Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum membahas wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dan 2.

Airlangga mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai wacana tersebut dengan kementerian terkait. Ia meminta semua pihak untuk tidak membuat kesimpulan prematur terkait isu ini.

"Masih belum dibahas dengan kementerian terkait," ujarnya kepada media di Jakarta, Jumat (9/8).

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengisyaratkan kemungkinan adanya kenaikan iuran untuk peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2. Meskipun demikian, Ghufron belum mengungkapkan angka pasti kenaikan iuran tersebut.

"Bisa saja naik, karena saat ini memang sudah waktunya naik," jelas Ghufron di Jakarta, dikutip dari Kompas, Jumat (9/8).

Ghufron juga menjelaskan bahwa rencana kenaikan iuran ini hanya akan berlaku untuk peserta kelas 1 dan 2 yang disertai dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Sementara itu, tidak ada rencana untuk menaikkan iuran bagi peserta kelas 3, mengingat mayoritas peserta kelas 3 merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kurang mampu.

"Kalau kelas 3 tidak naik, karena kelas 3 itu kan umumnya PBI, karena kurang mampu," imbuhnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan banyak rumah sakit swasta yang berorientasi pada keuntungan kini melirik untuk kerja sama dengan pihaknya. Pasalnya, dahulu RS tersebut tampak enggan untuk bergabung.

“Dulu rumah sakit swasta yang berorientasi profit masih ogah-ogahan sekarang sudah pada antri,” ujarnya dalam Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), di Jakarta, Kamis (8/8).

Ghufron mengungkapkan, saat ini jumlah fasilitas kesehatan (faskes) primer yang telah bekerjasama dengan pihaknya telah mencapai lebih dari 23.000. Sementara untuk faskes rujukan totalnya mencapai 3.120.

Tak hanya itu, lanjut Ghufron, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dana kapitasi atau besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada faskes ditingkatkan oleh BPJS Kesehatan.

“Pertama kali dalam sejarah besaran kapitasi untuk puskesmas, klinik, fakses primer kita bersama kementerian kesehatan menaikkannya. Demikian juga kita berikan uang muka, tarif untuk rumah sakit dinaikkan, seluruh hutang kita bereskan dan mutu layanan menjadi lebih baik, kepuasan meningkat menjadi 90,6%,” ungkap dia.

Di samping itu, Ghufron menambahkan, pemanfaatan pelayanan kesehatan telah mengalami peningkatan yang signifikan. Di mana, pada tahun 2014 pelayanan hanya kurang dari 300.0000 per hari, saat ini pelayanan mencapai lebih dari 1,7 juta per hari.

"Tahun kemarin karena kepercayaan masyarakat meningkat kita berikan uang tambahan untuk membayar rumah sakit dan faskes sebesar Rp 45 triliun,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. BPJS Kesehatan tengah mengalami klaim fiktif (fraud) yang diduga dilakukan oleh tiga rumah sakit di Tanah Air. Hal ini digadang-gadang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari kerja bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang secara optimal menemukan indikasi kecurangan di tiga rumah sakit tersebut.

“Untuk berapa total biaya kecurangan dan siapa pelakunya, tentu belum dapat kami jelaskan spesifik di sini, karena menyangkut kerahasiaan identitas dan juga proses penanganan yang masih berlangsung oleh tim,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (26/7).

Ghufron mengungkapkan, pihaknya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus bergerak melakukan penanganan kecurangan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Ghufron menjelaskan, jenis fraud dalam Program JKN itu tidak hanya mencakup klaim fiktif dan manipulasi klaim saja.

Berdasarakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan meliputi:

Memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan, penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning), klaim palsu (phantom billing) penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (Inflated bills), pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, rujukan semu.

Berikutnya, tagihan atau klaim berulang, memperpanjang lama perawatan, memanipulasi kelas perawatan, menagihkan tindakan yang tidak dilakukan, melakukan tindakan pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, admisi yang berulang.

Kemudian, menarik biaya dari peserta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan Jaminan Kesehatan, memalsukan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan.

“Yang jelas penyelesaian kasus fraud ketiga rumah sakit ini masih terus berproses. Untuk berapa lama proses penyelesaiannya, tentu harapan kami kasus ini bisa dituntaskan secepatnya dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait,” ungkap dia.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dengan kerugian yang bisa mencapai triliunan.

Apalagi, modus phantom billing bukan kali ini saja terjadi. KPK menilai kecurangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diusut secara pidana.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendesak kasus phantom billing BPJS Kesehatan diusut tuntas sampai otak pelakunya diketahui, sehingga bisa ditindak tegas dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

"Harus ada investigasi sampai diketahi otak di balik modus phantom billing karena tak hanya melibatkan dokter tapi ada pihak intrenal rumah sakit," katanya kepada KONTAN, Kamis (25/7/2024).

Menurut Timboel, fraud klaim BPJS Kesehatan memang terus terjadi karena disebabkan banyak faktor, di samping akibat lemahnya pengawasan. Sejatinya, dokter memiliki subyektivitas dalam menentukan indikasi medis pasien, sehingga berpotensi terjadinya fraud.

"Misalnya demam rendah disebut demam tinggi (jenis fraud upcoding). Juga fraud readmisi, yakni pasien disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, lalu disuruh dirawat lagi,” paparnya.

Di sisi lain, pihak rumah sakit dan dokter menilai biaya paket INA CBGs di Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang masih relatif rendah.

Alhasil, menutupinya dengan melakukan tindakan kecurangan seperti phantom billing. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum dengan memanfaatkan verifikator yang tidak berkualitas dalam memverifikasi klaim sehingga klaim tetap dibayarkan BPJS Kesehatan.

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan, tugas melakukan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan dalam klaim tagihan adalah tanggung jawab bersama.

"Pencegahan kecurangan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Karena itu, fasilitas kesehatan selaku penyedia layanan kesehatan juga diharapkan bisa membentuk tim anti kecurangan di internalnya," katanya kepada KONTAN, Kamis (25/7/2024).

Untuk diketahui, KPK menemukan dugaan kecurangan (Fraud) terkait klaim BPJS Kesehatan yang terjadi di tiga rumah sakit. KPK menilai kecurangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diusut secara pidana.

Tim gabungan yang dibentuk KPK, bersama dengan Kemenkes, BPKP, dan BPJS Kesehatan, merinci dari tiga rumah sakit tersebut dari rumah sakit A di provinsi Sumatra Utara diduga klaim fiktif Rp1 miliar sampai Rp 3 miliar, lalu rumah sakit B di provinsi Sumatra Utara Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar, dan rumah sakit C di provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Menurut Rizky, atas temuan kasus tersebut, pihaknya melakukan verifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan verifikator BPJS Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021.

Dalam beleid ini disebutkan, bahwa tugas dan tanggung jawab Verifikator BPJS Kesehatan yaitu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang diajukan dan kesesuaian diagnosis serta tindakan yang ditulis oleh dokter di resume medis.