Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani sawit mendesak agar pemerintah mengkaji kembali wacana penggabungan tata kelola kakao dan kelapa ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengatakan, wacana penggunaan dana BPDPKS untuk pengembangan kakao dan kelapa dianggap tidak tepat. Musababnya, para petani sawit, hingga saat ini pun masih minim merasakan dana dari pungutan ekspor sawit.

Mereka juga menagih janji pemerintah untuk menaikkan alokasi dana perejamaan sawit rakyat (PSR) yang disebut belum terealisasi hingga saat ini. Adapun, pemerintah sebelumnya berjanji menaikkan dana untuk PSR dari sebelumnya Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare.

"Dana PSR yang bilangnya mau dinaikkan jadi Rp60 juta sudah setahun enggak jadi-jadi. Urusan sawit aja belum beres kenapa sudah dicekoki urusan kakao dan kelapa," ujar Gulat saat dihubungi, dikutip Senin (15/7/2024).

Gulat menilai, baiknya pemerintah membentuk badan layanan umum (BLU) tersendiri untuk mengelola kakao dan kelapa. BPDPKS didesak agar fokus mengurusi tata kelola sawit, khususnya kebun sawit rakyat.

Bahkan, menurut Gulat, para petani sawit akan merasa keberatan jika nantinya dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit justru digunakan juga untuk keperluan kakao dan kelapa. Pasalnya, adanya pungutan ekspor minyak sawit selama ini telah menekan harga tandan buah segar (TBS) petani sekitar Rp285 per kilogram.

"Itu uang keringat petani sawit. Jadi bagaimana mungkin bisa digunakan untuk dana kakao dan kelapa," ucapnya.

Perubahan regulasi secara terperinci diperlukan apabila pemerintah mendesak menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa. Gulat menyebut, perubahan menyeluruh harus dilakukan terhadap regulasi yang menyangkut fungsi dan tugas BPDPKS.

"Tentu petani sawit harus mengatakan agar itu dipertimbangkan kembali karena itu akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (11/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi. Presiden Jokowi menilai membangun badan baru untuk kakao dan kelapa akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatanya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut. Tak hanya itu, Zulhas membeberkan bahwa pihaknya mengusulkan agar tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," ungkap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Tugas baru mengurusi kakao dan kelapa menambah beban kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan itu diminta tetap bersikap adil.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan sektor perkebunan kakao dan kelapa memiliki persoalan yang rumit. Tidak seperti kelapa sawit yang kebanyakan dikelola oleh korporasi, sebagian besar kebun kakao dan kelapa dijalankan oleh rakyat miskin dengan kondisi tanaman berusia tua dan tidak produktif.

"Penambahan penugasan ini membuat kerja BPDPKS makin bejibun," ujar Khudori saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Tugas tambahan mengurusi kakao dan kelapa, kata dia, bakal membuat penggunaan dana pungutan ekspor sawit dan fokus kerja BPDPKS terpecah belah. Oleh karena itu, BPDPKS didesak untuk tetap menjaga keadilan bagi komoditas utamanya yaitu sawit. Musababnya, dana yang dihimpun BPDPKS juga berasal dari pungutan ekspor minyak sawit.

Misalnya, Khudori menyebut, salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) BDPKS yaitu percepatan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dianggap sampai saat ini belum menemui solusi jitu. Alokasi dana untuk sektor sawit sudah seharusnya tetap lebih besar ketimbang untuk kakao dan kelapa.

"Karena uang yang dikelola berasal dari sawit, termasuk petani sawit, jangan sampai prioritas alokasi dana untuk petani sawit justru tertinggal," katanya.

Sebaliknya, Khudori melihat keputusan Jokowi memasukkan komoditas kakao dan kelapa dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPDPKS menjadi sinyal pemerintah tidak memiliki fokus dan prioritas dalam pengembangan sumber daya alam di sektor perkebunan.

Meskipun diakui bahwa kakao dan kelapa juga punya prospek yang menjanjikan, tapi selama ini peran pemerintah amat minim terhadap dua komoditas tersebut.

"Semua ingin dikembangkan dengan anggaran terbatas, ya jadinya tidak jadi apa-apa," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menambah tugas BPDPKS untuk turut mengelola pengembangan sektor kakao dan kelapa.

Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa presiden menolak usulan untuk dibentuk BLU khusus mengelola dana perkebunan kakao dan kelapa. Adapun, alasan Jokowi tidak ingin membentuk BLU khusus kakao dan kelapa karena dia menilai hal itu akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

Zulhas menjelaskan, nantinya pemerintah akan menambah satu divisi di BPDPKS untuk mengurusi kelapa dan kakao. Adapun, dana untuk pengembangan bibit kakao dan kelapa disebut berasal dari subsidi silang pungutan ekspor minyak sawit.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sawit menyebut dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak akan mencukupi apabila harus turut membiayai kakao dan kelapa.

Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas tambahan kepada Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS untuk turut membiayai pengembangan komoditas kakao dan kelapa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono ragu bahwa dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit akan mencukupi untuk pengembangan kakao dan kelapa. Musababnya, kondisi produksi sawit saat ini cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Sementara konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus melonjak.

Dia menjelaskan, saat peningkatan konsumsi di dalam negeri tidak diiringi dengan kenaikan produksi, maka ekspor minyak sawit dipastikan menyusut. Alhasil, saat volume ekspor menyusut dipastikan pungutan yang bisa dikumpulkan oleh BPDPKS akan berkurang.

"Kalau terjadi seperti ini maka dana BPDPKS juga akan berkurang dan justru tidak akan cukup apabila terbebani dengan komoditi lain," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, kata Eddy, BPDPKS juga masih punya tugas mendesak yang belum terealisasi yaitu menaikkan dana hibah untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dari semula Rp30 juta per hektare, menjadi Rp60 juta per hektare. Pemerintah pun sebelumnya mengeklaim bahwa penambahan alokasi dana PSR tersebut sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi kebun sawit rakyat.

Oleh karena itu, Eddy menegaskan bahwa dana untuk PSR yang perlu disiapkan BPDPKS masih cukup besar. Apalagi, saat ini terdapat sekitar 2,4 juta hektare kebun petani yang mendesak untuk dilakukan replanting.

"Sebaiknya dana sawit fokus untuk perbaikan produktivitas dulu, jangan sampai ini [PSR] terhambat dengan kebijakan tersebut [tugas baru BPDPKS mengurusi kakao dan kelapa]," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Zulhas menjelaskan, alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.