JAKARTA - Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi. Sekaligus menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi ini benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok kelapa sawit, para petani ini memegang peran yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan ini dirancang dengan baik, program biodiesel dapat berjalan optimal. Mengapa penting melibatkan petani swadaya?


Terdapat beberapa alasan utama. Misalnya perkebunan sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?Ini adalah angka yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran serta mereka,? kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) Sabarudin dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel, dengan tema Mewujudkan Kemitraan Petani Dan Industry Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Jika petani swadaya tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar dalam pemanfaatan lahan. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret dalam membantu perekonomian rakyat kecil.

Mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Melalui program biodiesel, harapannya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Sayangnya program biodiesel yang diluncurkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, hingga saat ini kemitraan tersebut belum terealisasi secara merata.

"Kami melakukan riset kecil di Riau, yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujarnya.

Sabarudin mengatakan, SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hectare per tahun. Jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hectare per tahun.

Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menegaskan, komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

"Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani," katanya.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan.

Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian. Karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.

"Kita sedang mempersiapkan B100, namun masih dalam tahap penelitian untuk memastikan kestabilan dan efisiensinya. Karakter biodiesel dari sawit bisa lebih unggul, namun ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi sebelum bisa mencapai komersialisasi penuh," ujarnya.

Edi menjelaskan pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel. Khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

JAKARTA - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun pada Rabu (2/10/2024). Jika disetujui Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Sabarudin menilai penundaan ini tidak perlu dilakukan. Menurutnya, sejak 29 Juni 2023, peraturan EUDR sudah berlaku, memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan aturan tersebut.

? Perusahaan kelapa sawit dari negara produsen seperti Indonesia telah mempersiapkan diri. Beberapa perusahaan bahkan sudah menyiapkan data geospasial areal tanam mereka. Artinya, kesiapan untuk mematuhi EUDR sudah ada,? katanya dalam keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Meskipun demikian, Sabarudin menggarisbawahi perlunya dukungan lebih dari Uni Eropa dan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok untuk membantu petani kecil. Anggota SPKS berkomitmen untuk bebas deforestasi dan ingin menjadi bagian dari rantai pasok Uni Eropa.

?Namun, hingga kini dukungan dan pendanaan bagi petani sawit masih sangat minim. Uni Eropa perlu memperkuat sistem dukungan dan pendanaan bagi petani kecil agar mereka bisa mematuhi EUDR," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit menuju pasar Uni Eropa . Dukungan dari operator dan perusahaan untuk memastikan petani terlibat dalam rantai pasok mereka harus diwujudkan dengan memperkuat sistem ketelusuran. ?Ini termasuk penyediaan layanan seperti bantuan dalam pemetaan poligon dan penentuan titik koordinat kebun petani," tambah Sabarudin.

Penundaan penerapan EUDR ini telah menuai berbagai tanggapan dari pelaku industri kelapa sawit, yang menilai persiapan sebenarnya sudah memadai. Namun, para petani sawit berharap penundaan ini menjadi momentum untuk memperkuat dukungan dan pendanaan, terutama bagi petani kecil agar mereka bisa terlibat secara penuh dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun pada Rabu (2/10/2024). Jika disetujui Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

LABUAN BAJO - Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) menyelenggarakan Workshop Pengenalan Produk-Produk UMKM Berbasis Kelapa Sawit kepada Pelaku Wisata di Destinasi Premium Labuan Bajo. Kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan produk-produk UMKM berbasis kelapa sawit.

Acara ini berlangsung di Labuan Bajo pada akhir September 2024, dengan tujuan mendorong kolaborasi antara pelaku UMKM sawit dan sektor pariwisata lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai produk berbasis kelapa sawit telah dikembangkan oleh koperasi petani sawit di seluruh Indonesia.

Melalui dukungan dari SPKS dan BPDPKS, produk-produk ini mulai merambah pasar baru, termasuk destinasi wisata potensial seperti Labuan Bajo. Workshop ini bertujuan untuk mempertemukan para pelaku UMKM dari Manggarai Barat dan Manggarai dengan sektor pariwisata di Labuan Bajo, guna memperluas pasar produk UMKM sawit.

Berbagai pemangku kepentingan turut hadir dalam acara ini. Termasuk pelaku UMKM dari Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Manggarai Barat, Kepala Divisi UKMK BPDPKS, praktisi UMKM sawit, serta perwakilan dari Kadin Manggarai Barat.

Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin menekankan pentingnya memperkenalkan produk hilir kelapa sawit kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Labuan Bajo. Meskipun sawit tidak ditanam di wilayah ini, Sabarudin menyoroti kontribusi besar masyarakat NTT terhadap industri kelapa sawit nasional sebagai tenaga kerja di berbagai perkebunan sawit di seluruh Indonesia.

?Selama ini, masyarakat NTT mengenal sawit sebagai salah satu lapangan kerja. Namun, melalui acara ini, kami ingin memperkenalkan produk-produk hilir sawit seperti dodol sawit, keripik sawit, abon jamur sawit, hingga parfum dan kerajinan lainnya,? kata Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Workshop ini juga menjadi ajang untuk mendorong kerja sama antara produk-produk UMKM sawit dengan pelaku usaha di sektor pariwisata Labuan Bajo. SPKS dan BPDPKS berharap acara ini dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha lokal, pemerintah, dan UMKM sawit untuk mengembangkan sektor perdagangan produk turunan kelapa sawit di destinasi wisata premium seperti Labuan Bajo.

Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah menuturkan, produk kelapa sawit bukan hanya terbatas pada minyak goreng. "Banyak produk turunannya yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada Agustus lalu, ekspor produk sawit dan turunannya mencapai USD1,7 miliar dalam satu bulan," ujarnya.

BPDPKS telah melatih para petani sawit yang tergabung dalam koperasi untuk menghasilkan produk-produk UKMK. Seperti kosmetik dan kerajinan, yang kini siap diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas, termasuk di destinasi wisata premium seperti Labuan Bajo.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Manggarai Barat Theresia Primadona Asmom mengatakan, meskipun Manggarai Barat tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, lebih dari 7.000 masyarakat dari wilayah ini bekerja di sektor kelapa sawit di luar daerah. ? Kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong inovasi bagi para pelaku wisata di Labuan Bajo, serta menciptakan sinergi antara produk khas Manggarai dan kelapa sawit,? katanya.

Ketua Kadin Manggarai Barat Ignasius Charles Angliwarman mendukung kolaborasi antara sektor UMKM sawit dan pariwisata di Labuan Bajo. "Kolaborasi antara Kadin, petani sawit, dan pelaku usaha pariwisata menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor perdagangan di Labuan Bajo," tandasnya.