IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mendorong penggunaan bahan bakar minyak kelapa sawit pada industri penerbangan dan pelayaran.

Budi Karya menambahkan, saat ini, Indonesia sedang berbicara dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk pembuatan bioavtur (bahan bakar campuran avtur dan kelapa sawit).

"Kita ditargetkan pada 2060 sudah full bioavtur. Oleh karenanya sejak awal dilakukan hilirisasi, saya apresiasi dan kita harus berpikir ke arah situ. Tapi memang tidak hanya di dunia industri, di sektor transportasi kita mengalami banyak tantangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, kata Budi Karya, sejalan dengan upaya penggunaan bioavtur pada industri penerbangan, pada dunia pelayaran telah digunakan biodiesel 30 persen (B30).

Harapannya, ke depan akan digunakan juga B100, sehingga bahan bakar lebih murah dan program tol laut dapat terbantu.

"Kita melakukan suatu pergerakan, di mana pada awal mengumumkan Tol Laut, itu kurang dari lima trayek. Sekarang sudah 39 trayek. Jadi ide Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla kami tindaklanjuti," ujarnya.

"Saudara kita di Timur sangat membutuhkan Tol Laut. Kalau bahan bakarnya lebih murah, pasti lebih baik. Karena Lebih dari 59 persen cost kapal adalah solar," tutur Menhub.

"Jangan sampai sawit yang menjadi tulang punggung kita nanti hanya tinggal nama. Kami sangat yakin di kemudian hari dengan 42 persen lahan milik petani mandiri, kalau dipelihara dengan baik bisa ditingkatkan produksinya dan kita bisa capai target 100 juta ton pada Indonesia Emas," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengatakan, pentingnya hilirisasi sawit karena dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih baik dan tinggi.

“Ada rumusan sederhana bahwa untuk maju kita harus tanam, petik, olah, dan jual. Empat langkah ini harus berjalan. Jangan hanya tiga langkah tanam, petik, jual. Harus ada olahnya,” kata Jusuf Kalla.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto berambisi menerapkan kebijakan biodiesel 50 persen (B50) di akhir 2024 atau awal 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah hingga saat ini berkomitmen untuk terus mengembangkan biodiesel.

Namun diakuinya, masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan sebelum benar-benar mengimplementasikan bahan bakar campuran sawit tersebut dengan persentase 50 persen.

PR pertama adalah uji mesin untuk menjajal biodiesel B50 dan B60, baik kepada mesin produk otomotif maupun non otomotif yang telah dilakukan sejak Juli hingga Desember 2024.

"Sampai Oktober ini saja, kita uji teknis spesifikasi B50, nanti diselipkan juga yang B60. Ini tinggal uji proporsi, uji mesin," kata Eniya dalam acara Temu Media di Ditjen ESDM, Jakarta, Senin (9/9).

Kemudian pekerjaan rumah kedua, pemerintah harus membuat produk biodiesel menjadi hydrotreated vegetable oil (HVO) yang pastinya membutuhkan investasi besar.

"Di sini juga ada isu HVO. Ini harus dicapai dulu karena Solar kita masih high sulfur, kalau mau Euro 4 itu harus naik. Ini harus di-adjust juga, ini agak mahal, perlu investasi HVO, dari palm oil juga. Nanti yang buat adalah Pertamina," kata Eniya.

Eniya menambahkan, dengan peningkatan kualitas itu butuh penguatan infrastruktur, di industri nabati, dan Solarnya yang juga membutuhkan waktu serta investasi.

Selanjutnya, untuk infrastruktur perlu peningkatan pendukung, baik di sisi Badan Usaha (BU) BBN dan BBM yang membutuhkan waktu dan investasi. Hal ini juga diperlukan penambahan investasi untuk HVO dan biodiesel.

Eniya menerangkan, dengan tambahan kandungan minyak nabati dalam B50 dan B60, maka perlu dipastikan juga stok minyak kelapa sawitnya bertambah.

Menurutnya, butuh dua kali lipat produksi kelapa sawit untuk mengejar kebutuhan B50 dan B60. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), katanya, perlu dioptimalkan untuk menguatkan produksi kelapa sawit.

"Feedstock sumber CPO, kita perlu ada peningkatan produktivitas on farm kelapa sawit, maka dana PSR sangat dibutuhkan, harus ada intensifikasi lahan," kata Eniya.

(Fiki Ariyanti)