JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hokky Situngkir, membela Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Ia menjelaskan, UU ITE adalah aturan yang dibuat untuk melindungi masyarakat dari informasi bohong yang beredar di dunia maya.

Hokky mengatakan, UU itu bukan untuk mengkriminalisasi pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pun untuk mengekang kebebasan berpendapat.

Justru, kata dia, aturan itu dibuat sebagai usaha melindungi kritik dan ekspresi yang bisa disalahgunakan untuk merusak reputasi individu atau kelompok.

"Dengan demikian, pasal tersebut berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kritik yang konstruktif dan berdasarkan fakta dapat disampaikan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil," katanya dalam sidang uji materi UU ITE di Mahkamah Konstitusi, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Hokky juga menyebut UU ITE sejatinya telah memberikan keseimbangan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban seseorang.

Termasuk perbuatan tindak pidana ‘melanggar kesusilaan’ menjadi kesatuan norma/pengaturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) maupun kesatuan norma/pengaturan mengenai perbuatan tindak pidana ‘menyerang kehormatan atau nama baik orang lain’ yang diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU ITE.

Keterangan Hokky ini digelar dalam sidang uji materi perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Perkara nomor 105 diajukan aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

Pemohon merasa menjadi “korban” dari UU ITE yang diterapkan secara “karet” karena dipenjara akibat konten yang menampakkan pantai di Karimun Jawa tercemar limbah tambak udang.

Sedangkan permohonan Perkara Nomor 115 diajukan Jovi Andrea Bachtiar.

Tim kuasa hukum pemohon menyebutkan bahwa kliennya sedang dalam proses hukum atas laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terkait kritik di media sosial (medsos) terhadap penyelenggara negara yang dinilainya menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan fasilitas negara secara sembarangan.

Akibatnya, Pemohon dilaporkan dan ditahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

Mereka berdua meminta agar pasal-pasal karet dalam UU ITE bisa dihapus dan digantikan seperti frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE.

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Profesor Masduki mempertanyakan perihal perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mengaku kecewa karena perubahan kedua UU ITE ini bukan memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) melainkan kontrol negara untuk mengatur kebebasan berekspresi di ranah digital.

“Kita mungkin harus kecewa, karena UU ini sebetulnya tidak berangkat dari perlindungan terhadap human right. Tetapi bagaimana penguatan kontrol negara, untuk melindungi victim dari perilaku komunikasi di ranah digital ini,” ungkap Masduki, Jumat, 11 Oktober 2024.

Masduki menjelaskan, ada 3 hal kontroversial yang masih tercantum dalam perubahan kedua UU ITE. “Misalnya ada 3 diksi penting yang masih ada, soal hate speech, berita bohong atau hoaks, kemudian kita tahu juga soal pencemaran nama baik, ini masih ada,” ujar Masduki

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretaris Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Josua Sitompul, menyampaikan ketentuan soal penghinaan sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan terkait SARA sudah pernah satu kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Kalau permasalahannya adalah penafsiran terhadap ketentuan pidananya, menurut Josua, maka hal itu yang diubah dalam dua kali perubahan. "Tahun 2016 kita kasih catatan itu mengikuti KUHP tapi dinilai masyarakat masih kurang. Maka di 2024 ini kita pertegas dengan menyesuaikan normanya itu seperti KUHP baru. Sehingga masyarakat lebih memahami bahwa penghinaan itu menyerang kehormatan orang lain,” ungkap Josua.

Josua menambahkan, dalam perubahan UU ITE juga dipertegas bahwa ada pengecualian yang tidak dianggap sebagai penghinaan jika pernyataan itu disampaikan untuk membela diri atau untuk kepentingan umum.

Di sisi lain, Masduki mengapresiasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dinilai lebih baik dibandingkan Undang-Undang ITE.

“Sebetulnya kita punya Undang-undang yang ketiganya itu punya kompetensi. Pertama, Undang-Undang PDP baru saja disahkan.

Kedua, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini tampaknya keduanya lebih baik, lebih spesialis. Sementara UU ITE yang kita harapkan untuk memfasilitasi orang untuk bebas berekspresi, berbicara justru masih problematik,” kata Masduki.

Ia berharap ada perubahan ketiga pada UU ITE ini yang berdasar pada paradigma perlindungan hak asasi manusia.

“Kalau kita bicara apakah UU ITE ini bisa support terhadap gagasan tentang kebebasan berekspresi human right, kita tidak hanya bisa mengharapkan di UU ini. Kita harus bicara UU PDP, UU KIP, dan kita juga berharap jika masih ada revisi atas UU ini. Rasa-rasanya kita bisa berkiblat kepada Eropa yang secara diksi UU clear yang berangkat dari paradigma protection,” kata Masduki.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dengan TV Tempo kembali menggelar diskusi publik bertajuk Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Diskusi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria yang sekaligus sebagai key note speech.

Dalam pidatonya, Nezar mengungkapkan perubahan kedua UU ITE sebagai bentuk respon pemerintah terhadap dinamika aspirasi kebutuhan masyarakat akan penguatan pelindungan hak asasi manusia dan hak-hak anak dalam ruang digital. Selain itu, urgensi penguatan merupakan upaya untuk menjaga ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan serta pelindungan konsumen di Indonesia.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pelindungan hak asasi manusia dalam ruang siber. Pemerintah juga berkomitmen untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan teknologi informasi,” ungkap Nezar Patria di Hotel Tentrem Yogyakarta, Jumat, 11 Oktober 2024..

Diskusi turut menghadirkan narasumber yang beririsan langsung dengan kehadiran UU ITE, di antaranya Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen Aptika Josua Sitompul, Kaubsit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Jeffri, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra, Ketua Panja Pembahasan RUU ITE Abdul Kharis Almasyhari dan Content Creator Adinda Daffy. Selain itu turut hadir pula Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Profesor Masduki sebagai penanggap dalam diskusi ini.

Dihadiri ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, diskusi berjalan interaktif. Setiap narasumber menyampaikan paparan dan temuan di lapangan terkait dengan perubahan UU ITE.

Salah satunya yang disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra, yang mengungkapkan masih banyak wartawan yang dilaporkan karena adanya pelanggaran UU ITE dalam pemberitaan.

“Hampir setiap pekan kami itu selalu mendapat surat keberatan pemberitaan. Jadi kalau ada pemberitaan laporan pertama masuk dan di dalam itu sangat detail karena mereka pake lawyer. Salab satu yang paling atas adalah UU ITE. Kemudian masuk UU Pers,” ungkap Setri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen Aptika Josua Sitompul menyampaikan dalam perubahan UU ITE telah dipertegas bahwa ada pengecualian yang tidak dianggap sebagai penghinaan jika pernyataan itu disampaikan untuk membela diri atau untuk kepentingan umum.

“Nah hal ini bisa digunakan dalam hal konteks pers, apalagi diperkuat dengan UU Pers. Lalu dari sisi perutunkannya juga sudah semakin jelas, karena penghinaan ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Kan hanya manusia yang punya hak asasi ya. Berarti penghinaan terhadap korporasi, lembaga, atau institusi itu sudah tidak memungkinkan lagi,” kata Josua.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Arifiyadi menyatakan pencantuman pasal pencemaran nama baik pada perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah sesuai dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Pasal pencemaran nama baik di UU ITE lama telah diuji 3 kali di Mahkamah Konstitusi yang semua putusannya menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik itu konsititusional dan tidak melanggar hak asasi manusia,” ujar Teguh, Kamis, 10 Oktober 2024.

Ia menyebutkan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE tetap tercantum meski perubahan kedua beleid itu sudah disahkan. Sejumlah pasal karet itu adalah pasal pencemaran nama baik, informasi palsu hingga ujaran kebencian.

Meski begitu, ia pun menyebut perlu ada perbaikan redaksional agar tidak disalahgunakan.

“Sehingga yang perlu diperbaiki adalah redaksionalnya agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan kepentingan tertentu. Redaksionalnya disesuaikan dengan rumusan delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP baru dan pasal 310 dan 311 KUHP lama,” kata Teguh.

Teguh menambahkan, setelah KUHP baru nanti berlaku pada 2 Januari 2026, pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE baru yakni UU Nomor 1 Tahun 2024 akan dicabut. "Dan dikembalikan ke delik pencemaran nama baik yang ada dalam KUHP baru,” ucapnya.

Ihwal keinginan sejumlah pihak untuk merevisi total Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, menurut dia, masih sangat memungkinkan terjadi. Asalkan disepakati oleh DPR dan Pemerintah melalui kajian yang komprehensif dari berbagai sisi, baik dari sisi norma, implementasi, dan asas keseimbangan antara korban dan pelaku.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Andi Hidayat, angkat bicara soal perubahan kedua atas UU ITE yang dinilai masih menyimpan berbagai permasalahan.

Andi menjelaskan pada perubahan kedua UU ITE masih terdapat sejumlah pasal yang multitafsir. Beberapa pasal itu mulai dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu hingga pemutusan akses tidak dihilangkan.

Perubahan kedua UU ITE, menurut Andi, justru diperjelas dengan penambahan sejumlah poin yang kian mempermudah orang untuk terjerat pasal-pasal karet dan pada gilirannya bakal membungkam kebebasan berpendapat.

“Justru malah orang itu lebih mudah menggunakan pasal ini, untuk menyetop orang lain berbicara atau berekspresi di media,” ujar Andi, Kamis, 10 Oktober 2024.

Oleh sebab itu, menurut Andi, sudah seharusnya UU ITE dikembalikan kepada peruntukannya yakni, untuk mengatur transaksi elektronik.

“Karena memang tujuan awal adanya Undang-Undang ITE ini, untuk transaksi elektronik. Sebenarnya, kalau digunakan dengan betul hari ini kan marak judi online, nah harusnya untuk memberantas itu,” ungkap Andi.

Lebih jauh, Andi juga menyampaikan harapannya agar UU ITE yang berlaku saat ini direvisi total.

“Kita ingin revisi total. Revisi total itu ya tadi, kita ingin pasal-pasal karet dihapus,” ucap Andi.

Berdasarkan data yang dicatatkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sejak Januari hingga Juni 2024 terdapat 91 kasus yang tersandung UU ITE. Adapun kasus paling banyak adalah pada pasal pencemaran nama baik, diikuti ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax.

JAKARTA, investor.id - Relawan Jokowi menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi mengadukan politikus senior Roy Suryo ke Bareskrim Polri. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat sebut akun Fufufafa 99,9% milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Sekjen Pasbata Jokowi Budianto menjelaskan, aduannya telah diterima berupa pengaduan masyarakat atau Dumas. Ia menuntut Roy Suryo untuk lampirkan bukti omongannya dalam waktu 1x24 jam. 

“Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1x24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan, sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut karena ini membuat kita resah, gelisah,” ujarnya pada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (27/9).

Menurut Budianto, Roy Suryo telah membuat gaduh di tengah masyarakat, padahal seharusnya menjelang pergantian pemerintahan rakyat tenang.

“Dalam waktu pergantian Presiden dan Presiden baru kita sebagai anak bangsa sangat risau, harusnya Bapak Jokowi landing dengan smooth, diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku Wakil Presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58%,” ujarnya. 

Budianto pun menilai, sebagai politikus senior, harusnya Roy Suryo memberi contoh yang baik buat masyarakat bukan malah membuat kegaduhan. 

Dalam laporannya, Budianto membawa sejumlah bukti. Sayangnya, dia belum dapat menunjukkan untuk media. Namun disampaikannya, ada yang berupa rekaman podcast saat Roy Suryo melambungkan tuduhannya.

Budianto menyebut, Roy Suryo telah melanggar pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE.

“Ya, akun berita bohong pasal 27-28 ITE penyampaian berita-berita bohong yang dia hanya menduga-duga dia bilang 99%, nah buktinya mana?” jelasnya.

Akun Kaskus Fufufafa viral di media sosial. Isi postingannya banyak menghina sejumlah politisi, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, terdapat postingan mesum dan rasis.

Netizen mengaitkan akun ini dengan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih. Sejumlah bukti pun dilayangkan netizen bahwa akun ini adalah miliknya.

Mereka banyak menemukan adanya interaksi akun Fufufafa dengan akun X @chilli_pari dan @rakagnarly. Netizen menemukan banyak postingan serupa di akun-akun tersebut di waktu yang bersamaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet regulasi terkait keamanan digital yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa menjegal aksi fraud di Indonesia.

Berdasarkan laporan riset white paper VIDA bertajuk ‘Where’s The Fraud: Protecting Indonesian Business from AI-Generated Digital Fraud’, ada empat penipuan digital terbesar yang terjadi di dunia, di antaranya penipuan yang dihasilkan dari kecerdasan buatan (AI), pemalsuan dokumen dan tanda tangan, pengambilalihan akun, hingga rekayasa sosial atau social engineering(soceng).

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Probadi (UU PDP) semestinya cukup untuk menjegal fraud di Indonesia.

“Undang-undang PDP seharusnya sudah cukup untuk mengurangi fraud jika implementatifnya berjalan optimal dengan berbagai aturan turunannya segera dibuat,” kata Huda kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (8/9/2024).

Untuk itu, Huda menyarankan Badan Pengawas PDP agar segera dibentuk, begitu pun dengan aturan pidana yang harus dikebut. Dengan demikian, aksi fraud bisa dijerat secara hukum.

“Sehingga jika ada pihak ketiga yang kecolongan data atau fraud, mereka bisa mempertanggungjawabkan secara hukum, bisa denda maupun pidana dengan skala fraud tertentu,” tuturnya.

Gandeng Kepolisian

Jika implementasi UU PDP berjalan, lanjut Huda, aparat penegak hukum secara otomatis akan mengikuti aturan tersebut.

“Kepolisian akan mengikuti aturan UU PDP jika terjadi tindak pidana. Harapannya adalah pihak ketiga meningkatkan sistem keamanan siber mereka,” tambahnya.

Di sisi lain, Huda menyebut adanya kegentingan regulasi yang harus dibahas, yakni Rancangan UU (RUU) Ekonomi Digital, sehingga pengaturan ekonomi digital termasuk keamanan siber bisa sejalan dengan pengembangan ekosistem digital.

UU Ekonomi Digital, ungkap Huda, diharapkan mampu menjadi peraturan sandingan untuk perlindungan data pribadi. Menurutnya, data digital yang diatur dalam UU Ekonomi Digital bisa menjadi UU penguat perlindungan data pribadi masyarakat.

Dihubungi terpisah, Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya menuturkan bahwa Kemenkominfo harus menggandeng kepolisian untuk menurunkan praktik fraud di Indonesia. Sebab, sambung dia, Kemenkominfo tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelaku fraud.

”Semestinya kepolisian yang proaktif, karena aksi fraud ini sudah sangat masif, meresahkan dan banyak memakan korban pengguna internet Indonesia,” ujar Alfons kepadaBisnis.

Parahnya lagi, Alfons menuturkan bahwa aksi ini dipermudah oleh bocornya data kependudukan dan data penting lainnya sehingga masyarakat Indonesia menjadi sasaran bagi penipu mengeksploitasi data yang bocor.

Alfons menilai untuk mengatur keamanan siber, maka diperlukan upaya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aksi eksploitasi kebocoran data yang sudah sangat masif dan meresahkan di Indonesia, di samping adanya UU PDP hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurutnya, sistem keamanan digital yang baik adalah sistem keamanan yang dijalankan sesuai standar yang ada dan dimonitor secara berkelanjutan.

“Jadi bukan sistem pengamanan digital berbasis proyek, tetapi harus berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satunya, sambung Alfons, dengan memantau semua perangkat yang mengelola data untuk memenuhi standard pengamanan dan pengelolaan sistem yang baik.

Berdasarkan laporan aduan cekrekening.id, sejak 2017–2 September 2024, tercatat ada 528.415 fraud jual beli online. Sementara itu, sisanya sebanyak 43.770 kasus fraud investasi fiktif online. Totalnya, ada 572.185 kasus penipuan online (fraud).

Perbaikan Ekosistem Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa pemerintah menginginkan adanya ekosistem digital yang sehat, yakni ekosistem digital yang punya daya tahan terhadap serangan kejahatan siber.

“Kementerian Kominfo terus berupaya bersama ekosistem bisnis digital yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki, baik pada tingkat teknologi maupun pada level regulasi,” kata Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nezar menyampaikan bahwa sejatinya, Kemenkominfo sendiri telah membuat mekanisme pengaduan fraud untuk layanan keuangan. Apalagi, Nezar menuturkan serangan siber berdampak terhadap bisnis.

Menurut Nezar, perlu adanya jaminan integritas atau keutuhan data yang ditransmisikan dari satu pihak ke pihak lain dalam transaksi elektronik.

“Namun ada risiko bahwa dokumen yang ditransmikan di dalam internet diubah oleh pihak ketiga yang tidak berhak, di mana hal ini memicu potensi kerugian sehingga perlu ada kontrol yang diterapkan,” tuturnya.

Nezar memandang penggunaan tanda tangan elektronik merupakan solusi terhadap masalah jaminan identitas dan integritas pada dokumen elektronik yang ditransaksikan dalam sistem elektronik.Namun, dia menekankan perlu diperhatikan tidak semua tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Dalam UU ITE, lanjutnya, ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan jaminan, yaitu identitas penandatanganan, integritas dokumen yang ditandatangani, dan faktor nirksangkal.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah jaminan ini memberikan kepercayaan terhadap dokumen dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga dapat memastikan keabsahan individu atau pihak yang bertransaksi.

“Oleh karena itu, muncul tanda tangan elektronik tersertifikasi dengan memanfaatkan teknologi infrastruktur kunci publik yang menggunakan proses enkripsi, autentikasi, dan verifikasi identitas dan telah terbukti keamanannya,” terangnya.

Adapun, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE sebagai penerbit sertifikasi elektronik dan penyelenggara tanda tangan elektronik diawasi oleh Kemenkominfo melalui sejumlah regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kola Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

PSrE Indonesia menyediakan solusi tanda tangan digital yang mudah, efisien, dan berkekuatan hukum untuk menyederhanakan proses administrasi, sekaligus mencegah penipuan dalam dokumen dan transaksi elektronik.

Nezar menilai pemanfaatan teknologi artificial intelligence(AI) dan sistem verifikasi identitas dengan menggunakan teknologi biometrik, liveness, dan teknologi lainnya bisa menurunkan angka kejahatan siber di Indonesia.

Pada perkembangan lain, pada awal Oktober, Kemenkominfo menargetkan turunan UU PDP dalam Peraturan Pemerintah (PP) akan rampung dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden.

Turunan UU PDP diharapkan akan meluncur sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nezar mengungkap bahwa hingga saat ini aturan turunan UU PDP sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” ungkapnya.

Solusi dari Swasta

Sementara itu, dari sisi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), PT Indonesia Digital Identity (VIDA) meluncurkan VIDA Identity Stack yang didesain untuk menurunkan angka penipuan identitas digital mencapai 99,9%.

Founder dan CEO VIDA Group Niki Luhur menuturkan bahwa VIDA Identity Stack mengatasi secara langsung dua masalah utama. Antara lain, kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan pada sistem digital.

Menurutnya, masa depan dari transaksi digital berpusat pada kepercayaan, kini semakin sulit ditemukan secara online.

“VIDA Identity Stack yang memiliki tingkat penurunan penipuan identitas sebanyak 99.9% ini didesain untuk melindungi bisnis agar aman dan lancar untuk pengalaman pengguna pelanggan,” kata Niki dalam VIDA Executive Summit 2024, Selasa (3/9/2024).

Di samping itu, VIDA juga meluncurkan solusi baru untuk produk VIDA Sign platform, termasuk Sign OpenAPI. Dengan jaminan Prevensi Penipuan Identitas sebesar 99,9%, kata Niki, solusi ini memungkinkan penandatanganan dan pemrosesan dokumen yang sangat aman dengan mengintegrasikannya secara mulus dengan sistem yang sudah dimiliki para penyedia layanan atau bisnis.

“VIDA Sign OpenAPI dibangun menggunakan VIDA Identity Stack, yang menjadikannya platform penandatanganan paling aman di Indonesia,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi Septia Dwi Pertiwi, seorang buruh yang dilaporkan oleh pengusaha John LBF, menyerahkan surat penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Kuasa hukum Septia, Ganda M Sihite, mengungkapkan kliennya telah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sejak hari sebelumnya.

"Pada Senin, 26 Agustus 2024, Septia dipanggil ke Polda Metro Jaya dan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Surat perintah penahanan langsung diterbitkan dan Septia dibawa ke Rutan Pondok Bambu," kata Ganda saat dimintai keterangan oleh Kompas.com.

Tim advokasi mengajukan surat penangguhan penahanan dengan harapan Septia bisa menjadi tahanan kota dan tidak perlu mendekam di balik jeruji besi.

"Kami akan terus mengejar proses surat penangguhan ini ke Kejaksaan supaya Septia menjadi tahanan kota. Artinya, tidak ditahan di Pondok Bambu," jelas Ganda.

Ganda menekankan, Septia telah bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum selama penyelidikan di Polda Metro Jaya.

"Septia kooperatif selama penyidikan, ini yang tidak dilihat oleh Kejaksaan. Kami sudah berupaya, tetapi jaksa penuntut mengabaikan permohonan kami dan ngotot melakukan penahanan dengan Pasal 36 Undang-Undang ITE," tuturnya.

Kasus ini bermula ketika Septia mengunggah beberapa cuitan di Twitter-nya (sekarang X) tentang pelanggaran hak ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh perusahaan John LBF termasuk pemotongan gaji karyawan.

John LBF sempat memberikan klarifikasi bahwa ia tidak pernah menelantarkan hak-hak pekerjanya dan menggugat Septia pada Maret 2024 dengan tuduhan pencemaran nama baik.

"Septia dilaporkan sekitar bulan Maret 2023, seingat kami, atas dugaan pencemaran nama baik. Septia mengunggah cuitan di Twitter atau sekarang X bahwa ada hak-hak yang dilanggar di perusahaan John LBF. Tulisannya murni soal hak ketenagakerjaan, tidak ada yang lain," ujar Ganda.

SEMARANG, iNews.id - Polisi mendalami laporan terkait dugaan pelanggaran UU ITE dalam kasus rumah gedong yang dinarasikan horor secara ilegal di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, polisi telah mengantongi identitas para terlapor.

“Untuk identitasnya kami sudah tahu. Cuma untuk kepentingan penyelidikan, mungkin kami masih samarkan dulu lah (identitasnya),” ujar Kepala Unit Tipidter Satuan Reskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo di lokasi rumah gedong tersebut, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya penyidik juga akan melayangkan panggilan kepada para terlapor. Namun untuk waktunya, penyidik masih menunggu dengan meminta keterangan saksi-saksi lain, seperti dari pihak bank.

“Karena informasinya rumah ini juga ada jaminan di bank. Nanti setelah itu, kita lihat progres ke depannya seperti apa, baru kita infokan kembali,” katanya.

Selain itu, Polrestabes Semarang juga mengumpulan bahan keterangan terkait dugaan pelanggaran UU ITE dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo) untuk meminta keterangan ahli.

“Saksi ahli (Kemenkominfo) karena terkait dengan pengunggahan di media sosial, baik itu TikTok maupun YouTube kaitannya dengan UU ITE. Kami tangani yang sibernya sesuai dengan laporan pelapor atau pemilik rumah,” ucapnya.

Diketahui, Ahmadil Hadi selaku pemilik rumah melapor ke polisi karena merasa dirugikan dengan unggahan para kreator konten tersebut. Para terlapor menarasikan rumahnya angker dan berhantu. Tindakan itu merugikan keluarga besarnya sebab rumah itu hendak dijual.

Bahkan ada 8 pembeli yang urung membeli rumahnya karena termakan narasi hoaks para terlapor. Dalam kasus ini, para terlapor dilaporkan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik.

Para terlapor dalam kasus ini yakni Rusdy Ramadhan (Bangku Kosong TV), TikTok, Joe Kal (Uji Nyali 24 Jam di Rumah Jutawan Arab), Joe Alinskie (Akibat Terlalu Meremehkan Uji Nyali di Rumah Kosong Terbengkalai Jutawan Arab), Fredika Channel (Rumah Milyarder Mewah Milik Keturunan Arab Dibiarkan Terbengkalai Beserta Isinya), @Kmus99 (TikTok) dan Syva Story (TikTok Live).

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, investor.id – Suami Bunga Citra Lestari (BCL) Tiko Pradipta Aryawardhana balik melaporkan mantan istrinya terkait kasus dugaan peristiwa pidana. Berkas laporan terhadap mantan istrinya yang berinisial AW itu sudah diterima Polda Metro Jaya, berisi dugaan mengakses data elektronik milik orang lain tanpa izin.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dari Saudara TPA, melaporkan Saudari AW tentang dugaan peristiwa pidana mengakses data elektronik milik orang lain tanpa izin," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut keterangannya, laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTLP/B/3968/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Juli 2024 dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Menurut versi pelapor Saudara TPA, di awal tahun lalu, menurut uraian singkat menurut versi pelapor ya yang akan didalami, diduga terlapor mengambil secara paksa (yakni) sebuah laptop milik korban," paparnya.

Diduga, laptop tersebut menyimpan data-data perusahaan tempat korban bekerja.

Selanjutnya, menurut Ade Ary, kasus tersebut sekarang telah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kembali suami artis BCL, bernama Tiko Pradipta Aryawardhana, sebagai saksi terkait kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 6,9 miliar pada Rabu (24/7/2024).

Pemanggilan ketiga kalinya Tiko sebagai saksi itu juga untuk melengkapi dokumen yang belum sempat dibawa pada pemeriksaan sebelumnya.

Peristiwa ini berawal pada 2015-2021 yang bermula AW dan Tiko mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman.

Saat itu Tiko menjabat sebagai direktur perusahaan di bidang makanan dan minuman PT AAS dengan modal Rp 2 miliar. Pada 2022 kasus penggelapan dana dilaporkan, kemudian pada Februari 2024 status tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PRINGSEWU, iNews.id- Rian Maulana yang menggelar pesta perceraian dilaporkan ke Polda Lampung oleh mantan istri Natalia Dyah Ayuningtyas. Pesta perceraian yang digelar Rian dinilai mencemarkan nama baiknya.

Apalagi, video pesta perceraian tersebut viral di media sosial. Laporan pencemaran nama baik dibuat pada Rabu (17/7/2024) pukul 14.30 WIB, dengan nomor LP/B/299/VII/2024/SPKT/Polda Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Dia mengatakan, laporan tersebut terkait tindak pidana Undang-Undang ITE.

"Benar, kemarin pukul 14.30 WIB, seorang wanita bernama Natalia Dyah Ayuningtyas membuat laporan dugaan tindak pidana undang-undang ITE. Di mana dia melaporkan suaminya yang telah mem-posting (pesta perceraian) di akun Instagram @miriprian," ujar Umi saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024). 

Dia menyampaikan, saat ini Polda Lampung masih mempelajari laporan tersebut untuk memastikan apakah memungkinkan diperiksa Subdit Siber Ditreskrimsus atau tidak.

"Kami masih akan mempelajari terkait laporan tersebut, nanti kita akan liat kembali apakah ini memungkinkan diperiksa oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, nanti akan kami informasikan kembali," katanya.

Sebelumnya Rian Maulana, pria di Kabupaten Pringsewu Lampung menggelar pesta perceraian hingga videonya viral. Rian menggelar pesta pernikahan dan perceraian di tahun yang sama.

Rian mengaku menikahi sang istri Natalia Dyah pada 3 Maret 2024. Lalu mereka bercerai satu bulan lalu. Artinya, pernikahan mereka hanya bertahan beberapa bulan atau seumur jagung.

"Baru sekitar satu bulan ini sudah gak sama-sama lagi, sudah pisah. Saya menikah itu tanggal 3 Maret tahun 2024 ini. Iya masih hitungan bulan. Saya beruntung di sini punya keluarga yang selalu men-support apapun keputusanku. Jadi aman masalah keluarga," kata Rian, Kamis (18/7/2024).

Rian mengaku sengaja membuat pesta perceraian tersebut. Alasannya, dia menerima perceraian tersebut dengan lapang dada, sehingga menggelar pesta untuk merayakannya.

Editor: Kurnia Illahi

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri