Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema pungut salur batubara alias Mitra Instansi Pengelola (MIP) bakal menguntungkan bagi emiten produsen batubara, terutama yang sebagian besar batubara dijual di dalam negeri dengan harga domestic market obligation (DMO).

Beberapa emiten seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Indika Energy Tbk (INDY) diproyeksikan cetak cuan besar.

Berdasarkan perhitungan Verdhana Sekuritas Indonesia, laba bersih PTBA bakal mencapai US$ 500 juta pada 2025, naik 65% dari proyeksi sebelumnya US$ 305 juta.

Sejalan, laba INDY diproyeksi naik 43% menjadi US$ 172 juta dari US$ 120 juta di tahun depan.

Maklum, kedua produsen emas hitam ini, mayoritas memasok batubara ke pasar domestik sehingga bakal diuntungkan jika MIP diterapkan.

Sekretaris Perusahaan PTBA Niko Chandra menegaskan Bukit Asam mendukung penuh setiap kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara di dalam negeri.

"Kami berharap agar aturan terkait skema Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," kata Niko kepada KONTAN, Senin (14/10).

Sementara itu, Head of Coorporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Ferbiati Nadira menungkapkan bahwa ADRO sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), selalu taat dan siap mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan, di mana saat ini kami masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP.

"Para pelaku industri mengharapkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira kepada KONTAN, Senin (14/10).

Senada, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava menyatakan secara keseluruhan penerapan MIP tampak positif bagi, khususnya bagi BUMI yang juga menerapkan DMO.

BUMI optimistis untuk mengalokasikan batubara 70% untuk ekspor dan 30% untuk domestik, termasuk DMO.

Menurut catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target kewajiban pasokan batubara untuk dalam negeri atau DMO pada 2024 lebih besar dibandingkan tahun lalu. Kebutuhan DMO untuk tahun 2024 sebesar 220 juta ton.

Adapun hitung-hitungan Kontan.co.id, jika dibandingkan dengan realisasi DMO di 2023 sebesar 213 juta ton, terjadi kenaikan kewajiban pasokan ke dalam negeri sebesar 7 juta ton atau 3,2% year on year (YoY). Adapun realisasi DMO di 2023 tercatat melampaui prognosa Kementerian ESDM yakni 120% dari targetnya 177 juta ton.

Adapun, kabar terakhir dari Kementerian ESDM menargetkan implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara pada tahun ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, saat ini proses untuk rencana implementasi MIP Batubara masih berjalan.

"Sedikit lagi, satu Kementerian/Lembaga yang belum paraf," kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Tri Winarno menjelaskan, saat ini hampir sudah tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP Batubara ini. Pihaknya pun mengharapkan regulasi ini bisa segera dijalankan.

"Mudah-mudahan tahun ini," jelas Tri.

Rencana pemerintah dalam menerapkan skema MIP Batubara telah berlangsung untuk waktu yang lama. Skema ini pertama kali diusulkan pada awal 2022 silam untuk mengamankan pasokan batubara domestik. Dua tahun berselang, implementasinya tak kunjung terealisasi.

Berdasarkan draft Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara yang diperoleh KONTAN, sejumlah ketentuan terkait mekanisme pungut salut batubara telah disiapkan.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kementerian Perdagangan Indonesia berencana untuk merevisi aturan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak kelapa sawit.

Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto pada Senin (29/7) revisi aturan ini berpotensi mengubah harga untuk porsi dan jenis produk yang dijual ke pasar lokal.

Seperti kita tahu di bawah aturan 'kewajiban pasar domestik' (DMO), produsen minyak kelapa sawit harus menjual sebagian dari hasil produksi mereka ke pasar lokal dengan harga yang dibatasi untuk mendapatkan izin ekspor. Dengan aturan ini agar pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Hanya saja Bambang tidak memberikan perincian lebih lanjut soal aturan baru ini. Tapi ia mengatakan kementerian menargetkan agar revisi aturan ini diterbitkan minggu ini.

Kuota ekspor saat ini ditetapkan empat kali lipat dari volume minyak kelapa sawit yang telah dipasok perusahaan secara lokal di bawah skema DMO, dengan jatah tambahan diberikan kepada perusahaan yang menjual dalam ukuran yang lebih kecil dan ramah rumah tangga, bukan dalam jumlah besar.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan produksi batubara tahun 2024 masih sesuai target yang ditetapkan.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan produksi batubara nasional sebesar 710 juta ton.

"Kalau produksi masih sesuai dengan rencana dan akan dimonitor setiap triwulannya dan jika ada kendala kendala akan dilakukan pembinaan," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Herjuna kepada Kontan, Selasa (23/7).

Surya melanjutkan, pada saat bersamaan pemerintah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan pasokan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

"DMO tetap dimonitor sesuai dengan regulasi dan akan dievaluasi pada akhir tahunnya untuk pemenuhannya," imbuh Surya.

Meski demikian, Surya belum bisa merinci lebih jauh soal realisasi kinerja produksi dan pemenuhan DMO selama enam bulan pertama tahun ini.

Merujuk laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, realisasi produksi batubara sampai saat ini mencapai 419,69 juta ton atau setara 59,11% dari target yang ditetapkan.

Sebagai gambaran, produksi batubara Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020 lalu, produksi batubara mencapai 565,69 juta ton.

Kemudian meningkat menjadi 606,28 juta ton pada 2021, dan kembali meningkat menjadi 685,8 juta ton di 2022. Jumlah ini meningkat signifikan pada 2023 mencapai 765,73 juta ton.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian mengusulkan regulasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% penyaluran gas murah untuk industri. Kebijakan ini dinilai akan berdampak pada investasi di hulu migas.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, kebijakan DMO 60% ini akan berdampak pada merosotnya investasi di hulu migas. Ia memandang kebijakan DMO akan menjadi masalah karena belum tentu investor tertarik berinvetasi di hulu migas, kecuali ada kompensasi atau insentif dari pemerintah dan tidak menurunkan keekonomian lapangannya.

Menurutnya, pemerintah harus memahami bahwa mewajibkan gas untuk diserap di dalam negeri, tetapi di sisi lain infrastruktur gas di dalam negeri saja belum masih terbangun.

"Pipa Cisem saja belasan tahun akhirnya baru akan jadi," sambungnya.

Dikhawatirkan, ke depan tidak ada yang mau membangun infrastruktur gas. Ia menilai kebijakan DMO ini akan berpotensi menghambat proyek-proyek investasi ke depannya, termasuk proyek-proyek baru saat ini.

"Kebanyakan proyek-proyek baru saat ini itu mempertimbangkan gasnya ada pembelinya atau tidak. Nah, pembeli gas yang paling mudah itu dari luar negeri, karena ada peminatnya," kata Moshe kepada Kontan, Selasa (9/7).

Ia menyoroti bahwa kewajiban DMO harus dilihat dari segala aspeknya, mulai dari infrastruktur yang harus digenjot hingga nasib hulu migas. Sebab, kebijakan DMO akan merugikan hulu migas.

"Jangan cuma memaksakan untuk menjual di dalam negeri, sedangkan pasar di dalam negerinya sendiri masih belum siap untuk menerima. Karena demand-nya masih kecil," ungkapnya.

Senada, Pengamat Migas sekaligus mantan President Indonesian Petroleum Association (IPA), Tumbur Parlindungan mengungkapkan, kebijakan DMO 60% secara tidak langsung bertentangan dengan Production Cost Sharing (PSC) yang ditandatangani antara KKKS dan Pemerintah.

"Ini membuat kepastian hukum berinvestasi menjadi sangat lemah. Tidak adanya kepastian hukum dan contract sanctity merupakan faktor utama menurunnya investasi baik di sektor migas dan sektor lainnya," kata Tumbur kepada Kontan, Selasa (9/7).

Menurut Tumbur, gas untuk kebutuhan domestik dengan harga ditentukan oleh Pemerintah, akan menghambat pengembangan lapangan ataupun investasi di sektör migas. Untuk itu, harga gas harus disesuaikan dengan keekonomian dari lapangan atau block temps gas itu dikembangkan.

"Bagaimanapun juga KKKS hanya berproduksi bila harga commodity sesuai dengan keekonomian lapangan," tutur Tumbur.

Tumbur menerangkan di negara-negara lain. Pemerintah memberi gas dari produsen gas sesuai dengan kondisi keekonomian lapangan/block tersebut. Apabila Pemerintahannya ingin menetukan harga gas, kekurangannya akan disubsidi oleh pemerintah. KKKS akan terus berinvestasi dan melakukan eksplorasi dan development bila iklim investasi mensupport dan hasil dari investasi cukup menguntungkan.

"Jangan lupa investor yang mempunyai pilihan untuk berinvestasi baik di Indonesia atau negara-negara lain yang mempunyai iklim investasi dan fiskal yang menarik," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai tujuannya baik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi dalam negeri.

Hanya saja, kata Komaidi, harus ada kebijakan yang wajar. Untuk alokasi ke dalam negeri tidak masalah, tetapi aspek bisnisnya harus dijaga. Sebab, biasanya kalau penyaluran ke domestik ada kecenderungan harganya harus lebih murah dibandingkan yang selama ini mereka dapat.

"Ini akan mengurangi keekonomian proyek hulu migas," tutur Komaidi kepada Kontan, Selasa (9/7).

Memang, ujungnya akan kembali ke negara karena sebagian hasil migas masuk ke kas negara baik PNBP atau pajak. Namun, pemerintah perlu hati-hati dalam memformulasikan harganya. "Jangan sampai merugikan hulu migas," pungkasnya.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI), Eddy Asmanto menyatakan bahwa kewajiban memasok gas dalam negeri bagus, namun perlu diingat bahwa produksi sumber-sumber gas itu dalam bentuk LNG dan pengguna gas paling banyak ada di Pulau Jawa.

"Sementara itu belum ada infrastrukrur landed LNG terminal untuk regasifikasi, yang ada FSRU yang operating costnya mahal, sehingga harga gas akhir di konsumen akan mahal. IPGI tidak keberatan DMO 60% sepanjang harganya tidak mahal. Saat ini kalau tidak salah 70% masih diekspor karena kan dalam bentuk LNG," ungkapnya.

Diberitakan Kontan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mendorong penerbitan regulasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri dan kelistrikan nasional. Menteri Perinudstrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemenperin kini tengah mengusulkan penyusunan regulasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik.

"Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan dan mengusulkan pada Bapak Presiden dan kabinet sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disebut dengan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik," kata Agus dalam Launching Peraturan Pemerintah 20/2024, Selasa (9/8).

Agus menjelaskan, dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden, telah disetujui pembentukan RPP Gas Bumi yang didalamnya akan mengatur tentang pengolahan gas untuk kepentingan industri dan sumber energi atau kelistrikan.

"Ini sebagai game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional yang khususnya akan diperuntukkan untuk industri manufaktur dan juga untuk kelistrikan di mana diatur dalam RPP tersebut Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60%," jelas Agus.

Menurutnya, saat ini pemanfaatan gas bumi untuk industri manufaktur baru mencapai 40%. Sementara itu, dari proyeksi yang ada, kebutuhan gas bumi untuk industri manufaktur diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2030 mendatang.

Untuk itu, Agus menilai kebijakan wajib pasok dalam negeri sebagai upaya menjaga keamanan pasokan untuk kebutuhan domestik.

"Kemudian cukup rigid nanti diatur di dalam RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri tersebut termasuk nanti ada penetapan HGBT. Harganya kita cantumkan di dalam PP, ada harga di titik well-head, ada harga dititik plan gate," sambung Agus.

Tidak sampai disitu, beleid baru ini pun akan memungkinkan para pengelola kawasan industri untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya. Artinya, kegiatan penyediaan dan penyaluran gas bumi untuk para tenant di kawasan industri dapat dilakukan oleh pihak pengelola termasuk dengan skema impor gas bumi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mendorong penerbitan regulasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri dan kelistrikan nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, selain melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Pemerintah juga membuka opsi untuk mengkaji lebih jauh kemungkinan perluasan sektor industri penerima manfaat.

Selain itu, Kemenperin pun kini tengah mengusulkan penyusunan regulasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik.

"Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan dan mengusulkan pada Bapak Presiden dan kabinet sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disebut dengan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik," kata Agus dalam Launching Peraturan Pemerintah 20/2024 yang disiarkan di Youtube, Selasa (9/8).

Agus menjelaskan, dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden, telah disetujui pembentukan RPP Gas Bumi yang didalamnya akan mengatur tentang pengolahan gas untuk kepentingan industri dan sumber energi atau kelistrikan.

"Ini sebagai game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional yang khususnya akan diperuntukkan untuk industri manufaktur dan juga untuk kelistrikan di mana diatur dalam RPP tersebut Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60%," jelas Agus.

Menurutnya, saat ini pemanfaatan gas bumi untuk industri manufaktur baru mencapai 40%. Sementara itu, dari proyeksi yang ada, kebutuhan gas bumi untuk industri manufaktur diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2030 mendatang.

Untuk itu, Agus menilai kebijakan wajib pasok dalam negeri sebagai upaya menjaga keamanan pasokan untuk kebutuhan domestik.

"Kemudian cukup rigid nanti diatur di dalam RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri tersebut termasuk nanti ada penetapan HGBT. Harganya kita cantumkan di dalam PP, ada harga di titik well-head, ada harga dititik plan gate," sambung Agus.

Tidak sampai disitu, beleid baru ini pun akan memungkinkan para pengelola kawasan industri untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya. Artinya, kegiatan penyediaan dan penyaluran gas bumi untuk para tenant di kawasan industri dapat dilakukan oleh pihak pengelola termasuk dengan skema impor gas bumi.