Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat membaik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, TWP90 industri tercatat stabil atau memiliki nilai yang sama pada Agustus 2024 dan September 2024 sebesar 2,38%.

Meskipun demikian, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ada potensi TWP90 industri akan kembali meningkat.

Dia mengkhawatirkan TWP90 akan kembali naik pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2024.

"Tren itu kemungkinan akan terus berlanjut pada Januari 2024 hingga Februari 2024," ucapnya kepada Kontan, Minggu (3/11).

Nailul beranggapan hal itu bisa saja terjadi karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan secara industri. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

"Dengan demikian, akan membuat kredit macet berpotensi meningkat," ujarnya.

Meskipun demikian, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memperbaiki kualitas penyaluran.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat. Entitas bisnis ini selain menelutkan berbagai inovasi juga bergeser rajin melakukan ekspansi akuisisi ke sektor keuangan lainnya seperti bank hingga leasing.

Terbaru PT Amartha Nusantara Raya mengumumkan rencana akuisisi PT Bosowa Multi Finance. Langkah tersebut melanjutkan aksi serupa yang sudah berlaku sebelumnya seperti Kredivo yang kemudian mengubah namanya menjadi Kredivo Multifinance. Demikian juga dengan Akulaku Group yang memiliki Akulaku Finance.

Amartha Nusantara Raya sendiri dalam laman Amartha disebut sebagai induk usaha yang membawahi semua kegiatan operasional Amartha. Sedangkan bisnis fintech P2P lending dijalankan oleh PT Amartha Mikro Fintek.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan aksi akuisisi yang semakin sering terjadi menunjukkan tren konsolidatif dan konglomerasi di sektor keuangan. Menurutnya, fintech P2P lending kini memiliki potensi untuk menjadi perusahaan induk bagi layanan fintech lainnya, termasuk multifinance.

Huda menjelaskan perusahaan fintech P2P lending dapat menggunakan posisinya untuk mengembangkan produk Buy Now Pay Later (BNPL), yang izinnya banyak dimiliki oleh perusahaan multifinance.

“Fintech P2P lending bisa menjadi perusahaan induk untuk perusahaan fintech lainnya, termasuk untuk jasa multifinance. Mereka bisa untuk mengembangkan BNPL yang lisensinya banyak di multifinance,” kata Huda kepada Bisnis, pada Senin (28/10/2024).

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing fintech melalui diversifikasi produk yang lebih luas. Lebih jauh, Huda menambahkan bahwa semakin banyak jenis produk yang dimiliki oleh perusahaan fintech, maka semakin besar pula pangsa pasar yang bisa diraih.

Selain itu, karakteristik konsumen di industri fintech P2P lending dan BNPL juga hampir serupa, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

“Semakin banyak produk, maka pangsa pasar semakin besar. Selain itu, karakteristik konsumen di dua industri fintech tersebut juga hampir serupa,” katanya.

Contohnya adalah Amartha, sebuah perusahaan P2P lending yang berpotensi mengembangkan produk BNPL untuk pembiayaan barang. Huda juga memprediksi bahwa tren konsolidasi ini akan semakin meluas dan melibatkan lebih banyak institusi, termasuk bank digital.

“Saya lihat tren ini semakin menjamur, dengan tidak menutup kemungkinan masuk juga bank digital,” tambahnya.

Menurutnya, integrasi antara fintech dan bank digital akan menciptakan sinergi yang lebih kuat, memperluas akses layanan keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku menilai sektor pendanaan produktif masih memiliki prospek yang menjanjikan.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan, hal itu sejalan dengan proyeksi peningkatan financing gap yang diperkirakan terus meningkat hingga mencapai Rp 2.400 triliun pada 2026, menurut riset yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama dengan EY Parthenon pada 2023.

"Hal itu menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk pertumbuhan dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang," kata Arthur kepada Kontan, Selasa (24/9).

Lebih lanjut, saat ini Modalku memilih untuk menerapkan strategi selektif dalam menyalurkan pendanaan ke sektor produktif. Hal itu dilakukan guna memastikan penyaluran pendanaan tepat sasaran.

Dia menyampaikan strategi selektif tersebut dilakukan dalam menyalurkan dana kepada UMKM yang bergerak di industri dengan potensi pertumbuhan yang positif.

"Kami tetap melakukan penilaian kredit yang komprehensif untuk memastikan portofolio pendanaan tetap sehat. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas portofolio dan memastikan penyaluran dana dilakukan secara bijaksana," ungkapnya.

Arthur melihat saat ini ada sejumlah industri yang berpotensi diberikan pendanaan. Industri tersebut, yakni perdagangan besar & eceran, industri kesehatan, aquaculture & agribusiness, akomodasi, layanan makanan, hiburan, hingga sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP/LPSE).

Hingga saat ini, Arthur menerangkan Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 63 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis penyaluran pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif atau UMKM terus meningkat.

Kepala Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah optimistis pada tahun depan porsinya bisa mencapai 40% dari total penyaluran pembiayaan industri.

"Optimistis, termasuk juga kontribusi ke luar Jawa makin besar," ungkapnya saat ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (17/9).

Kuseryansyah menekankan, penyaluran pembiayaan ke luar Jawa tentunya akan meningkat apabila akses dan infrastruktur digital bisa lebih baik lagi. Sebab, fintech lending mengandalkan infrastruktur digital dalam menyalurkan pembiayaan.

Selain hal itu, Kuseryansyah bilang literasi ke luar Jawa juga menjadi hal yang penting dilakukan. Oleh karena itu, dia menyebut saat ini AFPI masih fokus meningkatkan literasi masyarakat, termasuk di luar Jawa, dengan menggencarkan kegiatan-kegiatan edukasi.

Sebelumnya, OJK menyampaikan target fase pertama pembiayaan dari fintech lending untuk sektor UMKM adalah 30% hingga 40%. OJK juga menargetkan pada 2028 pendanaan fintech P2P lending bisa berada di kisaran 50%-70%.

Berdasarkan data statistik OJK, porsi penyaluran pembiayaan fintech lending ke sektor produktif per Juli 2024 sudah mencapai 34,22%.

Adapun nilai penyalurannya mencapai Rp 9,38 triliun. Porsi penyaluran per Juli 2024 tercatat meningkat, jika dibandingkan capaian per Juni 2024 yang sebesar 32,34%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Fintech peer to peer (P2P) lending harus menerapkan aturan SEOJK NO.1/SEOJK.06/2024 terkait Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) per 1 Juli 2024.

Dalam SEOJK tersebut, ada sejumlah poin penting berkaitan dengan pelaporan data transaksi pendanaan fintech lending. Pelaporan mencakup identitas pengguna baik lender dan borrower. Data tersebut harus dilaporkan penyelenggara ke Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pusdafil 2.0.

Terkait hal itu, fintech P2P lending Maucash menilai pelaporan data akan menjadi lebih ketat. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan mengatakan, ada tiga poin yang disorot dalam SEOJK tersebut, yakni soal transaksi, data fraud, hingga mekanisme pelaporan ke Pusdafil.

"Pokoknya segala macam ada di dalamnya. Senang banget adanya aturan itu walaupun reporting-nya jadi lebih kompleks. Kami yang bergerak di sektor produktif, aturan itu sangat penting," ujar Indra, Kamis (11/7).

Menurut Indra, aturan tersebut juga bisa membuat penilaian terhadap peminjam bisa menjadi lebih ketat. Sebab, dengan aturan itu, otomatis peminjam harus memiliki manajemen keuangan yang baik.

"Mereka harus bisa menggunakan dana, khususnya bagi anak muda. Sebab, ketika mereka menjadi entrepreneur, mungkin butuh pinjaman. Kalau mereka enggak bisa merawat keuangan, ketika membutuhkan otomatis enggak ada yang memberikan pinjaman," tuturnya.

Mengenai dampak aturan itu terhadap lender, Indra menerangkan lender tentu akan sangat terbantu. Sebab, lender akan mudah melihat orang tersebut memiliki kualitas yang baik atau tidak untuk disalurkan pinjaman.

Indra juga mengungkapkan total penyaluran pinjaman yang telah disalurkan Maucash per Juni 2024 sudah mencapai Rp 5,3 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba industri fintech peer to peer (P2P) meningkat per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan berdasarkan data per Mei 2024, industri fintech lending mencatatkan peningkatan laba menjadi sebesar Rp 277,02 miliar.

"Adapun laba per April 2024 sebesar Rp 173,73 miliar. Perolehan per Mei 2024, sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Sebelumnya, Agusman menerangkan fintech lending berhasil membalikkan keadaan dari merugi sejak awal Januari 2024 menjadi untung per April 2024.

Sebagai informasi, industri fintech P2P lending tercatat merugi pada Januari 2024 sebesar Rp 135,57 miliar, kemudian Februari 2024 sebesar Rp 97,53 miliar.

Kerugian industri fintech lending terus menurun hingga pada Maret 2024 yang hanya merugi senilai Rp 27,30 miliar. Akhirnya, bisa membalikkan keadaan per April 2024.

Terkait kinerja, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada Mei 2024 mencapai Rp 64,56 triliun. Adapun pencapaian pada Mei 2024 tumbuh sebesar 25,44% Year on Year (YoY).

Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada Mei 2024 tercatat dalam kondisi terjaga. TWP90 pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,91%.
Adapun TWP90 pada Mei 2024 tercatat menurun dari posisi Mei 2023 yang sebesar 3,36%. Namun, posisi Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan posisi April 2024 yang sebesar 2,79%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech peer to peer (P2P) lending pada Mei 2024 masih dalam kondisi terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan angka TWP90 pada Mei 2024 sebesar 2,91%. Angka tersebut tercatat naik dari bulan sebelumnya.

"Adapun TWP90 pada April 2024 tercatat sebesar 2,79%," ucapnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (8/7).

Meskipun demikian, Agusman menerangkan pencapaian Mei 2024 tercatat menurun, jika dibandingkan dengan posisi Mei 2023 yang sebesar 3,36%.

Agusman menyampaikan capaian TWP90 pada Mei 2024 tersebut masih berada pada batas aman ketentuan OJK, yakni tidak melebihi 5%.

Sementara itu, dia menyebut outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada Mei 2024 mencapai Rp 64,56 triliun. Dia menerangkan pencapaian pada Mei 2024 tumbuh 25,44% secara Year on Year (YoY), sedangkan April 2024 tumbuh sebesar 24,16% YoY.