Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para pengusaha pertambanagn hingga pegawai kementeriannya tak berbuat zalim kepada warga sekitar tambang.

Hal itu Bahlil sampaikan dalam acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).Upacara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang pertambangan hingga para menteri ESDM terdahulu, seperti Arcandra Tahar, Jero Wacik, Purnomo Yusgiantoro, dan Sudirman Said.

"Bapak ibu semua khususnya di dunia pertambangan, saya hanya titip di hari berbahagia ini. Banyak harapan dari masyarakat di daerah di mana lokasi mereka tambang ada," kata Bahlil.

Menurutnya, para pemangku kepentingan harus memperlakukan warga sekitar tambang dengan baik. Bahlil tak mau hak-hak masyarakat direnggut.

"Kita harus pakai hati urus mereka jangan punya mereka dizalimi, hak-hak orang daerah. Saya pesan kan itu," katanya.

Bahlil menambahkan bahwa masyarakat daerah tambang harus diperlakukan adil. Jangan sampai masyarakat merasa tak nyaman dan protes kepada pemerintah.

"Sebagai orang yang besar di daerah saya tak ingin saudara-saudara di sana protes terus ke kita," ucapnya.

Konflik antara warga sekitar tambang dengan pengusaha memang kerap terjadi. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tambang menyebabkan 32 letusan konflik agraria di 127.525 hektare lahan. Konflik itu melibatkan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang.

Konflik tambang bahkan terjadi cukup luas pada rentang waktu 2014—2020. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia memiliki luasan konflik mencapai 1,6 juta hektare atau sekitar tiga kali luas Pulau Bali.

Dalam laporan Jatam, konflik terjadi antara masyarakat yang berhadapan dengan korporasi maupun aparat yang membela perusahaan-perusahaan tambang.