nggak lama. Satgas isinya platform [media sosial] dan Kemenkominfo, selama ini patroli bersama,” kata Budi di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menuturkan bahwa Satgas secara aktif terus memantau konten hoaks hingga ujaran kebencian di setiap platform. Pantauan ini dilakukan setiap hari.

Dalam pantauannya, Satgas memiliki empat kategori dalam memberantas konten palsu selama Pilkada 2024, mulai dari ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks, dan kebocoran data (leak). Jika ditemukan adanya konten yang memiliki kategori tersebut, maka Satgas akan melakukan takedown terhadap konten itu.

Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa platform media sosial X (sebelumnya Twitter) bukan termasuk bagian dari Satgas dalam memberantas konten hoaks Pilkada 2024.

“Karena X adalah platform sosial media yang tidak punya perwakilan di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan tidak adanya perwakilan X di Indonesia, Budi mengaku bahwa Kemenkominfo memiliki waktu yang cukup panjang saat berurusan dengan X. “Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media seperti X,” imbuhnya.

Untuk itu, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo, KPU, Bawaslu RI dan platform digital berkomitmen penuh untuk mengkampanyekan dan menjaga ruang digital yang kondusif dan damai sepanjang perhelatan Pilkada 2024.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memberantas konten negatif di internet. Serta, berkomitmen untuk membuka ruang kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, penggiat, media sosial, dan elemen

masyarakat lainnya untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024 secara kolaboratif.

“Mari kita saling bahu-bahu mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman dan damai dengan mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkualitas,” tandasnya.

Video penampakan diduga pocong viral di media sosial. Kejadiannya diduga terjadi di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang, Jawa Barat.

Dalam video yang beredar, pocong itu terlihat di atas pohon. Video ini pun membuat geger warga sekitar.

"Tuh lihat tuh di atas sekolahan, di pohon kelapa. Tuh lihat tuh.. Tuh.. Allahuakbar, pocong," teriak perempuan si perekam video.

Masih dalam video itu, sejumlah warga lalu berlarian untuk melihat penampakan diduga pocong tersebut.

Terkait hal ini, Pjs Kades Segaran, Samin. mengaku sudah mendengar kabar terkait video penampakan pocong itu. Namun dia belum bisa memastikan terkait kebenaran video tersebut.

"Saya kroscek belum ada yang membenarkan itu, sampai saat ini belum. Makanya bingung juga saya," ucap Samin saat dihubungi kumparan, Kamis (3/10).

Kendati demikian, ia mengungkap isu-isu seputar penampakan hantu di desanya memang sering terjadi. Namun kenyataannya tidak terbukti.

"Isu-isu (pocong) begitu bukan sekarang aja. Sebulan rame, tiga bulan sepi lagi, tapi pada kenyataannya gak ada," kata dia.

Dia meminta agar warga tidak resah atas beredarnya video tersebut. Kata dia, bisa saja video itu sengaja disebar untuk membuka potensi kriminalitas.

"Iya, tujuannya kan gak tau ya orang bercanda apa bikin resah, sekarang itu perangkat desa, linmas trantib turun kalau malam. Nggak ada kesempatan orang-orang buat jahat akhirnya dibikin ulah, bikin resah, akhirnya ada kesempatan rumah kosong ditinggalin, nah itu," katanya.

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi mengeklaim pihaknya telah menurunkan atau take down enam konten hoaks selama Pilkada. Ia menyebut, angka tersebut turun signifikan.

“Jadi kalau kategorinya sudah ujaran kebencian, fitnah sudah hoaks dan lain-lain itu maka akan kita takedown,” kata Budi di Kantor Kominfo Jakarta, Kamis (3/10).

“Baru ditemukan jumlahnya berapa? Baru 6 hoaks terkait Pilkada. Terjadi penurunan yang luar biasa,” imbuhnya.

Budi mengatakan, level hoaks di setiap daerah berbeda-beda. Kata dia, isu hoaks tergantung seberapa panas Pilkada yang berlangsung di suatu daerah.

“Kalau soal isu hoaks apa kan setiap daerah berbeda-beda kan level pertarungannya, tingkat suhu politiknya beda-beda,” ujar dia.

Budi lantas mengimbau kepada para calon kepada daerah agar menjaga kondusifitas ruang siber dengan kampanye yang masih dalam koridor batas wajar.

Lebih lanjut, Ketum Projo (Organisasi relawan Jokowi) itu juga menyebut bahwa konten yang dianggap masuk ranah pidana maka menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Kalau soal konsekuensi hukumnya, kalau ada soal hukum kita serahkan kepada aparat,” ujarnya.

“Yang penting tadi yang saya bilang tadi, jangan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, terutama SARA ya, mudah-mudahan bisa hilang dari pertarungan Pilkada 2024,” tutup dia.

Cagub Jakarta Ridwan Kamil mengirim pesan untuk semua pendukung dan tim pemenangan jelang kampanye yang dimulai besok. Dia meminta semua pendukungnya untuk memperhatikan etika dalam berkampanye.

"Kita berharap dan menginstruksikan kepada pasangan RIDO pasangan nomor urut satu, untuk mengedepankan kampanye damai dan menjauhi hoaks atau fake news, menjauhi yang namanya money politics, menjauhi menjelek-jelekkan pasangan lain," kata Ridwan Kamil usai deklarasi kampanye damai di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa (24/9).

Ridwan Kamil mengatakan, Jakarta merupakan pusat peradaban Indonesia. Karena itu, Pilgub Jakarta harus jadi teladan dan rujukan bagi Pilkada di daerah lainnya.

"Gagasannya berkualitas itu yang harus dihadirkan dalam Pilkada Jakarta. Pasangan RIDO komitmen dan fokus pada adu gagasan dan menginstruksikan kepada pendukung pendukung seperti yang tadi di deklarasikan saya kira seperti itu," jelas dia.

Ridwan Kamil lalu menutup dengan pantun:

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menggandeng platform digital untuk menangkal hoaks atau berita bohong terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi pada Jumat (13/9/2024).

Menurut Prabu, nantinya akan dibuat metode bersama platform digital tersebut sehingga tidak ada hoaks yang beredar di media sosial terkait calon kepala daerah.

“Intinya, kita akan sama-sama membuat satu metode agar para pimpinan daerah ini akan langsung dimasukkan ke dalam sistem mereka, mereka tagging sehingga informasinya dipantau langsung oleh tim ini,” kata Prabu dikutip dari video Antaranews.

Dengan adanya sistem tersebut, Prabu mengatakan, alur informasi terkait calon kepala daerah dan pilkada akan terpantau. Sehingga, bakal langsung ditindaklanjuti jika mengandung unsur hoaks.

“Kalau ada hoaks, ada disinformasi seputar para pimpinan daerah tersebut akan ditangani lebih cepat,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah platform digital yang bakal digandeng oleh Kemenkominfo adalah YouTube, Facebook, dan X.

Sebagaimana diketahui, tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah menetapkan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi tersebut.

Selanjutnya, masa kampanye akan berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024.

Kemudian, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024. Lalu, pemungutan suara akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Untuk informasi, Pilkada 2024 dilakukan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Korupsi telah lama menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menanggulanginya, baik melalui hukum maupun reformasi birokrasi. Namun, laku koruptif terus bertahan dalam berbagai bentuk, dari praktik suap hingga penyalahgunaan anggaran publik.

Di era digital ini, kekuatan muncul dari masyarakat, yaitu netizen atau yang sering diistilahkan sebagai warganet. Mereka menggunakan media sosial untuk mengawasi, mengungkap, dan memviralkan kasus-kasus korupsi, menggeser fokus pemberitaan dan memaksa pemerintah serta aparat hukum bertindak lebih cepat membongkarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat penting dalam gerakan sosial dan politik.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan elite dan tidak hanya bersifat sentralistik , namun juga merambah ke berbagai sektor dan lintas geografis. Jika sebelumnya kasus korupsi cenderung tertutup dan sulit terungkap, kini dengan kemajuan teknologi, ruang yang dapat diakses semakin lebar bagi elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik. Dalam konteks ini, sudah menjadi rahasia umum bagaimana media sosial membuka ruang luas bagi netizen untuk mengekspos tindakan-tindakan yang mencurigakan, memperluas akses ke informasi yang sebelumnya tersembunyi.

Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang ketahuan memiliki kekayaan luar biasa yang tidak wajar. Gaya hidup hedonis yang ditampilkan keluarganya, termasuk flexing kekayaan anaknya, Mario Dandy, menjadi viral di media sosial dan memicu kemarahan publik sepanjang paruh pertama 2023 lalu.

Peran netizen dalam menyebarkan informasi ketika itu lantas tidak hanya menyadarkan publik akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana kuasa netizen mampu mengkatalisasi proses hukum dan memperbesar tekanan terhadap pelaku korupsi.

Athina Karatzogianni (2006) dalam salah satu bukunya The Politics of Cyberconflict, menekankan bahwa media sosial memiliki kekuatan yang unik sebagai instrumen untuk menyebarkan ide, kampanye, protes, hingga hasutan. Dengan kemampuannya yang tak terbatas untuk menyebar informasi dalam hitungan detik, media sosial memungkinkan netizen untuk membentuk arus besar dalam pergerakan sosial, termasuk dalam isu-isu pemberantasan korupsi. Kasus-kasus seperti Rafael Alun atau gaya hidup mewah keluarga Mario Dandy menunjukkan bagaimana netizen tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi juga sebagai watch dog, aktor yang aktif mengawasi perilaku pejabat publik beserta kroni dan keluarganya,

Ditilik dari perspektif komunikasi, teori agenda setting relevan dalam memahami fenomena ini. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk mengatur agenda publik dengan menentukan isu-isu apa yang layak dibahas. Dalam konteks korupsi, netizen melalui media sosial memainkan peran sebagai pembentuk agenda baru.

Kasus yang sebelumnya mungkin hanya tersebar di lingkup terbatas mengemuka menjadi sorotan nasional, memaksa media arus utama dan pemerintah untuk meresponsnya. Proses ini mengkonstruksi tekanan politik yang luar biasa terhadap pelaku korupsi dan institusi yang terkait, sehingga mengkatalisasi penanganan kasus-kasus tersebut.

Selain agenda setting, teori spiral keheningan (spiral of silence) juga membantu menjelaskan bagaimana netizen mampu mengatasi tekanan sosial untuk berbicara lantang tentang korupsi. Menurut teori ini, individu cenderung diam ketika mereka merasa pandangan mereka minoritas atau tidak didukung oleh mayoritas. Namun, melalui sumber daya yang ada pada platform media sosial, netizen diproyeksikan menemukan komunitas yang berpikiran sama dan membangun keberanian untuk berbicara menentang korupsi.

Lebih jauh, kasus flexing gaya hidup mewah di kalangan pejabat dan keluarganya membuka mata publik realitas ketidakadilan yang bagaikan fenomena gunung es. Netizen yang sebelumnya lebih memilih diam dan bahkan apatis, kini lebih berani untuk berbicara melalui platform-platform media sosial.

Munculnya suara-suara lantang ini mengubah dinamika sosial, di mana mereka yang sebelumnya berada dalam posisi minoritas kini memperoleh dukungan publik yang lebih besar. Sebagai hasilnya, suara-suara tersebut menjadi kekuatan signifikan dalam menggugat perilaku korup para pejabat beserta antek-anteknya.

Dalam konteks korupsi, keberanian netizen untuk membongkar kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara memberikan tekanan besar terhadap institusi hukum. Ketika berita tentang flexing dan kekayaan pejabat viral di media sosial, KPK dan aparat hukum lainnya tidak bisa mengabaikannya. Tekanan dari masyarakat yang diwakili oleh netizen mendorong investigasi yang lebih mendalam dan mempercepat proses hukum.

Kekuatan dan potensi netizen dalam mengungkap kasus-kasus korupsi melalui media sosial semakin tak terbantahkan. Dengan jaringan yang luas, netizen mampu menciptakan gerakan massa dalam hitungan jam, bahkan menit. Informasi tentang dugaan korupsi dapat menyebar secara viral, melibatkan jutaan orang dalam diskusi tentang isu tersebut. Namun, “berita baik” bukan tanpa risiko.

Salah satu risiko terbesar adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Dalam beberapa kasus, netizen dapat terjebak dalam narasi yang keliru, menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang kuat. Hoaks semacam ini dapat merusak reputasi seseorang atau lembaga, tanpa adanya dasar yang valid.

Sebagai contoh, pada beberapa kasus netizen menuduh seseorang terlibat dalam korupsi hanya berdasarkan penampilan mewah mereka, tanpa mengetahui latar belakang atau sumber kekayaan tersebut. Berdasarkan ini, semestinya netizen perlu lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, memastikan validitas dan kredibilitas sumber sebelum memviralkan isu dan memverifikasinya secara objektif.

Selain itu, media sosial juga rawan digunakan oleh pihak tertentu untuk mengarahkan opini publik demi kepentingan politik. Misalnya, dalam beberapa kasus, politisi mungkin memanfaatkan sentimen netizen untuk menyerang lawan politik mereka, dengan menyebarkan narasi korupsi yang belum tentu benar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kuasa netizen, meskipun memiliki potensi positif dalam memerangi korupsi, juga dapat dimanfaatkan secara manipulatif.

Untuk memaksimalkan dampak positif kuasa netizen dalam pemberantasan korupsi, diperlukan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah perlu membuka ruang akses informasi yang lebih luas dan transparan kepada masyarakat, sehingga netizen dapat berperan lebih efektif sebagai pengawas. Selain itu, literasi digital perlu ditingkatkan, agar kemampuan kritis netizen mengalami peningkatan dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial.

Kolaborasi juga dapat dilakukan melalui platform-platform pelaporan korupsi yang dikelola oleh pemerintah. Misalnya, aplikasi seperti Lapor! dapat dioptimalkan dengan melibatkan partisipasi aktif netizen dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di daerah mereka. Belum lagi melalui kanal KPK di media daring yang juga tersedia sepanjang waktu bagi pelaporan tindak korupsi lengkap dengan lampiran bukti. Intinya, melalui dukungan teknologi, netizen mestinya secara pro-aktif dalam sistem pengawasan publik, mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan cepat.

Pemerintah juga harus melihat netizen sebagai mitra dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan sebagai ancaman. Kolaborasi dan sinergi yang solid dan efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk memerangi korupsi, dengan memanfaatkan potensi besar media sosial sebagai instrumen pengawasan.

Ringkasnya, korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi kemajuan Indonesia. Eksistensi netizen yang berdaya melalui media sosial membawa angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan jaringan tak terbatas dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan menekan institusi untuk bertindak, netizen kini memiliki kuasa yang besar dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Meskipun demikian, kekuatan ini harus digunakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Netizen perlu memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghindari dampak negatif seperti hoaks atau manipulasi politik.

Dengan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, kuasa netizen dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi dan menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan transparan. [*]