NUSA DUA, investor.id–Seluruh pemangku kepentingan sawit, baik pelaku industri maupun pemerintah, sepakat mendorong peningkatan produktivitas tanaman kebun swasta dan rakyat guna meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) demi mendukung terlaksananya program jangka panjang biodiesel.

Seluruh pemangku kepentingan industri sawit diharapkan bisa menerapkan praktik budi daya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun sawit dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026 tanpa menganggu kinerja ekspor.

Demikian salah satu poin dari diskusi sesi pertama bertema Related Domestic Policies and Industry's Resiliency di The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun.

Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa berumur 4 -25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.  

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, pemerintah berupaya mendorong produktivitas sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp 30 juta per ha menjadi Rp 60 juta per ha.

“Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp 30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan maka dengan Rp 60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan,” jelas dia.

Eddy menambahkan, bantuan replanting tersebut telah menjangkau 156 ribu petani atau setara 350 ribu ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

“Pada 2045, dengan program replanting maka produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan maka produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan,” jelas dia.

Sebelumnya, menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan sawit. “Dengan begitu, stagnasi produksi sawit dalam beberapa tahun terakhir bisa diselesaikan,” ungkap Eddy Martono.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas menjadi tantangan utama industri sawit beberapa tahun ke depan. Pasalnya, salah satu upaya paling efektif memacu produktivitas melalui program replanting.

“Permintaan CPO akan terus meningkat sedangkan waktu yang kita butuhkan untuk mendorong produktivitas melalui replanting adalah 5 tahun,” ungkap dia. Selain replanting, peningkatan produktivitas bisa dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit.

Sementara itu, Professor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini mengatakan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. “Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan,” ungkap dia.

Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan, dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha saat ini menjadi 8 ton per ha. Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan US$ 97 miliar per tahun.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kami sedang melakukan kajian mendalam untuk menemukan formula yang tepat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian tengah merumuskan strategi untuk memastikan Program Biodiesel B50 tidak menghambat ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk program biodiesel, dengan tetap menjaga stabilitas ekspor CPO.

"Kami sedang melakukan kajian mendalam untuk menemukan formula yang tepat. Kajian ini mencakup aspek finansial dan berbagai faktor lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan berapa peningkatan produksi CPO yang dibutuhkan tanpa mengganggu ekspor,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan Program B50 merupakan kerja sama lintas kementerian, di mana Kementan bertanggung jawab pada aspek hulu produksi, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengelola aspek hilirnya.

Heru menegaskan bahwa ekspor CPO akan tetap menjadi prioritas, mengingat CPO merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.

Kementan optimistis bahwa potensi peningkatan produksi CPO masih sangat besar. Saat ini, rata-rata produktivitas sawit masih berada di angka 3 ton per hektare setara CPO. Namun, angka ini masih bisa ditingkatkan menjadi 5-6 ton per hektare melalui upaya intensifikasi dan peremajaan perkebunan sawit.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan kekhawatiran bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan bauran biodiesel menjadi 50 persen atau B50 dapat menurunkan ekspor CPO dan turunannya.

“Dengan B40 saja dengan kondisi ekspor kita saat ini akan turun sekitar 2 juta ton. Kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono di Jakarta, Selasa (22/10).

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan.

Dalam acara diskusi pada Rabu (23/10), Fadhil mengatakan penurunan ekspor ini berpotensi memicu kenaikan harga CPO di pasar internasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor CPO dan turunannya menurun pada September 2024 menjadi 1,49 juta ton dari 1,97 juta ton pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, harga CPO dan produk turunannya di pasar global mengalami kenaikan pada September 2024, dari 898,90 dolar AS per ton menjadi 932,05 dolar AS per ton.

BPS mencatat nilai ekspor CPO dan produk turunannya secara kumulatif mencapai 1,38 miliar dolar AS pada September 2024.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id–Perkebunan sawit yang dikelola para petani swadaya total seluas 5,31 juta hektare (ha) mampu memproduksi 14,87 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun atau setara 13,91 juta kiloliter (kl) biodiesel. Karena itu, peran petani sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel perlu diperkuat.

Peneliti tata kelola sawit dan biodiesel Wiko Saputra menjelaskan, pasar biodiesel di Indonesia tumbuh signifikan sejak kebijakan pencampuran biodiesel dalam solar (biosolar) diberlakukan agresif di 2015. Pemerintah berhasil melaksanakan program B35 yang kini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan bertahap kadar pencampuran menuju 100% (B100).

Namun, adanya tantangan teknis di lapangan telah menyebabkan stagnasi produksi sawit. Untuk mencapai B40 saja, dibutuhkan tambahan 2,5 juta ton CPO. “Karena itu, lebih baik memberdayakan petani sawit khususnya yang swadaya guna mendukung industri biodiesel ini daripada berfokus di rasionalisasi penurunan ekspor,” ujar Wiko.

Wiko menuturkan, dengan kenaikan permintaan biodiesel, kebutuhan CPO terus meningkat. Dengan asumsi kenaikan permintaan biosolar 3% per tahun, pada 2035 saat program B60 dijalankan maka kebutuhan CPO untuk industri biodiesel dalam negeri akan mencapai 34,35 juta ton. Potensi besar Indonesia dalam sektor perkebunan sawit swadaya pun ikut menjadi perhatian.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta ha perkebunan sawit swadaya yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta ton CPO per tahun atau setara 13,91 juta kl biodiesel. Potensi terbesar itu dari perkebunan di Sumatra dan Kalimantan. Tapi, Wiko menilai, model rantai pasok industri biodiesel saat ini belum memungkinkan petani sawit swadaya mendapatkan nilai tambah maksimal.

“Untuk itu, diperlukan model rantai pasok baru yang memungkinkan perkebunan sawit swadaya menyuplai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini milik kelompok petani dan langsung memasok PT Pertamina sebagai offtaker biodiesel,” jelas dia saat diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hanya saja, dalam mewujudkan upaya itu, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Banyak kebun sawit swadaya yang produktivitasnya menurun dan membutuhkan peremajaan. Aspek kelembagaan petani sawit swadaya juga masih lemah dan regulasi terkait perizinan PKS mini menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya serta pengetahuan terkait bisnis hilir sawit masih perlu ditingkatkan.

Data mengenai petani sawit swadaya, seperti nama dan alamat, juga belum lengkap, sehingga menyulitkan pemerintah memastikan kecukupan lahan, legalitas, dan kesiapan petani dalam mendukung industri biodiesel. Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. “Jika berhasil, hal ini dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia,” papar Wiko.

Peremajaan Tanaman

Sementara itu, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menyatakan, kebutuhan petani sawit tidak hanya penyediaan bibit untuk mendukung proses peremajaan, tapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus memperhatikan dengan baik banyaknya tanaman yang telah berusia di atas 25 tahun dan butuh peremajaan.

“BPDPKS itu ibarat dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga, ini harus dilihat," tutur dia.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ikut mengawal isu tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Presiden Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung ke petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” ujar dia.

Dia juga menekankan, kebijakan B50 yang digagas pemerintahan baru harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tandas Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah melakukan kajian mendalam soal bauran biodiesel menjadi 50 persen (B50) sebelum memutuskan implementasi penuh program tersebut.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Edi Suhardi dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah perlu hati-hati dalam menetapkan besaran bauran biodiesel.

Selain memperhatikan aspek pengguna, pemerintah juga perlu memperhitungkan seberapa besar potensi penghematan devisa akibat penurunan impor bahan bakar minyak.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri sawit nasional, termasuk kebutuhan industri hilir dan upaya pengamanan pasar ekspor.

“Oleh karena itu, untuk program B50 ini, kami memohon kepada pemerintah untuk mengkaji kembali, dan juga melihat kesiapan dan kecukupan bahan baku,” kata Edi.

Edi mengaku khawatir bahwa kebijakan B50 yang terlalu terburu-buru dapat menimbulkan dampak negatif yang tak terduga, seperti penurunan ekspor sawit dan gangguan pada rantai pasok.

Ia menyebut pengalaman sebelumnya dengan kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor bahan baku dan produk minyak goreng telah menimbulkan gejolak pasar jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

Indonesia saat ini sudah menerapkan biodiesel B35. Pemerintah menyatakan siap meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, serta melakukan persiapan untuk penerapan B50, bahan bakar dengan komposisi 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Fauzan Ridha mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengkaji penerapan B50.

"Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya," kata Fauzan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapanprogram mandatori biodiesel B50, yaitu bauran solar dengan 50% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit atau CPO dinilai olehEkonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Fadhil Hasan idealnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penerapan B30, B35 dan B40.
Alasan utama menurut Fadhil adalah melihat stagnannya produksi CPO dalam negeri beberapa tahun belakangan. Ia menambahkan, penerapan kebijakan ini harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; bukan hanya sebatas kebijakan terkait dengan swasembada energi.
"Kita menyarankan sebenarnya kalau mau dilakukan sampai ke B50, itu harus dipastikan dahulu pasokan CPO-nya itu tersedia. Kalau sekarang ini kan dalam beberapa tahun terakhir, produksi CPO kita itu mengalami penurunan atau stagnasi," kata Fadhil dalam acara diskusi INDEF, Rabu (23/10).
Saat ini selain memenuhi mandatori biodiesel, industri sawit juga harus memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor. Jika produksi CPO tak bertambah namun bauran CPO untuk biodiesel terus bertambah seperti B40, B50 dan seterusnya maka kapasitas ekspor akan dialihkan untuk kebutuhan biodiesel dalam negeri.

Sedangkan kapasitas terpasang industri biodiesel kita saat ini masih berada di kisaran 17-18 juta kiloliter

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 20 juta kiloliter per tahun untuk menerapkan program biodiesel 50 persen atau B50.

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha, mengatakan bahwa untuk mencapai target B50, diperlukan juga kapasitas terpasang industri biodiesel sekitar 25 juta kiloliter.

“Sedangkan kapasitas terpasang industri biodiesel kita saat ini masih berada di kisaran 17-18 juta kiloliter,” katanya dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu.

Biodiesel yang berlaku di Indonesia saat ini masih B35. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia siap meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, serta melakukan persiapan untuk penerapan B50— bahan bakar dengan komposisi 50 persen minyak kelapa sawit dan 50 persen solar.

Fauzan menyebut produksi CPO yang dibutuhkan untuk B35 mencapai 13,4 juta kiloliter, sedangkan B40 membutuhkan 16,08 juta kiloliter.

Fauzan mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji untuk mengalihkan alokasi ekspor ke pasar Eropa guna memenuhi kebutuhan CPO domestik.

Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi ketika Uni Eropa memberlakukan regulasi terkait anti-deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang akan menjadi tantangan bagi ekspor produk kelapa sawit Indonesia.

Namun, menurutnya, adanya kontrak jangka panjang dengan para pembeli di kawasan tersebut bisa menjadi kendala.

Untuk itu, ia menyampaikan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengalihan alokasi ekspor agar tidak berdampak negatif terhadap devisa negara dan mengganggu kerja sama yang telah terjalin dengan para mitra dagang di Eropa dan negara-negara lain.

“Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya,” pungkas dia.

Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Indef Fadhil Hasan mengatakan bahwa peningkatan bauran biodiesel dari B35 menjadi B50 harus dibarengi dengan peningkatan produksi CPO dalam negeri, guna menjaga keseimbangan pasokan CPO bagi sektor energi dan pangan.

Ia mengatakan peningkatan bauran biodiesel tanpa didukung peningkatan produksi CPO bakal menyebabkan penurunan ekspor.

Menurut Fadhil, penurunan ekspor ini berpotensi memicu kenaikan harga CPO di pasar internasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Peningkatan kandungan minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) dalam program biodiesel Indonesia bakal berdampak pada harga CPO global.Berkurangnya ekspor Indonesia di saat permintaan berpotensi meningkat, bakal mengerek harga CPO.

Research and Development ICDX Girta Yoga melihat, peningkatan program mandatori biodiesel akan berdampak bagi peningkatan harga CPO. Terlebih lagi, ada estimasi penurunan produksi yang terjadi di dua negara produsen utama CPO yaitu Indonesia dan Malaysia.

"Kondisi ketatnya pasokan di pasar CPO global ini sangat berpotensi kuat untuk mengangkat harga CPO," kata Yoga kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Seperti diketahui, pemerintah berencana meningkatkan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 50% dengan minyak solar (B50) yang ditargetkan pada 2026. Untuk B40, rencananya bakal diterapkan awal 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, saat ini produksi sawit mentah dalam negeri mencapai 46 juta ton dengan konsumsi domestik sekitar 20 juta ton. Untuk kebutuhan program B50 diproyeksi sebesar 5,3 juta ton, yang akan diambil dari ekspor CPO sebesar 26 juta ton.

Adapun program peningkatan biodiesel B35 saat ini menjadi B40 ataupun B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. CPO bakal digunakan sebagai bahan dasar dari BBM yang dikombinasikan dengan solar.

Yoga menjelaskan bahwa tentunya harga CPO global bakal terpengaruh kebijakan peningkatan biodiesel karena merupakan salah satu negara produsen utama komoditas tersebut. Dengan dipangkasnya ekspor, maka akan berdampak pada jumlah pasokan di pasar global.

"Gangguan keseimbangan, baik pada sisi pasokan maupun permintaan, pada akhirnya akan berpengaruh bagi harga CPO itu sendiri," tutur Yoga.

Selain efek pasokan CPO Indonesia bakal berkurang, Yoga melihat bahwa kondisi cuaca di negara produsen utama akibat fenomena El Nino dan La Nina. Gangguan hujan lebat ataupun juga kekeringan dapat berdampak pada produksi minyak sawit, yang pada akhirnya bisa mengerek harga.

Di Malaysia, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) melaporkan bahwa produksi CPO Malaysia meningkat sebesar 2,9% menjadi 1,89 juta ton pada bulan Agustus 2024 dari 1,84 juta ton pada bulan Juli 2024. Dari sisi ekspor, MPOB mencatat adanya penurunan 9,7% menjadi 1,53 juta ton dari 1,69 juta ton pada bulan Juli.

Namun harga CPO global kembali menguat akhir-akhir ini usai sejumlah perusahaan kargo mencatat pengiriman minyak sawit Malaysia naik secara bulanan antara 8,7% hingga 9,5% pada 1-20 Oktober. Di lain sisi, data dari Southern Peninsular Palm Oil Millers menunjukkan penurunan produksi sebesar 6,3% selama 20 hari pertama bulan Oktober dari bulan sebelumnya.

Di Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan bahwa total produksi CPO pada Agustus 2024 sebesar 3,98 juta ton atau naik dari bulan sebelumnya sebanyak 3,61 juta ton. Sementara itu, total ekspor mengalami kenaikan dari 2,24 juta ton pada Juli menjadi 2,38 juta ton pada Agustus atau naik sebesar 6,35%.

Yoga turut melihat kenaikan harga minyak sawit dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Ringgit yang melemah. Dimana, saat nilai tukar Ringgit melemah, permintaan cenderung meningkat karena daya beli dari negara importir akan ikut menguat.

Sementara itu, permintaan dari India dinilai masih berpotensi tertekan dengan kenaikan bea masuk untuk impor CPO maupun minyak kedelai sebesar 20%. Demikian juga dengan permintaan dari China yang berpotensi menurun karena lebih memilih minyak nabati.

Kendati demikian, Yoga berujar bahwa efek peralihan ke minyak nabati itu hanya jangka pendek karena China memang cenderung lebih memilih minyak nabati saat mendekati akhir tahun. CPO sendiri dianggap rentan terhadap suhu, yang mana di akhir tahun itu memasuki musim dingin, sehingga CPO gampang membeku.

"Di luar musim dingin, biasanya pasar lebih mempertimbangkan disparitas harga antara CPO dan minyak nabati. Sebagai produk subtitusi dari CPO, pergerakan harga minyak nabati umumnya memiliki korelasi yang positif dengan harga CPO," jelas Yoga.

Menurut Yoga, harga CPO di tahun depan berpotensi untuk bergerak dengan level resistance di kisaran harga RM 5.500–RM 6.000 per ton. Dan apabila mendapat katalis negatif, maka ada potensi turun menuju level support di kisaran harga RM 3.500–RM 3.000 per ton.

Berdasarkan data Trading Economics, Rabu (23/10) sore, harga minyak sawit berjangka Malaysia berada di posisi RM 4.514 per ton. Harga terpantau meningkat lebih dari 2% dalam sehari dan naik sekitar 13,16% dalam periode sebulan.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Indef Fadhil Hasan mengatakan peningkatan bauran biodiesel menjadi 50 persen atau B50 harus dibarengi dengan peningkatan produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri, guna menjaga keseimbangan pasokan bagi sektor energi dan pangan.

“Kuncinya adalah tingkatkan produksi CPO di dalam negeri, entah itu melalui pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi atau yang lainnya,” kata dia dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan peningkatan bauran biodiesel tanpa didukung peningkatan produksi CPO juga bakal menyebabkan penurunan ekspor. Ini dikarenakan sebagian besar CPO akan terserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut dia, penurunan ekspor ini berpotensi memicu kenaikan harga CPO di pasar internasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Fadhil mengatakan keputusan untuk meningkatkan bauran biodiesel menjadi B50 perlu dipertimbangkan secara matang melalui kajian menyeluruh.

Kebijakan bauran biodiesel hingga level B40 dinilai masih dapat diterapkan, tetapi peningkatan lebih lanjut berpotensi menimbulkan disrupsi pada industri minyak nabati global dan berdampak pada pasar domestik Indonesia.

Pemerintah menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, serta melakukan persiapan untuk penerapan B50.

B50 merupakan bahan bakar dengan komposisi 50 persen minyak kelapa sawit dan 50 persen solar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Selasa (22/10), menyatakan bahwa ketersediaan minyak sawit mentah (CPO) masih sangat mencukupi untuk B50.

Amran mengatakan Indonesia memiliki produksi CPO yang melimpah, yakni sekitar 46 juta ton, sedangkan yang dibutuhkan untuk pembuatan B50 hanya 5,3 juta ton.

"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan," katanya.

Kementerian Pertanian mencatat total produksi minyak sawit nasional pada 2023 mencapai 51,98 juta ton.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan program biodiesel 50 (B50) dapat mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Andi memastikan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia sebagai bahan dasar untuk B50 ini mencukupi.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini produksi sawit mentah salam negeri mencapai 46 juta ton. Sementara kebutuhan untuk program B50 hanya mencapai 5,3 juta ton.

"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan," kata Amrian dalam konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

Walau begitu, Amran mengatakan program B50 saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah saat ini tengah memprioritaskan untuk implementasi B40 yang diwacanakan akan dimulai pada Januari 2025.

"Sekarang diutamakan B40 Januari sudah mulai, tapi untuk B50 kapasitas pabrik sudah cukup," jelasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, Indonesia telah siap untuk menerapkan wajib bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B40 pada 2025.

B40 merupakan bahan bakar dengan komposisi 40 persen minyak kelapa sawit dan 60 persen solar.

"Kesiapan (BBM) B40 sih sudah siap karena kita sekarang (BBM) B35," kata Airlangga saat Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa (24/9).

Ia juga menyebutkan tidak ada kendala selama proses produksi B40.

Program peningkatan biodiesel B35 menjadi B40 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan.

Nantinya, pemberlakuan B40 akan menyedot banyak penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan dasar untuk BBM tersebut.

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto berambisi menerapkan kebijakan biodiesel 50 persen (B50) di akhir 2024 atau awal 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah hingga saat ini berkomitmen untuk terus mengembangkan biodiesel.

Namun diakuinya, masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan sebelum benar-benar mengimplementasikan bahan bakar campuran sawit tersebut dengan persentase 50 persen.

PR pertama adalah uji mesin untuk menjajal biodiesel B50 dan B60, baik kepada mesin produk otomotif maupun non otomotif yang telah dilakukan sejak Juli hingga Desember 2024.

"Sampai Oktober ini saja, kita uji teknis spesifikasi B50, nanti diselipkan juga yang B60. Ini tinggal uji proporsi, uji mesin," kata Eniya dalam acara Temu Media di Ditjen ESDM, Jakarta, Senin (9/9).

Kemudian pekerjaan rumah kedua, pemerintah harus membuat produk biodiesel menjadi hydrotreated vegetable oil (HVO) yang pastinya membutuhkan investasi besar.

"Di sini juga ada isu HVO. Ini harus dicapai dulu karena Solar kita masih high sulfur, kalau mau Euro 4 itu harus naik. Ini harus di-adjust juga, ini agak mahal, perlu investasi HVO, dari palm oil juga. Nanti yang buat adalah Pertamina," kata Eniya.

Eniya menambahkan, dengan peningkatan kualitas itu butuh penguatan infrastruktur, di industri nabati, dan Solarnya yang juga membutuhkan waktu serta investasi.

Selanjutnya, untuk infrastruktur perlu peningkatan pendukung, baik di sisi Badan Usaha (BU) BBN dan BBM yang membutuhkan waktu dan investasi. Hal ini juga diperlukan penambahan investasi untuk HVO dan biodiesel.

Eniya menerangkan, dengan tambahan kandungan minyak nabati dalam B50 dan B60, maka perlu dipastikan juga stok minyak kelapa sawitnya bertambah.

Menurutnya, butuh dua kali lipat produksi kelapa sawit untuk mengejar kebutuhan B50 dan B60. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), katanya, perlu dioptimalkan untuk menguatkan produksi kelapa sawit.

"Feedstock sumber CPO, kita perlu ada peningkatan produktivitas on farm kelapa sawit, maka dana PSR sangat dibutuhkan, harus ada intensifikasi lahan," kata Eniya.

(Fiki Ariyanti)

Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai ambisi pengembangan bahan bakar campuran minyak sawit atau biodiesel, termasuk B50. Ambisi ini tidak akan tercapai jika tidak mengatasi sejumlah kendala.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Sofyan Djalil mengatakan ambisi besar tidak akan tercapai jika persoalan tingkat produktivitas minyak sawit tidak meningkat. Dia pun mengapresiasi keinginan Prabowo untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dalam negeri.

Prabowo menargetkan B50 dapat disalurkan paling lambat tahun depan. Hal ini disampaikannya saat acara penutupan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa waktu lalu.

"Ya, karena Pak Presiden terpilih sangat bersemangat. Itu saya berterima kasih sekali. Masyarakat sawit dan petani sawit sangat senang dengan komitmennya Pak Prabowo untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dalam negeri. Tetapi yang jadi masalah adalah ambisi keinginan yang besar itu tidak akan bisa tercapai kalau persoalan tingkat produktivitas tidak terselesaikan, tidak meningkat," kata Sofyan saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Dia menjelaskan peningkatan produktivitas dapat gagal apabila tidak berhasil dalam melakukan peremajaan sawit, terutama di sawit rakyat. Menurutnya, tanaman sawit rakyat butuh penanaman kembali atau replanting.

Masalahnya, sawit rakyat tengah mengalami kendala terkait ketidakjelasan status lahan dan dana untuk peremajaan. Saat ini pemerintah memang telah menggelontorkan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta. Dia menilai dana tersebut akan cukup apabila pemerintah memberikan status lahan yang jelas kepada petani sawit rakyat.

"Kalau tidak diselesaikan masalah lahan, maka program PSR tidak bisa tercapai. Kalau tidak bisa tercapai program PSR, produktivitas kita tidak meningkat. Itu 41%, sekitar hampir 7 juta hektare adalah sawit masyarakat yang perlu replanting, perlu peremajaan. Peremajaan tidak bisa dilakukan, salah satu adalah persoalan lahan yang tidak clean and clear. Itu persoalan," terangnya.

Selain itu, dia bilang pengembangan biodiesel B40 hingga B60 bisa terlaksana apabila ada pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, badan tersebut hanya mendapatkan sumber penerimaan dari pungutan ekspor. Saat ini, BPDPKS masih mampu membiayai untuk program B40. Namun, dia bilang dana tersebut makin menipis.

"Tapi kan tadi Pak Eddy bilang sekarang masih ada cadangan cukup banyak uang oleh BPDPKS sehingga B40 bisa terbiayai sampai tahun depan. Tapi setelah itu cadangan itu sudah tidak ada lagi, harus kita pikirkan. Produksi meningkat maka B40, B50, B60 bisa, sangat tergantung karena penggunaan itu meningkat berarti produksi juga harus meningkat. Tapi, kalau produksi tetap, begini harus kita korbankan yang lain, yang bisa kita korbankan adalah ekspor," jelasnya.

Simak Video: Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

BELITUNG, investor.id–Program biodiesel B50 diperkirakan menyedot sedikitnya 17,5 juta ton minyak sawit nasional. Kebutuhan itu meningkat 48,68% dibandingkan serapan untuk program biodiesel B35 sebesar 11,77 juta ton yang kini sedang dijalankan Indonesia.

Mengingat produksi minyak sawit Indonesia diprediksi stagnan tahun ini dan beberapa tahun ke depan, program B50 akan menggerus porsi ekspor dan menyusutkan penerimaan pungutan yang bisa berujung pada terbatasnya ketersediaan anggaran untuk insentif biodiesel. Karenanya, pemerintah harus gerak cepat meningkatkan produksi sawit nasional dan membangun kebun khusus (dedicated area) untuk kebutuhan energi.