Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 22 penyelengara P2P lending tercatat memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%. Jumlah perusahaan finteh dengan kredit macet ini setara dengan 22,68% dari pelaku usaha pinjaman online (pinjol) yang saat ini mencapai 97 perusaaan.

Besarnya jumlah pinjol yang memiliki kredit macet tinggi ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam paparan kinerja industri belum lama ini (1/11/2024). Meski demikian, OJK menggaris bawahi secara total, nilai kredit macet ini setara dengan 2,38% total pinjaman yang disalurkan. Dengan kata lain, pinjol yang ukurannya relatif kecil menjadi penyumbang kredit macet terbesar.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada dua hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Terakhir Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan TWP90 secara keseluruhan industri per September 2024 memang masih terjaga di 2,38%. Namun, bila dibedah akan terlihat penyelenggara P2P lending yang kredit macetnya sudah mendekati 5%, bahkan jebol di atas 5%.

"Kalau tinggi yang terjadi akan seperti Investree, kemudian perusahaan P2P tersebut collapse karena dia kan harus mengembalikan juga ke pihak ketiga atau pada para investornya," kata Heru kepada Bisnis.

Eks Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tersebut mengatakan solusi dari kondisi banyaknya P2P dengan kredit macet tinggi ini adalah perbaikan sistem seleksi dan kurasi calon peminjam.

"Karena kalau selama ini kan semua boleh pinjam cukup dengan KTP, dapat duit. Padahal tidak semua memiliki kemampuan membayar," kata Heru.

Kedua, menurutnya penting bagi industri P2P lending untuk memprioritaskan pinjaman ke sektor produktif. Itu pun, kata dia, seleksi yang dilakukan juga harus ketat untuk memastikan kemampuan pengembalian pinjaman.

Ketiga, Heru menilai harus ada penyesuaian batas manfaat ekonomi atau bunga pinjaman dari P2P lending. Saat ini, bunga pinjaman untuk sektor produktif dipatok 0,1% per hari kalender. Sedangkan bunga pinjaman sektor konsumtif 0,3% per hari kalender.

"Kalau bunganya masih besar seperti sekarang ya potensi tingkat pengembalian gagal juga tinggi," kata Heru.

Sebagai informasi, kredit macet atau TWP90 Investree terus melonjak sejak kasusnya mencuat pada akhir 2013. TWP90 Investree per 17 Januari 2024 silam tercatat sebesar 12,58% dan semakin membengkak di posisi 16,44%, sebelum kemudian izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 22 penyelengara P2P lending tercatat memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%. Jumlah perusahaan finteh dengan kredit macet ini setara dengan 22,68% dari pelaku usaha pinjaman online (pinjol) yang saat ini mencapai 97 perusaaan.

Besarnya jumlah pinjol yang memiliki kredit macet tinggi ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam paparan kinerja industri belum lama ini (1/11/2024). Meski demikian, OJK menggaris bawahi secara total, nilai kredit macet ini setara dengan 2,38% total pinjaman yang disalurkan. Dengan kata lain, pinjol yang ukurannya relatif kecil menjadi penyumbang kredit macet terbesar.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada dua hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Terakhir Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan TWP90 secara keseluruhan industri per September 2024 memang masih terjaga di 2,38%. Namun, bila dibedah akan terlihat penyelenggara P2P lending yang kredit macetnya sudah mendekati 5%, bahkan jebol di atas 5%.

"Kalau tinggi yang terjadi akan seperti Investree, kemudian perusahaan P2P tersebut collapse karena dia kan harus mengembalikan juga ke pihak ketiga atau pada para investornya," kata Heru kepada Bisnis.

Eks Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tersebut mengatakan solusi dari kondisi banyaknya P2P dengan kredit macet tinggi ini adalah perbaikan sistem seleksi dan kurasi calon peminjam.

"Karena kalau selama ini kan semua boleh pinjam cukup dengan KTP, dapat duit. Padahal tidak semua memiliki kemampuan membayar," kata Heru.

Kedua, menurutnya penting bagi industri P2P lending untuk memprioritaskan pinjaman ke sektor produktif. Itu pun, kata dia, seleksi yang dilakukan juga harus ketat untuk memastikan kemampuan pengembalian pinjaman.

Ketiga, Heru menilai harus ada penyesuaian batas manfaat ekonomi atau bunga pinjaman dari P2P lending. Saat ini, bunga pinjaman untuk sektor produktif dipatok 0,1% per hari kalender. Sedangkan bunga pinjaman sektor konsumtif 0,3% per hari kalender.

"Kalau bunganya masih besar seperti sekarang ya potensi tingkat pengembalian gagal juga tinggi," kata Heru.

Sebagai informasi, kredit macet atau TWP90 Investree terus melonjak sejak kasusnya mencuat pada akhir 2013. TWP90 Investree per 17 Januari 2024 silam tercatat sebesar 12,58% dan semakin membengkak di posisi 16,44%, sebelum kemudian izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) menjelaskan rencana pengembangan layanan financial technology (Fintech) emiten Grup Djarum tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Co-Founder & CEO Blibli Kusumo Martanto menjelaskan fintech dan dunia digital memang sangat erat hubungannya. Menurut Kusumo, Blibli secara langsung maupun tidak langsung telah hadir dalam bisnis fintech.

"Secara langsung kami punya 25% kepemilikan di Cermati Gorup, yang melalui anak usahanya Indodana, menjadi mitra strategis kami untuk menyediakan layanan BNPL atau Blibli Tiket Paylater di seluruh platform Blibli-Tiket," ucap Kusumo dalam paparan publik, Rabu (9/10/2024).

Sementara itu, secara tidak langsung BELI juga memiliki kerja sama strategis dalam sektor fintech. Dia mencontohkan banking as services melalui Blu atau BCA Digital dalam platform BELI.

Melalui layanan ini, pengguna BELI dapat membuka akun Bank Digital BCA, Blu melalui aplikasi Blibli dan juga melakukan semua hal-hal yang memiliki hubungan dengan perbankan.

"Kami punya kerja sama dengan Alto untuk memperbaiki kemudahan pembayaran," ucapnya.

Hanya saja, kata Kusumo, saat ini pihaknya belum melihat fintech sebagai sumber utama pendapatan bisnis BELI. Pihaknya melihat fintech sebagai katalis yang penting dan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis utama BELI ke depannya.

"Oleh sebab itu, ke depan kami akan terus akan ada pengembangan selanjutnya," ujarnya.

Adapun hingga semester I/2024, BELI mencatatkan pendapatan neto konsolidasi meningkat sebesar 1% year on year, dari Rp7,77 triliun pada semester I/2023 menjadi Rp7,85 triliun pada semester I/2024.

Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja yang kuat pada kategori produk elektronik konsumen didukung oleh peningkatan volume penjualan smartphone, kenaikan kontribusi dari usaha OTA, serta kontribusi yang lebih tinggi dari segmen Toko Fisik.

Akan tetapi, BELI tercatat masih mencetak rugi usaha sebesar Rp1,15 triliun di semester I/2024. Meski demikian, rugi usaha ini turun 34% dari semester I/2023 yang sebesar Rp1,7 triliun.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.