Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan harga eceren tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp 15.700 per liter dari semula Rp 14.000 per liter.

Sebelumnya, Kemendag juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang berlaku sejak 14 Agustus 2024.

Beleid ini mengatur skema domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi dalam bentuk Minyakita.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menyebut kenaikan HET Minyakita terjadi akibat mahalnya biaya ataucostdistibusi.

"Jika kita bedah, penyebab kenaikan HET minyak kita ini lebih banyak disebabkan karena distribusi, bukan di produksi," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (23/08).

Ia menambahkan komponen pembentuk harga pokok penjualan (HPP) Minyakita adalah harga Cruda Palm Oil (CPO), biaya pengolahan, biaya pengemasan dan distribusi.

"Karena harga CPO dunia pun trennya turun dalam dua bulan terakhir. Harga CPO dalam negeri pun tidak ada kenaikan. Artinya dari segi bahan baku tidak ada kenaikan," katanya.

Menurutnya, salah satu penyebab membengkaknya biaya distribusi adalah karena Minyakita tidak didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan.

"Yang menjadi soal ini adalah biaya distribusi. Kita lihat yang menyalurkan Minyakita ini bukan BUMN pangan, tapi bisa oleh swasta. Jikapun oleh BUMN pangan proporsinya sedikit," katanya.

Harusnya, kata Eliza, Minyakita yang merupakan produk kebijakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag disalurkan oleh BUMN pangan. Dengan demikian biaya distribusi dapat ditekan dan ketersediaannya dapat ditelusuri sehingga harga di konsumen sesuai dengan kondisi riil.

Ia menjelaskan, pemerintah menaikkan HET agar penjual eceran mendapatkan keuntungan yang memadai. Karena harga modal Minyakkita dari pedagang besar sudah lebih dari Rp 15.000 per liter.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghapus minyak goreng (migor) curah dari aturan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). Para eksportir diberikan tenggat waktu 90 hari ke depan atau hingga bulan November untuk penyesuaian.

Hal ini selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Peragangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. DMO Minyak Goreng Rakyat (MGR) yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk Minyakita.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan, ada empat urgensi atas penerbitan kebijakan ini. Pertama, menyesuaikan besaran DMO dan harga eceran tertinggi (HET) yang merupakan salah satu upaya mendorong realisasi DMO.

Hal ini lantaran pasar ekspor produk turunan kelapa sawit yang menurun serta menyesuaikan harga CPO yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kedua, penerbitan aturan ini harapannya akan mendorong masyarakat menggunakan minyak goreng dalam kemasan selain minyak goreng curah.

"Hal ini mempertimbangkan minyak goreng kemasan lebih terjamin kualitas, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya dibandingkan dengan minyak goreng curah. Minyak goreng kemasan juga lebih mudah didistribusikan, minim product loss, bebas kontaminasi, dan dapat disimpan dalam waktu relatif lama," kata Moga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemendag, Senin (19/8/2024).

Ketiga, mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng rakyat untuk memastikan tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, atau penyelewengan. Keempat, penyederhanaan regulasi minyak goreng dalam satu peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha dan menjadi panduan pengawasan peredaran MGR di lapangan.

Lebih lanjut, Moga mengatakan, terdapat empat pokok pengaturan yang diatur dalam Permendag 18/2024. Pertama, ketentuan tata niaga minyak goreng sawit kemasan, di mana bentuk kemasan harus tidak mudah rusak.

"Dan memenuhi syarat tara pangan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu SNI dan izin edar Badan POM, dan berukuran maksimal 25 kilogram atau 27,5 liter dalam berbagai bentuk," ujarnya.

Kedua, juga diatur tata kelola program MGR, di mana terdapat beberapa perubahan ketentuan skema DMO minyak goreng rakyat, yaitu pertama DMO MGR bukan merupakan subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit ke dalam negeri melalui penyediaan minyak goreng kemasan merek minyak kita.

"Bentuk DMO minyak goreng rakyat hanya dalam bentuk minyak kita, sebelumnya dapat berbentuk CPO dan minyak goreng curah," imbuhnya.

Selain itu, juga dilakukan penyesuaian harga eceran tertinggi dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. Selanjutnya, penambahan ukuran minyak kita 500 ml melengkapi kemasan 1 liter, 2 liter, dan 5 liter pada ketentuan sebelumnya.

Selanjutnya, ketentuan penggunaan merek minyakita yang hanya digunakan dalam rangka DMO minyak goreng rakyat. Lalu, produsen dan pengemas yang akan memproduksi minyak kita wajib memiliki surat persetujuan penggunaan merek dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha melakukan penyesuaian dengan peraturan baru itu, Permendag 18/2024 juga turut mengatur ketentuan peralihan. Para pelaku usaha masih diperbolehkan untuk menjual minyak curah kemasan hingga 90 hari (3 bulan) ke depan.

"Ketentuan peralihan. Pelaku usaha masih dapat mendistribusikan DMO dalam bentuk CPO dan minyak goreng curah paling lambat hingga 90 hari ke depan. Pelaku usaha masih dapat mendistribusikan minyakita dengan kemasan berisi informasi HET lama, namun harga jual dengan HET baru paling lambat hingga 90 hari ke depan," pungkasnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Melalui aturan ini, Zulhas mengubah skema domestic market obligation (DMO) Minyak Goreng Rakyat (MGR) yang dulu disalurkan curah atau kemasan, kini menjadi Minyakita.

Aturan ini berlaku sejak 14 Agustus 2024, dan diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan Minyakita sebagai strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi.

"Melalui terbitnya Permendag 18 Tahun 2024, DMO Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk MINYAKITA. Dengan demikian, pasokan MINYAKITA di masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat," ujar Mendag Zulkifli Hasan, pada Jumat, (16/8), dkutip dari keterangan tertulis Sabtu (17/8/2024).

Lebih lanjut, dalam peraturan itu juga diatur soal eksportir produk turunan kelapa sawit yang membutuhkan Hak Ekspor harus terlebih dulu ikut mendistribusikan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dalam bentuk Minyakita.

Dengan kata lain, mereka harus ikut mendistribusikan Minyakita terlebih dahulu sebelum bisa melakukan ekspor produk turunan sawit.

MGR dapat diakui menjadi Hak Ekspor jika telah diterima di Distributor Pertama (D1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, atau diterima di Distributor Kedua (D2) atau pengecer apabila tidak melalui distributor BUMN Pangan yang dibuktikan dengan pelaporan di sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

"Target pasokan MINYAKITA per bulan diharapkan dapat terdistribusi sebanyak 250.000 ton kepada masyarakat," jelasnya.

Untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha melakukan penyesuaian dengan peraturan baru itu, Permendag 18 Tahun 2024 juga turut mengatur ketentuan peralihan. Dalam hal ini para pelaku usaha masih diperbolehkan untuk menjual minyak curah kemasan hingga 90 hari (3 bulan) ke depan.

"Pelaku usaha masih dapat mendistribusikan DMO dalam bentuk minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak goreng curah, serta mengedarkan Minyakita dengan kemasan yang mencantumkan HET lama paling lambat hingga 90 hari ke depan," ucap Zulhas.

"Selain itu, pelaku usaha yang masih mengedarkan Minyakita di luar ketentuan DMO masih diperbolehkan hingga 30 hari untuk menghabiskan stok tersimpan," sambungnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Permendag ini mengatur skema domestic market obligation (DMO) Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk Minyakita.

Permendag berlaku sejak 14 Agustus 2024, dan diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan Minyakita sebagai strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi.

Minyakita kini menjadi pilihan minyak goreng kemasan yang banyak diminati masyarakat, selain minyak goreng premium.

"Melalui terbitnya Permendag 18 Tahun 2024, DMO Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk MINYAKITA. Dengan demikian, pasokan MINYAKITA di masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat," ujar Mendag Zulkifli Hasan, pada Jumat, (16/8), dkutip dari keterangan tertulis Sabtu (17/8/2024).

Pria yang biasa disapa Zulhas ini menjelaskan Minyakita bukan merupakan minyak goreng subsidi pemerintah, melainkan kontribusi pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit ke pasar dalam negeri melalui skema DMO. Berdasarkan kajian Kementerian Perdagangan, penyaluran DMO harus kembali ditingkatkan karena berdampak baik terhadap stabilitas harga minyak goreng.

Zulhas menyatakan Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

"Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MINYAKITA, ukuran kemasan juga menjadi kemasan 500 ml, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter," kata Zulhas.

Zulhas juga mendorong masyarakat untuk menggunakan minyak goreng kemasan.

"Hal ini karena minyak goreng kemasan lebih terjaga kualitas, kebersihan, keamanan, dan kehalalannya dibandingkan menggunakan minyak goreng curah,"tambah Mendag Zulkifli Hasan.

Harga jual Minyakita masih dibanderol di bawah harga penjualan minyak goreng kemasan premium. Hal ini demi menjaga keterjangkauan di masyarakat. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seblumnya sebesar Rp 14.000/liter kini menjadi Rp 15.700/liter.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kementerian Perdagangan Indonesia berencana untuk merevisi aturan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak kelapa sawit.

Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto pada Senin (29/7) revisi aturan ini berpotensi mengubah harga untuk porsi dan jenis produk yang dijual ke pasar lokal.

Seperti kita tahu di bawah aturan 'kewajiban pasar domestik' (DMO), produsen minyak kelapa sawit harus menjual sebagian dari hasil produksi mereka ke pasar lokal dengan harga yang dibatasi untuk mendapatkan izin ekspor. Dengan aturan ini agar pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Hanya saja Bambang tidak memberikan perincian lebih lanjut soal aturan baru ini. Tapi ia mengatakan kementerian menargetkan agar revisi aturan ini diterbitkan minggu ini.

Kuota ekspor saat ini ditetapkan empat kali lipat dari volume minyak kelapa sawit yang telah dipasok perusahaan secara lokal di bawah skema DMO, dengan jatah tambahan diberikan kepada perusahaan yang menjual dalam ukuran yang lebih kecil dan ramah rumah tangga, bukan dalam jumlah besar.