Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenaikan pungutan cukai terhadap beberapa produk plastik.

Direktur Teknis dan Fasilitas Direktorat Jendaral Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

“Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/).

Dalam bahan paparannya, Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan pembebasan cukai plastik untuk produk plastik, misalnya yang ditujukan untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dibebaskan untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Lebih lanjut, pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

“Tarif cukainya spesifik, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor. Dan cara pelunasannya dengan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

Asal tahu saja, komposisi sampah plastik yang terus meningkat menimbulkan beban ekonomi yang besar, baik dari sisi dampak maupun penanganannya. Hal ini lah yang menjadi latar belakang pemerintah berencana mengenakan cukai produk plastik.

Dalam paparannya, Indonesia menempati urutan ke-5 dari 195 negara penghasil sampah plastik setelah US, India, China dan Brazi. Selain itu, Indonesia juga menjadi urutan ke-5 dari 138 negara penghasil sampah plastik ke laut di dunia setelah Filipina, India, Malaysia dan China.

Kemudian, komposisi sampah plastik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi sampah plastik naik dari 17,11% pada tahun 2020 menjadi 17,13% pada 2021 dan naik lagi menjadi 18,2% pada 2022.

Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum jelas kapan akan mulai menerapkan pungutan cukai atas produk ini. Padahal pemerintah telah mematok target penerimaan untuk cukai plastik sebesar Rp 1,84 triliun pada 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah masih belum jelas kapan akan mulai mengimplementasikan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Padahal rencana penerapannya sudah ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai bahwa implementasi ekstensifikasi dua objek cukai tersebut tidaklah mudah.

Dirinya menduga, salah satu penyebab molornya implementasi cukai plastik dan MBDK dikarenakan adanya proses tawar-menawar antara pengusaha dengan pemerintah.

"Biasanya masuknya tawar-menawar pelaku industri dengan pemerintah. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana kalau memang sudah ditetapkan aturannya ya harus konsisten. Dan sering kali tarik menarik, misalnya jadi gak, jadi gak, jadi gak. Dan kita tahu implementasinya sudah beberapa kali ditunda," ujar Akbar dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Menurutnya, apabila pemerintah konsisten menjalankan kebijakan tersebut, maka pemerintah akan memiliki potensi pendapatan negara yang lebih besar dari yang ditargetkan dalam APBN.

"Ini sebenarnya membuka ruang pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah dan itu belum dimaksimalkan," katanya.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal bahwa penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) berpotensi mundur ke tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan, apabila penerapan cukai plastik dan MBDK tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini maka kebijakan tersebut akan disiapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

"Target kan bisa kami sesuaikan kebijakan, kan kami kebijakan harus lihat kondisi di lapangan," ujar Askolani kepada awak media, Senin (10/6).

Adapun, pemerintah telah menetapkan target cukai plastik dan MBDK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 6,24 triliun.

Namun hingga saat ini, kebijakan tersebut belum terealisasi sehingga pemerintah harus mencari sumber lain untuk mengisi pos penerimaan yang sudah ditargetkan tersebut.