Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para pengusaha pertambanagn hingga pegawai kementeriannya tak berbuat zalim kepada warga sekitar tambang.

Hal itu Bahlil sampaikan dalam acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).Upacara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang pertambangan hingga para menteri ESDM terdahulu, seperti Arcandra Tahar, Jero Wacik, Purnomo Yusgiantoro, dan Sudirman Said.

"Bapak ibu semua khususnya di dunia pertambangan, saya hanya titip di hari berbahagia ini. Banyak harapan dari masyarakat di daerah di mana lokasi mereka tambang ada," kata Bahlil.

Menurutnya, para pemangku kepentingan harus memperlakukan warga sekitar tambang dengan baik. Bahlil tak mau hak-hak masyarakat direnggut.

"Kita harus pakai hati urus mereka jangan punya mereka dizalimi, hak-hak orang daerah. Saya pesan kan itu," katanya.

Bahlil menambahkan bahwa masyarakat daerah tambang harus diperlakukan adil. Jangan sampai masyarakat merasa tak nyaman dan protes kepada pemerintah.

"Sebagai orang yang besar di daerah saya tak ingin saudara-saudara di sana protes terus ke kita," ucapnya.

Konflik antara warga sekitar tambang dengan pengusaha memang kerap terjadi. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tambang menyebabkan 32 letusan konflik agraria di 127.525 hektare lahan. Konflik itu melibatkan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang.

Konflik tambang bahkan terjadi cukup luas pada rentang waktu 2014—2020. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia memiliki luasan konflik mencapai 1,6 juta hektare atau sekitar tiga kali luas Pulau Bali.

Dalam laporan Jatam, konflik terjadi antara masyarakat yang berhadapan dengan korporasi maupun aparat yang membela perusahaan-perusahaan tambang.

Satu dekade bukanlah waktu yang singkat. Kita masih ingat dengan jelas, ketika Joko Widodo, dengan penuh semangat, berdiri di hadapan rakyatnya, berjanji untuk memuliakan petani. Pidatonya dulu begitu menggetarkan jiwa kita. Sayangnya, sepuluh tahun berselang, kenyataan yang kita hadapi sungguh pahit. Jokowi gagal. Ia tak lebih dari kelanjutan pemerintahan SBY, yang kebijakan-kebijakannya tidak membawa perubahan berarti bagi sektor pertanian dan agraria.

Sebagai presiden yang lahir dari rakyat jelata, seharusnya Jokowi memahami penderitaan kaum tani. Namun, apa yang terjadi? Alih-alih membela, ia justru turut terlibat dalam eksploitasi dan perampasan sumber agraria. Tanah petani semakin menyusut, ruang hidup mereka direnggut, sementara proyek-proyek besar yang diklaim sebagai pembangunan infrastruktur justru memperburuk keadaan. Alih-alih menjadi solusi, proyek-proyek ini malah menjadi jerat yang memperdalam penderitaan petani.

Jokowi gagal total memperbaiki perdagangan dan kesejahteraan petani. Janji-janjinya pada 2014 dan 2019 kini tak lebih dari kebohongan yang menyakitkan. Yang paling memilukan adalah kegagalan ini tenggelam dalam hiruk-pikuk politik elektoral yang baru saja berakhir, seolah-olah nasib petani tak lagi penting untuk diperhatikan.

SATU DEKADE KRISIS AGRARIA

Pada 7 September 2023, tragedi Rempang menjadi cermin yang jelas tentang wajah sebenarnya negara ini—negara yang lebih tunduk kepada modal ketimbang rakyatnya. Dengan tangan besi, pemerintah mengusir warga yang telah lama menetap, demi proyek kapital yang dibungkus dengan narasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Tindakan represif ini mengingatkan kita pada tragedi Kertajati, ketika 11 desa lumbung pangan di Jawa Barat digusur tanpa ampun untuk membangun bandara yang kini sunyi dan tak memberi manfaat bagi rakyat.

Tak lama berselang, kita dikejutkan lagi oleh kematian seorang petani di Seruyan, Kalimantan Tengah, yang ditembak mati aparat saat menuntut hak mereka. Mereka bukan teroris, bukan pemberontak—hanya petani yang meminta janji plasma yang tak pernah ditepati oleh PT Hamparan Massawit Bangun Persada. Ini bukan sekadar kesalahan; ini adalah kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Kebijakan agraria di bawah Jokowi benar-benar runtuh.

Secara struktural, konflik agraria ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil perampasan tanah yang dilegalkan oleh pemerintah, melalui kebijakan yang tunduk sepenuhnya pada kepentingan korporasi. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria, dari 2014 hingga 2023, tercatat 3.423 konflik agraria yang berdampak pada hampir dua juta keluarga. Ini bukan hanya angka; ini adalah kehidupan dan masa depan rakyat yang hancur di bawah rezim Jokowi.

Presiden Jokowi juga harus bertanggung jawab atas disahkannya kebijakan-kebijakan ultraliberal, seperti UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan UU Sumber Daya Air, yang semakin mengubur harapan reforma agraria. Puncaknya, rencana pelelangan tanah untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) dengan jangka waktu yang tak masuk akal (180 tahun) memperlihatkan betapa jauhnya pemerintah dari kepentingan rakyat.

Semua janji Nawacita yang dulu diagungkan kini hanya tinggal kenangan pahit. Gagal, runtuh, dan tak ada harapan. Petani yang dulu dijanjikan masa depan cerah, kini hanya bisa menangisi tanah yang hilang.

BURUKNYA PERDAGANGAN PERTANIAN

Prestasi kegagalan pemerintahan Jokowi dalam satu dekade terakhir sangat memprihatinkan, khususnya di sektor pertanian. Tidak hanya konflik agraria yang semakin runcing, tetapi juga ketidakmampuan pemerintah menjaga keseimbangan perdagangan pertanian (di luar komoditas perkebunan) yang terus menunjukkan defisit mengkhawatirkan. Menurut laporan Prof. Dwi Andreas (Guru Besar IPB), dari 2014 hingga 2023, neraca perdagangan pertanian kita mengalami defisit besar (Gambar 1). Pada 2014, impor pertanian bernilai 10 juta dolar, melonjak menjadi 18 juta dolar pada 2023, sementara ekspor stagnan.

Yang lebih mengkhawatirkan, impor komoditas strategis seperti beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah merosot drastis hingga minus 41% (Gambar 2). Ini adalah bukti nyata dari ketidakseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pertanian, yang juga tercermin dari anggaran Kementerian Pertanian yang turun setiap tahunnya—bahkan lebih kecil dibandingkan Kementerian Agama. Petani hanya dijadikan alat politik untuk ceruk suara, sementara kesejahteraan mereka terabaikan.

Sensus Pertanian 2023 mengonfirmasi keprihatinan ini. Jumlah petani gurem meningkat hingga 2,64 juta rumah tangga, menunjukkan bahwa kebijakan Reforma Agraria telah gagal total. Petani semakin miskin dan terpinggirkan.

Lebih ironis lagi, pemerintah justru mendukung perusakan lingkungan dan sistem pertanian melalui proyek ambisius seperti food estate, yang pada dasarnya tidak lebih dari perampasan tanah dan sumber kehidupan masyarakat adat serta petani. Proyek ini tidak hanya menghancurkan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga mencabut akar budaya yang telah mereka jaga selama berabad-abad.

Yang paling memilukan adalah saat semua penderitaan ini terjadi, FAO justru memberikan penghargaan Agricola Medal kepada Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin penghargaan setinggi itu diberikan di tengah kehancuran yang dialami oleh petani dan masyarakat adat? Mereka yang setiap hari bergulat dengan tanah yang makin tak subur, air yang mengering, dan sistem pertanian yang tidak berpihak. Penghargaan ini terasa seperti tamparan keras bagi mereka yang telah kehilangan lahan, mata pencaharian, dan harga diri sebagai petani.

Ini bukan hanya soal medali; ini soal penghargaan yang diberikan di atas penderitaan jutaan orang. Sebuah ironi menyakitkan, di mana jerih payah petani tidak lagi dihargai, sementara pemimpin yang gagal justru diagungkan di panggung dunia. Di mana keadilan ketika yang tertindas harus menyaksikan perayaan atas kehancuran hidup mereka?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang kerap memicu permasalahan konflik agraria. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, melalui OMP, pemerintah telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar (ha) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Yaitu dari 77,38 juta hektar di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektar di 2024," kata dia dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Airlangga bilang, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi. Kompilasi ini dinilai berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan," tutur Airlangga.

Airlangga memastikan kebijakan ini akan dilanjutkan pada periode pemerintahan mendatang. OMP disebut tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses, dan keterbukaan pada data dan informasi.

Adapun saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024. Dokumen itu mencakup aspek penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar.

Selain itu juga dibahas aspek penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Geospasial, serta penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

"Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh K/L dan Pemda," ucap Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang kerap memicu permasalahan konflik agraria. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, melalui OMP, pemerintah telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar (ha) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Yaitu dari 77,38 juta hektar di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektar di 2024," kata dia dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Airlangga bilang, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi. Kompilasi ini dinilai berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan," tutur Airlangga.

Airlangga memastikan kebijakan ini akan dilanjutkan pada periode pemerintahan mendatang. OMP disebut tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses, dan keterbukaan pada data dan informasi.

Adapun saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024. Dokumen itu mencakup aspek penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar.

Selain itu juga dibahas aspek penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Geospasial, serta penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

"Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh K/L dan Pemda," ucap Airlangga.