JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus berupaya mendukung pengurangan sampah plastik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Guna mengurangi limbah plastik yang berpotensi merusak ekosistem laut, ASDP telah memasang mesin Reverse Vending Machine (RVM) untuk botol plastik di area gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan, pemasangan mesin RVM ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya untuk mencegah sampah plastik dari masyarakat berakhir di laut.

SHUTTERSTOCK/CHAIYAPRUEK YOUPASERT Ilustrasi sampah plastik.

“Dengan adanya mesin ini, kami berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah plastik yang bertanggung jawab. ASDP berperan aktif dalam upaya menjaga kelangsungan hidup biota laut di seluruh perairan Indonesia,” ujar Shelvy dalam siaran pers, Jumat (16/8/2024).

Dalam pelaksanaan program ini, ASDP bekerja sama dengan aplikasi PlastikPay, yang memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan poin setiap kali mereka mendaur ulang botol plastik melalui mesin RVM.

Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik melalui aplikasi tersebut.

Berdasarkan data yang ada, total botol plastik yang telah terkumpul dari Januari 2023 hingga Juli 2024 sebanyak lebih dari 70.000 botol dengan berat 1,3 ton sehingga setara dengan lebih dari 7 juta jejak karbon yang berhasil dikurangi.

Program ini tidak hanya mendukung pengurangan sampah plastik, tetapi juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 12, 13, dan 14 yang berfokus pada produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, aksi iklim, serta konservasi kehidupan di bawah air.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus berupaya mendukung pengurangan sampah plastik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Guna mengurangi limbah plastik yang berpotensi merusak ekosistem laut, ASDP telah memasang mesin Reverse Vending Machine (RVM) untuk botol plastik di area gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan, pemasangan mesin RVM ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya untuk mencegah sampah plastik dari masyarakat berakhir di laut.

SHUTTERSTOCK/CHAIYAPRUEK YOUPASERT Ilustrasi sampah plastik.

“Dengan adanya mesin ini, kami berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah plastik yang bertanggung jawab. ASDP berperan aktif dalam upaya menjaga kelangsungan hidup biota laut di seluruh perairan Indonesia,” ujar Shelvy dalam siaran pers, Jumat (16/8/2024).

Dalam pelaksanaan program ini, ASDP bekerja sama dengan aplikasi PlastikPay, yang memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan poin setiap kali mereka mendaur ulang botol plastik melalui mesin RVM.

Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik melalui aplikasi tersebut.

Berdasarkan data yang ada, total botol plastik yang telah terkumpul dari Januari 2023 hingga Juli 2024 sebanyak lebih dari 70.000 botol dengan berat 1,3 ton sehingga setara dengan lebih dari 7 juta jejak karbon yang berhasil dikurangi.

Program ini tidak hanya mendukung pengurangan sampah plastik, tetapi juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 12, 13, dan 14 yang berfokus pada produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, aksi iklim, serta konservasi kehidupan di bawah air.

“Melalui inisiatif ini, ASDP berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, sejalan dengan misi kami dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia,” tutur Shelvy.

Selain itu, ASDP juga akan melakukan penanaman 2.000 pohon di Lombok dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk wujud kepedulian lingkungan lainnya, guna mendukung kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono merespons Kementerian Perdagangan (Kemendag) Malaysia yang mulai penyelidikan soal bea masuk anti dumping (BMAD) atas impor polietilena tereftalat (PET) dari China dan Indonesia.

Penyelidikan dilakukan lantaran pemerintah Malaysia menerima aduan bahwa plastik PET dari China dan Indonesia dijual lebih murah sehingga merugikan produsen lokal.

Fajar mengatakan, barang plastik dari China saat ini memang sangat murah lantaran produk lebih banyak, namun, hal tersebut tidak berlaku untuk plastik PET dari Indonesia.

Shutterstock/timquo Ilustrasi wadah plastik.

"Kalau (plastik PET) dari China sudah pasti barang itu lebih murah banget, tapi kalau dari Indonesia ke Malaysia rasanya enggak mungkin karena kita saja enggak bisa ngelawan barang China yang masuk ke Indonesia," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Fajar menyebut, plastik PET dari Indonesia bahkan sempat menghentikan produksi selama Juni-Juli 2024 lantaran banjir barang dari China.

Selain itu, kata dia permintaan di dalam negeri juga menurun dan sudah adanya daur ulang botol plastik.

"Sebagian kan diisi sama produk recycle dan ketika diisi lagi sama impor dari China mau enggak mau utilitas di bawah 60 persen, sehingga kita sempat berhenti (produksi) sambil tunggu pasar baik," ujarnya.

Fajar menuturkan, saat ini ada empat perusahaan plastik PET di Indonesia yang melakukan ekspor ke pasar Asia. Namun, ia menilai harga yang dijual tidak mungkin lebih murah dari China lantaran pasar dalam negeri jauh lebih baik.

Ia mengatakan, Inaplas dapat membantu pemerintah Malaysia untuk membuktikan bahwa barang tersebut bukan dari Indonesia.

SHUTTERSTOCK/PIXEL-SHOT Ilustrasi wadah makanan, wadah plastik.

Dilansir dari Kontan.co.id, Malaysia memulai penyelidikan bea antidumping atas impor polietilena tereftalat (PET) atau plastik, yang berasal dari China dan Indonesia.

Penyelidikan dimulai setelah ada petisi dari produsen dalam negeri yang diterima pemerintah Malaysia pada 10 Juli 2024, demikian Kementerian Perdagangan Malaysia dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters, Jumat (9/8/2024).

Pemohon menuduh impor PET dari China dan Indonesia dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga jual dalam negeri di negara asal.

Pengaduan tersebut juga menuduh bahwa impor yang didumping dari China dan Indonesia telah meningkat dalam hal kuantitas absolut, yang menyebabkan kerugian material bagi pemohon.

Temuan awal akan dibuat dalam waktu 120 hari sejak dimulainya penyelidikan, kata kementerian tersebut, tanpa menyebutkan kapan penyelidikan dimulai.

"Jika penetapan awal positif, pemerintah akan mengenakan bea masuk antidumping sementara pada tingkat yang diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada industri dalam negeri," sebut Kementerian Perdagangan Malaysia.

Secara terpisah, Kementerian Perdagangan Malaysia juga mengumumkan tinjauan administratif atas bea masuk antidumping atas impor kawat baja pilin untuk beton prategang yang berasal dari China.

Malaysia telah mengenakan bea masuk antidumping atas barang-barang tersebut berkisar antara 2,09 persen hingga 21,72 persen, yang berlaku selama lima tahun sejak Desember 2021 setelah penyelidikan sebelumnya.

Pada hari Jumat, kementerian mengatakan telah menerima permintaan tinjauan dari produsen dalam negeri dengan alasan bahwa margin dumping barang dagangan impor telah berubah secara substansial, sesuai dengan peraturan antidumping setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono merespons Kementerian Perdagangan (Kemendag) Malaysia yang mulai penyelidikan soal bea masuk anti dumping (BMAD) atas impor polietilena tereftalat (PET) dari China dan Indonesia.

Penyelidikan dilakukan lantaran pemerintah Malaysia menerima aduan bahwa plastik PET dari China dan Indonesia dijual lebih murah sehingga merugikan produsen lokal.

Fajar mengatakan, barang plastik dari China saat ini memang sangat murah lantaran produk lebih banyak, namun, hal tersebut tidak berlaku untuk plastik PET dari Indonesia.

Shutterstock/timquo Ilustrasi wadah plastik.

"Kalau (plastik PET) dari China sudah pasti barang itu lebih murah banget, tapi kalau dari Indonesia ke Malaysia rasanya enggak mungkin karena kita saja enggak bisa ngelawan barang China yang masuk ke Indonesia," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Fajar menyebut, plastik PET dari Indonesia bahkan sempat menghentikan produksi selama Juni-Juli 2024 lantaran banjir barang dari China.

Selain itu, kata dia permintaan di dalam negeri juga menurun dan sudah adanya daur ulang botol plastik.

"Sebagian kan diisi sama produk recycle dan ketika diisi lagi sama impor dari China mau enggak mau utilitas di bawah 60 persen, sehingga kita sempat berhenti (produksi) sambil tunggu pasar baik," ujarnya.

Fajar menuturkan, saat ini ada empat perusahaan plastik PET di Indonesia yang melakukan ekspor ke pasar Asia. Namun, ia menilai harga yang dijual tidak mungkin lebih murah dari China lantaran pasar dalam negeri jauh lebih baik.

Ia mengatakan, Inaplas dapat membantu pemerintah Malaysia untuk membuktikan bahwa barang tersebut bukan dari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono merespons Kementerian Perdagangan (Kemendag) Malaysia yang mulai penyelidikan soal bea masuk anti dumping (BMAD) atas impor polietilena tereftalat (PET) dari China dan Indonesia.

Penyelidikan dilakukan lantaran pemerintah Malaysia menerima aduan bahwa plastik PET dari China dan Indonesia dijual lebih murah sehingga merugikan produsen lokal.

Fajar mengatakan, barang plastik dari China saat ini memang sangat murah lantaran produk lebih banyak, namun, hal tersebut tidak berlaku untuk plastik PET dari Indonesia.

Shutterstock/timquo Ilustrasi wadah plastik.

"Kalau (plastik PET) dari China sudah pasti barang itu lebih murah banget, tapi kalau dari Indonesia ke Malaysia rasanya enggak mungkin karena kita saja enggak bisa ngelawan barang China yang masuk ke Indonesia," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Fajar menyebut, plastik PET dari Indonesia bahkan sempat menghentikan produksi selama Juni-Juli 2024 lantaran banjir barang dari China.

Selain itu, kata dia permintaan di dalam negeri juga menurun dan sudah adanya daur ulang botol plastik.

"Sebagian kan diisi sama produk recycle dan ketika diisi lagi sama impor dari China mau enggak mau utilitas di bawah 60 persen, sehingga kita sempat berhenti (produksi) sambil tunggu pasar baik," ujarnya.

Fajar menuturkan, saat ini ada empat perusahaan plastik PET di Indonesia yang melakukan ekspor ke pasar Asia. Namun, ia menilai harga yang dijual tidak mungkin lebih murah dari China lantaran pasar dalam negeri jauh lebih baik.

Ia mengatakan, Inaplas dapat membantu pemerintah Malaysia untuk membuktikan bahwa barang tersebut bukan dari Indonesia.

PARIS, KOMPAS.com - Panitia penyelenggara Olimpiade Paris pada Selasa (6/8/2024) mengatakan, akan memenuhi target mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga 50 persen dibandingkan dengan Olimpiade London 2012.

Namun, botol-botol plastik sekali pakai dari Coca-Cola yang merupakan sponsor utama Olimpiade Paris 2024, masih banyak dipakai di lokasi.

Produk-produk Fanta, Sprite, dan Coke terus berdatangan di tempat-tempat Olimpiade, praktik yang menurut orang-orang bertentangan dengan janji ramah lingkungan yang diusung penyelenggara.

Kantor berita AFP melaporkan, sejumlah staf tampak memindahkan isi botol-botol itu ke gelas yang bisa dipakai kembali, tetapi tetap saja tak menghilangkan sampah plastik.

Perusahaan Coca-Cola pada Mei 2024 mengatakan, nyaris 10 juta dari 18 juta minuman ringan untuk penonton akan diberikan tanpa plastik sekali pakai.

Namun, perusahaan raksasa yang berkantor pusat di Atlanta itu juga menyampaikan, mereka harus menggunakan botol plastik karena kendala teknis dan logistik, meskipun Paris melarang penonton membawa wadah sekali pakai ke lokasi Olimpiade.

Georgina Grenon selaku kepala lingkungan Olimpiade Paris mengungkapkan, meski 700 keran air bisa dipakai untuk minum di seluruh lokasi kompetisi, botol plastik masih digunakan di tempat-tempat yang tak memiliki opsi selain gelas.

Dalam siaran pers pada Jumat (2/8/2024), Coca-Cola menyebutkan bahwa mereka perlu beradaptasi dengan setiap lokasi dan menemukan kondisi terbaik untuk keamanan dan kualitas makanan, mengingat kendala teknis dan logistik termasuk pasokan air, listrik, dan ruang penyimpanan.

Grenon pun yakin akan dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sampai 50 persen, menurut perkiraan tentang apa yang akan disajikan.

Air dari botol yang dituang ke gelas tidak dihitung dalam target ini, tambahnya.

Lembaga amal perlindungan lingkungan France Nature Environment (FNE) mengecam Coca-Cola karena polusi plastik tidak dapat dibenarkan.

Mereka pun menyindir perusahaan asal Amerika Serikat itu pantas mendapatkan medali emas untuk greenwashing selama Olimpiade.

Pada 2022, menurut data terbaru yang tersedia, Coca-Cola memproduksi 134 miliar botol plastik, salah satu produsen teratas di dunia.

Adapun Coca-Cola menetapkan target pada 2030 semua botolnya dibuat dari plastik daur ulang.

Dari sampah-sampah yang terkumpul di Olimpiade Paris 2024, Coca-Cola memperkirakan bahwa sekitar 6,2 juta sampah berupa botol plastik yang dikenal sebagai PET.

Coca-Cola Indonesia ikut meramaikan gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2024 dengan membuka gerai edukasi daur ulang. Dalam acara yang menyambut ulang tahun ke-490 Kota Jakarta ini, gerai Coca-Cola hadir untuk memberikan edukasi daur ulang bertajuk 'Dari Botol Jadi Botol'.

"Coca-Cola dengan bangga menghadirkan booth 'Dari Botol Jadi Botol', di mana pengunjung dapat menikmati keseruan sembari belajar tentang daur ulang, sekaligus dapat mengetahui upaya kami dalam menginspirasi dan mendorong perubahan akan pengumpulan dan pendaurulangan kemasan plastik bekas pakai," kata Senior Director of Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijosoesilo dikutip Selasa (16/7).

"Pada 2023 lalu, kami meluncurkan botol yang terbuat dari 100% plastik PET daur ulang (rPET), tidak termasuk tutup dan label, yang merupakan pertama kalinya untuk produk minuman kami di Indonesia. Pencapaian kami di Indonesia ini sejalan dengan visi global 'World Without Waste' dari Coca-Cola," ujar Triyono.

Triyono melanjutkan, saat ini satu dari setiap tiga botol yang diedarkan Coca-Cola di Indonesia terbuat dari 100% plastik PET daur ulang atau rPET, tidak termasuk tutup dan label, yang diproduksi secara lokal di fasilitas daur ulang Amandina Bumi Nusantara di Jawa Barat.

Fasilitas canggih yang didirikan atas kemitraan antara Coca-Cola Europacific Partners Indonesia dan Dynapack Asia ini mampu memproses botol PET kosong yang dikumpulkan secara lokal dan mengubahnya menjadi botol produk Coca-Cola baru.

Pabrik daur ulang ini berkolaborasi dengan Mahija Parahita Nusantara, sebuah yayasan sosial nirlaba yang juga didirikan atas kemitraan antara Coca-Cola Europacific Partners Indonesia dan Dynapack Asia. Yayasan Mahija Parahita Nusantara mendukung penciptaan infrastruktur pengumpulan dan menyediakan bahan baku untuk fasilitas Amandina Bumi Nusantara.

"Menyadari pentingnya tantangan permasalahan sampah plastik di Indonesia, kami berupaya untuk terus memanfaatkan jangkauan merek Coca-Cola untuk melibatkan konsumen dalam upaya daur ulang. Booth kami di JFK merupakan salah satu cara kami dalam menunjukkan dampak dari daur ulang kemasan plastik bekas pakai menjadi botol baru," lanjut Triyono.

Booth 'Dari Botol Jadi Botol' di Jakarta Fair Kemayoran

Kepala Sub-Direktorat Tata Laksana Produsen Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Ujang Solihin Sidik pada booth Coca-Cola 'Dari Botol Jadi Botol' di Jakarta Fair Kemayoran. (Foto: Arsip Coca-Cola)

Triyono mengatakan, kehadiran booth ini merupakan upaya Coca-Cola dalam meningkatkan kesadaran akan pengumpulan dan pendaurulangan kemasan plastik bekas pakai. Adapun gerai ini berada di Kemayoran, Jakarta sejak 12 Juni hingga 14 Juli 2024.

Selain itu, gerai yang meriah dan informatif ini mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong aksi masyarakat dalam pengumpulan kemasan plastik bekas pakai, antara lain:

Kemudian, dalam rangka kegiatan di Jakarta Fair Kemayoran, Coca-Cola System di Indonesia (Coca-Cola Indonesia dan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia) juga mengadakan sesi Sustainability Talkshow dengan tema "Jaga Indonesia: Membangun Sistem Daur Ulang Berbasis Komunitas untuk Perubahan Sosial yang Positif".

Acara yang diadakan pada Selasa (9/7) ini menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Kepala Sub-Direktorat Tata Laksana Produsen Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Ujang Solihin Sidik, Head of Sustainability Coca-Cola Europacific Partners Indonesia Natasha Gabriella, serta Ketua Yayasan Mahija Parahita Nusantara Ardhina Zaiza.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai kegiatan seru di booth Coca-Cola 'Dari Botol Jadi Botol', ikuti kanal media sosial Coca-Cola @CocaColaID di Instagram.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenaikan pungutan cukai terhadap beberapa produk plastik.

Direktur Teknis dan Fasilitas Direktorat Jendaral Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

“Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/).

Dalam bahan paparannya, Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan pembebasan cukai plastik untuk produk plastik, misalnya yang ditujukan untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dibebaskan untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Lebih lanjut, pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

“Tarif cukainya spesifik, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor. Dan cara pelunasannya dengan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

Asal tahu saja, komposisi sampah plastik yang terus meningkat menimbulkan beban ekonomi yang besar, baik dari sisi dampak maupun penanganannya. Hal ini lah yang menjadi latar belakang pemerintah berencana mengenakan cukai produk plastik.

Dalam paparannya, Indonesia menempati urutan ke-5 dari 195 negara penghasil sampah plastik setelah US, India, China dan Brazi. Selain itu, Indonesia juga menjadi urutan ke-5 dari 138 negara penghasil sampah plastik ke laut di dunia setelah Filipina, India, Malaysia dan China.

Kemudian, komposisi sampah plastik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi sampah plastik naik dari 17,11% pada tahun 2020 menjadi 17,13% pada 2021 dan naik lagi menjadi 18,2% pada 2022.

Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum jelas kapan akan mulai menerapkan pungutan cukai atas produk ini. Padahal pemerintah telah mematok target penerimaan untuk cukai plastik sebesar Rp 1,84 triliun pada 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah masih belum jelas kapan akan mulai mengimplementasikan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Padahal rencana penerapannya sudah ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai bahwa implementasi ekstensifikasi dua objek cukai tersebut tidaklah mudah.

Dirinya menduga, salah satu penyebab molornya implementasi cukai plastik dan MBDK dikarenakan adanya proses tawar-menawar antara pengusaha dengan pemerintah.

"Biasanya masuknya tawar-menawar pelaku industri dengan pemerintah. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana kalau memang sudah ditetapkan aturannya ya harus konsisten. Dan sering kali tarik menarik, misalnya jadi gak, jadi gak, jadi gak. Dan kita tahu implementasinya sudah beberapa kali ditunda," ujar Akbar dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Menurutnya, apabila pemerintah konsisten menjalankan kebijakan tersebut, maka pemerintah akan memiliki potensi pendapatan negara yang lebih besar dari yang ditargetkan dalam APBN.

"Ini sebenarnya membuka ruang pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah dan itu belum dimaksimalkan," katanya.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal bahwa penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) berpotensi mundur ke tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan, apabila penerapan cukai plastik dan MBDK tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini maka kebijakan tersebut akan disiapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

"Target kan bisa kami sesuaikan kebijakan, kan kami kebijakan harus lihat kondisi di lapangan," ujar Askolani kepada awak media, Senin (10/6).

Adapun, pemerintah telah menetapkan target cukai plastik dan MBDK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 6,24 triliun.

Namun hingga saat ini, kebijakan tersebut belum terealisasi sehingga pemerintah harus mencari sumber lain untuk mengisi pos penerimaan yang sudah ditargetkan tersebut.